Berita Indonesia dan Internasional Terkini

Kades Way Huwi Kecam Keputusan Kemenkeu Soal Dana Desa Tahap II, Siap Geruduk Jakarta Sampaikan Aspirasi

Lampung Selatan — Kepala Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Yani, angkat suara terkait keputusan Kementerian Keuangan RI yang menetapkan Dana Desa tahap II tahun 2025 tidak akan disalurkan. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025, khususnya Pasal 29B ayat (2) dan ayat (4), yang menegaskan bahwa Dana Desa tahap II untuk kategori tertentu tidak direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

PMK ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Pada Pasal 29B ayat (4) dinyatakan secara tegas bahwa “Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak disalurkan.”

Menanggapi aturan tersebut, Muhammad Yani menilai keputusan tersebut sangat merugikan masyarakat desa dan dianggap sebagai tindakan sepihak oleh pemerintah pusat.

“Ini keputusan sepihak yang tidak mementingkan kepentingan orang banyak dan perbuatan zhalim. Kami para kepala desa siap turun ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke Kementerian Keuangan RI,” tegas Yani yang juga Ketua APDESI Kabupaten Lampung Selatan ini, Rabu (26/11/25).

Ia menjelaskan bahwa aturan ini pada dasarnya menyatakan apabila pengajuan Dana Desa tahap II dilakukan setelah 17 September 2025, maka dana tersebut tidak bisa ditransfer atau direalisasikan. Menurutnya, kebijakan ini tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat desa yang sangat bergantung pada Dana Desa.

“Di dalam Dana Desa itu ada hak kader Posyandu, hak kader TB, hak RT, hak guru ngaji, hak Bapak Kaum, hak penjaga makam, dan berbagai hak lainnya. Menghentikan penyaluran Dana Desa berarti mematikan hak-hak mereka,” ujarnya.

Yani bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai kebijakan berwatak kapitalistik yang lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat luas.

“Apa dasarnya membuat aturan sepihak dengan menghentikan Dana Desa atau tidak merealisasikan dana di tahun berjalan? Negara ini juga sedang tidak dalam situasi genting yang memaksa,” kritiknya.

Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah pusat terkait aturan tersebut.

“Keputusan itu tidak ada sosialisasi sebelumnya, terkecuali aturan itu dibuat empat atau lima bulan sebelum tanggal yang ditentukan,” sambungnya.

Atas dasar itu, Muhammad Yani menyatakan dirinya bersama para kepala desa di Lampung siap mengambil langkah tegas. Ia meminta Ketua APDESI RI untuk menginstruksikan seluruh kepala desa se-Indonesia turun ke Jakarta menyampaikan aspirasi agar Dana Desa tahap II tetap direalisasikan demi kepentingan orang banyak.

“Oleh karena kezhaliman yang tersistem ini, kami para kepala desa meminta Ketua APDESI RI menginstruksikan kami untuk turun ke Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Menteri Keuangan, agar Dana Desa tahap II direalisasikan. Ini demi hak masyarakat desa,” tutup M. Yani.

[Je]

Peringati Hari Guru Nasional Tahun 2025, K3SD Gelar Festival Guru dan Murid

Metro | Wakil Walikota Metro Rafieq Adi Pradana, resmi membuka Festival Guru dan Murid dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan K3SD dengan tema “Guru Hebat Indonesia Kuat”, di Lapangan Samber Metro, Rabu (26/11/2025).

Festival ini menampilkan berbagai karya kerajinan tangan, pertunjukan seni dan budaya, serta kreasi peserta didik Sekolah Dasar se-Kota Metro.

Para guru SD juga turut memamerkan karya ilmiah hasil penelitian dan pengembangan pendidikan yang dilakukan di Metro Pusat.

Dalam kesempatan ini, Wakil WaliKota menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru ke depan.

Rafieq berharap, pemerintah dapat terus memberikan dukungan terbaik bagi para pendidik, baik dari sisi ekonomi, peningkatan kompetensi, maupun lingkungan kerja yang memadai.

“Sesuai arahan Mendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD, pendidikan tetap mendapatkan alokasi dua puluh persen (20%) dari APBD,” ujar Rafieq .

Rafieq menambahkan, bahwa anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara optimal demi peningkatan kualitas guru.

“Produk utama pendidikan adalah para gurunya, sehingga mereka harus mendapat kesejahteraan yang layak. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi, lingkungan kerja yang mendukung, serta sarana dan prasarana yang memadai. Dengan begitu, guru dapat memberikan pendidikan terbaik bagi generasi masa depan Kota Metro,” jelas Rafieq.

