Bandar Lampung Arsip | Laman 5 dari 40

Wali Kota Eva Dwiana Salurkan Bansos Rp365 Juta untuk 69 Warga Terdampak Musibah

Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp365 juta kepada 69 warga yang tengah menghadapi musibah. Bantuan ini diberikan secara langsung di Ruang Rapat Wali Kota, Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) lantai 3, pada Senin (3/11/2025).

Dari total penerima, 20 orang merupakan warga yang sedang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan, sementara sisanya adalah korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung.

Sambutan Wali Kota Eva Dwiana

Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi penguat semangat bagi para korban untuk bangkit kembali,” ujar Wali Kota.

Eva Dwiana juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk selalu hadir dan tanggap dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama saat terjadi bencana.

“Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Insha Allah bantuan ini bisa sedikit meringankan beban warga yang sedang tertimpa musibah,” ungkapnya.

Bantuan Diberikan Bervariasi

Adapun besaran bantuan yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp20 juta, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima.

“Bagi warga yang sakit kita bantu Rp20 juta, ada juga yang menerima Rp10 juta, Rp15 juta, Rp17 juta, hingga Rp5 juta. Sementara untuk yang terdampak ringan, kita bantu Rp1 juta,” jelas Eva Dwiana.

Penerima Bantuan Terharu

Sementara itu, sejumlah penerima bantuan mengaku terharu dan bersyukur atas perhatian dari pemerintah kota.

“Kami sangat terbantu, ini besar sekali manfaatnya bagi kami,” ujar salah satu penerima bantuan.

Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota dan Pemerintah Kota Bandar Lampung atas kepedulian dan respons cepat terhadap kondisi warga yang sedang menghadapi musibah.

Bandar Lampung Polri

123 Siswa Diktuk Bintara Polri SPN Polda Lampung Mulai Latihan Kerja di Polresta Bandar Lampung

Bandar Lampung – Sebanyak 123 siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri T.A. 2025 dari SPN Polda Lampung resmi memulai program Latihan Kerja (Latja) di Polresta Bandar Lampung. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakapolresta Bandar Lampung, AKBP Erwin Irawan, di halaman Mapolresta setempat, Senin (3/11/2025).

Dalam sambutannya, AKBP Erwin Irawan yang mewakili Kapolresta Bandar Lampung menyampaikan bahwa Latja merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan karakter, kedisiplinan, dan profesionalisme calon Bintara Polri.

“Latihan kerja ini menjadi bekal awal bagi kalian untuk menghadapi tugas-tugas kepolisian ke depan. Gunakan kesempatan ini untuk belajar, memahami, dan mengasah kemampuan agar siap saat bertugas di lapangan,” ujar AKBP Erwin.

Sebanyak 123 siswa tersebut terbagi ke dalam lima peleton dan akan menjalani latihan kerja selama kurang lebih satu minggu, sesuai jadwal dan materi yang telah disusun oleh panitia.

Wakapolresta menjelaskan, kegiatan Latja di Polresta Bandar Lampung bersifat pengenalan terhadap dinamika tugas kepolisian di tengah masyarakat, mulai dari fungsi operasional hingga pelayanan publik.

“Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat mengembangkan inisiatif, kreativitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembentukan karakter Bintara Polri yang memiliki kemampuan profesional, patuh hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Presisi — Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

Selain itu, AKBP Erwin memberikan arahan kepada para supervisor dan mentor agar melaksanakan tugas pembinaan dan penilaian secara optimal, sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan dari SPN Polda Lampung.

Menutup arahannya, ia berpesan agar seluruh siswa menjaga disiplin, etika, dan semangat belajar selama mengikuti latihan kerja.

“Manfaatkan waktu Latja ini sebaik-baiknya. Tunjukkan semangat dan kesungguhan agar nantinya kalian siap menjadi anggota Polri yang profesional dan membanggakan,” pungkasnya.

Dengan apel pembukaan tersebut, kegiatan Latja Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2025 SPN Polda Lampung di Polresta Bandar Lampung resmi dimulai. Program ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan generasi penerus Polri yang berintegritas, tangguh, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bandar Lampung Pemerintahan

Pemkot Bandar Lampung Berangkatkan 200 Jamaah Umrah Gratis Tahap Kedua

Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali memberangkatkan jamaah program umrah gratis tahap kedua pada Senin (3/11/2025). Sebanyak 200 peserta, yang terdiri dari tokoh agama, guru ngaji, marbot masjid, dan warga berprestasi, dilepas langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di halaman Kantor Pemkot Tapis Berseri.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan bahwa program umrah gratis merupakan bentuk kepedulian dan rasa syukur Pemkot Bandar Lampung kepada masyarakat.

“Program ini bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi wujud nyata kepedulian Pemkot kepada masyarakat. Kami ingin berbagi kebahagiaan, bukan hanya dalam hal kesejahteraan, tetapi juga kebahagiaan batin,” ujar Eva.

Program bermanfaat

Eva menambahkan, Pemkot Bandar Lampung akan terus berkomitmen menghadirkan program yang bermanfaat langsung bagi warga.

“Selama ini kita punya banyak program untuk kesejahteraan, namun kali ini juga ada program untuk kebahagiaan hati. Mudah-mudahan perjalanan ini membawa keberkahan bagi semua jamaah dan bagi Kota Bandar Lampung,” imbuhnya.

Wali kota yang akrab disapa Bunda Eva itu juga berpesan agar para jamaah menjaga kesehatan, kekompakan, serta menjadikan ibadah umrah ini sebagai momentum memperkuat keimanan dan akhlak mulia.

“Luruskan niat, jaga akhlakul karimah, dan manfaatkan kesempatan ini untuk berdoa bagi keluarga serta Kota Bandar Lampung agar selalu aman, maju, dan sejahtera,” pesannya.

Total jamaah umrah gratis tahun ini mencapai 530 orang

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bandar Lampung, Jhoni Asman, menjelaskan bahwa total jamaah umrah gratis tahun ini mencapai 530 orang yang diberangkatkan dalam dua kloter.

“Kloter pertama telah berangkat beberapa waktu lalu sebanyak 300 jamaah, dan hari ini kloter kedua sebanyak 200 jamaah menyusul menuju Tanah Suci,” jelas Jhoni.

Program umrah gratis Pemkot Bandar Lampung ini menjadi salah satu bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berkontribusi positif di bidang keagamaan dan sosial, sekaligus wujud komitmen Pemkot dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin warganya.

