DPRD Arsip | LAMPUNG7.COM

Ketua DPRD Lampung Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dan Penurunan Kemiskinan

Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungannya terhadap ikhtiar Pemerintah Provinsi Lampung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen, menyukseskan program makan bergizi gratis, serta mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jumat, (16/1/26)

Menurut Giri, upaya tersebut sejalan dengan misi besar Indonesia Emas 2045 yang harus didukung seluruh pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung. Ia menegaskan, peran legislatif sangat penting dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan selaras dengan tujuan tersebut.

“Dalam konteks DPRD, seluruh komisi yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) harus bergerak bersama untuk menyukseskan misi besar ini,” ujar Giri.

Ia menekankan bahwa keberhasilan Indonesia Emas 2045 membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD Lampung. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menanggalkan ego sektoral dan mengedepankan kerja kolaboratif.

“Dengan kebersamaan dan sinergi, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penurunan kemiskinan hingga 5 persen sangat mungkin dicapai, setidaknya menuju tahun 2029,” katanya optimistis.

Giri mencontohkan program nasional makan bergizi gratis yang dinilai memiliki dampak ganda. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program tersebut juga berpotensi menekan angka kemiskinan apabila melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa target tersebut hanya akan tercapai apabila seluruh kabupaten/kota di Lampung memiliki program yang selaras dengan kebijakan provinsi. Keselarasan itu, menurutnya, akan mempercepat pelaksanaan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Giri usai mengikuti Kick Off Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Balai Keratun.

Lebih lanjut, Giri memastikan DPRD Lampung siap mengorkestrasi kekuatan legislatif untuk mendukung misi besar tersebut melalui kemitraan yang harmonis antara komisi-komisi DPRD dan OPD terkait, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan optimalisasi BUMD.

Terkait kondisi kemiskinan, Giri mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dipaparkan Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution. Berdasarkan data tersebut, persentase penduduk miskin Lampung pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen, turun 0,07 persen poin dibandingkan Maret 2024 dan menurun 0,49 persen poin dibandingkan Maret 2023.

Jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 939,30 ribu orang, berkurang 1,9 ribu orang dari Maret 2024 dan menurun 31,37 ribu orang dibandingkan Maret 2023.

Secara rinci, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sebesar 7,91 persen, turun 0,27 persen dibandingkan Maret 2024. Sementara itu, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan sebesar 12,04 persen, mengalami kenaikan 0,07 persen dibandingkan Maret 2024.

DPRD Lampung Selatan

Peringatan Isra Mikraj 1447 H di Masjid Nurul Huda Berlangsung Khidmat, Dwi Riyanto Sampaikan Taushiyah

15 Januari 2026

Redaksi

LAMPUNG SELATAN – Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Nurul…

DPRD Lampung Selatan

Komisi I DPRD Lampung Selatan Soroti Kekosongan Jabatan Sekcam Sidomulyo

15 Januari 2026

Redaksi

LAMPUNG SELATAN – Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyoroti kekosongan jabatan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sidomulyo…

DPRD Lampung Selatan

Di Bawah Pohon Merbau Tertua, Srawung Seni Sawah ke-5 Wayang Lampung Tegaskan Pesan Budaya dan Lingkungan

11 Januari 2026

Redaksi

LAMPUNG SELATAN — Puncak acara Srawung Seni Sawah ke-5 Wayang Lampung digelar di bawah naungan pohon…

DPRD Pesisir Barat

Ketua DPRD Pesibar Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Undangan Pertama di Pelantikan PAW

9 Januari 2026

Redaksi

PESIBAR – Mohammad Emir Lil Ardi selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat resmi melaporkan dugaan pemalsuan…

DPRD Tanggamus

Belanja Advertorial DPRD Tanggamus 2025 Dipastikan Gagal Cair

TANGGAMUS — Belanja advertorial (ADV) media di DPRD Tanggamus pada tahun anggaran 2025 senilai Rp5,5 miliar dari total Rp6,7 miliar dipastikan tidak akan dicairkan. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Forum Bersama Ketua Organisasi Profesi (FBKOP) Kabupaten Tanggamus, Rapik Junaidi, usai hearing di ruang VIP Sekretariat DPRD Tanggamus, Senin (15/12/2025).

