BANDAR LAMPUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin melepas peserta Topshop Color Run Lampung dalam rangka…
Kategori: Bandar Lampung
Walikota Eva Dwiana Raih Gelar Magister Hukum Ekonomi UIN RIL
Bandarlampung, Difatv.com – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, baru-baru ini meraih gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
Prestasi ini diumumkan saat ia mengikuti wisuda Periode IV Tahun 2024 di Gedung Serba Guna (GSG) UIN Raden Intan Lampung pada Kamis, 19 September 2024.
Eva Dwiana, yang juga menjadi Wali Kota perempuan pertama di Bandar Lampung, berhasil menyelesaikan studi pascasarjana dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang luar biasa, yakni 3,94, atau dengan predikat cumlaude.
Pada prosesi wisuda, Eva Dwiana tampak didampingi oleh suaminya yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Lampung, Herman HN. Dalam proses studinya, Wali Kota yang dikenal aktif ini berhasil menyelesaikan 46 SKS dengan total nilai 181,5.
Ia mengikuti 16 mata kuliah dalam program Magister Hukum Ekonomi Syariah dan memperoleh nilai luar biasa. “Alhamdulillah, sekarang bunda sudah memiliki gelar S2 Magister Hukum Ekonomi dari UIN Raden Intan Lampung setelah mengikuti 16 mata kuliah,” ujar Eva dengan bangga.
Dalam perjalanan studinya, ia hampir selalu memperoleh nilai A, kecuali dua mata kuliah yang mendapatkan nilai B+.
Eva Dwiana juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu selama proses pendidikannya di UIN Raden Intan Lampung.
Tesis yang ditulis oleh Eva Dwiana mengangkat topik yang relevan dengan perkembangan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Tesis berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Pinjaman Tanpa Bunga dan Pinjaman kepada UMKM di Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Bandar Lampung” ini menjadi salah satu kontribusinya dalam mendorong sektor ekonomi syariah dan UMKM di daerah tersebut.
Pj. Gubernur Lampung Buka Rakerda II FSP RTMM SPSI 2024
BANDAR LAMPUNG – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, membuka Rapat Kerja Daerah Il Federasi Serikat Pekerja Rokok…
Jelang Perayaan Hari Listrik Nasional ke-79 PLN Nusantara Power Menggulirkan bantuan CSR Sumur Bor ke Dusun Ring-1 PLTU Sebalang
Katibung – Air merupakan sumber kehidupan yang mendasar bagi makhluk hidup, terutama kebutuhan air bersih bagi manusia, penting untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. Salah satunya dapat diperoleh dari sumur bor untuk memanfaatkan kebutuhan air dari dalam tanah. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), PT PLN Nusantara Power UP Sebalang, memberikan bantuan sumber air bersih dalam bentuk sumur bor ke 5 dusun ring-1 PLTU Sebalang, dengan pelaksana pekerjaan PT Power Mandiri Nusantara. (16/10).
Menindaklanjuti permohonan warga akan kebutuhan air pada musim kemarau dan antisipasi kekurangan air pada waktu mendatang, PLN Nusantara Power UP Sebalang menggandeng mitra PLN yakni PT Power Mandiri Nusantara untuk melakukan pengeboran yang dilaksanakan di lima (5) titik dusun ring-1 yakni dusun Gerabak, dusun Sebalang 1, dusun Sebalang 2, dusun Sinar laut, dan dusun Gubu Garam secara bergiliran.
Dalam paket bantuan sumur bor ini PLN Nusantara Power UP Sebalang memberikan tandon kapasitas 5.000 Kubik, mesin penyedot, Kwh meter Prabayar berikut dengan instalasi listriknya, dengan harapan dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan air warga yang membutuhkan.
“Di moment HUT PLN Nusantara Power yang ke-29 dan Hari Listrik Nasional ke-79 ini kami menggulirkan program CSR sumur bor di 5 dusun ring-1 PLTU Sebalang, Harapan kami tentunya bantuan ini dapat mempermudah dan meringankan masyarakat dalam memperoleh air bersih, mengingat air bersih merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Manager PT PLN Nusantara Power UP Sebalang, Otniel Marrung didampingi Assistant Manager Bussiness Support, Sucinata Agung Priambada saat menyerahkan simbolis bantuan sumur bor di dusun Sebalang 2 Desa Tarahan.
