Berita Indonesia dan Internasional Terkini
Unila Tuan Rumah “Universitas Padjajaran Menyapa Lampung”
BANDAR LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan “Universitas Padjajaran Menyapa Lampung”,…
Prodi Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Gelar Asesmen Lapangan
BANDAR LAMPUNG – Program Studi (Prodi) Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Lampung…
Pj. Gubernur Lampung Buka MTQ ke-51 Tingkat Provinsi
BANDAR LAMPUNG – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-51 Tingkat Provinsi Lampung…
Pembukaan COP29 Azerbaijan: PLN Galang Kolaborasi Global untuk Transisi Energi Menuju Swasembada Energi Berkelanjutan
Baku, 12 November 2024 – PT PLN (Persero) menggalang kolaborasi dengan komunitas global dalam Conference of the Parties (COP) 29 yang digelar di Baku, Azerbaijan, pada 11-24 November 2024. Upaya ini searah dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalankan transisi energi menuju swasembada energi berkelanjutan.
Utusan Khusus Indonesia dalam COP 29, Hashim Djojohadikusumo menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen penuh untuk menjalankan semua komitmen yang telah dibuat oleh Presiden-Presiden sebelumnya terkait program transisi energi selaras dengan upaya mitigasi perubahan iklim.
”Kami akan terus memenuhi komitmen-komitmen tersebut. Akan ada program baru yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo dan pemerintahannya kepada dunia. Salah satunya adalah program penambahan pembangkit listrik sebesar 100 gigawatt yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam 15 tahun ke depan, di mana 75% atau 75 gigawatt akan berasal dari energi baru terbarukan yang memerlukan investasi sebesar 235 Miliar USD,” ucap Hashim pada sambutannya sekaligus membuka Paviliun Indonesia di COP 29, Baku Azerbaijan, Senin (11/11).
Selain itu kata Hashim, terdapat pula komitmen lain dalam upaya mereduksi emisi karbon lewat implementasi Carbon Capture and Storage. Pemerintah Indonesia dalam hal ini siap bekerja sama dengan perusahaan multinasional dan pihak lain yang berniat untuk berinvestasi di sektor tersebut.
”Kita diberkahi dengan jumlah besar saline aquifer di seluruh kepulauan, baik di darat maupun di lepas pantai, dan kami memperkirakan bahwa kami memiliki kapasitas penyimpanan karbon sebesar 500 gigaton,” lanjut Hashim.
Pemerintah Indonesia kata Hashim menyambut baik pihak internasional untuk berpartisipasi dalam mengatasi pemanasan global. Pasalnya kata Hashim dampak dari pemanasan global yang terjadi di Indonesia pada akhirnya juga akan dirasakan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia.
“Kami akan memulai program ini, yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Kami tidak bisa melakukannya dalam semalam. Ini akan membutuhkan pendanaan, teknologi, dan ilmu pengetahuan,” tambah Hashim.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menambahkan lewat Paviliun Indonesia di COP 29, dirinya optimistis dapat menjadi wadah penting tidak hanya bagi Indonesia tapi seluruh dunia untuk berkolaborasi bersama dan menemukan solusi mitigasi iklim.
”Tema COP29 sangat selaras dengan tema kita di Paviliun Indonesia, yaitu Sustainability Stronger Together. Konsep ini menekankan keyakinan kita bahwa melalui kerja sama antarnegara, sektor, dan komunitas, kita dapat mencapai ambisi untuk menghadapi perubahan iklim,” tutur Faisol.
Faisol menuturkan, bahwa Paviliun Indonesia memiliki tiga tujuan utama yakni, sebagai representasi dari diplomasi Indonesia dalam memperkuat mitigasi iklim, mempromosikan program mitigasi iklim RI secara komprehensif, mengeksplorasi ide, kemitraan dan peluang baru untuk memperkuat ketahanan iklim tidak hanya bagi Indonesia tapi juga dunia.
Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan perlindungan lingkungan, khususnya kelestarian hutan. Ia mendorong semua stakeholder harus memainkan peran tersebut demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
”Saya mendorong semua pihak untuk terlibat dalam mengatasi masalah kehutanan kita saat ini. Saya percaya bahwa kolaborasi adalah tanggung jawab kita semua, dan dengan kejelasan tujuan, kita dapat melindungi serta melestarikan hutan kita, dan menjadikan kehutanan sebagai sumber kemakmuran bagi generasi mendatang,” ucap Raja Juli.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen PLN untuk mendukung penambahan pembangkit yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada energi berkelanjutan. Dalam hal ini, PLN telah menyiapkan peta jalan serta terus meluaskan kolaborasi dengan mitra lokal dan global.
“Sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional, PLN optimistis Indonesia dapat mencapai target ini dengan strategi peralihan menuju energi terbarukan dan pengembangan berkelanjutan yang terus-menerus,” ungkap Darmawan.
Untuk menyukseskan target pemerintah tersebut, PLN telah merancang Green Enabling Transmision Line untuk mengevakuasi listrik hijau dari sumber EBT yang mayoritas berada di wilayah terisolir. Membentang sepanjang 70 ribu kilometer, transmisi ini akan menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dan mengevakuasi listrik bersih ke pusat permintaan di perkotaan.
Darmawan menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berasal dari EBT dan memanfaatkan seluruh potensi energi bersih yang saat ini dimiliki oleh Indonesia.
“PLN juga berkomitmen pada pengembangan infrastruktur pendukung, seperti transmisi listrik yang pintar, sistem kendali pintar, distribusi pintar, serta sistem penyimpanan energi baterai untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan,” jelasnya.
Darmawan juga menyampaikan bahwa PLN tidak dapat melakukannya dalam suasana kesendirian, melainkan diperlukan kolaborasi untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, PLN selalu aktif dalam agenda-agenda penting tingkat global seperti COP 29 untuk meluaskan kolaborasi demi kesuksesan swasembada energi berkelanjutan.
“Diperlukan upaya konkret dari komunitas global, termasuk investasi berkelanjutan, transfer teknologi, dan kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan,” pungkas Darmawan.
Refleksi Hari Pahlawan, Local Hero Inspiratif! Suparmin Berhasil Wujudkan Ketahanan Pangan di Lampung Selatan Melalui Bantuan PLN Peduli
Lampung Selatan, 12 November 2024 – Suparmin, Ketua Kelompok Tani Tunas Baru di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, merupakan sosok Pahlawan masa kini yang perjuangannya memperoleh dukungan penuh PLN dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Bersama program Electrifying Agriculture PLN Peduli, Suparmin dan kelompok taninya mampu meningkatkan kesejahteraan petani setempat dan sukses menggandakan hasil panen padi mereka.
Sebelum PLN hadir dengan bantuan sumur bor, Suparmin dan para petani hanya dapat memanen padi satu kali setahun, dengan biaya operasional tinggi akibat penggunaan genset untuk menyuplai air ke sawah mereka. Namun, berkat bantuan sumur bor dari PLN Peduli yang diberikan sekitar tiga tahun lalu, kini mereka dapat memanen padi dua kali dalam setahun.
“Alhamdulillah, sebelum ada sumur bor dari PLN Peduli, kami hanya bisa panen satu kali setahun. Namun setelah mendapat bantuan sumur bor, kami dapat panen dua kali setahun,” ungkap Suparmin dengan bangga.
Suparmin menambahkan, sebelum adanya pompa listrik dari PLN Peduli, para petani di Desa Sidoharjo mengandalkan genset untuk memompa air ke sawah, dengan biaya operasional yang cukup besar. Untuk memenuhih kebutuhan air di satu hektar sawah, Suparmin dan para petani lainnya harus menghidupkan genset selama sekitar 10 jam dengan biaya bahan bakar mencapai Rp80.000 per jam. Setiap kali menyuplai air, mereka membutuhkan biaya sekitar Rp800.000 per hektar.
“Setidaknya pengisian air dilakukan sebanyak tiga kali dari masa tanam hingga panen. Sehingga total biaya operasional tersebut mencapai Rp2.400.000 per hektar dalam satu musim tanam,” ujar Suparmin.
Namun diterangkannya, setelah menggunakan pompa listrik dari PLN, biaya tersebut turun drastis menjadi sekitar Rp250.000 per hektar. Bagi petani seperti Suparmin yang memiliki rata-rata tiga hektar sawah, ini berarti penghematan yang signifikan, sekaligus peningkatan keuntungan bagi mereka.
“Pompa listrik dari PLN Peduli sangat membantu kami dalam menurunkan biaya operasional. Sebelumnya, saat menggunakan genset, kami harus mengeluarkan biaya besar untuk bahan bakar. Sekarang, dengan biaya listrik jauh lebih hemat. Kami sangat berterima kasih atas uluran tangan PLN ke kami,” tambah Suparmin.
Keberhasilan ini juga berdampak pada produksi padi di Desa Sidoharjo. Saat panen raya, Suparmin dan kelompok taninya mampu menghasilkan rata-rata 8 hingga 9 ton padi per hektar. Ini adalah pencapaian yang membanggakan dan menjadi bukti bahwa dengan bantuan yang tepat seperti halnya yang dilakukan PLN, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dapat terwujud.