Rapik Junaidi yang juga menjabat Ketua PD IWO Tanggamus menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil hearing antara FBKOP dengan Komisi I DPRD Tanggamus. Hearing itu turut dihadiri Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Andi Darmawan, Kabag Humas, PPTK, serta PA.

Dalam pemaparannya, Rapik menyampaikan sejumlah kesepakatan penting yang dihasilkan dalam forum tersebut, yakni:

Pembayaran advertorial media cetak harian, mingguan, dan media online pada tahun anggaran 2025 ditiadakan sepenuhnya (nol pencairan).
Untuk belanja media tahun anggaran 2026, Sekretaris DPRD akan mengajak FBKOP Kabupaten Tanggamus merumuskan skema kerja sama yang lebih adil dan transparan, termasuk pengaturan alokasi anggaran antara media cetak dan media online dalam satu tahun anggaran.
Terkait pembayaran belanja oplah media cetak tahun anggaran 2025, Sekretariat DPRD masih melakukan pembahasan apakah dapat dibayarkan atau tidak. Jika dibayarkan, akan ditentukan apakah dihitung sejak Januari–Desember 2025 atau hanya Agustus–Desember 2025. Kepastian tersebut dijanjikan akan disampaikan dalam dua hari ke depan.

Selain itu, Rapik meminta seluruh jurnalis untuk bersama-sama mengawal kesepakatan yang telah dibuat agar benar-benar dijalankan.

“Untuk poin pertama, guna memastikan komitmen ini berjalan, kami berharap rekan-rekan memantau apakah ada atau tidak proses pencairan ADV DPRD tahun anggaran 2025. Pintu akhir proses ini berada di Bidang ULP (LPSE) Setda Kabupaten Tanggamus. Sekecil apa pun informasi yang didapat, mohon segera dibagikan agar kita bisa menentukan sikap dan langkah antisipasi,” ujar Rapik.

Ia juga menegaskan, untuk poin kedua dan ketiga, seluruh jurnalis diharapkan aktif saling mengingatkan dan menanyakannya kepada pihak terkait.

Diketahui, FBKOP Kabupaten Tanggamus merupakan wadah yang menaungi 25 organisasi profesi pers di wilayah tersebut. Permohonan hearing ke Komisi I DPRD Tanggamus dilatarbelakangi dugaan ketidaktransparanan penerima anggaran advertorial yang dinilai menimbulkan ketimpangan signifikan antar media.

Hasil hearing pada Senin (15/12/2025) itu pun akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama antara FBKOP dan Sekretariat DPRD Tanggamus sebagaimana dipaparkan di atas.

(Khoiri)

DPRD Kota Metro Lampung Pemerintahan

Sudarsono : Pentingnya Pengembangan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Karang Rejo

Metro | Pengembangan koperasi merah putih serta penanganan masalah lalat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Karang Rejo, Metro Utara.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sudarsono, saat kegiatan reses Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Metro Utara, berlangsung di kediamannya jalan Armor sentomo, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara. Sabtu (13/12/2025).

Sudarsono menyampaikan, bahwa persoalan sampah dan pengelolaannya di TPAS Karang Rejo saat ini mulai menunjukkan perkembangan positif.

Pemerintah telah menurunkan alat berat serta menyediakan fasilitas umum untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Alhamdulillah, untuk masalah sampah sudah ada alat berat dan fasilitas pendukung. Kami juga bersama masyarakat, Bhabinkamtibmas dan Babinsa sempat meninjau langsung ke TPAS untuk melihat penanganan alat berat serta masalah lalat,” ujar Sudarsono.

Sudarsono menekankan, pentingnya pengembangan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Karang Rejo, mengingat mayoritas masyarakat setempat memiliki mata pencaharian sebagai petani sayuran.

“Di Karang Rejo, potensi sayur sangat besar. Bagaimana hasil sayuran ini bisa diarahkan menjadi produk olahan melalui koperasi. Berdasarkan survei, sejak adanya dapur MBG, ekonomi masyarakat sekitar mulai meningkat,” jelas Sudarsono.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Yerri Ehwan, menyampaikan terima kasih atas undangan dalam kegiatan reses tersebut karena dapat langsung tatap muka dengan masyarakat terkait persoalan lingkungan, khususnya TPAS Karang Rejo.