Pada kesempatan yang sama kepala dusun Sebalang 2 ibu Maslina menyampaikan ucapan terima kasihnya atas bantuan yang digulirkan PLN Nusantara Power kepada warga-warganya.
Adanya bantuan sumur bor ini, dapat membantu pemerintah daerah yakni desa Tarahan dalam penyediaan air bersih. “Kami berterima kasih atas bantuan sumur bor ini. Semoga kerja sama yang terjalin ini dapat ditingkatkan di bidang lainnya,” imbuh Maslina. Ia juga memberikan pesan kepada masyarakat dusun agar mempergunakan sumur bor dengan bijak dan diprioritaskan sesuai kebutuhan sehari-hari.
Bantuan sumur bor dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menyediakan air bersih bagi Masyarakat, secara konsisten program CSR akan terus direalisasikan di desa binaan, termasuk di dusun ring-1 PLTU. Program-program tersebut menyasar ke banyak kalangan dan lintas bidang, dengan harapan bantuan yang diberikan bermanfaat untuk masyarakat dan memperkuat citra yang baik di sekitar wilayah perusahaan.
Penjabat Gubernur Lampung Buka Kegiatan Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dan Daerah untuk Penyusunan APBD 2025
BANDAR LAMPUNG – Penjabat Gubernur Lampung Samsudin membuka kegiatan Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dan Daerah bersama…
Pjs. Walikota Bandar Lampung Budhi Darmawan, ST, MT Apel Patroli Mantap Bratta
BANDAR LAMPUNG — Pjs Walikota Bandar Lampung Budhi Darmawan, ST, MT menghadiri apel kesiapan dalam rangka…
Pemerintah Kota Bandar Lampung Capai Target Investasi Rp. 3,2 Triliun
Bandarlampung – Pemkot Bandar Lampung optimis dapat mencapai target realisasi investasi sebesar Rp 3,2 triliun pada tahun 2024.
Kepala DPMPTSP Pemkot Bandar Lampung, Muhtadi, menyatakan keyakinannya terhadap pencapaian target tersebut, mengingat pesatnya perkembangan sektor investasi di kota ini, terutama di sektor tersier seperti hotel dan restoran.
“Kami berharap dapat memenuhi target Rp 3,2 triliun yang ditetapkan untuk tahun 2024 ini, terutama karena sektor tersier terus menunjukkan perkembangan yang baik,” ujarnya pada Kamis (17/10/2024).
Muhtadi juga menekankan bahwa fokus investasi tidak hanya pada sektor-sektor besar, tetapi juga penting untuk merambah ke sektor usaha lokal, seperti usaha kecil dan menengah (UKM).
“Pemkot berharap dapat terus mendorong UKM untuk berinovasi dan berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian kota, baik melalui penyediaan lapangan kerja maupun pengembangan usaha mandiri,” tambahnya.
Dengan target yang cukup besar, Bandar Lampung menjadi salah satu daerah dengan target realisasi investasi terbesar di Lampung. Muhtadi pun berharap bahwa jika target tercapai, Bandar Lampung akan menjadi salah satu daerah dengan realisasi investasi terbesar di provinsi tersebut.
“Tahun sebelumnya, realisasi investasi di kota ini berhasil mencapai Rp 3,4 triliun, melebihi target yang ditetapkan,” kata Muhtadi.
Hingga triwulan II 2024, realisasi investasi di Kota Bandar Lampung telah mencapai Rp 1,1 triliun. Muhtadi menegaskan bahwa pihaknya kini fokus untuk mengejar target realisasi investasi untuk tahun 2024.
Dengan optimisme yang tinggi, Pemkot Bandar Lampung berusaha memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui berbagai sektor investasi yang terus berkembang.
Pemprov Lampung Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Inovasi Digital dan Program Keringanan Pajak
BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, menjadi Inspektur Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,…
Pemerintah Kota Bandarlampung Imbau Pohon Pohon Bukan Pemasangan APK
Bandarlampung – Pemkot Bandar Lampung mengimbau calon kepala daerah beserta tim suksesnya untuk tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada pepohonan yang ada di seluruh wilayah kota.