Bandar Lampung Pemerintahan

Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Lomba Pidato Bahasa Mandarin se-Provinsi Lampung 2025

Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri Lomba Pidato Bahasa Mandarin se-Provinsi Lampung 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinator Pendidikan Bahasa Mandarin Lampung, pada Minggu (2/11/2025) di Golden Palace, Bandar Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia penyelenggara, guru pendamping, serta para orang tua atas dedikasi dan dukungan penuh dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi semangat anak-anak dan dukungan para guru serta orang tua yang telah membimbing mereka. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus memperluas wawasan generasi muda,” ujar Eva.

Menghadapi tantangan global

Wali Kota berharap penguasaan Bahasa Mandarin dapat menjadi bekal penting bagi para pelajar untuk menghadapi tantangan global dan memperluas kerja sama antarbangsa.

“Dengan menguasai bahasa asing, khususnya Bahasa Mandarin, anak-anak kita akan mampu memperluas wawasan, menjalin komunikasi lintas budaya, dan membangun kerja sama global di berbagai bidang,” katanya.

Apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung

Sementara itu, Ketua Badan Koordinator Pendidikan Bahasa Mandarin Lampung, Steven Cheng, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang selama ini selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan pembelajaran dan lomba Bahasa Mandarin di daerah.

“Kami sangat berterima kasih kepada Wali Kota Eva Dwiana yang selalu hadir di setiap kegiatan Bahasa Mandarin, meski di tengah kesibukannya. Dukungan beliau sangat berarti bagi perkembangan bahasa dan budaya Mandarin di Lampung,” ungkap Steven.

Mendorong minat belajar masyarakat

Steven juga menjelaskan bahwa perkembangan Bahasa Mandarin di Provinsi Lampung semakin pesat, dan pihaknya terus berupaya menciptakan berbagai kegiatan edukatif untuk mendorong minat belajar masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui lomba ini, kami ingin melatih mental anak-anak agar berani berbicara dan berbahasa Mandarin dengan baik. Harapannya, semakin banyak masyarakat Lampung yang tertarik mempelajari bahasa ini,” tambahnya.

Acara berlangsung meriah dan diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dengan menampilkan kemampuan pidato, pelafalan, dan ekspresi berbahasa Mandarin yang memukau.

Bandar Lampung

HIPMI Lampung Perkuat Solidaritas dan Kepemimpinan Lewat Mancakrida “Strength In”

BANDAR LAMPUNG – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung di bawah kepemimpinan Gilang Ramadhan sukses menggelar kegiatan Mancakrida bertema “Strength In” pada Sabtu, 1 November 2025, di Wira Garden, Bandar Lampung.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat solidaritas, kolaborasi, dan kualitas kepemimpinan di kalangan pengusaha muda.

Ketua BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, menjelaskan bahwa tema “Strength In” menegaskan pentingnya kebersamaan sebagai sumber kekuatan utama dalam dunia wirausaha.

“Sebagai pengusaha muda, kita harus siap menghadapi tantangan dan cepat merespons perubahan. Melalui pelatihan ini, kami ingin membekali anggota dengan keterampilan kepemimpinan yang efektif serta kemampuan mengelola tim secara optimal,” ujar Gilang.

Nilai tambah kegiatan ini adalah sesi pelatihan intensif yang dipandu oleh tim pelatih dari Puslatpurmar 8 Teluk Ratai. Pelatihan berlangsung sepanjang hari dengan sejumlah materi penting bagi dunia bisnis, di antaranya:

Kepemimpinan: Menjadi pemimpin yang visioner dan inspiratif.
Manajemen Konflik: Keterampilan mengelola perbedaan dalam dinamika usaha.
Komunikasi Efektif: Strategi komunikasi yang jelas dan membangun kepercayaan.
Team Building: Simulasi untuk memperkuat kerja sama tim.
Pengambilan Keputusan: Latihan membuat keputusan cepat dan tepat di bawah tekanan.

Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan Malam Keakraban (Makrab) yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Momen ini menjadi wadah mempererat hubungan antaranggota HIPMI, sekaligus memperkuat jejaring bisnis yang diharapkan terus berkembang di masa depan.

Melalui kegiatan ini, HIPMI Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mencetak pengusaha muda yang tangguh, berdaya saing, dan berjiwa kolaboratif, demi memperkuat peran wirausaha muda dalam pembangunan ekonomi daerah.

Bandar Lampung Bisnis

Ruang UMKM Provinsi Lampung Gelar Gebyar “Tumbuh Bersama dan Untuk Semua”

BANDAR LAMPUNG – Dalam semangat kebersamaan dan kolaborasi, Ruang UMKM Provinsi Lampung sukses menggelar Gebyar Ruang UMKM 2025 pada 2 November 2025 di Gedung Dekranasda Provinsi Lampung. Mengusung tema “Tumbuh Bersama dan Untuk Semua”, kegiatan ini menjadi simbol komitmen pelaku UMKM untuk terus berkembang bersama dalam membangun ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Acara spektakuler ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas satu tahun berdirinya Ruang UMKM Provinsi Lampung, yang resmi terbentuk pada 27 Oktober 2024 lalu.

Panitia Hari Lahir Ruang UMKM, Nana, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan diisi dengan berbagai acara menarik seperti senam bersama, lomba membatik, lomba menghias tumpeng, lomba fashion show, serta donor darah gratis yang terbuka untuk masyarakat umum.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat silaturahmi antar pelaku UMKM, sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mendukung gerakan ekonomi lokal,” ujar Nana.

Ia juga menambahkan, Gebyar Ruang UMKM menjadi momentum penting untuk menumbuhkan semangat gotong royong antar pelaku usaha kecil agar tetap tangguh, inovatif, dan mampu berdaya saing di tengah tantangan ekonomi.

Dengan antusiasme tinggi dari para anggota dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat ekosistem UMKM di Provinsi Lampung menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Bandar Lampung Pemerintahan

Pemkot Bandar Lampung Copot Tulisan Mandarin di Gapura Pagoda, Gantikan dengan Aksara Lampung

Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bergerak cepat menindaklanjuti kritik masyarakat terkait tulisan aksara Mandarin 欢迎光临 (huān yíng guāng lín) di Gapura Pagoda, Jalan Ikan Hiu, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Pada Rabu (29/10/2025), tulisan tersebut resmi dicopot oleh tim Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung.

Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang menilai keberadaan tulisan Mandarin itu tidak selaras dengan nilai-nilai adat dan kearifan lokal Lampung.

“Atas arahan Ibu Wali Kota, kami menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait penggunaan aksara Mandarin. Tulisan itu akan diganti dengan aksara Lampung sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya daerah,” ujar Dedi didampingi Kepala Bidang Cipta Karya, Eko Ismanto.

Menggunakan Mobil Crane

Proses pencopotan dilakukan oleh tim Bidang Cipta Karya menggunakan mobil crane. Berdasarkan pantauan di lokasi, kegiatan berlangsung lancar dan kondusif tanpa kendala berarti.

Dedi menegaskan, penggantian tulisan tersebut merupakan langkah konkret Pemkot untuk menjaga identitas dan jati diri masyarakat Lampung.

“Masyarakat merasa keberatan dengan aksara asing di ruang publik. Karena itu, mulai hari ini tulisan ‘Selamat Datang’ akan kami ganti dengan aksara Lampung,” tambahnya.

Ragam Tanggapan Warga

Sebelumnya, keberadaan tulisan Mandarin di gapura tersebut menuai beragam tanggapan dari warga, terutama yang menilai bahwa simbol di ruang publik sebaiknya mencerminkan nilai-nilai lokal dan memperkuat kebanggaan terhadap budaya daerah.

Bandar Lampung Politik

Surya Paloh Lantik Pengurus Baru DPW NasDem Lampung Masa Bakti 2025–2029

Bandar Lampung – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Lampung masa bakti 2025–2029.
Acara pelantikan berlangsung meriah di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, pada Sabtu (25/10/2025).

Dalam kepengurusan baru tersebut, Herman HN dipercaya memimpin DPW NasDem Lampung sebagai ketua, didampingi Fauzan Sibron sebagai sekretaris, dan Mardiana di posisi bendahara. Struktur baru ini diharapkan mampu memperkuat soliditas partai menjelang Pemilu 2029.

Sejumlah posisi strategis turut diisi oleh kader-kader potensial. Aryanto Yusuf menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Mofaje S. Caropeboka mengemban tugas di Bidang Organisasi dan Keanggotaan, sementara Heru Listianto dipercaya menangani Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik.

Untuk bidang hubungan kelembagaan, posisi Hubungan Legislatif ditempati oleh Garinca Reza Pahlevi, Hubungan Eksekutif oleh Nessy Kalvia, dan Hubungan Sayap dan Badan oleh Asmarayanti.
Adapun bidang komunikasi publik dan digital masing-masing dijabat oleh Rakhmat Husein DC dan Pujiono.

Selain itu, struktur kepengurusan juga mencakup bidang-bidang penting lain seperti ekonomi, pendidikan, perempuan dan anak, serta lingkungan hidup. Sejumlah tokoh daerah seperti Endang Sumarlin, Sahyana, dan Ichwanto M. Nuch turut memperkuat jajaran pengurus baru ini.

Dalam sambutannya, Surya Paloh menegaskan pentingnya semangat kebersamaan dan konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan struktur partai. Ia juga memberikan pesan khusus kepada para pengurus agar bekerja maksimal demi memenangkan hati rakyat menjelang Pemilu 2029.

“Selamat bekerja, selamat memenangkan Pemilu 2029 mendatang,” ujar Surya Paloh disambut tepuk tangan para kader.

Dengan pelantikan ini, DPW NasDem Lampung diharapkan semakin solid dan siap menghadapi berbagai tantangan politik lima tahun ke depan.

Bandar Lampung BUMN

PLN dan Pemprov Lampung Bersinergi Dorong Tambak Udang Berkelanjutan

Bandar Lampung — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha tambak udang guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan di Provinsi Lampung. Melalui penyediaan pasokan listrik andal serta forum kolaborasi, PLN berkomitmen menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekonomi pesisir di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Seminar Tambak Udang bertema “Energi Listrik untuk Peningkatan Produktivitas: Membangun Masa Depan Tambak Udang Berkelanjutan” yang digelar di Aula PLN UID Lampung, Rabu (22/10). Acara ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM dr. Lukman Pura, Sp.PD., K-GH., MHSM mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, General Manager PLN UID Lampung Rizky Mochamad, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Ir. Liza Derni, M.M, serta perwakilan komunitas petambak seperti Shrimp Club Lampung, FKPA, P3UWL, dan FORSIL.

General Manager PLN UID Lampung Rizky Mochamad menyebut sektor tambak udang merupakan pelanggan strategis PLN sekaligus motor penggerak ekonomi daerah. Karena itu, PLN berupaya memastikan ketersediaan energi yang stabil di kawasan tambak agar produktivitas dan efisiensi usaha terus meningkat.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tambak tangguh dan berkelanjutan, serta memperkuat peran PLN sebagai mitra pembangunan ekonomi di Lampung,” ujar Rizky.

Sementara itu, dr. Lukman Pura yang hadir mewakili Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi atas dukungan PLN terhadap sektor tambak, yang menjadi salah satu andalan ekspor daerah. Ia mengungkapkan, pada tahun 2024 Lampung berkontribusi sebesar 5,11 persen terhadap produksi udang nasional, atau sekitar 40.234 ton dengan nilai mencapai Rp2,42 triliun.

“Kolaborasi antara PLN, pemerintah, dan pelaku tambak diharapkan mampu memperkuat infrastruktur energi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Ir. Liza Derni, M.M, yang menekankan pentingnya pasokan listrik stabil untuk mendukung pengelolaan tambak modern.

“Dengan dukungan PLN, para pelaku tambak dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas hasil panen. Ini menjadi langkah penting untuk menjadikan sektor perikanan Lampung semakin berdaya saing,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama PLN dan pelaku usaha tambak berkomitmen memperkuat sinergi guna meningkatkan daya saing sektor budidaya udang. Melalui dukungan energi yang handal dan inovasi sistem kelistrikan, kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas pasar udang Lampung hingga ke tingkat nasional dan internasional.

Langkah bersama ini tidak hanya memperkuat sektor perikanan, tetapi juga menjadi wujud nyata peran PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis energi yang andal dan berkelanjutan.

Bandar Lampung Organisasi

BPD HIPMI Lampung dan Bank BTN Jalin Kerja Sama Strategis Dukung Program Kredit Perumahan (KPP)

Bandar Lampung — Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI Lampung) yang dipimpin oleh Gilang Ramadhan menggelar audiensi dengan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menjajaki kerja sama strategis dalam mendukung pelaksanaan Kredit Program Perumahan (KPP).