Sementara itu, Ketua K3SD, Sumarni menyampaikan, bahwa profesi guru bukan hanya pekerjaan, tetapi peran penting dalam kehidupan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara.

“Di tengah berbagai keterbatasan, kami tetap berusaha hadir menunjukkan wajah pendidikan di Kota Metro yang sebenarnya. Inilah kami, meski hanya dalam kapasitas kecamatan, berupaya memberikan yang terbaik. Guru yang bahagia akan melahirkan murid yang cerdas, berprestasi, dan berkarakter,” jelas Sumarni.

Sumarni menegaskan, bahwa pengabdian guru sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus teladan bagi generasi penerus bangsa adalah tanggung jawab mulia yang harus terus dijaga.| (Rio).

Ancaman Deepfake Meningkat, UN Women Ingatkan Potensi Kekerasan Seksual Digital di Era AI

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memang memberi banyak manfaat bagi kehidupan. Namun, di tengah pesatnya adopsi…

Komisi III DPR Gelar RDPU Bahas RUU Penyesuaian Pidana, ICJR Soroti Tumpang Tindih Aturan

Jakarta — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal…

APKLINDO Lampung Sukses Gelar Musprov I, Pelantikan Pengurus, dan Seminar Bisnis 2025

Bandar Lampung – Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (DPP APKLINDO) Lampung sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) I, Pelantikan Pengurus, serta Seminar Bisnis yang berlangsung selama dua hari, 24–25 November 2025, di Azana Boutique Hotel Bandar Lampung.

Musprov I Berjalan Lancar, Ketua Terpilih Kembali Secara Aklamasi

Ketua DPP APKLINDO Lampung terpilih periode 2025–2030, Ahmad Apriliandi Passa, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini mengusung tagline “Bersama Lebih Kuat, Maju, dan Bersinergi.” Musprov dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr. Agus Nompitu, dan dihadiri oleh jajaran Dewan Pengurus Nasional APKLINDO.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut:

  • Ketua Umum APKLINDO, Kus Junianto

  • Bendahara Umum, Sheena Rizkntia

  • Ketua OKK, Boyle Edison Sianipar

  • Perwakilan APKLINDO dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat

  • Kadin Lampung

  • Abujapi Lampung

  • IHKA Lampung

  • SC 234 Lampung

  • Serta 27 perusahaan anggota DPP APKLINDO Lampung pemegang hak suara

Berdasarkan pantauan Lampung 7, agenda Musprov berjalan tertib dan menghasilkan sejumlah keputusan penting. Salah satu poin utama adalah terpilihnya kembali Ahmad Apriliandi Passa sebagai Ketua APKLINDO Lampung Periode 2025–2030 secara aklamasi. Selain itu, Musprov juga memutuskan evaluasi dan rekomendasi strategis untuk penataan organisasi lima tahun ke depan.

Pelantikan Pengurus Dihadiri Unsur Pemerintah dan Forkopimda

Pada hari kedua, digelar pelantikan Pengurus DPP APKLINDO Lampung Periode 2025–2030 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum APKLINDO. Acara tersebut turut dihadiri Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung, Muhammad Yuliardi, S.STP., M.Si., yang mewakili Gubernur Lampung.

Kegiatan pelantikan juga dihadiri perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung, 20 dinas/OPD di lingkungan Pemprov Lampung, tamu undangan, serta sejumlah media massa yang meliput jalannya acara.

Seminar Bisnis Tutup Rangkaian Acara

Sebagai penutup kegiatan, APKLINDO Lampung menyelenggarakan Seminar Bisnis dengan tema Pengelolaan Bisnis Laundry dan Cleaning Service Secara Efisien dan Efektif. Seminar menghadirkan narasumber dari berbagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa kebersihan dan pendukung usaha.

Narasumber yang tampil di antaranya:

  • PT Triglobal Mandiri Indonesia, pabrikan besar mesin laundry industri

  • PT Gemilang Mulia Sarana, perusahaan lokal penyedia jasa kebersihan di Lampung

  • Duluin Gajian, layanan penyedia fasilitas kebebasan finansial untuk karyawan dan perusahaan

Seminar tersebut memberikan wawasan strategis tentang pengembangan bisnis jasa kebersihan yang semakin kompetitif, sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha di bawah naungan APKLINDO Lampung.

Dengan terselenggaranya seluruh agenda secara lancar, APKLINDO Lampung berharap dapat terus memperkuat kerja sama, meningkatkan profesionalisme, serta memperkokoh kontribusi industri cleaning service di Provinsi Lampung selama lima tahun ke depan.