Imbauan ini disampaikan oleh Pjs Wali Kota Bandar Lampung, Budhi Darmawan, pada Selasa, 15 Oktober 2024. Budhi menegaskan bahwa pepohonan bukanlah tempat yang tepat untuk pemasangan APK, mengingat hal tersebut melanggar aturan yang sudah ditetapkan.
“Dengan adanya aturan yang jelas, kami mengimbau kepada semua calon kepala daerah untuk tidak memasang materi kampanye di pohon-pohon,” ujar Budhi Darmawan.
Ia juga menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran, pihaknya tidak akan ragu untuk menertibkan pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan. “Kami berharap hal tersebut tidak terjadi, karena kami akan menindak tegas dengan penertiban,” tambahnya.
Budhi Darmawan juga meminta partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi dan mengingatkan jika melihat oknum yang mencoba memasang APK di tempat yang tidak semestinya.
“Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengingatkan, jika melihat adanya pemasangan APK di pepohonan. Kami juga akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk memantau setiap kegiatan kampanye di ruang publik dan memastikan tidak ada kampanye yang dilakukan di fasilitas milik pemerintah,” pungkasnya.
Dengan adanya imbauan ini, Pemkot Bandar Lampung berharap agar proses kampanye di kota ini dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa mengotori lingkungan sekitar dengan pemasangan APK yang tidak tepat.
Pemerintah Kota Bandarlampung Bersama BPS Luncurkan Kelurahan Cantik
Bandarlampung – Pemkot Bandar Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi meluncurkan aplikasi “Kelurahan Cantik” dan Website “Satu Data Desa Indonesia” (SDDI) pada 15 Oktober 2024, yang dipimpin oleh Pj Wali Kota Bandar Lampung, Budhi Darmawan. Dalam acara yang berlangsung di Aula Semergou ini, Budhi Darmawan menggarisbawahi pentingnya peran statistik dalam pembangunan. Ia menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Statistik menjadi dasar regulasi bagi peluncuran program ini, yang bertujuan meningkatkan kesadaran perangkat desa atau kelurahan dalam pengelolaan data statistik.
“Pengelolaan data statistik sangat penting untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik, serta untuk memastikan bahwa program pembangunan di desa atau kelurahan tepat sasaran,” kata Budhi Darmawan. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat membentuk agen-agen statistik di tingkat desa dan kelurahan, yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola data demi mendukung pembangunan yang berbasis data yang akurat dan relevan.
Lebih lanjut, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa data kelurahan dan kecamatan memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik wilayah, yang mencakup data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, serta prasarana kelurahan. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, aparatur kelurahan diharapkan dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan teknologi untuk memantau potensi daerah serta perkembangan masyarakat secara lebih efektif.
“Sistem Informasi Evaluasi Kelurahan berfungsi sebagai media komunikasi sekaligus alat pemantau potensi daerah, untuk mengetahui tingkat perkembangan masyarakat,” tambahnya. Ia menekankan bahwa evaluasi perkembangan kelurahan harus berbasis data yang valid dan akurat. Dengan administrasi yang baik, data kelurahan dapat menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan terukur.
Melalui peluncuran aplikasi “Kelurahan Cantik,” Pemkot Bandar Lampung berharap agar setiap kelurahan lebih peduli terhadap statistik dan berkomitmen untuk saling mendukung dalam mengumpulkan data untuk dimasukkan ke dalam big data nasional, yaitu Data Desa Indonesia. Budhi Darmawan juga menegaskan bahwa Pemkot Bandar Lampung siap mendukung dan mengikuti setiap bimbingan di lapangan melalui agen-agen statistik, guna memastikan program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Lebih Dari 700 Orang Lamar PPPK Pemkot Bandarlampung, 189 Memenuhi Syarat
Bandarlampung – Sebanyak 741 orang mendaftar untuk menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada seleksi formasi Pemkot Bandar Lampung. Pelamar tersebut terdiri dari berbagai kategori, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Plt Kepala BKPSDM Pemkot Bandar Lampung, Lelawati, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sudah ada 741 pelamar yang membuat akun dan mengajukan lamaran.