Pertemuan yang berlangsung di Kawung ini dihadiri oleh jajaran pengurus BPD HIPMI Lampung, perwakilan BPC HIPMI se-Lampung, serta manajemen Bank BTN yang dipimpin oleh Noor Ridlo, Kepala Kantor Wilayah BTN Sumatera, dan Peggy Pallasathena, Kepala Cabang BTN Bandar Lampung.

Audiensi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara sektor perbankan dan pengusaha muda di Lampung, khususnya untuk mendukung program pemerintah di bidang properti dan perumahan. Melalui KPP, Bank BTN berkomitmen memperluas akses pembiayaan yang kompetitif bagi pelaku usaha pengembang, penyedia bahan bangunan, dan sektor pendukung industri perumahan.

Plt. Bendahara Umum BPD HIPMI Lampung, Riski Apriadi, menyampaikan apresiasi atas langkah kolaboratif ini. Ia menegaskan bahwa HIPMI Lampung di bawah kepemimpinan Gilang Ramadhan sangat mendukung kerja sama strategis tersebut.

“BPD HIPMI Lampung di bawah kepemimpinan Bapak Gilang Ramadhan sangat antusias menyambut kerja sama ini. Kami melihatnya sebagai peluang besar untuk memperluas akses pembiayaan bagi anggota HIPMI serta mendorong keterlibatan pengusaha muda dalam program pembangunan perumahan nasional,” ujar Riski.

Sementara itu, Ketua Bidang II BPD HIPMI Lampung, Nusantara, yang membidangi Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan, menekankan pentingnya percepatan realisasi kerja sama ini.

“Kami berharap Bank BTN segera membangun kemitraan konkret bersama HIPMI Lampung. Fokus kami tidak hanya pada bunga pinjaman, tetapi juga pada kemudahan administrasi, percepatan pencairan dana, dan dukungan peningkatan kapasitas usaha bagi anggota HIPMI,” jelasnya.

Dari pihak perbankan, Noor Ridlo, Kepala Kanwil BTN Sumatera, menegaskan komitmen BTN untuk menjadi mitra strategis bagi HIPMI Lampung.

“Bank BTN mendukung penuh semangat pengusaha muda di Lampung. Kami siap menyediakan skema pembiayaan dengan suku bunga kompetitif, bahkan di bawah 10 persen, agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha sektor properti dan penyedia material,” ungkapnya.

Menambahkan hal tersebut, Peggy Pallasathena, Kepala Cabang BTN Bandar Lampung, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam memberikan dukungan teknis.

“Kami membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk segera mengajukan pembiayaan. BTN Bandar Lampung juga menyiapkan kuota pembiayaan yang lebih besar sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Melalui audiensi ini, BPD HIPMI Lampung dan Bank BTN sepakat untuk memperkuat komunikasi dan menjalin kolaborasi berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan, mempercepat pertumbuhan sektor perumahan, serta meningkatkan daya saing pengusaha muda di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung Kesehatan

Aniversary ke-11 Pengobatan Totok Syaraf, Refleksi, dan Bekam Tabib Moch. Toha Berlangsung Meriah di Bandar Lampung

Bandar Lampung — Pengobatan Totok Syaraf, Refleksi, dan Bekam milik Tabib Moch. Toha merayakan Aniversary ke-11 di Jalan Untung Suropati No. 95, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, pada Jumat (24/10/2025). Perayaan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan ini mengusung tema “Bersatu Bersama Menuju Kesuksesan.”

Acara ini dihadiri oleh pasien setia, rekan terapis, dan masyarakat sekitar yang selama ini merasakan manfaat dari metode pengobatan alami yang dikembangkan Tabib Moch. Toha.

Dalam sambutannya, Tabib Moch. Toha menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang yang telah ditempuh sejak awal berdirinya layanan tersebut.

“Sebelas tahun bukan waktu yang singkat. Banyak suka dan duka yang kami lalui. Berkat doa, dukungan para pasien, serta kerja keras tim, kami bisa terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan diisi dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta testimoni pasien yang telah merasakan manfaat terapi totok syaraf, refleksi, dan bekam. Beberapa pasien menyebut metode ini tidak hanya membantu pemulihan fisik, tetapi juga memberikan ketenangan dan keseimbangan batin.

Melalui tema “Bersatu Bersama Menuju Kesuksesan,” Tabib Moch. Toha berharap semangat kebersamaan antara tim dan pasien terus terjalin, sehingga pengobatan alternatif ini dapat semakin berkembang dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Lampung.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan sesi foto bersama, menandai momen kebersamaan yang penuh makna di usia ke-11 pengobatan Tabib Moch. Toha.

Bandar Lampung Lembaga Negara

Pantau Kesiapan Transformasi Layanan JKN, Dewas BPJS Kesehatan Siruaya Utamawan Kunjungi Dua RS Besar di Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG – Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan kunjungan pengawasan lapangan ke dua rumah sakit besar di Bandar Lampung, yakni RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUD AM) dan RS Urip Sumoharjo (RSUS), pada Kamis (23/10/2025).

Kunjungan ini dipimpin oleh Anggota Dewas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, serta Ketua DJSN, Prof. Nunung Nuryartono, dan Anggota DJSN, Nikodemus Purba. Rombongan didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Yessy Rahimi, dan Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan, Yudi Bastia.

Prof. Nunung Nuryartono menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung implementasi beberapa isu strategis program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini adalah kesempatan untuk melihat beberapa aspek isu strategis, terutama kesiapan RS terhadap implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), perubahan sistem rujukan menjadi berbasis kompetensi, transisi tarif dari INA-CBG’s ke iDRG (Indonesian Diagnosis Related Groups), dan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME),” ujar Prof. Nunung.

RSUD Abdul Moeloek: 77% KRIS dan Target Peningkatan Kompetensi
Di RSUD Abdul Moeloek, rombongan Dewas dan DJSN disambut oleh Direktur Utama, dr. Imam Ghozali, beserta jajaran direksi.

Dalam diskusi, dr. Imam Ghozali memaparkan bahwa RSUD AM telah melampaui standar minimal KRIS yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. “Dari total tempat tidur yang ada, 77% sudah sesuai standar KRIS, di atas syarat minimal Kemenkes yaitu 60%. Kebetulan kami saat itu sedang membangun gedung baru, sehingga desainnya bisa langsung disesuaikan,” jelasnya.