Wagub Jihan Nurlela Ajak Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Jadi Garda Terdepan di Masyarakat

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengajak seluruh pengurus Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi serta…

Unila Selenggarakan Acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas

Lampung – Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan acara bedah buku Indonesia Naik Kelas yang berlangsung di ruang…

Dorong Hilirisasi, Pemprov Lampung Fokus Perbaikan Infrastruktur dan Iklim Usaha Kondusif

LAMPUNG – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan Lampung sebagai Pusat…

Kasrem 043/Gatam Hadiri Upacara Peringatan HUT Kabupaten Mesuji ke-17, HUT PGRI ke-80, HUT KORPRI ke-54, dan Hari Pahlawan 2025

Mesuji — Kasrem 043/Gatam, Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mesuji ke-17, Hari Ulang Tahun PGRI ke-80, Hari Ulang Tahun KORPRI ke-54, serta Hari Pahlawan Tahun 2025. Upacara digelar di Halaman Kantor Bupati Mesuji, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, pada Rabu (26/11/2025).

Bupati Mesuji, Hj. Elpianah, S.E., bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Agung Subandara, S.IP., menjadi Pemimpin Upacara, sementara Kepala Dinas Perhubungan Mesuji, Ronal Nasution, S.STP., bertugas sebagai Perwira Upacara.

Dalam amanatnya, Bupati Mesuji menegaskan bahwa peringatan HUT Kabupaten ke-17 menjadi momentum penting sejak Mesuji resmi berdiri melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008. Pemkab Mesuji menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat atas kontribusi mereka dalam membangun daerah yang aman, nyaman, dan semakin sejahtera.

Selama 17 tahun perjalanannya, Mesuji terus mengalami kemajuan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pengembangan UMKM. Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa pembangunan harus terus dilanjutkan dengan semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Dalam rangka HUT PGRI ke-80, Bupati memberikan penghargaan kepada para guru yang menjadi pilar utama pendidikan dan pembentuk karakter generasi penerus. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Peringatan HUT KORPRI ke-54 menjadi kesempatan bagi Bupati untuk mengajak ASN meningkatkan integritas, inovasi, dan kualitas pelayanan publik. KORPRI diharapkan terus berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan profesional.

Kasrem 043/Gatam, Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara gabungan tersebut. Menurutnya, momentum ini mencerminkan soliditas pemerintah daerah, TNI, Polri, para pendidik, dan ASN dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendorong pembangunan.

“Peringatan ini bukan hanya seremonial, tetapi pengingat bahwa seluruh komponen daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan Mesuji. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, para guru, ASN, dan masyarakat adalah kunci membangun daerah secara berkelanjutan. Semangat kepahlawanan harus tercermin dalam langkah nyata kita hari ini.” ujarnya

Upacara terpadu ini menjadi penegasan komitmen bersama untuk mewujudkan Mesuji yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa.

Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan Lantik Tujuh Pejabat Tinggi Pratama

Pesisir Barat — Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, resmi melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Prosesi pelantikan digelar di Selasar Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar pada Selasa (24/11/2025) dan disaksikan para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting bagi peningkatan karir sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Para pejabat terlantik dituntut mampu melaksanakan amanah sebagai ASN, aparatur pemerintahan, sekaligus abdi masyarakat. Ini menjadi konsekuensi untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan dan budaya kerja profesional,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar seluruh ASN memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan reformasi birokrasi berorientasi pada kinerja, kepentingan rakyat, dan akuntabilitas.

Ia juga meminta seluruh pejabat, khususnya yang baru dilantik, untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas kerja, serta memberikan layanan publik yang cepat, tepat, dan mudah dipahami.

“Tingkatkan etos kerja, keterampilan, kreativitas, dan jaga citra positif ASN. Jangan melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan, dan selalu berpegang pada nilai-nilai integritas,” tambahnya.

Bupati Dedi Irawan turut mengingatkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun dengan tantangan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, ASN diminta untuk lebih kreatif dan inovatif, menciptakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kita digaji dari uang rakyat. Maka setiap langkah kerja harus kembali kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik

1. Dr. Drs. Gunawan, M.Si. – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2. Unzir, S.P. – Inspektur

3. Sri Agustini, S.K.M., M.Kes. – Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan

4. Eksir Abadi, S.H., M.M. – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik

5. Amrul Haq, S.E., M.Si. – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

6. Ir. Armand Achyuni – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

7. Armen Qodar, S.P., M.M. – Asisten III Bidang Administrasi Umum

Dengan pelantikan ini, Bupati berharap terwujudnya peningkatan kinerja perangkat daerah serta penguatan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Barat.