Kategori: Bandar Lampung

Bandarlampung – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung akan segera melakukan perbaikan markah di sembilan ruas jalan protokol pada tahun 2025 mendatang.

Rencana ini sedang dalam tahap pengajuan anggaran sebesar Rp 600 juta yang telah diajukan oleh pihak Dishub.

Meskipun anggaran tersebut terbilang tidak besar, Kepala Dishub Bandar Lampung, Socrat Pringgodanu, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memastikan hasil terbaik bagi masyarakat.

“Anggaran Rp 600 juta ini memang tidak besar, namun kami akan memaksimalkan segala sumber daya yang ada untuk memastikan kualitas perbaikan yang optimal,” ujar Socrat, Senin (19/11/2024).

Ia menambahkan bahwa perbaikan markah ini mencakup sekitar 8 hingga 9 ruas jalan protokol yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Socrat menjelaskan bahwa pengajuan anggaran tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa marka jalan yang ada sesuai dengan standar dan memberikan panduan yang jelas bagi pengendara.

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki marka jalan yang sudah tidak layak, meskipun pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap,” lanjutnya.

Dishub Pemkot Bandar Lampung berkomitmen untuk terus memperbaiki marka jalan secara bertahap, dengan harapan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang.

Menurut Socrat, marka jalan yang jelas sangat penting untuk mendukung keselamatan berlalu lintas, serta menciptakan kenyamanan bagi semua pengguna jalan di kota ini.

“Marka jalan yang jelas adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,” tandasnya.

Dengan adanya perbaikan markah ini, diharapkan dapat mengurangi potensi kecelakaan serta meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di Bandar Lampung.

Pihak Dishub juga akan memprioritaskan ruas jalan yang paling membutuhkan perbaikan guna memastikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Bandarlampung – Pemerintah Kota Bandarlampung berkomitmen untuk segera menerapkan konsep sekolah ramah sampah di lingkungan pendidikan kota ini, dengan mengusung prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).

Pelaksana Tugas Asisten III Pemkot Bandarlampung, Ahmad Husna, menyatakan bahwa sekolah ramah sampah dapat menjadi langkah nyata dari lingkungan pendidikan yang dapat ditularkan ke keluarga siswa.

“Diharapkan, para siswa dapat membawa kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah ke rumah mereka dan berbagi informasi kepada keluarga,” katanya pada Jumat di Bandarlampung.

Ahmad Husna menambahkan, pemilahan sampah dengan metode 3R di sekolah diharapkan dapat mengurangi limbah hingga 45 persen. “Dengan memilah sampah menjadi organik dan nonorganik, sekolah dapat mengelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah nonorganik dapat didaur ulang,” ujar Husna.

Ia juga menekankan pentingnya kesepakatan bersama dalam pengelolaan sampah di sekolah agar siswa turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar.

Pemkot Bandarlampung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di masing-masing sekolah.

“Budaya memilah sampah harus ditanamkan sejak dini, dengan berbagai kegiatan yang mendukung program sekolah ramah sampah. Ini penting agar siswa memahami peran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan,” jelas Husna.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Kota Bandarlampung, sebagai kota besar, menghasilkan sampah yang mencapai 800 hingga 1.000 ton per hari.

Dengan adanya program Sekolah Ramah Sampah, diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Bakung.

“Kami berharap program ini dapat mendukung upaya mengurangi limbah di kota ini dan membentuk kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik,” tutupnya.

Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus melakukan langkah-langkah persuasif guna mencegah terjadinya banjir dengan mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga kawasan bantaran sungai. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, menyampaikan bahwa permasalahan banjir terjadi karena volume air yang masuk ke kota lebih besar dibandingkan dengan kapasitas saluran drainase untuk mengalirkannya. Oleh karena itu, normalisasi sungai menjadi prioritas utama untuk memperbaiki aliran air keluar dari kota.

Pemkot juga secara konsisten mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, yang dapat menghambat saluran air dan berpotensi memicu banjir. Sosialisasi tersebut juga mencakup ajakan untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori di lingkungan permukiman. Menurut Iwan, targetnya adalah membangun 20 ribu lubang biopori atau sekitar seribu titik per kecamatan untuk meningkatkan serapan air tanah, sehingga potensi banjir dapat berkurang.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Bandar Lampung juga turut melakukan perbaikan rutin terhadap saluran drainase, termasuk memperlebar dan meninggikan saluran drainase di titik-titik rawan banjir. Untuk itu, sosialisasi dilakukan melalui camat dan lurah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membangun di bantaran sungai yang dapat menghambat aliran air. “Kami mengedukasi secara persuasif warga yang sudah terlanjur membangun di bantaran sungai agar bersedia merenovasi bangunannya tanpa menghalangi aliran air,” tegas Iwan.