Yerri menjelaskan bahwa penanganan lalat di sekitar TPAS dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni fisik, biologis, dan kimiawi.

“Pendekatan fisik dilakukan dengan menutup area sekitar TPAS agar tidak menjadi habitat lalat dan tikus, menggunakan membran maupun tanah. Pendekatan biologis juga dilakukan, serta pendekatan kimiawi yang saat ini sedang berjalan,” ungkap Yerri.

“Pendekatan kimiawi dilakukan dengan pemasangan perangkap atau lem lalat yang sebagian telah didistribusikan kepada warga sekitar TPAS. Selain itu, penyemprotan insektisida juga dilakukan pada malam hari karena dinilai lebih efektif,” paparnya.

“Kami akui penanganan ini belum maksimal, namun sudah berjalan. Ke depan kami berharap pada tahun 2026 penanganan lalat dapat lebih dimaksimalkan,” kata Yerri.

Yerri mengungkapkan, bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama, sehingga pendistribusian perangkap lalat masih terbatas pada rumah-rumah yang berada dekat dengan TPAS.

“Tahun depan kami rencanakan pendistribusian perangkap lalat dapat diperluas hingga beberapa ratus meter dari lokasi TPAS, Warga juga menyampaikan bahwa lonjakan lalat tidak hanya terjadi di akhir tahun, tetapi juga sekitar bulan Maret saat musim hujan. Sehingga nanti bisa kita anggarkan lebih banyak daripada tahun ini,” pungkas Yerri.| (Rio).

DPRD Kota Metro Lampung

Efril Hadi : Program BPJS gratis tetap berjalan dan Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

Metro | Program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Metro dipastikan tetap berjalan pada tahun 2026 dan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro tidak akan memengaruhi keberlangsungan program jaminan kesehatan tersebut.

Hal itu diungkapkan, Anggota DPRD Kota Metro dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Metro Utara, Efril Hadi, M.Kes, saat kegiatan reses di kediaman warga RT 28/RW 08, Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Metro Utara, Sabtu (13/12/2025).

Efril menjelaskan bahwa dalam pembahasan anggaran tahun 2026, DPRD Kota Metro khususnya Komisi II telah memperjuangkan agar alokasi anggaran BPJS Kesehatan tetap tersedia seperti tahun sebelumnya.

“Program BPJS gratis tetap berjalan dan tidak terdampak efisiensi anggaran. Dalam rapat pembahasan anggaran 2026, kami di Komisi II DPRD Metro memastikan kuota BPJS tetap dianggarkan sama seperti tahun 2025,” ujar Efril Hadi.

Efril menyebutkan, anggaran untuk iuran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD Kota Metro pada tahun 2026 disepakati sebesar Rp21 miliar. Nilai tersebut dinilai cukup untuk mendukung layanan jaminan kesehatan masyarakat.

“Hampir 98 persen masyarakat Kota Metro sudah tercover BPJS. Sebagian besar disupport oleh APBD, terutama untuk BPJS Kelas III bagi masyarakat tidak mampu,” ucap Efril.

“Capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Metro tetap terjaga tanpa pengurangan anggaran maupun kepesertaan yang didukung APBD,” ungkapnya.

“Artinya tidak ada pengurangan kepesertaan BPJS yang disupport oleh APBD Kota Metro. Jaminan kesehatan tetap menjadi prioritas,” tambah Efril .

Menurutnya, meskipun terdapat efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat, sektor kesehatan tetap menjadi skala prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat Kota Metro diharapkan tidak perlu khawatir terhadap keberlanjutan layanan jaminan kesehatan.

Dalam kegiatan reses tersebut, warga Kelurahan Purwoasri juga mengusulkan perbaikan Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) serta peningkatan infrastruktur jalan di lingkungan setempat. | (Rio).

DPRD Kota Metro Lampung

Basuki : Penyampaian Pokok Pikiran Ialah Menaikkan Insentif Tenaga Relawan BPBD Diupayakan Menjadi Skala Prioritas

Metro | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Basuki dari fraksi partai PDI perjuangan menekankan dalam penanganan banjir, infrastruktur serta kenaikan insentif untuk tenaga relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Hal tersebut disampaikannya Basuki dalam Reses sidang ketiga tahun 2025 untuk periode 2026 yang berlangsung di kediamannya di jalan Ki Hajar Dewantara no 31 RT 18 RW 08, Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Jumat (12/12/2025).