RSUD AM juga menargetkan peningkatan layanan unggulan. “Target kami di tahun 2026 adalah kompetensi Utama untuk layanan jantung dan stroke, naik dari status Madya saat ini. Kami tinggal menunggu pengadaan alat di tahun 2026 dan spesialis stroke yang akan selesai pendidikan di tahun yang sama,” tambah dr. Imam.

Meskipun demikian, kunjungan lapangan menemukan beberapa catatan. Salah satunya terkait layanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pihak RSUD AM menyampaikan bahwa tim dokter IGD terkadang merasa sulit menolak pasien yang datang dari jauh, meskipun kasusnya tidak masuk kategori gawat darurat.

Menanggapi hal ini, Siruaya Utamawan menyarankan solusi yang diterapkan RS lain, yakni menggunakan dana CSR untuk melayani kasus non-darurat pasca-triase.

Catatan lainnya adalah terkait waktu tunggu obat yang masih menjadi keluhan. Pihak RSUD AM menyatakan sedang mengkaji inovasi layanan antar obat gratis untuk pasien yang berdomisili di Bandar Lampung.

Prof. Nunung dari DJSN mengapresiasi filosofi “puakhi” (menganggap pasien sebagai saudara) yang diusung Dirut RSUD AM dan berharap RSAM bisa menjadi benchmarking bagi RS lain dalam persiapan KRIS.

RS Urip Sumoharjo: 100% KRIS dan Inovasi Layanan
Kunjungan dilanjutkan ke RS Urip Sumoharjo, dengan rombongan disambut oleh Direktur Utama dr. Rio Rimbo, M.H., dan Komisaris Utama dr. H. Taufiqurrahman Rahim, Sp.OG (K).

RSUS menunjukkan kesiapan KRIS yang mengesankan. dr. Rio Rimbo menyatakan bahwa seluruh ruang rawat inap di RSUS sudah 100% memenuhi standar KRIS, bahkan melebihinya. “Untuk kelas 3 kami isi 3 tempat tidur, kelas 2 isi 2 tempat tidur, dan kelas 1 isi 1 tempat tidur, ini lebih tinggi dari standar Kemenkes yang membatasi maksimal 4 tempat tidur,” ungkapnya.

Dengan tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 90% dan 80% pasiennya adalah peserta JKN, RSUS juga melakukan berbagai inovasi, termasuk menawarkan layanan transportasi online gratis bagi pasien pulang.

Dalam diskusi, Komisaris Utama RSUS, dr. Taufiqurrahman, menyampaikan dua aspirasi penting kepada BPJS Kesehatan. Pertama, terkait layanan radioterapi yang 46% pasiennya di RSUD AM merupakan rujukan dari RSUS.

“Kalau tertunda (tindakan), stadiumnya bisa bertambah. Di sini (RSUS) sudah ada alat dan SDM, harapannya bisa segera dikerjasamakan dengan BPJS sehingga pasien JKN tidak perlu menunggu lama,” ujarnya.

Kedua, ia berharap layanan Kesehatan Nuklir di RSUS dapat dikerjasamakan, mengingat saat ini belum ada layanan serupa di Sumbagsel yang bekerja sama dengan BPJS, sehingga pasien harus dirujuk hingga ke Bandung.

Tanggapan atas Transisi iDRG dan Kompetensi
Dalam kedua kunjungan, isu transisi ke tarif iDRG menjadi bahasan utama. Dirut RSUD AM dr. Imam Ghozali berharap iDRG dapat mengakomodir perkembangan keilmuan modern yang sebelumnya tidak diatur dalam INA-CBG’s.

Menanggapi hal ini, Anggota Dewas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, menegaskan posisi BPJS Kesehatan. “BPJS akan membayarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sudah benar RS mendorong Kemenkes mengeluarkan regulasi yang sesuai. Jika keilmuan sudah diakui internasional tapi di Indonesia belum ada regulasi, kalau BPJS membayarkan, nanti kita yang salah,” tegasnya.

Sementara itu, Nikodemus Purba dari DJSN menjelaskan bahwa iDRG merupakan sistem yang dikembangkan di Indonesia untuk menggantikan INA-CBG’s yang lisensinya harus dibayar ke Malaysia. “Per 1 Oktober 2025 (bulan ini) mulai dicoba untuk seluruh RS, minimal 6 bulan. Ini harus penuh kehati-hatian,” katanya di RSUS.

[Khoiri]

Bandar Lampung Lembaga Negara

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Siruaya Utamawan Pimpin Serap Aspirasi JKN di Lampung, 4 Isu Strategis Program JKN Jadi Sorotan

BANDAR LAMPUNG – Empat isu strategis dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi topik pembahasan hangat dalam forum “Serap Aspirasi Stakeholders atas Dinamika Kebijakan Program JKN” yang digelar di Bandar Lampung, Kamis (22/10/2025). Isu tersebut meliputi kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem rujukan berbasis kompetensi, implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) untuk klaim, dan rencana perubahan tarif INA-CBGs menjadi iDRG.

Acara yang diinisiasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan ini dihadiri langsung oleh Anggota Dewas Siruaya Utamawan, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nikodemus Purba, Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan Yudi Bastia, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Yessy Rahimi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dr. Edwin Rusli.

Hadir sebagai peserta, para pimpinan dan perwakilan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan, serta perwakilan asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi seperti PERSI, ARSSI, IDI, dan PDGI Provinsi Lampung.

Menampung “Keluh Kesah” untuk Kebijakan
Anggota Dewas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, membuka dialog dengan menyatakan forum ini dilaksanakan serentak di beberapa wilayah untuk mendapatkan asupan dan masukan baru atas empat isu strategis tersebut.

“Kami harap gunakan kesempatan ini, sampaikan saja keluh kesah, tanpa perlu ragu. Di sini ada Pak Niko (DJSN) yang akan memberi rekomendasi kepada Presiden terkait penyusunan kebijakan,” ujar Siruaya.

Siruaya mengakui adanya beberapa resistensi terkait KRIS, seperti potensi penurunan jumlah tempat tidur (TT) dan penolakan peserta atas konsep kelas tunggal. Ia juga menyoroti RME sebagai keniscayaan digitalisasi, di mana Lampung sudah 100% bridging RS, meski di daerah lain masih menjadi masalah.

