Jakarta | Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam Rapat Terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Selasa (20/9/2016) sore, menyetujui pembubaran 9 (sembilan) Lembaga Non Struktural (LNS).
“Tadi dalam Rapat Terbatas telah diputuskan dihapus 9 LNS, sehingga dengan demikian dari 127 totalnya sudah 21 LNS yang dibubarkan atau dihapus,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai mengikuti ratas yang membahas mengenai Penataan LNS, Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Rencana Pembentukan Badan Siber Nasional tersebut.
Dijelaskan Pramono Anung, dari 106 LNS yang tersisa terdapat 85 LNS yang dibentuk oleh Undang-Undang (UU) sehingga tidak serta merta bisa dibubarkan atau dihapus. Namun, ujar Seskab, untuk badan-badan yang dibentuk oleh Undang-Undang ini yang perlu diubah adalah UU-nya.
“Bapak Presiden memberikan instruksi kepada Bapak Menteri PANRB untuk dikaji kembali dari 106 dikurangi 85 (LNS yang dibentuk berdasarkan UU, red), kurang lebih masih ada sekitar 21 lagi, yang perlu apakah dihapus, di-merger, dilikuidasi, atau apapun langkah berikutnya,”ujar Seskab.
Presiden, ujar Seskab, memerintahkan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan badan atau kementerian/lembaga yang sudah ada. “Arahan Bapak Presiden tidak perlu dibuat perintah dalam UU untuk membentuk badan-badan baru. Sehingga dengan demikian, badan yang sudah ada atau kementerian/lembaga yang sudah ada dimaksimalkan, dioptimalkan,” pungkas Seskab.
Sementara itu terkait tugas dan fungsi lembaga yang dibubarkan, Menteri PANRB Asman Abnur mengungkapkan semuanya akan dikembalikan fungsinya dan diintegrasikan kembali kepada kementerian/lembaga yang mengkoordinasikan di bidang yang dibubarkan itu.
“Seperti Badan Benih Nasional, kita kembalikan lagi kepada lembaga pemerintah yang di bidang pertanian, yaitu Menteri Pertanian, dan begitu seterusnya,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai nasib pegawai di LNS yang dibubarkan, Asman menjelaskan bahwa badan-badan tersebut hanya memiliki 10-20 ASN dan pegawai tersebut akan dikembalikan ke kementerian masing-masing. “Sedangkan untuk honorer-nya tentu kita selesaikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku”, tambah Menpan-RB.
Asman menambahkan pembubaran LNS ini diharapkan akan menambah efisiensi anggaran. Namun ia mengungkap belum dapat memberikan secara rinci total efisiensi yang didapat.
“Nanti saya akan menyampaikan total hitungannya secara detil karena tadi secara efisiensi saja baru kita lakukan tapi secara total keseluruhan belum kita lakukan perhitungannya”, katanya.
Menpan-RB mengungkapkan pembubaran LNS ini akan berlaku setelah terbitnya peraturan presiden (perpres). “Tentunya ini menjadi kewenangan Pak Seskab untuk memfollow up,” kata Asman.
Berikut adalah sembilan LNS yang dibubarkan: 1) Badan Benih Nasional, 2) Badan Pengendalian Bimbingan Massal, 3) Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, 4) Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, 5) Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, 6) Dewan Kelautan Indonesia, 7) Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 8) Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan 9) Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis. (red)
Sumber : Humas SesKab RI
Berita lainnya :
DK PBB Setujui Resolusi Rancangan Perdamaian Gaza Usulan Presiden AS Donald Trump
Mancanegara – Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (17/11) menyetujui sebuah resolusi yang memuat rancangan perdamaian untuk Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rancangan tersebut mencakup pembentukan…
Gugatan Bu Siti atas Rumah Jaminan BRI Masuki Tahap Mediasi di PN Tanjung Karang
Bandar Lampung – Upaya hukum Siti Rupigah (Bu Siti), warga Dusun Kebon Bibit, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, untuk mempertahankan rumah yang menjadi jaminan kredit almarhum suaminya di Bank…
Pengurus Baru PMI 8 Kabupaten Dilantik
LAMPUNG – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza melantik Kepengurusan 8 PMI Kabupaten masa bakti 2025–2030, di Mahan Agung, Senin (17/11/2025). Delapan kepengurusan PMI kabupaten…
Pemprov Lampung Perkuat Implementasi Program Kelas Migran Vokasi Jepang untuk Membuka Akses Kerja Luar Negeri
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat implementasi Program Kelas Migran Vokasi Jepang sebagai langkah strategis membuka akses kerja luar negeri bagi pelajar SMA/SMK di Provinsi Lampung. Dalam rangka memastikan…
Polres Tanggamus Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Krakatau 2025
Tanggamus – Polres Tanggamus menggelar Apel Pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2025, Senin (17/11/2025), di halaman Mapolres Tanggamus. Apel dipimpin Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H. Tahun…
Resmi, Bupati Lambar ditetapkan menjadi Pelindung, Ketua DPRD sebagai Ketua PMI Lampung Barat
Lambar – Parosil Mabsus ditetapkan sebagai pelindung PMI Kabupaten Lampung Barat. Jabatan itu tertera pada struktur kepengurusan PMI periode 2025-2030. Untuk diketahui, Edi Novial yang juga merupakan ketua DPRD setempat,…
Gubernur Lampung Buka Pekan Pendidikan Wartawan, Tekankan Pentingnya Integritas di Era AI
LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Pekan Pendidikan Wartawan Lampung yang digelar di Aula Lantai 3 Balai Wartawan H. Solfian Akhmad, Kantor PWI Lampung, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini…
Pelantikan Pengurus PMI Lampung, Wagub Jihan Serukan Aksi Nyata dan Ketulusan Melayani
LAMPUNG – Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan kembali peran krusial PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur…
Lampung Torehkan Capaian Positif, Salah Satu Provinsi dengan Inflasi Rendah
LAMPUNG – Provinsi Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Sumatra yang berhasil masuk dalam daftar 10 provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 3…
Unila Gelar Workshop Implementasi Balanced Scorecard Perkuat Sistem Perencanaan
Lampung – Universitas Lampung (Unila) melalui bidang perencanaan menyelenggarakan workshop Implementasi Balanced Scorecard (BSC) dalam Sistem Perencanaan Unila, pada Senin, 17 November 2025, bertempat di lantai empat Gedung Rektorat kampus…
Pascasarjana Gelar Asesmen Lapangan Reakreditasi Prodi S-2 MIP3M
Lampung – Program Pascasarjana Universitas Lampung (Unila) menggelar Asesmen Lapangan (AL) Reakreditasi Program Studi S-2 Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat (MIP3M), pada Senin, 17 November 2025, di ruang sidang lantai…
Komitmen Lampung Atasi Kemiskinan: Akses Pendidikan Diperluas, Layanan Sosial Diperkuat
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjukkan komitmennya dalam menurunkan angka kemiskinan serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Lampung dalam amanat tertulis yang disampaikan…