“Sampai saat ini untuk PPPK pada formasi Pemkot Bandar Lampung itu sudah 741 yang submit, yang bikin akun sudah banyak,” ujar Lelawati, Selasa (15/10/2024).
Rinciannya, sebanyak 94 pelamar mendaftar untuk formasi tenaga pendidik atau guru, 29 pelamar untuk tenaga kesehatan, dan 618 pelamar untuk tenaga teknis.
Meskipun proses verifikasi berkas pelamar belum sepenuhnya fokus dilakukan, pihak BKPSDM Pemkot Bandar Lampung sudah mulai memverifikasi berkas dari pelamar yang melamar pada formasi tenaga teknis.
“Saat ini baru tenaga teknis yang diverifikasi, itu pun belum semuanya terverifikasi oleh tim,” jelas Lelawati. Dari pelamar tenaga teknis, ada 189 orang yang sudah memenuhi syarat (MS), sementara belum ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
Pemkot Bandar Lampung sebelumnya membuka 300 formasi PPPK, yang terbagi dalam tiga kategori.
Formasi ini diumumkan melalui surat pengumuman nomor 800/1934/IV.04/2024 pada 1 Oktober 2024.
Lelawati menjelaskan, formasi yang tersedia terdiri dari 100 formasi untuk tenaga guru, 100 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 100 formasi untuk tenaga teknis.
“Alhamdulillah kita dapat kuota 300 formasi,” katanya. Dalam seleksi PPPK tahun 2024 ini, ada beberapa kategori calon pelamar yang diprioritaskan untuk lolos menjadi PPPK, yang menjadi perhatian bagi pihak pemkot dalam proses penerimaan tersebut.
Pemerintah Kota Bandar Lampung Ingatkan ASN Jaga Netralitas Pilkada 2024
Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya menjaga netralitas dalam Pilkada 2024.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandarlampung, Lelawati, menegaskan bahwa ASN dilarang terlibat dalam aktivitas kampanye atau menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon.
“Kami terus mengingatkan ASN di Pemkot Bandarlampung untuk tidak berswafoto dengan gerakan tangan yang mendukung pasangan calon tertentu selama masa kampanye,” katanya.
Selain itu, Lelawati juga mengingatkan bahwa ASN dilarang berpartisipasi dalam setiap tahapan pilkada, termasuk bertemu atau terlibat langsung dalam kampanye calon kepala daerah.
“ASN harus bisa menahan diri dan tidak menunjukkan gestur yang mendukung calon tertentu, terutama selama kampanye yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November,” tambahnya.
Terkait pelanggaran netralitas, Lelawati menegaskan bahwa sanksi sudah diatur, mulai dari sanksi ringan, sedang, berat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
“Jika ada ASN yang melanggar, kami akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Ia juga meminta ASN Pemkot Bandarlampung untuk tidak terlibat dalam politik praktis demi menjaga kualitas pelayanan publik meski ada pergantian kepemimpinan.
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas dan tidak memihak kepada calon manapun demi terciptanya birokrasi yang bersih dan profesional.
Satpol-PP Kota Bandar Lampung Tertibkan Spanduk Misterius Di Beberapa Titik Di Bandar Lampung
Bandarlampung – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandarlampung melakukan penertiban terhadap sejumlah spanduk misterius yang tersebar di enam lokasi di kota tersebut. Spanduk berwarna putih dengan tulisan “KAMI DATANG 10.10.24” itu pertama kali ditemukan pada Minggu (6/10), setelah adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Satpol PP.
Kepala Satpol PP Kota Bandarlampung, Ahmad Nurizky, menjelaskan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penertiban di sejumlah titik yang tersebar di beberapa lokasi strategis di kota Bandarlampung.
“Setelah mendapat laporan dari masyarakat, kami langsung melakukan penelusuran dan penertiban terhadap spanduk yang ditemukan di enam titik yang berbeda,” ujar Nurizky, yang dihubungi melalui sambungan telepon.
