Metro | Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Tondi Nasution, kurang sepakat dan tidak setuju dengan adanya wacana Penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar di Kota Metro. Ini terkait terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 tahun 2016 yang menghapuskan sertifikasi bagi sekolah yang memiliki kurang dari 120 siswa.
Hal tersebut di sampaikan Tondi Nasutian menyikapi kecemasan puluhan guru SD di Metro Selatan yang bakal tidak menerima sertifikasi tetapi belum menemukan solusi dimana Dewan Pendidikan Kota Metro beberapa waktu yang lalu menggagas solusi jalan keluar yang dilontarkan agar dilakukan penggabungan (regrouping) sekolah.
Menurut Tondi, mengenai penggabungan 6 sekolah yang siswanya kurang dari 120 murid, itu bukan merupakan solusi jalan yang tepat, justru akan menimbulkan persoalan baru.
“Kenapa kami sampaikan menimbulkan persoalan baru? Karena apabila penggabungan sekolah itu dilakukan, bagaimana dengan asset-asset yang ditinggalkan, kemudian gimana dengan status Kota Metro sebagai Kota Pendidikan, kok justru sekolah dikurangi. Kalau menurut saya penggabungan itu tidak dilakukan, tetapi dilakukan pembinaan di sekolah dulu, bagaimana agar mampu meningkatkan kualitas sekolah tersebut,” ucap Tondi pada Lampung7News diruang kerjanya, jum’at (12/8/2016)
Lebih lanjut dijelaskan Politisi dari Partai Golkar ini, Disdikbudpora harus melakukan pendalaman dengan mencari solusi lain guna menghindari pembatalan sertifikasi tersebut. Seperti pemerataan guru, sehingga guru yang belum mencukupi kuota murid untuk memperoleh sertifikasi bisa terpenuhi kuotanya.
“Untuk mendapatkan solusi atas persoalan ini, mungkin bisa dilakukan dengan pemerataan guru atau bisa dilakukan dengan pemerataan murid, walaupun mungkin ada kendala, karena biasanya wali murid akan memilih sekolah-sekolah yang favorit. Kemudian untuk menyikapi Permen tersebut kita juga harus melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah tersebut, termasuk peningkatan kualitas SDM guru-guru tersebut, tidak buru-buru harus dilakukan penggabungan sekolah,” imbuh Tondi.
Kemudian terkait persoalan tersebut, rencananya Komisi II DPRD Kota Metro akan melakukan Hearing bersama dengan Disdikbudpora.
“Kami akan undang Disdikbudpora untuk bersama-sama mencari solusi jalan keluar yang terbaik guna kebaikan murid dan guru-guru tersebut, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan guru di Kota Metro yang berjuluk Kota Pendidikan,” pungkas Tondi.
Arif | L7News
Inspektorat Tanggamus Pastikan Audit Realisasi Dana BOS SMPN 1 Wonosobo
Tanggamus — Menanggapi polemik yang mencuat di sejumlah media daring mengenai dugaan mark up dalam realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Inspektorat setempat memastikan akan…
Pelaku Utama Jaringan Perdagangan Bayi Internasional, Lie Siu Luan, Ditangkap Polda Jabar
Bandung – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat berhasil menangkap buronan utama dalam kasus perdagangan bayi ke Singapura, Lie Siu Luan, pada Jumat (18/7/2025). Pelaku yang sebelumnya sempat…
Menuju Tata Kelola Modern, Gubernur Lampung Dorong Transformasi Digital Berbasis Data
LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution di ruang kerjanya, Jum’at (18/7/2025). Dalam kesempatan tersebut Ahmadriswan menyampaikan bahwa peranan BPS…
Pemprov Lampung Dorong Akuntabilitas Kinerja, Sekda Tekankan Implementasi SAKIP Terintegrasi
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Langkah ini dibahas dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh…
Penjualan Eceran di Bandar Lampung Juni 2025 Diperkirakan Meningkat, Ditopang Libur Sekolah dan Program Diskon
Lampung – Kinerja penjualan eceran di Kota Bandar Lampung diperkirakan mengalami peningkatan pada Juni 2025. Hal ini tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan Bank Indonesia. Indeks Penjualan…
HMI Cabang Bandar Lampung Desak Komisi II DPR RI Tuntaskan Konflik Agraria Secara Menyeluruh di Lampung
BANDAR LAMPUNG — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung mendesak Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN untuk tidak berhenti pada pengukuran ulang lahan PT Sugar Group Companies (SGC), melainkan…