“Penyampaian pokok pikiran kali ini ialah menaikkan insentif tenaga relawan BPBD yang akan diupayakan menjadi skala prioritas,” ucap Basuki.

Basuki menjelaskan, pemberian kenaikan intensif ini sebagai bentuk apresiasi terhadap Relawan BPBD bagi mereka yang bekerja di lapangan

Lebih lanjut, relawan BPBD memerlukan sarana dan prasarana seperti cover luck keamanan saat mereka bekerja, akan di persiapkan melalui kelurahan.

Selain itu, Hal-hal yang memang belum tertera dalam musrenbang dapat terserap aspirasi melalui aspirasi dalam pokok-pokok pikiran dewan.

“Tadi juga sudah disampaikan oleh Camat Metro Timur, Lurah Iring Mulyo, serta perwakilan dari sesepuh dan pamong menyampaikan bahwa dengan kondisi situasi kemampuan APBD Kota Metro maka skala prioritas tetap kita utamakan,” kata Basuki.

Basuki menambahkan, di Metro Timur ada enam titik penanganan banjir yang belum terslesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun 2026.

Selain itu, dalam reses kali ini masyarakat juga menyampaikan terkait jalan lingkungan, ekonomi kerakyatan, sosial agama serta bantuan rukun kematian. Masyarakat harus mendapatkan bantuan hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana rukun kematian.| (Rio).

DPRD Kota Metro Lampung

Roma Doni : Serap Aspirasi Masyarakat Persoalan Banjir, Perbaikan Jalan dan Penerangan Lampu Jalan

Metro | Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Daerah Pemilihan (Dapil) 1 menitikberatkan aspirasi masyarakat pada persoalan banjir, perbaikan jalan, dan penerangan lampu jalan.

Ketiga poin tersebut sejalan dengan visi-misi Walikota dan Wakil WaliKota Metro terkait pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan reses berlangsung di Kediaman Anggota DPRD Kota Metro Roma Doni Yunanto,S.Pt.M.M., jalan Cempaka 4 RT 033 RW 011 Yosomulyo, Metro Pusat. Jum’at (12/12/2025).

Dikatakan Roma Doni Yunanto, saat serap aspirasi masyarakat, pada reses ketiga bulan Desember tahun 2025, khususnya dapil 1 Metro Pusat, masyarakat masih konsisten mengusulkan perbaikan jalan, drainase dan Lampu jalan.

“Tiga hal tersebut tetap menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, dari pihak posyandu juga mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana,” ucap Roma Doni.

Pada kegiatan tersebut, Roma Doni Yunanto juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 4 juta, yang diberikan sebagai dukungan untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah Metro Pusat.

“Bantuan tersebut dari uang pribadi, Kami berempat dari fraksi PKS-saya, Ahmad Khusaini, Hadi Kurniadi dan Wasis Riyadi berkomitmen untuk memberikan bantuan dana kepada masing-masing Dapil,” ungkap Roma Doni.

Roma Doni Yunanto berharap, bahwa bantuan tersebut dapat meningkatkan ekonomi mereka.

“Bantuan tersebut bisa dijadikan ekonomi kreatif dan usaha peternakan, seperti ternak kambing, ayam dan bebek yang dikelola oleh Dapil Metro Pusat,” pungkas Roma Doni.| (Rio).

DPRD Nation News

Komisi III DPR Gelar RDPU Bahas RUU Penyesuaian Pidana, ICJR Soroti Tumpang Tindih Aturan

26 November 2025

Redaksi

Jakarta — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal…

DPRD Kota Metro Lampung Pemerintahan

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Penyampaian Raperda Tentang APBD Tahun 2026

Metro | Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Penyampaian Raperda tentang APBD Tahun 2026, dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, berlangsung di ruang sidang Paripurna setempat, Senin, (24/11/2025).
.
Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2026 tentunya berpedoman pada RKPD Kota Metro Tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

“Dalam dokumen tersebut telah disusun program kegiatan prioritas serta pendanaann yang berdasarkan Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi serta hasil evaluasi yang dilaksanakan di seluruh OPD Kota Metro. Artinya, pada tahap nota keuangan Raperda ini kita telah menyusun dan menyepakati kebaikan perancang dan penganggaran pembangunan di Kota Metro tahun 2026,” ucap Bambang.