Sementara, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung Muhammad Joharifin mengatakan, program Electrifying Agriculture seperti yang diinisiasi PLN Peduli sebagai komitmen PLN mendukung masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Menurut Joharifin, dukungan PLN tersebut tak hanya membantu petani dalam mengatasi tantangan operasional, tetapi juga membuka jalan bagi petani di Desa Sidoharjo untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam sektor pertanian.
“Dengan langkah ini, PLN tak hanya menerangi desa-desa di pelosok, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia,” pungkasnya.
Way Huwi Salah Satu Desa Mandiri di Lampung Selatan yang Menjadi Sorotan Publik
LAMPUNG SELATAN – Berkembang maju, suatu daerah maupun desa tergantung bagaimana sosok sang pemimimpin dalam mengelola tatanan pemerintahan yang di pimpinnya.
Seperti salah seorang kepala desa di Lampung Selatan, tepatnya desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, memiliki seorang kepala desa yang terbilang muda dan piawai dalam menata pemerintahan desa. Bagaimana tidak, seorang kepala desa tersebut di masa jabatannya yang baru berjalan belum lebih dari tiga tahun, di periode pertamanya mampu membawa desa Way Huwi dari desa maju menjadi desa mandiri.
Muhammad Yani selaku Kepala Desa Way Huwi memaparkan di hadapan masyarakat saat rapat koordinasi desa (rakordes) pada hari Senin 11/11/2024, di ruang Aula Desa Way Huwi.
” Pada saat pencalonan tentu saya mempunyai visi dan misi. Yang menjadi prioritas saya adalah membenahi tata kelola pemerintahan di desa agar lebih baik,terbukti berkat kerjasama dari semua lapisan dan jajaran pemerintahan desa dan pamong serta parah tokoh, saat ini desa Way Huwi menjadi salah satu desa mandiri di Kabupaten Lampung Selatan.” Ungkapnya.
M. Yani juga menyampaikan bahwa, “Keberhasilan ini bukan semata-mata keberhasilan kepala desa sendiri, namun ini keberhasilan kita bersama. Alhamdulilah dapat kita rasakan saat ini bagaiman kita ketahui seperti apa kondisi dan situasi sebelumnya.” Tambah Yani.
Di hari yang sama, kepala desa juga memberikan satu unit kendaraan ambulan kepada salah satu kaum atau pemuka agama di desa way Huwi, dimana kepala desa berharap kendaraan ambulan tersebut dapat di gunakan untuk membantu masyarakat desa Way Huwi yang membutuhkan, kapanpun waktunya, siang, malam, subuh, atau kapan saja.” Tutupnya. (Susan)
Penjabat Gubernur Lampung Imbau Masyarakat Sukseskan Pilkada 2024 dengan Damai dan Berintegritas
BANDAR LAMPUNG – Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak…
Aktivitas Keuangan Ilegal: Masih Marak Terjadi Hingga Pengancaman Sebar Identitas
LAMPUNG – Keberadaan aktivitas keuangan ilegal merupakan ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan dan ekonomi Indonesia, seperti pencucian uang, penipuan investasi, dan praktik pinjaman online ilegal. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan, tantangan dalam mengatasi masalah ini masih sangat besar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, memiliki peran penting dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, ada beberapa aspek yang mungkin perlu dibenahi.
Pertama, Adanya Penegakan Hukum yang Lebih Tegas dan Perbaikan Regulasi; Penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan. Aktivitas ilegal sering kali beroperasi dengan cepat dan sulit dilacak, terutama dalam sektor fintech dan platform investasi online. Dalam hal ini, OJK harus bekerja lebih erat dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memperkuat proses penindakan dan mempercepat penyelesaian kasus.
Hal yang perlu juga dibenahi adalah regulasi yang mengatur aktivitas keuangan. Meskipun OJK telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur industri jasa keuangan, namun perkembangan teknologi dan model bisnis yang cepat, seperti keuangan berbasis teknologi (fintech), sering kali lebih cepat dari kemampuan regulator untuk membuat aturan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi secara berkala untuk mencakup risiko dan inovasi baru dalam dunia keuangan digital.
Kedua, Perlu Kolaborasi yang Lebih Baik dengan Instansi Terkait; Pemberantasan keuangan ilegal tidak bisa dilakukan oleh OJK sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia (BI), Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan instansi terkait lainnya, sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif. Sinergi antar lembaga ini akan memperkuat deteksi dini terhadap potensi risiko keuangan ilegal serta mempermudah proses penindakan.
Selain itu, OJK perlu melibatkan lebih banyak lembaga internasional, terutama dalam menangani aktivitas keuangan ilegal yang melibatkan transaksi lintas negara. Dalam konteks kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mencegah pencucian uang bahkan pendanaan terorisme.