Beberapa lokasi yang menjadi tempat pemasangan spanduk tersebut antara lain di Flyover Jalan Gajah Mada – Jalan Juanda, Tugu Adipura, serta beberapa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Siger Milenial, Ramayana Tanjungkarang, dan Bambu Kuning.
Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tidak hanya untuk membersihkan area publik dari spanduk yang tidak jelas asal-usulnya, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
Namun, meskipun spanduk telah diturunkan, hingga saat ini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atau memberikan klarifikasi mengenai pemasangan spanduk tersebut.
“Kami belum menerima komplain atau konfirmasi dari pihak manapun yang mengakui kepemilikan spanduk ini. Kami pun tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pemasangannya,” lanjut Nurizky.
Satpol PP Kota Bandarlampung juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan jika menemukan spanduk serupa di lokasi lain.
“Kami telah melakukan pengecekan di berbagai titik lainnya, namun sejauh ini tidak ditemukan lagi spanduk yang sama. Jika ada yang menemukannya, kami harap bisa segera menginformasikan kepada kami,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, diharapkan dapat mencegah penyebaran informasi yang tidak jelas dan menjaga ketertiban kota.
Pendistribusian Logistik Pilkada 2024 Mulai Diterima KPU, Ini Kata Bawaslu Bandar Lampung
Bandar Lampung – Pendistribusian logistik pilkada 2024 mulai diterima KPU. Bawaslu memastikan tempat penyimpanan logistik bebas dari dampak bencana alam yang mengakibatkan kerusakan.
KPU Bandar Lampung mulai menerima pendistribusian logistik pilkada 2024 sejak bulan September dan sudah menerima ratusan bilik suara dan segel yang akan digunakan pada 27 November.
Sebagai bentuk upaya pengawasan, Bawaslu Kota Bandar Lampung memastikan, Panwas selalu hadir dalam proses pendistribusian mulai dari KPU hingga nantinya disalurkan ke seribu lebih TPS.
Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Juwita mengatakan, selain mengawasi pendistribusian logistik, pihaknya juga memastikan tempat penyimpanan logistik bebas banjir, tidak bocor, bahkan terhindar dari hewan yang dapat merusak logistik pilkada.
Karena pada pemilu 2024 lalu, Bawaslu kerap mendapati kerusakan logistik berupa surat suara rusak, cacat pencetakan, hingga kekurangan jumlah.
Bawaslu juga memastikan saat hari pemungutan suara, anggota Pengawas TPS melakukan pengawasan dengan ketat, supaya tidak terjadi kerusakan logistik pemilu seperti Pemilu 2024 saat hari pemungutan suara.
Disdukcapil Kota Bandar Lampung Peringatkan Warga Soal Penipuan Link IKD
Bandarlampung – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang menggunakan modus tautan palsu Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kepala Disdukcapil Kota Bandar Lampung, Febriana, menjelaskan bahwa modus tersebut dilakukan dengan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp, meminta verifikasi data IKD.
“Benar, ada laporan korban. Tidak hanya di Bandar Lampung, tetapi juga di sejumlah daerah lain,” ungkap Febriana pada Rabu, 30 Oktober 2024. Modus ini, katanya, sangat meyakinkan karena pelaku meminta korban untuk mengakses tautan yang ternyata terhubung ke layanan e-banking. Akibatnya, pelaku dapat dengan mudah menguras isi rekening korban.
Beberapa warga dilaporkan mengalami kerugian finansial yang cukup besar. “Kerugian yang dilaporkan bervariasi, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per orang,” tambah Febriana. Untuk itu, ia menegaskan agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan.
Lebih lanjut, Febriana menekankan bahwa Disdukcapil tidak pernah meminta data pribadi atau aktivasi akun digital melalui WhatsApp. “Kami hanya memiliki satu nomor WhatsApp resmi, yaitu 081271800740. Di luar itu, jangan percaya,” tegasnya.
Disdukcapil juga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi keaslian informasi terkait layanan kependudukan. Jika menerima pesan mencurigakan, warga diminta segera melaporkan atau berkonsultasi dengan pihak Disdukcapil maupun perangkat kecamatan.
Febriana mengingatkan, “Warga Bandar Lampung harus selalu waspada dan tidak memberikan data pribadi secara sembarangan. Jika ada hal mencurigakan, segera laporkan kepada kami.” Dengan kewaspadaan yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari modus penipuan serupa yang merugikan banyak pihak.