“Prioritas pembangunan di Kota Metro tahun 2026 mengusung Tema “penguatan infrastruktur untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan”. Tema ini mencerminkan arah bangunan yang menitik beratkan pada pemerataan hasil pembangunan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan pondasi fisik dan sosial,” papar Bambang.

Terdapat 8 poin utama dalam target penganggaran Tahun 2026 antara lain: pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi serta pengendalian inflasi daerah, penataan ruang infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu, jaga harmoni cinta sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dalam, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguasaan sistem ketahanan pangan dan ketahanan bencana, pemantapan reformasi, birokrasi dan kualitas layanan publik dan Peningkatan ketertiban umum.

“Kami menyarankan sebelumnya kepada dewan yang terhormat untuk melaksanakan pendataan pengajian lebih lanjut sehingga anggaran lebih realistis, lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan seiring dengan,” jelas Bambang.

“Kami berkeyakinan pembahasan lebih lanjut nanti akan berjalan secara konstruktif penuh keterbukaan serta membasis semangat keterbukaan,” pungkas Bambang.| (Rio).

DPRD Pesisir Barat

Bupati Dedi Irawan Hadiri Paripurna DPRD Persetujuan Bersama dan Penandatanganan Atas Ranperda APBD Pesibar TA 2026

21 November 2025

Redaksi

PESISIR BARAT — Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

DPRD Lampung Selatan

Agus Sartono Apresiasi Kinerja Bupati Egi Meski Dana Transfer Turun 17,69 Persen

20 November 2025

Redaksi

LAMPUNG SELATAN — Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PAN, Agus Sartono, menyampaikan apresiasi atas capaian…

DPRD Lampung Selatan

Pegawai Sekretariat DPRD Lampung Selatan Meriahkan Pawai Budaya Lamsel Fest 2025 dengan Yel-Yel Unik

16 November 2025

Redaksi

LAMPUNG SELATAN – Pegawai Sekretariat DPRD Lampung Selatan turut memberikan warna tersendiri pada gelaran Pawai Budaya…

DPRD Lampung Selatan Pemerintahan

DPRD Lampung Selatan Gelar Paripurna Istimewa HUT ke-69, Bupati Egi Ajak Warga Perkuat Semangat Membangun Daerah

LAMSEL, Kalianda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (14/11/2024).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi para Wakil Ketua—Merik Havit, A. Benny Raharjo, dan Bella Jayanti. Acara turut dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Achmad Saefullah, beserta jajaran tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Erma Yusneli menyampaikan bahwa momentum HUT ke-69 menjadi pengingat penting untuk memperkuat persatuan sekaligus kesinambungan pembangunan daerah. Ia berharap seluruh elemen masyarakat terus memberikan kontribusi bagi kemajuan Lampung Selatan.

“Melalui hari ulang tahun ke-69 Kabupaten Lampung Selatan, mari kita perkokoh semangat persatuan dan kesinambungan pembangunan menuju terwujudnya Lampung Selatan yang sejahtera, berdaya saing modern, dan berakhlak mulia,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa perjalanan 69 tahun Lampung Selatan adalah sejarah penuh tantangan sekaligus kemajuan. Ia menyebut pemerintah daerah terus berupaya memperkuat fondasi pembangunan untuk mewujudkan visi Lampung Selatan Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

“Hari ini kita tidak hanya memperingati hari lahir sebuah kabupaten, tetapi juga merayakan perjalanan panjang yang diisi semangat, kerja keras, dan pengabdian,” kata Egi.

Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga kesinambungan pembangunan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi lebih baik.

“Mari terus bergerak bersama mewujudkan Lampung Selatan Maju, Menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Mewakili Gubernur Lampung, Achmad Saefullah turut menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Lampung Selatan. Ia menekankan bahwa peringatan HUT daerah harus menjadi momentum refleksi dan pemacu semangat untuk melangkah lebih maju.