Nikodemus Purba dari DJSN menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan baru, sehingga aspirasi dari regional sangat diperlukan.

Tantangan Implementasi KRIS: Kesiapan RS, Kenyamanan Peserta, dan Mutu Layanan
Implementasi KRIS menjadi sorotan utama. Ketua PERSI Lampung, dr. Arief Yulizar menyatakan RS pada prinsipnya siap menjalankan standar tersebut. Namun, kendala utamanya diprediksi datang dari peserta. Peserta yang selama ini berada di Kelas 1, yang terbiasa dengan kamar berisi dua tempat tidur (TT), kini harus menerima standar baru KRIS, yaitu satu ruangan diisi maksimal empat tempat tidur. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan penolakan karena dianggap sebagai penurunan kenyamanan.

Kesiapan RS pun dipertanyakan. Direktur RS Airan Raya dr. Zuchrady mengusulkan agar KRIS ditinjau kembali, dengan opsi tetap ada perbedaan kelas namun 12 indikator standar wajib terpenuhi. “Biaya renovasi pemenuhan 12 indikator itu cukup tinggi. Sementara 80-95% pasien di RS swasta adalah JKN,” ujarnya.

Kekhawatiran juga datang dari perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Hefrianto, yang takut mutu layanan akan turun. “Jangan sampai regulasi membebani kami (pekerja) sementara upah masih rendah. Takut mutu layanannya jadi turun,” katanya.

Tantangan Implementasi Rujukan Berbasis Kompetensi
Isu rujukan berbasis kompetensi dikhawatirkan akan mencederai sistem managed care BPJS Kesehatan. dr. Arief Yulizar menyoroti, jika rujukan berjenjang dihapus, pasien akan menumpuk di RS dengan kompetensi ‘Paripurna’, sementara RS ‘Dasar’ akan kosong pasien.

“Kriteria untuk naik ke Madya sangat sulit, termasuk CT Scan harus 64 slice. RSUD bisa mengajukan ke negara, swasta sangat sulit. Harapannya kriteria jangan terlalu berat,” ungkapnya.

Hal ini diperkuat oleh Dinkes Provinsi Lampung yang menyebut SDM dokter spesialis belum merata, masih terpusat di Bandar Lampung dan sangat kurang di kabupaten seperti Krui.

Ketua IDI Lampung, dr. Aditya menyarankan solusi yang lebih implementatif. “Masalahnya di distribusi. Mungkin bisa dibuat mapping antar RS di sini (Bandar Lampung), sehingga bisa saling melengkapi kompetensi dan rujukan lebih smooth,” usulnya.

Tarif iDRG Belum Jelas, RS “Maju Mundur” Berinvestasi
Rencana perubahan tarif ke iDRG juga menimbulkan keresahan besar karena ketidakpastian. “Ada simulasi tapi sampai sekarang angkanya belum kelihatan. Bagaimana RS mau mengejar fasilitas (kompetensi Madya), jika belum tahu potensi pendapatannya? RS jadi maju mundur,” keluh Ketua PERSI Lampung, dr. Arief Yulizar.

Ketua ARSSI Lampung, dr. Daniel Novian menambahkan, regulator harusnya menyiapkan regulasi yang jelas terlebih dahulu sebelum implementasi. “Kami harus mengajukan ke owner, nanti pasti ditanyai (potensi pendapatannya),” ujar dr. Daniel.

Direktur RS Airan Raya, dr. Zuchrady, berharap minimal tarif tidak turun. “Usul tarif tolong dilihat, mohon minimal jangan turun,” pintanya.

RME, Data Pasien, dan Diskriminasi Biaya TTE
Terkait RME, meski secara teknis RS di Lampung siap, muncul kekhawatiran lain. dr. Arief Yulizar juga mempertanyakan aspek hukum kerahasiaan data pribadi pasien.

Sementara itu, dr. Daniel Novian juga mempertanyakan kebijakan biaya TTE yang dibebankan kepada RS swasta. “Kalau pemerintah (Tanda Tangan Elektronik) digratiskan, swasta harus bayar. Ini jadi cost tambahan bagi kami,” keluh dr. Daniel.

PDGI Lampung juga menyuarakan kurangnya dokter gigi spesialis di kabupaten dan tarif klaim saat ini yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kenaikan biaya bahan.

Kesimpulan Dewas dan DJSN
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Nikodemus Purba dari DJSN menyatakan KRIS adalah amanat UU dan DJSN akan segera membahas kembali besaran iuran. Ia juga meminta uji coba rujukan kompetensi minimal 6 bulan.

Siruaya Utamawan menutup diskusi dengan merangkum aspirasi yang diterima. “Kesimpulannya, program yang baik kita dukung,” ujarnya.

Ia menyimpulkan, KRIS disetujui peserta Serap Aspirasi dengan catatan tidak mengabaikan mutu layanan dan tidak harus menjadi kelas tunggal. Terkait rujukan berbasis kompetensi dan iDRG, pendapatan RS minimal tidak boleh lebih rendah dari sekarang.

“Tarif iDRG harapannya dihitung secara komprehensif. Untuk RME, kita setuju, tetapi perlu diperhatikan kerahasiaan data pasien,” pungkas Siruaya.

[Khoiri]

Bandar Lampung Olahraga

Akademisi Olahraga Ardian Cahyadi: Daerah Harus Tangkap Peluang Ekonomi Melalui Olahraga

BANDAR LAMPUNG – Akademisi olahraga Ardian Cahyadi menyoroti masih terpusatnya penyelenggaraan event olahraga di Kota Bandar Lampung. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan serius bagi pemerataan pembangunan dan kemajuan olahraga di Provinsi Lampung.

Ardian menilai mundurnya beberapa kabupaten yang sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) menjadi indikator ketimpangan infrastruktur dan minimnya strategi pembangunan olahraga di daerah.

“Ini sudah ketiga kalinya Porprov digelar di Bandar Lampung. Harusnya ini menjadi alarm bahwa pemerataan infrastruktur olahraga di daerah belum berjalan optimal,” ujarnya kepada awak media, Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, ketergantungan pada kota besar seperti Bandar Lampung menunjukkan kurangnya keberanian daerah lain untuk menjadikan olahraga sebagai sarana promosi wilayah. Padahal, di banyak daerah di Indonesia maupun dunia, olahraga telah terbukti menjadi alat strategis untuk membangun citra daerah, menggerakkan ekonomi, dan memperkuat sektor pariwisata.

“Olahraga itu bukan sekadar ajang prestasi, tetapi juga industri. Saat ada event besar, sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan UMKM ikut bergerak. Sayang kalau potensi sebesar itu tidak ditangkap oleh daerah,” terang Ardian.

Lebih lanjut, Ardian menyebut bahwa Lampung memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi sport tourism, berkat letak geografis yang strategis dan antusiasme masyarakat terhadap olahraga. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan model bisnis yang melibatkan sponsor, investor, dan pelaku usaha lokal.

“Jika ekonomi olahraga tumbuh, masyarakat akan memandang olahraga sebagai peluang karir masa depan. Atlet fokus pada prestasi, dan prestasi itu akan mengangkat nama Lampung di kancah nasional maupun internasional,” jelasnya.

Ardian juga menekankan pentingnya perubahan paradigma pemerintah daerah dalam melihat olahraga. Menurutnya, olahraga harus dipahami sebagai bagian dari ekonomi kreatif, bukan sekadar kegiatan kompetisi.

“Kalau dikelola dengan baik, event olahraga bisa menjadi kampanye positif daerah—menunjukkan budaya, destinasi wisata, hingga produk unggulan lokal. Tapi semua itu perlu keberanian membangun infrastruktur dan menggandeng sektor bisnis,” katanya.

Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Lampung dapat segera menyusun kebijakan pemerataan infrastruktur olahraga yang didukung sektor swasta, agar pertumbuhan ekonomi dan prestasi olahraga tidak hanya berpusat di ibu kota provinsi.

“Sudah saatnya daerah bergerak. Olahraga itu bukan beban, tapi peluang besar bagi kemajuan ekonomi daerah,” pungkas Ardian Cahyadi.

Bandar Lampung

Jelang Kongres III KIPP Indonesia, Tiga Tokoh Muda Ditunjuk Jadi Carateker KIPP Lampung

Bandar Lampung – Menjelang pelaksanaan Kongres III Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia yang akan digelar di Jakarta pada 15–16 November 2025, Majelis Anggota Nasional KIPP Indonesia resmi menunjuk tiga tokoh asal Lampung sebagai Carateker KIPP Provinsi Lampung.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 07/SK/MAN/KIPP/X/2025 tertanggal 15 Oktober 2025, yang ditandatangani Ketua Majelis Anggota Nasional KIPP, Mochtar Sindang. Dalam SK tersebut, Feriyanto, S.H. ditunjuk sebagai Ketua, Purnama Hidayah, S.H. sebagai Sekretaris, dan Ridho Wahyuni, S.H.I., M.H. sebagai Bendahara Carateker KIPP Lampung.

Feriyanto dikenal sebagai salah satu aktivis gerakan reformasi 1998 yang telah lama bergiat dalam berbagai organisasi pergerakan. Ia tercatat pernah aktif di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung, menjabat Ketua Serikat Tani Nasional (STN) Lampung, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung Tengah, serta Biro Organisasi PRD Provinsi Lampung.

Sementara itu, Purnama Hidayah juga merupakan aktivis 98 yang berpengalaman di berbagai organisasi dan lembaga pemilu. Ia pernah menjadi Ketua Komite Perempuan Anti Militerisme (KPAM) Lampung, Ketua STN Lampung, Ketua Suluh Perempuan Lampung Timur, serta Ketua Panwascam Sukadana dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat (HPP) Panwascam Sukadana, Lampung Timur.

Adapun Ridho Wahyuni, calon advokat muda, turut aktif di sejumlah organisasi profesi dan kemasyarakatan. Ia pernah menjabat Kabid PTKP HMI Komisariat Syariah, anggota IKA UIN Raden Intan Lampung, Bendahara YLBH Merah Putih Demi Keadilan (MERDEKA), serta anggota Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Bidang Hukum dan Produk Halal.

Kepada wartawan, Feriyanto menyatakan kesiapannya memimpin KIPP Lampung dalam masa mandat enam bulan ke depan.

“Insyaallah saya siap, bersama kawan-kawan lain menjalankan roda organisasi KIPP Lampung sesuai amanah dan tugas yang tercantum dalam SK yang telah kami terima,” tegasnya.

Sebagai informasi, KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) merupakan lembaga pemantau pemilu pertama di Indonesia, didirikan pada tahun 1995 oleh kalangan aktivis, jurnalis, akademisi, dan intelektual sebagai respon terhadap praktik manipulasi pemilu di era Orde Baru.

Terinspirasi oleh gerakan pemantau pemilu di Filipina, NAMFREL, KIPP berkomitmen mengawal penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Pada Pemilu 1997, KIPP berhasil merekrut lebih dari 12 ribu relawan dan membentuk cabang di 47 kota pada 16 provinsi, meski menghadapi berbagai tekanan.

Hingga kini, KIPP tetap konsisten menjadi salah satu lembaga pemantau pemilu independen yang kredibel, berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi di Indonesia.

Bandar Lampung Organisasi

Pendaftaran Calon Ketua Dekopinwil Lampung Ditutup, H. Hipni, SE Satu-satunya Pendaftar

Bandar Lampung – Panitia Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopin Wilayah (Dekopinwil) Lampung resmi menutup masa pendaftaran bakal calon Ketua Dekopinwil Lampung periode 2025–2030. Penutupan dilakukan melalui rapat yang berlangsung pada Jumat malam, 17 Oktober 2025, di Begadang Nusantara, Jl. Soekarno Hatta, Kota Bandar Lampung.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia, Ir. Umar Bakti, MM, menetapkan bahwa pendaftaran ditutup pukul 21.00 WIB. Hingga batas waktu yang ditentukan, hanya satu bakal calon yang mendaftar, yaitu H. Hipni, SE.

Tahap selanjutnya adalah proses verifikasi administrasi dan penetapan bakal calon yang akan dilakukan oleh panitia. Dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua Panitia Riki Sanjaya Alam, MH, Sekretaris Panitia Novalita, SE, MSAk, serta jajaran pengurus Dekopinwil Lampung periode 2020–2025, termasuk Juniansyah, S.Mn, MM, Joli Sanggam, SE, dan H. Ely Susilawati, SE.

Dengan hanya satu pendaftar, H. Hipni, SE saat ini menjadi calon tunggal untuk posisi Ketua Dekopinwil Lampung. Meski demikian, keabsahannya sebagai calon akan ditentukan setelah seluruh tahapan verifikasi dan penetapan selesai menjelang pelaksanaan Muswil.

