Kategori: Bandar Lampung

Bandarlampung – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung menegaskan kesiapan mereka dalam menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau yang melanda saat ini. Kepala BPBD Bandar Lampung, Wakhidi, menyatakan bahwa pendistribusian bantuan air bersih dapat dilakukan di enam titik setiap harinya.

“Biasanya, bantuan ini kami salurkan ke Kecamatan Sukabumi, seperti di Way Laga, Way Gubak, dan Campang Jaya,” ujar Wakhidi pada Jumat (27/9/2024).

Ia menambahkan, bantuan tersebut telah berjalan sejak akhir Juli 2024 dan melibatkan kerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan.

“Sehari itu kami bisa menjangkau enam titik. Kami bekerja sama dengan Damkar, Pol PP, dan Dishub,” jelasnya. Meski hujan mulai turun di beberapa wilayah dalam beberapa hari terakhir, pihaknya tetap memastikan kesiapan untuk menyalurkan bantuan air bersih jika ada permintaan dari warga.

“Bantuan ini telah berjalan sejak akhir Juli hingga musim kemarau berakhir. Meskipun sekarang mulai hujan, kami tetap siap kapan saja jika ada permintaan dari warga,” tambahnya.

Wakhidi juga menekankan pentingnya koordinasi antara warga dengan aparat setempat, seperti RT, lurah, dan camat, untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Ia menyebut, BPBD tidak selalu mengetahui lokasi warga terdampak kekeringan tanpa adanya laporan dari masyarakat.

“Koordinasi dengan RT, lurah, dan camat sangat penting. Jika ada daerah yang mengalami kekeringan, warga diharapkan segera melapor. Kami pasti akan menyalurkan bantuan,” tegasnya.

Ia mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan kondisi di daerahnya jika terjadi kekeringan. “Kami selalu siap untuk membantu, terutama dalam hal kebutuhan mendesak seperti air bersih,” pungkas Wakhidi.

Bandarlampung – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandar Lampung, Budhi Darmawan, merencanakan kunjungan ke berbagai kecamatan dan kelurahan di kota setempat.

Langkah ini bertujuan untuk mengimbau para camat dan lurah agar menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Saya akan berkeliling ke kecamatan dan kelurahan untuk bertemu dengan camat dan lurah terkait netralitas ASN ini,” ujar Budhi pada Kamis (26/9/2024).

Ia menegaskan bahwa tindakan ini perlu segera dilakukan sebagai langkah tindak lanjut atas penegasan mengenai pentingnya netralitas ASN di semua tingkatan, mulai dari kecamatan hingga kelurahan.

Budhi juga menekankan bahwa ASN Pemkot Bandar Lampung yang terbukti tidak netral selama masa kampanye Pilkada akan mendapatkan sanksi. Penindakan akan dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandar Lampung, yang berperan sebagai wasit dalam Pilkada tersebut.

“Kalau ditemukan adanya pelanggaran, nanti akan disidang oleh wasitnya, yaitu Bawaslu, dan jika terbukti, Inspektorat akan menindaklanjuti,” jelas Budhi. Ia juga menambahkan bahwa mekanisme terkait netralitas ASN telah diatur secara jelas dan akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari persiapannya, Budhi juga mengunjungi kantor Bawaslu Bandar Lampung pada hari yang sama. Kunjungan tersebut merupakan bentuk koordinasi Pemkot Bandar Lampung dalam menghadapi Pilwalkot 2024.

“Jadi, hari ini saya berkesempatan untuk berkoordinasi dengan Bawaslu dalam rangka menghadapi Pilwalkot 2024,” ujarnya. Selain itu, ia meminta Bawaslu untuk terus memantau netralitas ASN selama masa kampanye berlangsung.

“Bawaslu sebagai wasit dalam kontestasi ini, kita semua harus saling mendukung untuk menghadapi Pilwalkot,” tuturnya.

Budhi juga menyebut bahwa dirinya mendapat banyak masukan dari Bawaslu, khususnya terkait tugas menjaga netralitas ASN. “Ini menjadi tugas utama saya selaku Pjs,” tandasnya.

