Metro | DPRD Kota Metro gelar Rapat Paripurna tentang Jawaban Walikota Metro terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015 dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang empat Raperda, di Ruang Sidang Gedung DPRD setempat, Rabu (3/8/2016).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda, dihadiri Walikota Metro Achmad Pairin, Wakil Walikota Metro Djohan, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Metro, Unsur Fokorpimda Kota Metro, Plh. Sekretaris Daerah Kota Metro, Para Staf Ahli Walikota dan Asisten Sekda Kota Metro, Kepala Satker di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, serta para undangan lain.
Dikatakan Achmad Pairin, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kota Metro, melalui fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya baik berupa pertanyaan, apresiasi, pendapat, saran, himbauan maupun kritik yang sifatnya membangun atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2015 yang telah disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kota Metro pada tanggal 21 Juli 2016 yang lalu.
Dalam penyampaiannya Walikota Metro memberikan jawaban, penjelasan dan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, kepada 6 Fraksi di DPRD Kota Metro diantaranya dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Kebangkitan Hati Nurani, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Kemudian Walikota Metro juga menjawab atas beberapa hal dari Fraksi-fraksi yang menjadi fokus perhatian, salah satunya merencanakan pelaksanaan kegiatan sensus data dan mengupayakan agar kinerja terkait pendapatan daerah terus ditingkatkan sehingga tidak membebani masyarakat Kota Metro.
Lebih lanjut dikatakan Achmad Pairin, mengharapkan adanya pemerataan pembangunan terutama insfrastruktur jalan dan jembatan, agar lebih diperhatikan kualitasnya.
”Terkait rencana E-Parking pada RSUD Ahmad Yani Kota Metro, dimana pada tahun 2015 anggarannya sudah dipersiapkan, namun blum bisa dilaksanakan karena lokasinya masih dalam pengembangan” ucap Pairin.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari fraksi-fraksi mengajukan 4 raperda diantaranya, Raperda tentang pembangunan jangka menengah, perubahan raperda, pencabutan raperda, dan pencabutan raperda nomor 2 tahun 2013 tentang pengkoperasian.
Arif | L7News
BERITA LAINNYA :Polri Gelar Lomba Karya Film Pendek, Vlog, Tiktok, Blog, Infografis dan Fotografi
GK, Bandar Lampung — Dalam rangka memperingati hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022, Polri akan menggelar lomba karya Film Pendek, Vlog, Tiktok, Blog, Infografis dan Fotografi yang menggambarkan situasi perubahan yang…
Bhabinkamtibmas Ajak Siswa Meneladani Nabi Muhammad SAW Agar Terhindar dari Lahgun Narkoba dan Kenakalan Remaja
LAMPUNG7COM | Bhabinkamtibmas kelurahan gulakgalik Bripka Mirta Oktavani, SH., MH., memberikan himbauan kamtibmas kepada pelajar SMPN18 Bandar lampung dalam rangka memperingati mauled Nabi Muhammad SAW kamis, (27/10/2022). Kapolsek Teluk Betung…
Polisi Bubarkan Massa Aksi Protes UU TNI di Depan Gedung DPR/MPR RI
Jakarta – Polisi terpaksa membubarkan massa yang menggelar aksi protes terkait UU TNI di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/3). Berdasarkan pantauan, massa mulai dipukul mundur sekitar pukul 18.20…
Unila Jalin Kerja Sama Strategis dengan Unesa Persiapan PTNBH
LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) terus memperkuat langkah strategis menuju status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dengan menjalin kerja sama kelembagaan bersama Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Penandatanganan Nota Kesepahaman…
Gubernur Lampung Tegaskan Komitmen Pemanfaatan Data Statistik BPS Dorong Pembangunan Berkelanjutan
LAMPUNG – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Gubernur Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada Jumat (18/7). Pertemuan strategis yang dilangsungkan di ruang kerja Gubernur ini…
Menggelitik Rasa Keadilan Bagi Pegawai Kontrak Swasta Terkait Bansos/BLT Covid-19
OPINI Oleh : Siruaya Utamawan, SE. Sebagaimana diberitakan dalam pemberitaan beberapa media, bahwa salah satu yang tidak berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak Covid-19 adalah Pegawai Kontrak Swasta. Hampir…