“Semoga di usia ke-69, Lampung Selatan semakin maju, semakin sejahtera, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Lampung,” ujarnya.

Rapat paripurna ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD sebagai simbol rasa syukur dan harapan baru bagi Lampung Selatan. Momen ini sekaligus menegaskan komitmen bersama antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam melanjutkan pembangunan yang lebih progresif dan berkelanjutan.

DPRD Lampung

Munir RESES hari Kedua di Slusuban & Gayau Sakti Seputih Agung

Lamteng – Anggota komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Munir Abdul Haris, S. Sos.I, setelah sehari sebelumnya melakukan RESES di dua titik Kecamatan Pubian dan Anak Tuha, hari ini Munir melanjutkan RESES di desa Slusuban & Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Kamis 13 November 2025.

Di titik pertama di desa Slusuban acara dihadiri kurang lebih 170 orang terdiri dari aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan sejumlah wali murid penerima manfaat program Indonesia pintar aspirasi. Hadir dalam kesempatan tersebut Bapak Jasmun Efendi (perwakilan kepala kampung), Bripka Eko Purwanto, Bapak Mukhlison, S.Pd.I., M.Pd.I (kepala sekolah SDN 1 Slusuban), Miftahul Munir (Lazisnu Seputih Agung).

Dalam sambutannya Munir menyampaikan tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi lampung yang masih diperpanjang hingga Desember, masyarakat agar memanfaatkan kebijakan tersebut karena cukup meringankan dan dana tersebut kedepan akan diprioritaskan untuk memperbaiki ruas jalan-jalan provinsi lampung. Kalau tahun 2025 ini ada anggaran pembangunan 10 ruas jalan provinsi dilampung tengah senilai 92M lebih, 2026 Insha Allah 2 kali lipat, tutur nya.

Masyarakat Slusuban meminta agar proses pemekaran desa nya yakni dusun tanjung rejo menjadi desa sendiri untuk dipercepat prosesnya dan minta bantu dikomunikasikan dengan bupati lampung tengah. Selain itu para wali siswa SDN 1 Slusuban meminta jalan yang kurang lebih 1km dari jalan raya menuju sekolahan diperbaiki melalui program jalan lingkungan yang ada di provinsi lampung. Kepala sekolah SDN 1 meminta juga agar sekolahnya mendapatkan rehab ruang kelas yang plafonnya hancur.

Dalam kesempatan tersebut anggota komisi III DPRD Provinsi lampung yang melekat dengan gaya khas memakai blangkon bermotif tapis tersebut menyerahkan secara simbolis atm dan buku tabungan untuk 171 siswa-siswi penerima program Indonesia pintar aspirasi. Salam dari Ibu ketua saya yang juga anggota DPR RI Hj. Chusnunia, yang menugaskan saya untuk memberikan bantuan ini, agar dana bantuan pendidikan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pendidikan anak-anak kita, jangan untuk beli skincare, canda Munir. Setelah acara selesai Munir meninjau penyaluran makan bergizi gratis, Alhamdulillah semua siswa menghabiskan makanan nya dan katanya enak, siang ini lauknya ikan tutur salah satu siswa ketika ditanya, terima kasih pak Presiden serempak para murid mengucapkan terima kasih dalam video bersama.

Di titik kedua di desa Gayau sakti tepatnya di Aula Pon-Pes Hidayatuthulab Munir disambut 200 orang, terdiri dari wali SMP Islam Hidayatuthulab dan Wali SMA Hidayatuthulab, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Hadir dalam acara tersebut kepala kampung Gayau sakti Ma’sum, S.Pd.I, KH. Zainuddin (pengasuh pon-pes Hidayatuthulab), Gus Muhammad Masykur (ketua yayasan), Bripka Eko Purwanto (Bhabibkamtibmas), Dimas Fajar Oktavian (kepala sekolah SMP I), Zainul Mustofa (kepala sekolah SMA I), dan anggota DPRD Kabupaten lampung tengah Purheri Sumardiyanto.