Dengan langkah tersebut, Budhi berharap pelaksanaan Pilkada serentak di Bandar Lampung dapat berjalan lancar dan adil.

Bandarlampung – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung mengerahkan 60 personel untuk menangani banjir yang melanda beberapa wilayah pada Rabu (25/9). Kepala BPBD Bandarlampung, Wakhidi, menjelaskan bahwa banjir tersebut terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur kota hingga menyebabkan luapan air di sejumlah titik.

“Sebanyak 60 personel kami kerahkan untuk membantu warga dalam mengatasi banjir yang terjadi di beberapa titik pada Rabu 25 September,” ujar Wakhidi di Bandarlampung, Kamis. Ia menyebutkan, genangan air yang tingginya mencapai lutut ini terjadi di Kampung Rawa Laut Kecamatan Panjang, wilayah Nunyai Kecamatan Rajabasa, Raflesia Kecamatan Tanjung Senang, Pulau Singkep, Sebesi, Bawean III Kecamatan Sukarame, serta Perumahan Nusantara Kecamatan Sukabumi.

Selain banjir, hujan deras yang turun Rabu malam itu juga disertai angin kencang, mengakibatkan tumbangnya 12 pohon di beberapa lokasi. Wakhidi pun mengimbau warga untuk tetap siaga terhadap kemungkinan bencana selama beberapa hari mendatang. “Imbauan sudah kami sampaikan agar masyarakat tetap waspada dalam beberapa hari ke depan,” katanya.

Di sisi lain, Penjabat Sementara Wali Kota Bandarlampung, Budhi Darmawan, menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menghadapi persoalan banjir di kota tersebut. “Masalah banjir di Bandarlampung ini harus dibenahi secara gotong royong. Situasi saat ini tidak memungkinkan untuk diatasi secara cepat, karena membutuhkan waktu yang cukup panjang serta kolaborasi semua pihak,” kata Budhi.

Langkah cepat BPBD Bandarlampung dan ajakan gotong royong dari pemerintah kota diharapkan dapat mengurangi dampak bencana banjir serta meningkatkan kesiagaan masyarakat menghadapi kondisi cuaca ekstrem.

Bandarlampung – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandarlampung, Budhi Darmawan, menegaskan bahwa menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi prioritas utama selama pelaksanaan Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Budhi usai menerima masukan dari Bawaslu terkait pentingnya netralitas ASN.

“Tadi kami mendapatkan masukan dari Bawaslu mengenai netralitas ASN. Ini menjadi tugas utama saya sebagai Pjs Wali Kota,” kata Budhi Darmawan di Bandarlampung, Kamis.

Sebagai langkah konkret, Budhi mengungkapkan bahwa ia akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, untuk memastikan netralitas ASN tetap terjaga. Selain itu, ia berencana melakukan kunjungan ke kecamatan dan kelurahan untuk bertemu dengan para camat dan lurah guna mempertegas imbauan terkait netralitas ASN.

“Saya sudah mengimbau kepada para pejabat agar menjaga netralitas, dan saya akan turun langsung ke kecamatan dan kelurahan untuk menindaklanjuti hal ini,” ujarnya.

Budhi menekankan bahwa seluruh perangkat pemerintahan di Kota Bandarlampung harus netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon manapun selama Pilkada 2024. “Pemkot Bandarlampung harus siap mengkampanyekan netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bandarlampung, Apriliwanda, mengimbau semua pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada 2024. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan Pemkot Bandarlampung dalam upaya tersebut.

“Beberapa hal yang kami bicarakan bersama Pjs Wali Kota meliputi bagaimana Bawaslu bisa bersinergi dengan Pemkot Bandarlampung untuk menjaga netralitas ASN,” kata Apriliwanda.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu akan segera mengadakan deklarasi netralitas ASN yang melibatkan seluruh lurah di Kota Bandarlampung. “Kami berharap seluruh lurah dapat hadir dalam deklarasi tersebut, dan kami meminta Pjs Wali Kota Budhi Darmawan untuk menjadi narasumber,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan netralitas ASN di Bandarlampung dapat terjaga, mendukung terciptanya Pilkada 2024 yang damai dan sukses.

Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mulai melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke Taman UMKM Sukaraja. Salah satu langkah yang diambil adalah menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO).

“Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat dan wisatawan berkunjung,” kata Kepala Dinas Perindustrian Pemkot Bandar Lampung, Dedeh Ernawati, Rabu (25/9/2024).

Selain menggandeng ASTINDO, Pemkot juga melibatkan Dinas Pariwisata untuk membantu mempromosikan dan menarik wisatawan ke lokasi tersebut. “Tentunya kita harus melibatkan Dinas Pariwisata agar wisatawan mengetahui keberadaan sentra IKM di sini,” ujarnya.

Dedeh menjelaskan bahwa Taman UMKM Sukaraja memiliki berbagai potensi, seperti produk-produk lokal berupa keripik, kopi, dan rumah makan. “Orang harus tahu bahwa di sini ada sentra IKM dengan berbagai produk unggulan,” tambahnya.

Namun, Taman UMKM Sukaraja yang diresmikan pada 2023 lalu sempat ditinggalkan oleh para pedagang. Kondisi terkini di lokasi yang sebelumnya merupakan Terminal Sukaraja di Jalan Yos Sudarso, Bandar Lampung, terpantau sepi.

Untuk mengatasi hal ini, Dedeh menyatakan bahwa pihaknya akan mencari pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang benar-benar berkelas untuk mengisi kios-kios yang ada. “Kami ingin memberdayakan IKM lokal, tetapi harus yang berkomitmen untuk jangka panjang, bukan hanya sebulan dua bulan,” tegasnya.

Pemkot juga berencana melakukan kurasi ketat terhadap para pedagang yang akan mengisi kios di lokasi tersebut. “Misalnya, ada yang ingin menjual keripik, kita pastikan dulu kualitas keripik itu seperti apa. Jangan asal jual saja,” jelas Dedeh.

Lebih lanjut, pihaknya akan mematangkan strategi pemasaran agar produk-produk yang dijual, seperti kopi dan makanan lainnya, diminati wisatawan. “Kita harus tahu produk apa yang disukai oleh wisatawan agar bisa menarik minat mereka,” pungkasnya.

Melalui berbagai langkah strategis ini, Pemkot Bandar Lampung berharap Taman UMKM Sukaraja bisa kembali menjadi destinasi yang ramai dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Bandarlampung – Pemkot Bandar Lampung meresmikan 15 unit mobil Puskesmas Keliling pada Jumat, 20 September 2024, yang dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di halaman Pemkot Bandar Lampung. Mobil-mobil ini akan digunakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di berbagai lokasi di kota.

Menurut Eva Dwiana, mobil Puskesmas Keliling ini memiliki fungsi yang mirip dengan ambulans puskesmas, namun bedanya, mobil ini akan berkeliling dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk memberikan pelayanan. “Mobil ini akan menjangkau lebih banyak warga di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung, memberikan akses kesehatan yang lebih mudah,” ujar Eva.

Dalam kesempatan tersebut, Eva juga mengungkapkan rencana untuk menambah jumlah mobil Puskesmas Keliling pada tahun depan. “Untuk tahun ini, kita memiliki 15 unit mobil Puskesmas Keliling. Namun, pada tahun depan, kami berencana untuk menambah sebanyak 16 unit lagi,” tambahnya. Penambahan ini bertujuan untuk semakin memperluas cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Eva menekankan bahwa layanan Puskesmas Keliling ini akan dilakukan secara door-to-door, mencakup pelayanan yang mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. “Kami ingin memastikan bahwa layanan kesehatan yang kami berikan bisa diterima langsung oleh masyarakat dengan lebih mudah dan cepat,” tegasnya.

Inisiatif ini merupakan salah satu langkah Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kota, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan tetap. Dengan adanya mobil Puskesmas Keliling, diharapkan masyarakat semakin merasakan manfaat dari layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses.

Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, Lampung, telah meresmikan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) 10 lantai yang dibangun sejak 2022 dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp64 miliar.