Inflasi September 0,05%, Daya Beli Provinsi Lampung Terjaga
Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada September 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,05% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode Agustus 2024 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm).
Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang tercatat deflasi sebesar 0,12% (mtm), namun lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan September dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,57% (mtm).
Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada September 2024 mengalami inflasi 2,16%(yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,33% (yoy), namun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,84% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, inflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga seperti biaya akademi. Perguruan tinggi, bawang merah, beras, biaya sewa rumah dan nasi dengan lauk dengan andil masing-masing sebesar 0,26%; 0,06%;0,03%; 0,03%; dan 0,02%.
Peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi disebabkan oleh penyesuaian biaya pendidikan seiring masuknya periode akademik baru di lembaga pendidikan tinggi, Adapun harga bawang merah meningkat disebabkan oleh terbatasnya pasokan pasca berakhirnya periode panen di Brebes.
Sejalan dengan itu, harga beras juga mengalami peningkatan pasca berakhirnya periode panen raya padi, serta tidak optimalnya produksi padi akibat rendahnya curah hujan pada periode panen gadu. Lebih lanjut, biaya kontrak rumah tercatat meningkat sejalan dengan hasil SHPR Bank Indonesia yang mencatat
peningkatan harga sewa properti segmen ritel dan hotel. Sementara itu, peningkatnya harga nasi dengan lauk sejalan dengan peningkatan harga beras akibat pasokan yang semakin melambat.
Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada September 2024 tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, terutama cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, timat dan bensin dengan andil masing-masing sebesar -0,17%; -0,07%; -0,06%; -0,04%dan -0,03%.
Penurunan harga aneka cabai disebabkan oleh meningkatnya pasokan sejalan dengan masuknya musim panen di sentra produksi Jawa Timur. Adapun penurunan harga telur ayam ras disebabkan oleh pasokan yang melimpah pada periode low demand. Penurunan harga tomat turut disebabkan oleh terjaganya pasokan pada periode panen.
Sementara itu, penurunan harga bensin disebabkan oleh penyesuaian harga BBM non subsidi, yaitu penurunan harga Pertamax per 1 Oktober 2024 seiring dengan penurunan harga minyak dunia. Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai denganakhir tahun 2024. Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti (CI) berupa berlanjutnya kenaikan harga emas Provinsi Lampung seiring meningkatnya harga emas dunia.
Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF) adalah (i)kenaikan harga beras seiring dengan berakhirnya periode panen raya; (ii) kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan relaksasi HET MinyaKita.
Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Price (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok
elektrik sebesar 15%.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga. Adapun strategi 4K yang ditempuh adalah sebagai berikut :
1. Keterjangkauan Harga
- Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
- Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas beras dandaging ayam ras.
2. Ketersediaan Pasokan
- Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK. Program tersebut dibuka dengan toko MAPAN “Metro Antisipatif Pengendalian Harga Pangan“ di Kota Metro dan toko TAPIS “Toko Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung“ di Kota Bandar Lampung.
3. Kelancaran Distribusi
- Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume dan rute penerbangan Lampung menuju Jakarta, Batam, Medan, dan Bali.
- Penguatan program Mobil TOP “Transportasi Operasi Pasar“ yang berperan sebagai transportasi komoditas yang dijual dalam operasi pasar.
4. Komunikasi efektif
- Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness instansi terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
- Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying. (red)
Pj. Gubernur Lampung Dukung Upaya Pemkab Pringsewu Tingkatkan Pendapatan Daerah Melalui Pengembangan UMKM di Rest Area
PRINGSEWU – Penjabat Gubernur Lampung Samsudin menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Kabupaten untuk terus melakukan upaya dalam…
Pimpinan Definitif DPRD Bandar Lampung Segera Dilantik
BANDAR LAMPUNG – Pimpinan definitif DPRD Kota Bandar Lampung akan segera dilantik. Partai Gerindra sebagai partai pemenang telah memutuskan Bernas Yuniarta sebagai Ketua DPRD Kota Bandar Lampung.