Bandar Lampung Pemerintahan

Wali Kota Bandar Lampung Terima Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam Evaluasi Keterbukaan Informasi 2025

Bandar Lampung — Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menerima kunjungan visitasi dari Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat UPTD PPA Kota Bandar Lampung pada Rabu (16/10/2025).

Visitasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebelumnya, Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung telah menyelesaikan pengisian kuesioner monev sebagai salah satu tahapan penting dalam proses evaluasi.

Kedatangan tim Komisi Informasi Provinsi Lampung disambut langsung oleh Wali Kota Eva Dwiana. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi Informasi dalam mendorong penguatan transparansi di daerah.

Komitmen Wali Kota Eva

Wali Kota Eva menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi adalah bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

“Pemkot Bandar Lampung akan terus memperbaiki kualitas layanan informasi publik agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang efektif dan berkesinambungan.

Bandar Lampung Hukum

Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Penuhi Panggilan Kejati Lampung Terkait Dugaan Korupsi Proyek SPAM Rp8 Miliar

Bandar Lampung – Mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, memenuhi panggilan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kamis (16/10), terkait dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Pesawaran dengan nilai proyek mencapai Rp8 miliar.

Dendi tiba di Kantor Kejati Lampung sekitar pukul 10.42 WIB. Ia tampak mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, didampingi oleh Ketua KONI Pesawaran, Sonny Zainhard Utama, yang juga mengenakan pakaian serupa. Keduanya langsung menuju ruang pemeriksaan Pidsus tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesawaran, Zainal Fikri, telah lebih dulu tiba di Kejati Lampung sekitar pukul 08.49 WIB. Ia datang dengan mobil Innova Zenix Hybrid dan mengenakan kemeja kotak-kotak cokelat susu dengan celana panjang senada. Setelah sempat menunggu di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Zainal kemudian dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan sekitar pukul 09.17 WIB.

Menurut sumber internal Kejati Lampung yang dikutip dari RMOLLampung, pemeriksaan terhadap Dendi Ramadhona dan Zainal Fikri dilakukan dalam kapasitas keduanya sebagai saksi. Namun, penyidik juga melakukan konfrontasi antara kedua pihak dalam rangka pendalaman perkara.

“Kalau melihat tren di Kejati, bila pemeriksaan dilakukan bersamaan, tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka. Tapi kita tidak ingin mendahului,” ujar sumber tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan terhadap keduanya masih berlangsung. Pihak Kejati Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan dugaan korupsi proyek SPAM yang dananya bersumber dari APBD tersebut.

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Pesawaran sendiri merupakan salah satu program infrastruktur strategis daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat. Namun, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut kini tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Bandar Lampung Polri

Satlantas Polresta Bandar Lampung Gelar Sosialisasi Safety Riding, Dorong Kesadaran Berkendara Aman

BANDAR LAMPUNG – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung menggelar kegiatan sosialisasi Safety Riding di Aula Mapolresta, Selasa (15/10/2025). Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, didampingi Kasat Lantas Kompol Ridho Rafika. Acara ini diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari perwakilan PT Jasa Raharja Cabang Lampung, tim Penanggulangan Pertama Gawat Darurat (PPGD) RS Hermina Bandar Lampung, hingga komunitas ojek online yang menjadi mitra penting dalam layanan transportasi harian masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolresta Alfret Jacob Tilukay menegaskan pentingnya membangun budaya sadar keselamatan berkendara di semua lapisan masyarakat.

“Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi juga kesadaran bersama. Dengan memahami aturan dan etika berkendara, kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya,” ujar Alfret.

Selama kegiatan, peserta mendapatkan materi komprehensif mengenai teknik berkendara aman, etika berlalu lintas, serta faktor-faktor penyebab kecelakaan yang sering terjadi.

Selain itu, tim PPGD RS Hermina memberikan pelatihan dasar penanganan pertama terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Materi mencakup cara mengamankan lokasi kejadian, menilai kondisi korban, hingga teknik pertolongan pertama sebelum tim medis tiba.

Dari sisi perlindungan hukum dan jaminan sosial, perwakilan PT Jasa Raharja Cabang Lampung turut menjelaskan hak dan kewajiban pengguna jalan dalam memperoleh santunan kecelakaan, serta tata cara klaim sesuai peraturan yang berlaku.

Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ridho Rafika menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Satlantas dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Bandar Lampung.

“Sosialisasi ini bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang dimulai dari kesadaran individu, khususnya pengendara roda dua. Kami berharap peserta dapat menjadi agen perubahan dan menyebarkan pengetahuan yang diperoleh hari ini demi keselamatan bersama,” tegas Kompol Ridho.

Sebagai bentuk apresiasi, para driver ojek online yang mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan sertifikat dan brevet pelopor keselamatan berlalu lintas, sebagai simbol komitmen mereka menjadi pelopor keselamatan di jalan.

Bandar Lampung Bisnis

BKPRMI Lampung Serahkan Grobak dalam Program UMKM EMAS: Wujud Nyata Gerakan Bangun Ekonomi Masjid

Bandar Lampung — Pada momentum pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Provinsi Lampung periode 2025–2029 di Gedung Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, BKPRMI meluncurkan program UMKM EMAS (Inkubasi UMKM Berbasis Masjid) melalui penyerahan Grobak BKPRMI kepada pelaku usaha remaja masjid.

Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan DPP BKPRMI untuk menggerakkan potensi ekonomi umat melalui Gerakan Bangun Ekonomi Masjid (Gerbang EMAS). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Umum DPP BKPRMI, H. Nanang Mubarok, kepada perwakilan Remaja Islam Masjid (RISMA) di Kelurahan Kedaung, Kota Bandar Lampung, usai prosesi pelantikan pengurus DPW BKPRMI Lampung.

Ketua DPW BKPRMI Lampung, Ahmad Khairudin Syam, menegaskan bahwa masjid harus menjadi pusat spiritual sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi umat. “Program ini adalah langkah nyata agar remaja masjid bisa berdaya, mandiri, dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Investasi BKPRMI, Trian Hermawan, menambahkan bahwa program UMKM EMAS akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Lampung. “Dari satu grobak ini kita mulai gerakan besar — menumbuhkan semangat wirausaha di lingkungan masjid,” pungkasnya.