Peresmian ini ditandai dengan soft opening pada Jumat, di mana Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa gedung ini akan menjadi pusat pelayanan masyarakat.

Eva Dwiana menjelaskan, saat ini baru empat lantai yang dapat beroperasi maksimal, namun ke depannya seluruh lantai akan digunakan untuk berbagai pelayanan terintegrasi.

“Semua pelayanan nanti ada di sini, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh mengurus pajak atau perizinan,” ucapnya. Gedung ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan kontribusi nyata bagi Kota Bandarlampung.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bandarlampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menambahkan bahwa keberadaan MPP bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota tersebut.

“Pelayanan publik di MPP diselenggarakan dalam bentuk pelayanan terpadu satu atap, sehingga lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman,” katanya.

Menurut Muhtadi, ada 26 layanan publik yang terbagi di sejumlah lantai gedung MPP. Lantai satu mencakup tujuh layanan, seperti DPMPTSP, Bapenda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perindustrian.

Di lantai dua terdapat sembilan layanan, termasuk dari Kanwil Kemenkumham, Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, ATR/BPN, Samsat, dan sejumlah bank.

Sedangkan lantai tiga melayani sepuluh instansi, seperti Dirjen Pajak, BNN Provinsi, Kementerian Agama, PT Taspen, PDAM Way Rilau, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Gedung ini juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang bermain anak, klinik kesehatan, ruang menyusui, ruang rapat, hingga area parkir di basement.

Dengan fasilitas lengkap dan layanan terintegrasi, MPP diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat secara efektif.

Bandarlampung – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menginstruksikan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) untuk segera mengevaluasi bangunan yang melanggar ketentuan Garis Batas Sempadan Bangunan (GBS), Minggu, 15 September 2024. Instruksi ini dikeluarkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang berlangsung di kota tersebut tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

“Penting untuk menjaga ketertiban dalam pembangunan, baik itu gedung maupun bangunan lainnya,” ujar Eva Dwiana. Menurutnya, pemenuhan aturan GBS sangat penting untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk merusak tata ruang kota. Wali Kota menegaskan, segala bentuk pelanggaran akan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota.

“Evaluasi harus dilakukan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan. Kita tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja,” tambahnya. Oleh karena itu, Eva Dwiana meminta Disperkim untuk segera bertindak dengan melakukan pendataan terhadap bangunan yang terbukti melanggar GBS, dan memberikan teguran atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Pemkot Bandar Lampung juga berkomitmen untuk mendukung masyarakat dan para investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan kota. Namun, hal tersebut harus tetap mengacu pada aturan yang ada, agar pembangunan berjalan dengan tertib dan sesuai rencana.

“Tugas Disperkim untuk memberikan teguran kepada masyarakat yang terbukti melanggar, dan melakukan penindakan yang diperlukan,” jelasnya. Pemerintah kota berharap agar seluruh pihak dapat mematuhi aturan ini demi tercapainya tata kota yang lebih baik dan teratur.

Bandarlampung – Pemkot Bandar Lampung mengadakan pelatihan keterampilan komunikasi untuk Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kota Bandar Lampung pada Rabu dan Kamis, 11-12 September 2024, yang bertempat di Gedung Semergou.

Pelatihan ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan publik speaking para ketua RT yang berjumlah sekitar 800 orang.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, secara langsung membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan aspek sosial ketentraman di lingkungan masing-masing.

“Kami berharap pelatihan ini dapat membantu para ketua RT untuk lebih baik dalam berkomunikasi dan melayani masyarakat,” kata Walikota Eva Dwiana. Ia juga menambahkan, bahwa keterampilan komunikasi yang semakin baik akan memperkuat hubungan antar warga, sehingga komunikasi menjadi lebih persuasif dan transparan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Bandar Lampung turut menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai elemen kemasyarakatan kelurahan. Ia berharap para peserta pelatihan dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Keterampilan komunikasi yang lebih baik akan membuat para ketua RT dapat melayani warga dengan lebih efektif,” ujarnya.

Selain Walikota Eva Dwiana, pembukaan pelatihan juga dihadiri oleh Asisten I Sukarma Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Eka Afriana, Forkopimda, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung.

