Stabilitas Harga Terjaga, Lampung Catat Deflasi 1,47% pada Agustus 2025

Bandar Lampung – Provinsi Lampung mencatat deflasi sebesar 1,47% (mtm) pada Agustus 2025, melambat dibandingkan Juli yang mengalami inflasi 0,19% (mtm). Angka ini juga lebih rendah dari deflasi nasional yang hanya 0,08% (mtm). Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat 1,05% (yoy), turun dari 2,63% pada Juli, serta lebih rendah dari inflasi nasional 2,31% (yoy).

Deflasi Agustus terutama dipengaruhi oleh turunnya harga kelompok pendidikan dan pangan, khususnya biaya sekolah menengah (-0,84%), tomat (-0,14%), cabai rawit (-0,07%), dan bawang putih (-0,06%). Penurunan biaya pendidikan dipicu kebijakan penghapusan pungutan komite sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri yang kini didukung APBD. Sementara itu, turunnya harga tomat dan cabai rawit dipengaruhi panen raya, serta stabilnya pasokan bawang putih pasca impor.

Meski demikian, deflasi lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga beberapa komoditas, terutama bawang merah (0,14%) dan beras (0,05%) akibat menurunnya pasokan pasca panen.

Ke depan, Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung memperkirakan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% sepanjang 2025. Namun, sejumlah risiko perlu diantisipasi, antara lain:

  • Inflasi inti dari kenaikan UMP 6,5% serta momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) akhir tahun.

  • Kenaikan harga emas dunia akibat ketidakpastian geopolitik dan kebijakan ekonomi AS.

  • Inflasi pangan bergejolak akibat berakhirnya panen gadu, masuknya musim tanam, serta potensi curah hujan tinggi yang bisa memengaruhi produksi padi dan hortikultura.

  • Risiko administered price dari kenaikan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik Timur Tengah.

Untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung melanjutkan strategi 4K: keterjangkauan harga (operasi pasar, monitoring), ketersediaan pasokan (kerja sama antar daerah, swasembada pangan), kelancaran distribusi (perbaikan infrastruktur, subsidi ongkos angkut), dan komunikasi efektif (koordinasi TPID, penguatan sistem informasi pangan).

Langkah ini diharapkan mampu menahan gejolak harga, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tulis Komentar Anda