Raperda Inklusi Tidak Bertentangan Dengan Aturan Yang Ada
[su_animate duration=”2″ delay=”1″][su_highlight background=”#d6123e” color=”#ffffff”]LAMPUNG7NEWS[/su_highlight][/su_animate]
Metro | Panitia Khusus ( Pansus ) 2 DPRD Kota Metro mengadakan hearing terkait Raperda Inklusi, dimana hal ini dilakukan terkait anak disabilitas agar ada payung hukum yang menaungi mereka untuk pendidikannya kedepan, di ruang pertemuan gedung DPRD setempat, senin (28/8/2016).
Hearing ini dilaksanakan dengan harapan Raperda ini dapat dijadikan Peraturan Daerah, sehingga kedepan bisa memayungi Pendidikan Inklusi di Kota Metro.
Hadir dalam acara tersebut Asissten 1 Pemkot Metro Masnuni, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Metro Bangkit Haryo Utomo, anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus 2 dan tenaga ahli dari Universitas Lampung ( Unila ) serta para pemerhati pendidikan Inklusi di Kota Metro.

Ditegaskan Tenaga Ahli dari Unila Fhatoni, terkait hearing Pendidikan Inklusi, menurutnya jika raperda ini akan dijadikan Peraturan Daerah, tinggal kordinasi saja dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk pelaksanaannya dan hearing ini dilakukan agar kedepan ada jaminan hukum terhadap anak-anak yang punya kekurangan atau cacat mental sehingga menjamin terkait pendidikan mereka kedepannya.
Dikatakan anggota pansus 2 Tondi Moamar Khadafi, ia menyarankan agar pansus ini langsung membahas point per point agar mendapat kejelasan terhadap apa yang dibahas.
“Kami ingin esensi tentang Pendidikan Inklusi di Kota Metro tetap ada dan bisa dijadikan Perda di Kota Metro,” ucap Tondi.
Adapun bagian hukum Pemerintah Kota Metro Ika, mengatakan bahwa kewenangan pengelolaan Pendidikan Inklusi menurutnya ada di Pemerintah Provinsi Lampung.
Sementara anggota pansus dua lainnya Nasrianto Efendi, saat rapat itu kecewa karena Metro tidak diperbolehkan memiliki perda tentang Pendidikan Inklusi seperti pernyataan dari bagian hukum Pemkot Metro, dan langsung ditanggapi.
“Raperda ini tetap bisa diterbitkan menjadi Perda asal tidak bertabrakan dengan aturan yang ada,” ujar Nasrianto.
Arif | L7News
[su_button]Berita lainnya[/su_button]
[su_posts posts_per_page=”12″ tax_term=”10″ tax_operator=”1″ order=”desc” orderby=”id”][su_posts posts_per_page=”5″ tax_term=”9″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”][button href=”https://lampung7news.co.id/category/lampung/pesawaran/” icon=”” rounded=”btn-box” size=”btn-lg” style=”btn-default” target=”_blank”]Klik Pesawaran[/button][/su_posts][/su_posts]