Mereka memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan rukun tetangga ini.

Bandarlampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung tengah berfokus pada pengembangan kawasan pariwisata hijau dan industri pengolahan laut di Kecamatan Telukbetung Timur dan Telukbetung Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021, kedua kecamatan tersebut akan menjadi bagian dari perencanaan wilayah pariwisata hijau dan pengolahan industri laut untuk periode 2021-2041.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menjelaskan bahwa Telukbetung Timur dan Telukbetung Barat memiliki luas wilayah sekitar 2.882,99 hektar, yang sangat mendukung untuk perencanaan tersebut. Dua kecamatan ini, katanya, memiliki potensi besar sebagai kawasan konservasi dengan fungsi tambahan sebagai destinasi wisata alam dan bahari. Selain itu, kawasan ini juga direncanakan sebagai pusat pengolahan industri hasil laut dan fasilitas pengolahan sampah terpadu serta pelabuhan perikanan.

Dalam sambutannya pada acara Konsultasi Publik I Penyusunan Materi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Wilayah Perencanaan (WP) I Kota Bandar Lampung di Swiss Bell Hotel, Eva Dwiana menegaskan bahwa perencanaan ini merupakan langkah strategis untuk memajukan kota dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi berbasis laut.

Sufrijadi, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), mengungkapkan bahwa konsultasi publik ini adalah salah satu tahapan penting dalam penyusunan RDTR. RDTR sendiri merupakan amanah dari Undang-undang Cipta Kerja yang berfungsi sebagai instrumen untuk investasi dan pengendalian pembangunan. Dalam proses penyusunan RDTR, Kota Bandar Lampung mendapat dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN, yang juga memberikan bantuan kepada berbagai kabupaten dan kota lain di Indonesia, seperti Kabupaten Magelang, Tegal, Seluma, dan Indra Giri Hulu.

Sufrijadi menambahkan bahwa konsultasi publik ini juga memberikan kesempatan bagi seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan kritik terhadap hasil kajian analisis yang telah dilakukan. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan masyarakat tanpa menambah kesulitan, dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah perencanaan (WP) IV menjadi kawasan pariwisata hijau. Wilayah yang termasuk dalam rencana ini adalah Kecamatan Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Timur, yang saat ini tengah dalam tahap konsultasi publik.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menjelaskan, konsep pariwisata hijau bertujuan menjadikan WP IV sebagai kawasan konservasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Konsep ini mencakup pengembangan kawasan perkotaan yang berbasis pariwisata pegunungan dan bahari. “Kawasan ini dirancang untuk berkembang secara inovatif dan kreatif, dengan tetap berwawasan lingkungan serta memaksimalkan potensi dan peluang yang ada,” ujar Eva, Kamis.

Terdapat dua alternatif penataan ruang yang ditawarkan dalam pengembangan ini. Alternatif pertama, WP IV dirancang menjadi kawasan yang tangguh terhadap bencana melalui pengembangan konservasi, wisata bahari, wisata alam, dan industri pengolahan hasil laut yang berdaya saing.

Alternatif kedua adalah mengembangkan kawasan perkotaan berbasis pariwisata dan industri pengolahan hasil laut, sambil tetap mempertahankan kawasan konservasi dengan dukungan infrastruktur perkotaan yang memadai.

Di samping itu, Pemkot Bandarlampung berencana membangun perumahan khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) di Kecamatan Teluk Betung Barat dengan luas lahan sekitar 5-6 hektare.

“Pembangunan ini juga akan memperkuat infrastruktur pendukung kawasan WP IV,” tambah Eva.

Eva berharap, setelah RDTR WP IV ini disepakati, investasi di Bandarlampung dapat lebih mudah masuk.

“Jika tata ruang sudah tertata dengan baik, investor dapat membangun sesuai rencana, sehingga akan memberikan dampak positif bagi perkembangan Kota Tapis Berseri,” tegasnya.

Dengan pengembangan ini, Bandarlampung diharapkan mampu menjadi kota yang ramah lingkungan dan menarik bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.