Tahun 2025 Tidak Ada Bantuan Hibah Bagi Para Pelaku UMKM Metro

Metro | Bantuan hibah bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di kota yang berjuluk Bumi Sai Wawai pada tahun 2025 tidak ada.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Diskoperin) Kota Metro, Budiyono diwakili Kepala Bidang (Kabid) UMKM, Asmariyana saat di temui awak media di ruang kerjanya, Selasa (24/6/2025).

“Engga ada. Memang engga ada anggarannya,” kata Asmariyana.

Dia menyebut, tidak adanya bantuan hibah bagi para pelaku UMKM tersebut, bukan karena dampak dari badai efisiensi.

“Engga ada. Karena, memang anggaran untuk dana hibah itu, memang bukan karena efisiensi. Justru efisiensi itu, kegiatan kami tahun ini ada beberapa yang terpangkas karena efisiensi. Tapi kalau untuk dana hibah, memang engga ada,” ucap Asmariyana.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa bantuan hibah bagi para pelaku UMKM tersebut pada tahun 2024 juga tidak ada.

“2024 engga ada,” ujar Asmariyana.

“Kalau di bidang kami ini promosi sama update data, istilahnya bantu promosi, seperti pameran,” imbuh Asmariyana. | (Rio).

Kejurnas Junior 2025, Atlet Panahan Metro Terpilih Lolos Seleksi Wakili Lampung

Metro | Tujuh atlet muda terbaik Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kota Metro terpilih memperkuat tim panahan Provinsi Lampung pada ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panahan Junior Tahun 2025, yang digelar di Super Soccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, pada 27 Juni hingga 5 Juli 2025 mendatang.

Atlet asal Metro tersebut berhasil lolos dalam tahapan seleksi ketat yang digelar oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) Perpani Lampung dan menjadi kontingen resmi Provinsi Lampung yang akan bertanding menghadapi pemanah-pemanah muda terbaik dari seluruh Indonesia.

Adapun ketujuh atlet tersebut yakni Satria Prawira Wibowo dan Anastasia Adinda Puspa Iswandari yang akan turun di divisi recurve usia 18 tahun. Kemudian, Ghazi Farzan Putra Sahesta dan Muhammad Fawwaz Faqih akan berlaga di divisi recurve usia 15 tahun.

Kemudian, Sultan Nadindra akan bertanding di divisi compound usia 18 tahun. Dua atlet termuda lainnya ialah Arjuna Aditya DP dan Aurora Zivanna R yang akan bertanding di divisi nasional usia 13 tahun.

Official Perpani Kota Metro, Kenthy Cahyaninrum menyampaikan bahwa ketujuh atlet tersebut merupakan hasil pembinaan dan pelatihan jangka panjang Perpani Metro dan telah melewati proses seleksi daerah yang ketat.

“Ketujuh atlet ini telah melewati seleksi berjenjang dan dinyatakan lolos sebagai tim resmi yang mewakili Provinsi Lampung dalam Kejurnas Junior 2025. Ini merupakan kebanggaan bagi Kota Metro dan sekaligus pembuktian bahwa pembinaan olahraga panahan di daerah kami menunjukkan hasil positif,” ucap Kenthy saat dikonfirmasi awak media, Selasa (24/6/2025).

Sementara itu, Pelatih panahan Kota Metro, Wahyu Hidayah menjelaskan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan guna memastikan kesiapan atlet dalam menghadapi persaingan nasional, termasuk latihan intensif secara teknis dan mental.

“Kami menargetkan semua atlet tampil maksimal dan mampu meraih medali. Mereka telah menunjukkan kemajuan signifikan selama latihan dan kami optimistis bisa membawa pulang prestasi untuk Kota Metro dan Provinsi Lampung,” ujar Wahyu.

Ia juga menambahkan bahwa ajang Kejurnas Junior ini sangat penting sebagai tolak ukur perkembangan atlet usia muda dan menjadi peluang untuk bersaing memasuki sentra pembinaan olahragawan muda seperti Spobnas, Slompn dan Cyatc.

“Kejurnas Panahan Junior merupakan agenda tahunan yang digelar oleh Pengurus Besar Perpani dan menjadi kompetisi tertinggi untuk kategori usia dini dan remaja. Atlet-atlet yang tampil di ajang ini adalah hasil seleksi dari setiap provinsi dan mewakili yang terbaik di masing-masing daerahnya,” tandas Wahyu.