Ketiga, Gerakan Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat; Salah satu faktor penyebab maraknya aktivitas keuangan ilegal adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan keuangan yang sah. Banyak masyarakat yang terjebak dalam investasi bodong atau pinjaman online ilegal karena ketidaktahuan mereka mengenai ciri-ciri investasi yang sah dan risiko-risiko yang dapat ditimbulkan dari produk ilegal.
Atas hal itu pun, OJK harus terus memperkuat program edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat, agar mereka dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk keuangan. Peningkatan akses terhadap informasi yang transparan dan dapat dipercaya untuk mencegah masyarakat menjadi korban aktivitas keuangan ilegal.
keempat, Lakukan Perketat Pengawasan terhadap Pinjaman Online dan Platform Fintech; Seiring pesatnya perkembangan teknologi, sektor fintech dan pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu sektor yang rawan terhadap penyalahgunaan. Praktik pinjaman online ilegal yang seringkali menawarkan bunga tinggi dan cara penagihan yang tidak baik serta adanya resiko pengancaman sebar data identitas, sudah meresahkan banyak masyarakat.
OJK perlu memperketat pengawasan terhadap platform fintech dan pinjol. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan audit berkala terhadap perusahaan fintech, serta memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, OJK juga harus mengembangkan sistem pemantauan yang lebih canggih untuk mendeteksi perusahaan yang beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan.
Kelima, Perkuat Peningkatan Teknologi Deteksi Aktivitas Ilegal; Di era digital ini, penggunaan teknologi dalam pengawasan sangat krusial. OJK perlu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi terkini seperti big data, atau kecerdasan buatan (AI), dan blockchain untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi potensi kejahatan keuangan sejak dini. Dengan memanfaatkan teknologi, mungkin OJK bisa mempercepat deteksi terhadap praktik pencucian uang, penipuan investasi, dan aktivitas ilegal lainnya yang berkaitan dengan sektor keuangan.
Keenam, Tingkatkan Kualitas SDM di OJK; Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal ini juga memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika pasar keuangan. Oleh karena itu, OJK perlu terus meningkatkan kualitas SDM mereka melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan perkembangan terbaru di dunia keuangan. Sebab OJK akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks kedepannya.
Jadi, pihak OJK masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya, dari perbaikan regulasi, peningkatan teknologi, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga terkait menjadi beberapa langkah penting yang perlu diambil. Dengan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif, Indonesia khususnya Provinsi Lampung dapat menanggulangi kejahatan di sektor keuangan dan memastikan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan dapat dipercaya.
Penulis: Jeffry Noviansyah [Lampung7.com]
Ide tulisan diambil dari beberapa sumber penjelasan tentang sistem pemberantasan aktivitas keuangan ilegal
Pemerintah Kota Bandar Lampung Identifikasi Beberapa Kelurahan Yang Rentan Ketahanan Pangan
Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, melalui Dinas Pangan, telah merampungkan penyusunan, pemutakhiran, dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) untuk tahun 2024. Berdasarkan hasil tersebut, tercatat ada delapan kelurahan yang masuk kategori rentan terhadap ketahanan pangan.
Menurut Ichwan, dari delapan kelurahan tersebut, tujuh di antaranya berada pada prioritas ketiga atau rentan sedang, sementara satu kelurahan lainnya berada di prioritas kedua atau agak rentan. Kelurahan yang masuk dalam daftar ini meliputi Sukarame II, Panjang Selatan, Karang Maritim, Way Lunik, Bumi Kedamaian, Kedaung, Sukamenanti Baru, Way Gubak (prioritas kedua), serta Way Laga.
Ichwan menyebutkan, jumlah kelurahan yang rentan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan indikator dalam proses penilaian. “Indikator ketersediaan pangan tidak selalu berhubungan langsung dengan batas administrasi wilayah. Sebagai contoh, Kedaung tergolong agak rentan karena minimnya jumlah warung di wilayah tersebut. Meski demikian, akses ke warung di kelurahan terdekat tetap mudah dijangkau,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ichwan mengungkapkan rencana untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar indikator ketersediaan pangan tidak hanya mengacu pada batas administrasi wilayah. Hal ini dinilai penting terutama di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung, yang memiliki jarak antar-kelurahan relatif dekat. Ia menekankan perlunya penyesuaian indikator agar lebih relevan dengan kondisi nyata di lapangan.
Analisis FSVA ini menjadi landasan penting bagi Pemkot Bandar Lampung dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah-wilayah prioritas. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau dan mengupayakan perbaikan di kelurahan yang termasuk dalam kategori rentan.
Pj. Gubernur Lampung Luncurkan Gerakan Menanam Cabai untuk Kendalikan Inflasi Pangan
LAMTIM – Penjabat Gubernur Lampung Samsudin melakukan penanaman cabai secara simbolis sebagai tanda dimulainya Gerakan Menanam…