Munir secara simbolis menyerahkan atm dan buku tabungan program Indonesia pintar untuk 49 siswa SMP dan 23 untuk siswa SMA, dalam sambutannya Munir menyampaikan mudah-mudahan yang berhak menerima dan bisa diusulkan tahun depan akan diusulkan untuk mendapatkan program Indonesia pintar aspirasi, tuturnya. Munir juga menyampaikan tentang program kartu Indonesia pintar kuliah, tidak ada alasan lagi kita tidak mensupport anak-anak kita yang punya cita-cita kuliah tapi kurang mampu, pemerintah telah meluncurkan program KIP kuliah, yang kuliahnya gratis bahkan justru mendapatkan bantuan living cost setiap bulan 950.000, tutur Munir.

Dalam kesempatan tersebut Munir menerima aspirasi perbaikan jalan lingkungan menuju akses ke sekolahan yang sangat jelek, serta pembangunan ruang kelas untuk SMP dan SMA, pembangunan masjid, serta pembangunan balaidesa Gayau sakti yang sudah tidak layak. Balaidesa kami merupakan balaidesa terjelek di Kecamatan seputih Agung Pak, boleh dicek, tutur ma’sum selaku kepala kampung.

DPRD Lampung

Reses di Anak Tuha, Munir Terima Aspirasi Soal Insentif Guru TK/PAUD dan Maraknya Peredaran Narkoba

Lampung Tengah — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munir Abdul Haris, S.Sos.I, mulai melaksanakan kegiatan Reses Tahap IV Tahun 2025 di Kabupaten Lampung Tengah. Pada hari pertama, Selasa (11/11/2025), reses dilaksanakan di dua lokasi yakni Desa Tyas Bangun, Kecamatan Pubian dan Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha.

Di titik pertama, kegiatan yang berlangsung di Aula SMP Islam Tyas Bangun dihadiri sekitar 150 peserta, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dewan guru, wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP), serta aparatur kampung.

Dalam kesempatan itu, Munir menyampaikan bahwa pada tahun 2026 mendatang, Pemerintah Provinsi Lampung akan meningkatkan anggaran pembangunan jalan provinsi di Lampung Tengah.

“Tahun ini anggaran untuk 10 ruas jalan provinsi sekitar Rp92 miliar. Insya Allah tahun depan bisa meningkat dua kali lipat, agar target kondisi jalan provinsi mantap 90 persen sebelum 2029 dapat tercapai,” ujar Munir, Rabu (12/11/2025).

Pada kesempatan tersebut, Munir juga menyerahkan bantuan simbolis PIP untuk 65 siswa SMP Islam Tyas Bangun.

Banyak Aspirasi Muncul Terkait Pendidikan dan Sosial

Di titik kedua, Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha, kegiatan reses dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Munir menyerahkan bantuan PIP aspirasi untuk 108 siswa SMP dan 396 siswa dari empat SD, serta bantuan sarana olahraga dan dukungan untuk rehab Masjid Taqwa dan pembangunan balai dusun 06.

Namun dalam sesi dialog, sejumlah aspirasi penting disampaikan masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan ialah ketidakadilan terkait penerimaan insentif MBG (Manajemen Berbasis Sekolah) dan program PIP bagi guru serta siswa TK/PAUD.

“Guru TK/PAUD berharap ada keadilan. Mengapa siswa TK/PAUD tidak mendapat MBG dan tidak bisa diusulkan PIP?” kata Munir menyampaikan keluhan warga.

Selain itu, guru sekolah swasta juga meminta kebijakan agar dapat mengikuti seleksi PPPK tanpa harus pindah sekolah.

Warga Resah Maraknya Peredaran Narkoba

Isu lain yang mencuat adalah maraknya peredaran narkoba di wilayah Anak Tuha. Kepala Kampung Haji Pemanggilan, Jahri Efendi, menyampaikan keresahan warga bahwa narkoba sudah menyasar anak-anak usia pelajar.

“Kami sudah sangat resah. Bahkan anak SD dan SMP sudah ada yang memakai. Kami minta Kapolda Lampung turun langsung menangani,” tegas Jahri.

Munir menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke DPRD Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah sesuai kewenangan.

“Semua aspirasi ini akan kami perjuangkan. Baik soal infrastruktur, pendidikan, maupun masalah sosial masyarakat,” pungkasnya.

DPRD Lampung Selatan