Dengan keberhasilan tujuh atlet Metro masuk ke dalam tim resmi Lampung, Perpani Kota Metro berharap ini menjadi momentum untuk terus memperkuat pembinaan atlet usia muda dan memacu semangat generasi penerus olahraga panahan di daerah.| (Arif).

HUT IBI Ke-74 dan HARGANAS Ke-32, Eni Bambang Tegaskan Pentingnya Pelayanan KB Serentak di Metro

Lampung7com – Metro | Pemerintahan Kota Metro melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak di Puskesmas Se-Kota Metro dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, IBI, BKKBN, hingga PKK.

Kegiatan ini guna memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-74 dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-32.

Tidak hanya simbolis, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan fokus utama pada pentingnya perencanaan keluarga yang sehat.

Hal tersebut dikatakan Hj. Eni Bambang, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro, bahwa kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak yang digelar di Kota Metro merupakan contoh nyata dari kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan seperti ini merupakan bagian dari upaya kita membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Kami berharap semangat kerja sama dan gotong royong ini dapat terus terjaga dan menjadi bagian dari pola kerja kita sehari-hari. Karena, kebiasaan untuk saling membantu dan berkolaborasi akan membuat pekerjaan lebih ringan dan hasilnya lebih maksimal,” ujar Eni Bambang, di Puskesmas Tejoagung Metro Timur, Jumat, (20/6/2025).

Bunda Eni juga menegaskan bahwa keluarga yang sehat, terencana, dan sejahtera adalah fondasi utama dalam mewujudkan Kota Metro yang cerdas, berbasis jasa, dan budaya yang religius.

“Dengan menjaga nilai-nilai tersebut, kami berharap Kota Metro bisa terus maju dan menjadi kota yang nyaman dan unggul bagi semua warganya,” tambah Bunda Eni, sapaan akrabnya.

Pelayanan KB serentak ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Diah Meirawati, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Metro, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperluas akses kepada masyarakat akan layanan KB dan mengedukasi mereka tentang pentingnya perencanaan keluarga.

“Pelayanan ini merupakan langkah strategis untuk menekan angka kehamilan yang tidak direncanakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga yang sehat,” jelas Diah Meirawati.

Setiap Puskesmas di Kota Metro rata-rata melayani 20 ibu-ibu yang ingin menggunakan alat kontrasepsi, dengan menyiapkan lebih banyak stok untuk mengantisipasi antusiasme peserta.

Dua jenis metode kontrasepsi yang diberikan adalah IUD dan Implan, yang merupakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Sebelum pemasangan, setiap ibu akan terlebih dahulu diberikan konseling untuk memastikan kesehatan mereka tetap terjaga dalam jangka panjang.

“Ini lebih dari sekadar pemasangan alat KB. Kami memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pilihan yang terbaik bagi setiap peserta,” ujar Rochayani, Ketua IBI Cabang Kota Metro, yang turut berperan dalam keberhasilan acara ini.

Lanjutnya, pelayanan KB ini ternyata bukan hanya tentang alat kontrasepsi, bidan-bidan Kota Metro tidak hanya membantu persalinan, tetapi juga berperan aktif dalam mendampingi perempuan dalam setiap fase kehidupan mereka.

“Kami hadir bukan hanya untuk persalinan, tapi untuk mendampingi perempuan dalam semua aspek kesehatan reproduksi mereka,” tegas Rochayani.

Sementara, Wahyuningsih, Kepala Dinas PPAPPKB Kota Metro mengungkapkan pentingnya perencanaan keluarga dalam menjaga kualitas hidup keluarga menjadi alasan utama mengapa acara ini begitu menarik perhatian berbagai pihak.

“Kami mengapresiasi sinergi yang luar biasa dari berbagai elemen dalam kegiatan ini. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menurunkan unmet need dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga yang sehat,” kata Wahyuningsih.

Ditempat yang sama Kepala Puskesmas Tejo Agung, Opsi Okta Handayani menambahkan bahwa kegiatan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat.

“Antusiasme warga Tejoagung luar biasa. Mereka sangat menyambut baik kegiatan ini karena mereka memahami manfaatnya bagi kesehatan keluarga mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa pelayanan KB ini langsung menyentuh masyarakat,” ujar Opsi.
Lanjutnya, pelayanan KB serentak ini adalah contoh nyata dari kolaborasi antara berbagai pihak yang berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera di Kota Metro.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, edukasi yang diberikan melalui pelayanan KB ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Metro ke depannya.

“Dengan kerjasama yang solid, Kota Metro siap melangkah menuju masa depan yang lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih berkualitas,”pungkasnya. | (Red).

Kepala Disdikbud Lampung Tanggapi Polemik Jalur Domisili di SPMB 2025

Lampung — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang baru menjabat, Thomas Americo, angkat bicara menanggapi kekhawatiran dan protes dari calon wali murid terkait kebijakan terbaru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, khususnya pada jalur domisili.

Kebijakan baru ini menuai keluhan lantaran mengubah prioritas seleksi jalur domisili dari jarak tempat tinggal ke sekolah menjadi berdasarkan nilai rapor akademik. Perubahan ini dianggap memunculkan ketidakadilan, terutama di kasus seperti SMAN 2 Bandar Lampung, di mana calon siswa yang tinggal hanya 50 meter dari sekolah justru tidak lolos, sementara yang berjarak hingga 2 kilometer diterima.

“Kami memahami perubahan ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan orang tua. Dulu, kedekatan tempat tinggal menjadi pertimbangan utama. Kini, itu menjadi faktor sekunder,” jelas Thomas Amirico dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025), melalui sambungan telepon.

Thomas menjelaskan, perubahan tersebut merupakan hasil penyesuaian kebijakan nasional melalui Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025, di mana sistem PPDB diganti menjadi SPMB. Dalam jalur domisili jenjang SMA, nilai akademik menjadi prioritas utama. Jika terdapat nilai yang sama, maka faktor jarak, usia, dan waktu pendaftaran menjadi penentu berikutnya.

“Kami tidak menutup mata. Keluhan masyarakat akan kami sampaikan langsung kepada Kementerian Pendidikan untuk evaluasi lebih lanjut,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sistem seleksi jalur domisili kini menggunakan komponen nilai rapor SMP/MTs sederajat dari semester 1–5, ditambah indeks sekolah, dengan bobot 60% nilai rapor dan 40% indeks sekolah. Kebijakan ini hanya berlaku untuk jenjang SMA. Untuk SMK, sistem lama yang memprioritaskan jarak dengan kuota 15% tetap diterapkan.

75 Siswa dari 15 Kabupaten/Kota Ditetapkan sebagai Peserta Sekolah Rakyat Lampung

Lampung – Sebanyak 75 siswa dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai peserta didik…

Diduga Buang Bayi ke Jembatan Tegineneng, Mahasiswi dan Kekasih Diamankan Polisi

Bandar Lampung — Seorang mahasiswi berinisial SL (20) dilaporkan telah melahirkan seorang bayi di kamar kosnya,…

Marindo Kurniawan Resmi Dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

LAMPUNG Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara resmi melantik dan mengambil sumpah Dr. H. Marindo Kurniawan, ST, MT sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung. Prosesi pelantikan berlangsung di Lantai III Balai Keratun, komplek Kantor Gubernur Lampung, pada Jumat (20/6/2025).

Marindo Kurniawan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung. Pelantikan ini menandai pengangkatan definitif dirinya sebagai Sekda menggantikan Penjabat (Pj) Sekdaprov sebelumnya, M. Firsada.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni, Komisaris PT PLN Andi Arief, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, serta Ayah Gubernur Lampung, H. Faishol Djausal.

Turut hadir pula sejumlah rektor perguruan tinggi, petinggi partai politik, pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, dan berbagai tokoh masyarakat lainnya. Gedung Balai Keratun pun tampak dipadati undangan yang turut menyaksikan momen penting ini.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal membacakan petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Marindo Kurniawan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Usai pembacaan, Gubernur secara simbolis menyerahkan salinan SK Presiden kepada Marindo.

Rangkaian acara juga diisi dengan serah terima jabatan dari Pj. Sekdaprov M. Firsada kepada Sekda definitif Marindo Kurniawan, serta serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung.

Pengangkatan Marindo Kurniawan diharapkan membawa semangat baru dalam memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta mendorong percepatan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.

