Metro | Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Tondi Nasution, kurang sepakat dan tidak setuju dengan adanya wacana Penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar di Kota Metro. Ini terkait terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 tahun 2016 yang menghapuskan sertifikasi bagi sekolah yang memiliki kurang dari 120 siswa.
Hal tersebut di sampaikan Tondi Nasutian menyikapi kecemasan puluhan guru SD di Metro Selatan yang bakal tidak menerima sertifikasi tetapi belum menemukan solusi dimana Dewan Pendidikan Kota Metro beberapa waktu yang lalu menggagas solusi jalan keluar yang dilontarkan agar dilakukan penggabungan (regrouping) sekolah.
Menurut Tondi, mengenai penggabungan 6 sekolah yang siswanya kurang dari 120 murid, itu bukan merupakan solusi jalan yang tepat, justru akan menimbulkan persoalan baru.
“Kenapa kami sampaikan menimbulkan persoalan baru? Karena apabila penggabungan sekolah itu dilakukan, bagaimana dengan asset-asset yang ditinggalkan, kemudian gimana dengan status Kota Metro sebagai Kota Pendidikan, kok justru sekolah dikurangi. Kalau menurut saya penggabungan itu tidak dilakukan, tetapi dilakukan pembinaan di sekolah dulu, bagaimana agar mampu meningkatkan kualitas sekolah tersebut,” ucap Tondi pada Lampung7News diruang kerjanya, jum’at (12/8/2016)
Lebih lanjut dijelaskan Politisi dari Partai Golkar ini, Disdikbudpora harus melakukan pendalaman dengan mencari solusi lain guna menghindari pembatalan sertifikasi tersebut. Seperti pemerataan guru, sehingga guru yang belum mencukupi kuota murid untuk memperoleh sertifikasi bisa terpenuhi kuotanya.
“Untuk mendapatkan solusi atas persoalan ini, mungkin bisa dilakukan dengan pemerataan guru atau bisa dilakukan dengan pemerataan murid, walaupun mungkin ada kendala, karena biasanya wali murid akan memilih sekolah-sekolah yang favorit. Kemudian untuk menyikapi Permen tersebut kita juga harus melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah tersebut, termasuk peningkatan kualitas SDM guru-guru tersebut, tidak buru-buru harus dilakukan penggabungan sekolah,” imbuh Tondi.
Kemudian terkait persoalan tersebut, rencananya Komisi II DPRD Kota Metro akan melakukan Hearing bersama dengan Disdikbudpora.
“Kami akan undang Disdikbudpora untuk bersama-sama mencari solusi jalan keluar yang terbaik guna kebaikan murid dan guru-guru tersebut, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan guru di Kota Metro yang berjuluk Kota Pendidikan,” pungkas Tondi.
Arif | L7News
Peringati Hari Bhakti Kemenimipas ke-1, Lapas Metro Gelar Aksi Peduli
METRO | Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-1 Tahun 2025, dalam program nasional “Pengabdian IMIPAS untuk Negeri”, Jumat (14/11/2025). Program ini merupakan…
KNPI Lampung Apresiasi Presiden Prabowo atas Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Termasuk kepada Soeharto
Bandar Lampung — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat,…
Wali Kota Bandar Lampung Salurkan Bantuan Sosial untuk 74 Warga Terdampak Bencana
Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menyerahkan bantuan sosial kepada 74 warga yang terdiri dari korban bencana alam, penerima santunan kematian, serta bantuan pengobatan, pada Kamis…
Pengurus KNPI Metro 2025–2028 Dilantik, Wali Kota Minta Pemuda Tak Hanya Sibuk Seremoni
Metro | Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Metro periode 2025–2028 resmi dilantik dan menjadi momentum refleksi bagi arah gerakan kepemudaan di daerah. Dengan mengusung…
Munir RESES hari Kedua di Slusuban & Gayau Sakti Seputih Agung
Lamteng – Anggota komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Munir Abdul Haris, S. Sos.I, setelah sehari sebelumnya melakukan RESES di dua titik Kecamatan Pubian dan Anak…
Wabup Antonius Muhammad Ali Dikukuhkan Sebagai Ketua ABPEDNAS Kabupaten Pesawaran
Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Hal ini ditandai dengan dikukuhkannya Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali, sebagai Ketua Dewan Pimpinan…