Namun, tantangan besar tetap dihadapi Pemkot dan pihak terkait, seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, yang mengakui adanya kesulitan dalam melakukan normalisasi sungai karena banyaknya permukiman yang telah berdiri di sepanjang bantaran sungai. Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Roy Panagom Pardede, menjelaskan bahwa normalisasi sungai di beberapa wilayah, seperti Sukamaju, Keteguhan, dan Way Kandis, telah dilakukan, namun proses tersebut terhambat oleh adanya permukiman yang sulit diakses dengan alat berat.

Roy juga menambahkan bahwa di wilayah Keteguhan, lebar saluran sungai yang seharusnya mencapai 4 hingga 5 meter kini menyempit menjadi kurang dari 1 meter, sehingga memperburuk kondisi aliran air dan menjadi kendala besar bagi upaya normalisasi. Meski demikian, Pemkot Bandar Lampung tetap berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan berbagai kebijakan persuasif, dan jika tidak berhasil, kebijakan yang lebih tegas akan diterapkan demi kebaikan masyarakat luas.

Bandarlampung – Pemerintah Kota Bandarlampung tengah melakukan perbaikan trotoar di dua ruas jalan protokol dengan tujuan utama menciptakan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. “Kami sedang memperbaiki trotoar di Jalan Diponegoro, Kecamatan Teluk Betung Utara, dan Jalan Ikan Hiu, Teluk Betung Selatan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung, Dedi Sutiyoso, Kamis lalu.

Perbaikan ini dimaksudkan untuk menggantikan trotoar yang telah rusak serta menyediakan fasilitas yang lebih aman dan nyaman. “Trotoar di dua lokasi tersebut sudah banyak yang rusak, terutama keramiknya. Karena itu, perbaikan ini memang sudah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur,” lanjut Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa peremajaan trotoar ini akan mengutamakan kenyamanan bagi pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas. Trotoar yang diperbaiki akan dibangun menggunakan bahan khusus yang memiliki ketebalan hampir 2 cm dan dirancang agar tidak licin. “Lebar trotoar yang direnovasi antara 1,5 hingga 1,6 meter dengan ketebalan keramik hampir 2 cm, sehingga aman untuk pejalan kaki,” ujarnya.

Selain itu, untuk mempermudah penyandang tunanetra, trotoar baru ini juga akan dilengkapi dengan guiding block atau ubin pemandu berwarna kuning. Ubin pemandu ini memiliki tekstur khusus yang bisa dirasakan melalui sentuhan kaki atau tongkat, sehingga memudahkan tunanetra untuk berjalan dengan menggunakan alat bantu. “Guiding block ini akan sangat membantu tunanetra agar dapat berjalan dengan lebih aman dan lancar,” tambahnya.

Dedi juga mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan trotoar di kedua ruas jalan tersebut mencapai Rp5 miliar. “Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memperbaiki trotoar lainnya yang sudah mulai rusak di Bandarlampung secara bertahap. Salah satunya adalah trotoar di Jalan Ikan Bawal, Kecamatan Teluk Betung Selatan, yang belum memiliki trotoar,” jelasnya.

Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, melalui Dinas Pangan, telah merampungkan penyusunan, pemutakhiran, dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) untuk tahun 2024. Berdasarkan hasil tersebut, tercatat ada delapan kelurahan yang masuk kategori rentan terhadap ketahanan pangan.

Menurut Ichwan, dari delapan kelurahan tersebut, tujuh di antaranya berada pada prioritas ketiga atau rentan sedang, sementara satu kelurahan lainnya berada di prioritas kedua atau agak rentan. Kelurahan yang masuk dalam daftar ini meliputi Sukarame II, Panjang Selatan, Karang Maritim, Way Lunik, Bumi Kedamaian, Kedaung, Sukamenanti Baru, Way Gubak (prioritas kedua), serta Way Laga.

Ichwan menyebutkan, jumlah kelurahan yang rentan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan indikator dalam proses penilaian. “Indikator ketersediaan pangan tidak selalu berhubungan langsung dengan batas administrasi wilayah. Sebagai contoh, Kedaung tergolong agak rentan karena minimnya jumlah warung di wilayah tersebut. Meski demikian, akses ke warung di kelurahan terdekat tetap mudah dijangkau,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ichwan mengungkapkan rencana untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar indikator ketersediaan pangan tidak hanya mengacu pada batas administrasi wilayah. Hal ini dinilai penting terutama di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung, yang memiliki jarak antar-kelurahan relatif dekat. Ia menekankan perlunya penyesuaian indikator agar lebih relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Analisis FSVA ini menjadi landasan penting bagi Pemkot Bandar Lampung dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah-wilayah prioritas. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau dan mengupayakan perbaikan di kelurahan yang termasuk dalam kategori rentan.