22 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Kota Metro, Setiap Kelurahan 1 Koperasi

Metro | Sebanyak 22 koperasi Merah Putih di Kota Metro telah terbentuk dan memiliki Badan Hukum Akta Notaris yang akan di launching pada hari koperasi tanggal 12 Juli mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Fungsional pengawas Koperasi, Lina Marlina mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Diskoperin) Kota Metro, Budiyono saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Kamis (19/6/2025).

“Koperasi Merah putih sudah terbentuk di 22 kelurahan se-Kota Metro. Alhamdulillah pada 11 Juni 2025, untuk badan hukum akte notarisnya sudah selesai semua. Tujuan utama dalam pembentukan Koperasi Merah Putih tersebut untuk meningkatkan taraf hidup bagi warga sekitar kelurahan. Bapak Presiden Prabowo ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada di kelurahan,” ucap Lina.

Dia menyampaikan, nantinya Koperasi tersebut difokuskan untuk membangun perkembangan ekonomi di kelurahan.

“Untuk Koperasi Merah Putih ini sendiri, nantinya usaha yang diutamakan seperti Gerai Sembako, penjualan pupuk, beras, LPG, BRI Link, dan lain sebagainya,” ujar Lina.

Dia menjelaskan, agar proses pengelolaan koperasi tersebut dapat berjalan. Modal awal akan dilakukan oleh para anggota koperasi tersebut.

“Jadi, anggota sebagai modal pertamanya, yaitu diawali dengan simpanan pokok, dan simpanan wajib,” jelasnya.

Dia menyebut, dalam satu (1) kelompok Koperasi Merah Putih, akan dikelola oleh 8 anggota.

“Dalam 1 kelompok koperasi terdiri dari 8 anggota. 1 Pengawas, yaitu lurah setempat, dan 7 anggota. Anggota koperasi harus warga kelurahan setempat, dan yang memilih anggotanya juga hasil dari musyawarah warga setempat,” pungkas Lina. |(Rio).

Anggota DPRD Provinsi Lampung Apresiasi kinerja Polri di Lampung : Kami Bersama Polri

LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, S.E., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja…

Pansus LHP BPK DPRD Lampung Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah

Lampung – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemprov Lampung memaparkan hasil evaluasinya dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/6/2025).

Juru bicara Pansus, Budhi Condrowati, menyampaikan bahwa pembentukan pansus bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh atas kinerja keuangan Pemprov, khususnya terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pansus meminta Gubernur Rahmat Mirzani Djausal segera membentuk Tim Tindak Lanjut Rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan BPK agar kesalahan yang sama tidak terus berulang. OPD terkait juga diminta menyelesaikan persoalan sesuai tenggat waktu.

“Jika temuan terus berulang karena unsur kesengajaan, maka pelakunya harus ditindak sesuai aturan. Kerugian negara seperti kekurangan volume pekerjaan atau anggaran yang tak bisa dipertanggungjawabkan wajib dikembalikan ke kas daerah,” tegas Condro.

Ia juga menyarankan agar kontraktor yang gagal menyelesaikan kewajiban dikenai sanksi blacklist, dan bila perlu, kasus dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

Dalam hal pendapatan daerah, Pemprov diminta menyusun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara realistis dan berbasis potensi nyata, termasuk dari sektor yang belum tergarap seperti pemanfaatan air permukaan dan retribusi parkir.

“Kerja Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan juga harus lebih efektif dengan dukungan sistem digital dan koordinasi lintas OPD,” ujarnya.

Untuk pengelolaan belanja, Pemprov diimbau memperketat perencanaan dan penganggaran agar sesuai kemampuan keuangan daerah, serta mencegah defisit berulang. Seluruh belanja harus sesuai aturan, khususnya belanja modal dan barang/jasa.

Terkait aset dan kas daerah, Condro meminta optimalisasi pencatatan, pemeliharaan, dan pengawasan agar aset tercatat dengan akurat, serta menjaga likuiditas kas yang sempat menurun dalam periode 2021–2024.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat Inspektorat sebagai pengawas internal, serta pembinaan SDM OPD agar lebih memahami regulasi keuangan dan pelaporan.

“Semua upaya ini penting demi mendorong tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tutupnya.