Serap Aspirasi Masyarakat Tentang Pelayan Publik, DPR RI Kunker ke Pesawaran — LAMPUNG7.COM Pasang Iklan Jual-Beli Free di codindonesia.lampung7.com Biarkan Sistem Afiliasi Kami yang Bekerja. [Intermedia Corp

LAMPUNG7NEWS

Gedong Tataan | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Pesawaran dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik.

Kunker tim komisi II DPR RI yang di Ketuai Al Muzzammil Yusuf, diterima langsung Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, beserta jajarannya di yang digelar diaula pemkab setempat, Rabu (12/10/2016).

“Kita sengaja datang ke sini ingin menyerap aspirasi masyarakat tentang pelayan public. Selain itu, kita juga akan melakukan kunkerja ke Provinsi dan Pemkot Bandar Lampung,” ujar Al Muzzammil Yusuf dalam sambutannya.

Zulkifli Anwar anggota Komisi II DPR RI lainnya, menambahkan, mereka akan mengakomodir apa yang menjadi kendala dan kebutuhan Kabupaten Pesawaran, khususnya dalam pelayanan publik. Diharapkan dengan kedatangan Komisi II di Pesawaran, dapat menampung aspirasi masyarakat setempat dan Pesawaran menjadi daerah yang maju dan berkembang.

Selain Muzzammil Yusuf dan Zulkifli Anwar, rombongan Komisi II DPR RI yang hadir, yakni Sirmadji, Budiman Sujatmiko, KRH. Henry Yosodiningrat, H.M, Idham Samawi, H. Dadang S. Muchtar, Fandi Utomo, Ammy Amalia Fatma Surya, Haerudin, Irmawan, Hadi Mulyadi, Baidowi, Tamanuri dan Rufinus Hotmaulana Hutauruk. Dengan didampingi jajarannya dan didampingi oleh Asisten I Pemerintah provinsi Lampung.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, dalam kesempatan itu menjelaskan secara detail dan rinci, kondisi kabupaten Pesawaran saat ini. Salah satunya seperti pelayanan publik administrasi kependudukan (Adminduk). Diakui banyak kendala yang masih menjadi perhatian untuk menjadikan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

“Kita mempunyai program untuk kepengurusan Adminduk ini, dengan sistem jemput bola, tetapi masih terkendala dengan sarana dan prasarananya untuk menjalankan program tersebut, Contohnya, dimana kurangnya alat perekaman KTP Elektronik dan tentunya hal ini perlu perhatian dari Komisi II DPR RI,” ujar Dendi.

Selain itu, ditambahkan Dendi masalah bidang kesehatan, banyaknya permintaan dari para bidan PTT yang ingin meningkatkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Karena memang sudah sesuai dengan masa kerja dan tugas para tenaga kesehatan di desa-desa ini, yang memang sudah patut atau layak dijadikan pegawai negri sipil, namun sampai sekarang belum ada kejelasan.

Terkait kondisi perkantoran, baru 13 kantor yang bisa melayani masyarakat, sedangkan 17 lagi masih menyewa rumah warga untuk memberi pelayanan.

“Kondisi minimnya perkantoran menyebabkan pelayanan publik menjadi kendala, jadi saya mohon agar Komisi II DPR RI dapat memberikan masukan kepada patner kerja di pusat,” pungkas Dendi.

Hendri | L7News

Berita lainnya :

Hadapi PON Bela Diri, KONI Lampung Gelar Tes Fisik dan Kesehatan

Posted: 21 Agustus 2025

Bandarlampung | Komite Olahraga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung, menggelar test fisik dan kesehatan untuk tindak lanjut persiapan menghadapi PON Bela Diri Kudus 2025 dengan memanggil atlet dari 9 cabang…

Bagikan ini:

Tulis Komentar AndaBatalkan balasan

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini: