Berita Indonesia dan Internasional Terkini
Peringatan Isra Mikraj 1447 H di Masjid Nurul Huda Berlangsung Khidmat, Dwi Riyanto Sampaikan Taushiyah
LAMPUNG SELATAN – Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Nurul…
Gubernur Lampung Tekankan Perencanaan Inklusif dalam Penyusunan RKPD 2027
LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada…
Progres Listrik PLN Desa Way Terusan 85 Persen Sudah Dicapai, Kini Memasuki Tahap Pematangan
Metro | Upaya menghadirkan akses penerangan listrik PLN bagi masyarakat Desa Way Terusan, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, kini telah mencapai sekitar 85 persen.
Capaian tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah dalam memperjuangkan akses penerangan listrik dari PLN.
Hal ini menjadi prioritas utama setelah adanya pertemuan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak PLN.
Dikatakan Kepala Bidang Inovasi Balitbangda Lampung Tengah, Dra. Hj. Mardiana, M.M., menyampaikan rasa syukurnya atas progres yang dicapai. koordinasi teknis terkait penyediaan aliran listrik kini telah memasuki tahap pematangan.
“Alhamdulillah, pertemuan antara masyarakat Way Terusan dengan pihak PLN berjalan dengan baik. Secara garis besar, rencana ini sudah tergambarkan hingga 85 persen dan tinggal menunggu realisasi di lapangan,” ungkap Mardiana.
Kemudian, sebagai tindak lanjut, Balitbangda Lampung Tengah akan melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Pemerintah Daerah dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah pada Selasa mendatang.
Saat ini, tim juga tengah merampungkan masterplan serta melengkapi data pendukung agar pelaksanaan program tidak terkendala secara administratif.
Mardiana menjelaskan, percepatan pembangunan di Desa Way Terusan tidak terlepas dari keberadaan Surat Keputusan Integrated Area Development (IAD) yang telah ditandatangani Bupati Lampung Tengah pada 28 Oktober 2025 lalu sebagai turunan dari Peraturan Presiden (Perpres).
“Dulu pemerintah daerah belum bisa bergerak leluasa membantu masyarakat di sana. Namun, dengan adanya SK IAD, kini tersedia payung hukum bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan, baik melalui APBD maupun APBN,” jelas Mardiana.
Komitmen Pemkab Lampung Tengah melalui skema IAD tidak hanya difokuskan pada penyediaan listrik, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Pemerintah daerah mendukung penuh implementasi SK IAD ini. Tujuan besar kita adalah mensejahterakan masyarakat. Kami memohon dukungan doa dan kerja sama dari masyarakat Desa Way Terusan agar seluruh proses berjalan lancar dan manfaatnya segera dirasakan,” pungkas Mardiana.
-Diketahui, sejumlah program prioritas yang akan segera ditindaklanjuti meliputi:
-Penerangan: Percepatan pemasangan jaringan listrik oleh PLN
-Kesehatan: Peningkatan fasilitas dan akses layanan kesehatan masyarakat
-Pendidikan: Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
-Kependudukan: Penuntasan administrasi kependudukan bagi seluruh warga. | (Rio).
Pemkot Bandar Lampung Raih Penghargaan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional
Boyolali — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berhasil meraih penghargaan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional atas komitmennya dalam mendorong kinerja kelurahan serta pembinaan administrasi dan pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus kepada perwakilan Pemkot Bandar Lampung pada peringatan Hari Desa Nasional (HDN) Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Gede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap capaian dan konsistensi Pemkot Bandar Lampung dalam memajukan wilayah administratif paling bawah melalui inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah hingga aparatur kelurahan.
“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah buah dari kebersamaan dan komitmen kita dalam membangun tata kelola kelurahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Eva Dwiana.
Wali kota yang akrab disapa Bunda Eva itu menambahkan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkot Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan menghadirkan inovasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.
Lampung Selatan Kembali Jadi Lokasi Strategis Program Nasional, Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun di Desa Kunjir
Rajabasa — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali dipercaya menjadi bagian dari program strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan. Hal itu ditandai dengan dimulainya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, melalui peletakan batu pertama yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan, Supriyanto, Kamis (15/1/2026).
Pembangunan KNMP di Desa Kunjir merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang saat ini memasuki tahap kedua. Pada tahap ini, pembangunan dilakukan di 35 titik pesisir nasional sebelum diperluas hingga 1.000 lokasi di seluruh wilayah pesisir Indonesia pada 2029.
Sebelumnya, Lampung Selatan telah terlibat pada tahap pertama pembangunan KNMP di dua desa, yakni Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, dan Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, yang termasuk dalam 65 lokasi awal program nasional tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan KNMP KKP RI, Yusuf Santoso, menyampaikan bahwa pada Januari 2026 pihaknya menargetkan penyelesaian seluruh persiapan material. Dengan demikian, pekerjaan fisik pembangunan direncanakan mulai berjalan pada awal Februari 2026.
“Setelah pembangunan selesai, aset Kampung Nelayan Merah Putih akan diserahterimakan kepada dinas terkait selaku pemilik lahan,” jelas Yusuf.
Ia menambahkan, pengelolaan kawasan KNMP nantinya akan diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih dengan pengawasan dari Dinas Perikanan, pemerintah daerah, serta pemerintah desa setempat. Keberhasilan program ini, kata dia, sangat bergantung pada tata kelola koperasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, mewakili Bupati Lampung Selatan, Sekda Supriyanto menilai pembangunan KNMP di Desa Kunjir sebagai langkah strategis dan visioner dalam mendorong transformasi kawasan pesisir.
“Ini merupakan lokasi ketiga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Lampung Selatan dari 100 lokasi yang direncanakan secara nasional. Ini adalah kehormatan sekaligus amanah besar,” ujar Supriyanto.
Ia berharap pembangunan KNMP mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan nelayan, mulai dari penyediaan hunian yang layak, peningkatan produktivitas perikanan, hingga penguatan ekonomi keluarga nelayan secara berkelanjutan.
Menurutnya, kawasan pesisir bukan wilayah pinggiran, melainkan beranda depan ekonomi maritim Indonesia. Nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan laut dan kedaulatan sumber daya kelautan nasional.
“Oleh karena itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Supriyanto juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran atas komitmen mendukung pembangunan masyarakat nelayan, khususnya di Lampung Selatan dan Desa Kunjir.
Ia juga menegaskan kepada PT Nara selaku pelaksana kegiatan agar menjalankan pembangunan secara profesional, tepat waktu, tepat mutu, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jaga kualitas pekerjaan, utamakan keselamatan kerja, dan libatkan masyarakat lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan sejak awal,” pesannya.
Ke depan, Supriyanto mendorong pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan melalui koperasi nelayan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kawasan tersebut diharapkan berkembang menjadi pusat produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara nyata.
“Saya yakin Kampung Nelayan Merah Putih ini akan melahirkan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pesisir, membuka lapangan kerja, dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Kunjir dan Kecamatan Rajabasa,” pungkasnya.
Pembangunan RS Urip Sumoharjo Gedong Tataan Diduga Tak Sesuai SOP, Picu Banjir dan Kemacetan
Pesawaran — Pembangunan Rumah Sakit (RS) Urip Sumoharjo di Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang berdiri di atas lahan persawahan tersebut diduga tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kelola lingkungan, sehingga memicu banjir serta kemacetan parah di jalur lintas barat Sumatera.
Sejak dimulainya pembangunan, warga sekitar mengaku mulai merasakan dampak signifikan. Area persawahan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air kini tertutup bangunan, menyebabkan air hujan meluap ke permukiman warga.
“Sejak pembangunan dimulai, air hujan yang sebelumnya terserap oleh sawah kini menggenangi rumah-rumah warga. Setiap hujan turun, kami kebanjiran,” ujar seorang warga setempat, Kamis (15/1/2026).
Selain banjir, aktivitas proyek juga berdampak pada arus lalu lintas. Genangan air di badan jalan ditambah keluar masuk kendaraan proyek memperparah kemacetan di jalur utama lintas barat Sumatera yang selama ini dikenal padat.
“Banyak warga mengeluh, tapi pengembang terkesan meremehkan dampak yang terjadi. Mungkin karena merasa perusahaan besar, jadi bertindak semena-mena,” ungkap warga dengan nada kecewa.
Warga menilai pengembang lalai dalam merancang sistem drainase yang memadai. Pembangunan fasilitas berskala besar di kawasan padat lalu lintas tanpa perencanaan tata kelola air yang baik dianggap mengabaikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Selain banjir, kemacetan juga tidak terhindarkan. Aktivitas proyek di jalur lintas barat Sumatera semakin memperparah kondisi lalu lintas,” kata warga lainnya.
Hasil penelusuran lampung7.com menunjukkan persoalan ini berpotensi masuk ke ranah hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat dapat dikenai sanksi pidana.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mengatur sanksi bagi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Apabila terbukti tidak memiliki izin lingkungan atau melakukan kelalaian, pengembang dapat dikenakan hukuman pidana maupun denda.
Sorotan pada Sungai dan Drainase
Warga juga menyoroti perubahan alur sungai kecil yang sebelumnya melintasi kawasan lokasi pembangunan rumah sakit. Aliran sungai tersebut dialihkan ke luar area rumah sakit, namun saluran baru yang dibangun dinilai memiliki kapasitas lebih kecil dari sebelumnya.
“Saluran airnya dipersempit dan tidak mampu menampung debit air. Akibatnya air meluap dan memperparah banjir di lingkungan kami,” ungkap warga.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan pihak pengembang agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut warga, pembangunan fasilitas kesehatan seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan dampak negatif.
“Rumah sakit memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan dan kenyamanan warga,” tegasnya.
Warga juga mengungkap kekhawatiran terkait aspek keselamatan kerja di proyek tersebut. Mereka mengaku mendengar adanya pekerja yang mengalami kecelakaan kerja saat pembangunan berlangsung.
“Kami juga mendengar ada pekerja yang sempat jatuh saat bekerja. Keselamatan kerjanya patut dipertanyakan. Pihak pengembang terkesan tertutup dan merasa hebat sendiri,” pungkas warga.
Sementara itu, salah satu perwakilan pembangunan RS Urip Sumoharjo Gedong Tataan, Daljono, belum dapat dikonfirmasi karena tidak berada di tempat saat wartawan mendatangi lokasi.
[Hendra]
Komisi I DPRD Lampung Selatan Soroti Kekosongan Jabatan Sekcam Sidomulyo
LAMPUNG SELATAN – Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyoroti kekosongan jabatan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sidomulyo…
Yonif 7 Marinir Panen Melon di Marines 7 Ranch Pesawaran
Pesawaran — Batalyon Infanteri 7 Marinir melaksanakan panen buah melon di kawasan Marines 7 Ranch, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (15/1/2026). Kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusias dan suasana kebersamaan seluruh prajurit.
Panen melon diawali dengan sambutan Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir, Letkol Marinir M. Kristian Widiantoro, M.Tr.Opsla., yang didampingi Ketua Ranting A Jalasenastri Cabang 7 PG Kormar, Ny. Devi M. Kristian. Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan memetik buah melon secara langsung dari tanaman yang telah dibudidayakan.
Kegiatan panen tersebut diikuti oleh para perwira, pengurus Jalasenastri, serta seluruh prajurit Yonif 7 Marinir. Suasana keakraban dan kebersamaan tampak mewarnai seluruh rangkaian kegiatan.
Letkol Marinir M. Kristian Widiantoro menyampaikan bahwa panen melon ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus bagian dari upaya pengembangan ketahanan pangan satuan. Selain itu, hasil panen diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga besar Yonif 7 Marinir.
“Panen buah melon ini dapat dinikmati sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mendukung pengembangan dan eksistensi ketahanan pangan oleh seluruh prajurit Yonif 7 Marinir,” ujarnya.