Sementara itu, tiga wakil pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan adalah Sidik Efendi dari PKS sebagai Wakil Ketua I, Afrizal dari Nasdem sebagai Wakil Ketua II, dan Wiyadi dari PDIP sebagai Wakil Ketua III.
Ketua DPC Partai Gerindra Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyebutkan bahwa DPP telah mengeluarkan keputusan nomor 09-0417/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tentang alat kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung periode 2023-2029.
“Dalam keputusan tersebut, Bernas Yuniarta ditetapkan sebagai ketua dewan dan saya sebagai ketua fraksi,” kata Asroni Paslah, Kamis (3/10).
Menurutnya, setelah semua surat rekomendasi diterima, pihaknya akan segera bersurat kepada Gubernur Lampung untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dan melaksanakan pelantikan pimpinan definitif.
“Ya, mungkin pekan depan pelantikan akan dilaksanakan, karena semua usulan dari partai sudah masuk,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Bandar Lampung, Sidik Efendi, menyatakan bahwa setelah pelantikan, pihaknya akan menyusun alat kelengkapan dewan (AKD).
“Penyusunan ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh seluruh pimpinan,” katanya.
Wakil Ketua II DPRD Bandar Lampung, Afrizal, juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan setelah pimpinan definitif dilantik.
“Nanti saja, semua akan dibicarakan setelah semua pimpinan dilantik,” ujarnya.*
Pemerintah Kota Bandar Lampung Jabarkan Pengangkatan PPPK Sesuai Kuota Daerah
Bandarlampung – Pemerintah Kota Bandarlampung mengungkapkan bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandarlampung, Lelawati, menekankan bahwa gaji PPPK sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, jumlah pengangkatan PPPK pada 2024 ini dibatasi sesuai anggaran yang ada.
Pemkot Bandarlampung mendapatkan kuota untuk mengangkat sebanyak 300 PPPK pada tahun ini.
Kuota tersebut terdiri dari 100 tenaga teknis, 100 tenaga pendidik, dan 100 tenaga kesehatan. Pengumuman akses untuk pendaftaran PPPK ini telah dilakukan sejak awal Oktober.
Lelawati juga mengingatkan para pelamar untuk mempersiapkan diri dengan matang, agar tidak ada berkas yang tidak memenuhi syarat (TMS).
Lebih lanjut, Lelawati menjelaskan bahwa untuk tahun 2024, persyaratan pendaftaran PPPK lebih diutamakan untuk guru dan bidan pendidik yang termasuk dalam kategori tenaga honorer II (THK-II).
Selain itu, pelamar juga harus terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan telah bekerja aktif di Pemkot Bandarlampung selama dua tahun.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 6.000 pegawai honor di Pemkot Bandarlampung.
Pemerintah Kota berkomitmen untuk mengangkat pegawai honor secara bertahap sesuai aturan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
SAKIP Award 2024, Pemerintah Kota Bandar Lampung Raih Predikat Baik
Bandarlampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung berhasil meraih predikat B (Baik) pada ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu, 2 Oktober 2024.
Pjs. Walikota Bandar Lampung, Budhi Darmawan, yang menerima penghargaan tersebut, menyatakan bahwa pencapaian predikat B dalam SAKIP Award 2024 merupakan bukti komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja. “Predikat ini menunjukkan bahwa kami telah bekerja keras dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan kami berterima kasih kepada Kemenpan RB atas penilaiannya,” ujar Budhi Darmawan.
Lebih lanjut, Pjs. Walikota menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus berupaya untuk meningkatkan prestasinya di masa mendatang. Ia juga mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah kota untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja secara optimal. “Kinerja yang baik harus terus ditingkatkan agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan evaluasi yang lebih maksimal,” ungkapnya.
Pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, yang salah satunya melibatkan implementasi rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN-RB. Budhi Darmawan juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus mendorong upaya-upaya peningkatan nilai SAKIP melalui berbagai langkah strategis.
“Dengan terus melaksanakan rekomendasi yang diberikan dan fokus pada penguatan kinerja, kami berharap dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi dalam evaluasi SAKIP berikutnya,” tutup Pjs. Walikota Bandar Lampung.