Hasil panen melon tersebut direncanakan untuk dibagikan kepada keluarga besar Yonif 7 Marinir, sekaligus menjadi sarana edukasi serta tambahan asupan vitamin dan nutrisi bagi para prajurit.
[Hendra]
PLN UP3 Metro Sosialisasi Perluasan Jaringan Hingga Way Terusan
Metro | Penantian panjang ribuan warga Way Terusan, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, untuk menikmati aliran listrik PLN akhirnya mulai menemui titik terang.
Wilayah yang selama ini belum tersentuh jaringan listrik tersebut kini menjadi prioritas dalam program percepatan perluasan jaringan PLN.
Hal tersebut disampaikan Manager PLN UP3 Metro, Anas Febrian, dalam agenda sosialisasi rencana perluasan jaringan, pihaknya berkomitmen merealisasikan penyambungan listrik ke wilayah tersebut.
Anas Febrian menjelaskan, proses ini merupakan bagian dari upaya PLN menjangkau daerah-daerah terpencil, mengingat lokasi Way Terusan masuk dalam kawasan register, PLN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna percepatan administratif dan fisik.
“Kami tetap optimis untuk percepatan. Koordinasi ini bukan baru dimulai, tetapi sudah berjalan dan akan kami rapatkan kembali hari Selasa depan bersama Bapak Bupati Lampung Tengah,” ucap Anas Febrian di Kantor PLN UP3 Metro. Rabu, (14/1/2025).
Dia menambahkan, menanggapi isu adanya pungutan liar (pungli) sebesar Rp 3,5 juta oleh oknum tertentu, Anas menegaskan bahwa PLN tidak pernah membenarkan hal tersebut.
“Jika ada oknum yang meminta biaya di luar ketentuan, kami minta masyarakat melapor ke pihak berwajib. Sanksi bagi oknum PLN sangat tegas, mulai dari teguran hingga pemberhentian,” ucap Anas.
Anas Febrian mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi resmi melalui aplikasi PLN Mobile.
“Biaya penyambungan, SLO, dan ID sudah ada di aplikasi melalui fitur LSP+. Jadi masyarakat cukup satu aplikasi, bayar di sana,” ucapnya.
Sementara itu, Mardiana, Kabid Balitbangda sekaligus Sekretaris Integrated Area Development (IAD) Lampung Tengah, menyatakan bahwa progres rencana ini sudah mencapai 85 persen.
Dengan terbentuknya IAD menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk masuk dan membantu masyarakat di wilayah tersebut.
“Selama ini kita berhati-hati karena ada aturan hukum di kawasan tersebut. Namun, dengan adanya SK IAD yang ditandatangani Bupati pada 20 Oktober 2025 lalu sebagai turunan SK Gubernur dan Presiden, kita punya dasar hukum untuk membantu kesejahteraan masyarakat, baik itu listrik, kesehatan, maupun pendidikan,” jelas Mardiana.
Dia menambahkan, pertemuan lanjutan dengan Bupati Lampung Tengah dan Sekda akan segera dilaksanakan untuk mematangkan Master Plan dan dokumen pendukung lainnya.
Sementara itu, Ketua MWC Way Terusan, Suratmin, mengungkapkan rasa syukurnya atas langkah nyata yang diambil oleh PLN dan Pemerintah Daerah. Menurutnya, ada sekitar 5.000 KK yang selama ini hidup tanpa penerangan PLN.
“Pengusulan sudah lama kami ajukan. Sejak kami bergabung dengan tim IAD pada Oktober 2025 lalu, progresnya terasa lebih cepat. Harapan kami hanya satu, listrik bisa secepatnya terealisasi dan dinikmati masyarakat,” harap Suratmin.
Pihak PLN dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menargetkan persyaratan administrasi segera terpenuhi agar pengerjaan fisik di lapangan tidak menemui kendala, sehingga Way Terusan segera terbebas dari kegelapan.| (Rio).