Organisasi Arsip | LAMPUNG7.COM

dr. Apriyanto, Sp.Ak Resmi Ketua IDI Kota Metro

Metro | Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Metro menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Metro serta berkomitmen memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program kerja dan pengabdian.

Hal tersebut disampaikan Ketua IDI Kota Metro, dr. Apriyanto, Sp.Ak, usai pelantikan pengurus IDI periode 2025–2028 yang berlangsung di Aula Diklat RSUD Ahmad Yani Kota Metro, Minggu (14/12/2025).

Usai pelantikan, dr. Apriyanto mengungkapkan, bahwa jajaran pengurus IDI Kota Metro akan segera melaksanakan rapat kerja guna menyusun dan mematangkan program kerja organisasi ke depan.

“Program kerja yang akan kami jalankan meliputi peningkatan kompetensi para dokter di Kota Metro. Kami akan memperbanyak seminar dan workshop agar pengetahuan serta keterampilan anggota selalu terbarui dan tidak tertinggal,” ucap Apriyanto.

Selain itu, IDI Kota Metro juga akan fokus pada penguatan solidaritas internal organisasi melalui kegiatan silaturahmi, keagamaan, olahraga, serta aktivitas lain yang mendukung kebersamaan antar anggota.

“Kami juga akan melaksanakan kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi profesi lainnya. Yang paling utama adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Apriyanto.

Sementara itu, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, berharap keberadaan IDI sebagai organisasi profesi dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Metro.

Menurut Walikota, IDI memiliki peran strategis yang berbeda dibandingkan organisasi profesi lainnya karena berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat.

“Jika IDI dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, maka akan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Metro. Kolaborasi antara IDI dan pemerintah harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Saya sebagai kepala daerah akan senantiasa memberikan dukungan penuh bagi IDI Kota Metro,” pungkas Bambang.| (Rio).

Bandar Lampung Organisasi

Heru Siswanto: Hanya Dua Kandidat Penuhi Syarat Ikuti Penjaringan Ketua KONI Lamtim 2025–2029

Lampung Timur — Ketua Tim Penjaringan Calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung Timur, Heru Siswanto, memastikan hanya dua orang yang mengembalikan berkas persyaratan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Batas akhir penyerahan berkas pendaftaran calon Ketua KONI Lampung Timur periode 2025–2029 ditetapkan pada Sabtu, 13 Desember 2025, pukul 16.00 WIB. Hingga tenggat waktu tersebut, hanya dua bakal calon yang secara resmi mengembalikan berkas kepada panitia, yakni Arief Setiawan dan Purnama Hidayah, S.H.

“Dengan demikian, hanya dua nama tersebut yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya dalam proses penjaringan dan penyaringan calon Ketua KONI Lampung Timur,” ujar Heru Siswanto saat dikonfirmasi.

Heru yang juga menjabat sebagai Ketua Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Lampung Timur menegaskan, tidak ada tambahan pendaftar setelah batas waktu penyerahan berkas ditutup sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Heru belum menjelaskan secara rinci tahapan lanjutan yang akan dilalui kedua kandidat tersebut. Menurutnya, panitia masih akan melakukan proses verifikasi terhadap berkas yang telah diserahkan.

“Kami masih akan melakukan verifikasi administrasi. Untuk tahapan berikutnya akan kami sampaikan melalui rilis resmi,” katanya.

Sesuai dengan persyaratan pendaftaran, batas akhir pengembalian berkas calon Ketua KONI Lampung Timur ditetapkan pukul 16.00 WIB pada hari terakhir pendaftaran, dan tidak ada toleransi waktu tambahan.

Organisasi

KNPI Provinsi Lampung Raih Penghargaan Kolaborasi pada Seminar Nasional “How To Be A Great” di Graha Adora

Pesawaran — Seminar Nasional “How To Be A Great” yang digelar di Gedung Graha Adora menjadi salah satu agenda pendidikan terbesar di Lampung pada akhir tahun 2025. Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Teacher Preneur Nusantara tersebut, KNPI Provinsi Lampung menerima penghargaan kolaborasi sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi besar organisasi kepemudaan itu dalam menyukseskan acara tingkat nasional tersebut, Rabu (10/12/2025).

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas peran aktif KNPI Lampung dalam mendukung kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, pengembangan sumber daya manusia, serta upaya membangun sinergi berkelanjutan antara generasi muda dan komunitas pendidikan.

Apresiasi dari Teacher Preneur Nusantara

Founder Teacher Preneur Nusantara, Syafii Efendi, MM., dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada jajaran KNPI Provinsi Lampung yang dinilai memberikan dukungan signifikan sehingga kegiatan dapat berjalan sukses.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KNPI Provinsi Lampung atas kerja sama dan support-nya dalam penyelenggaraan Seminar Nasional How To Be A Great ini. Semua dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan nyata dari KNPI,” ujar Syafii.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama satu kali, melainkan awal dari hubungan jangka panjang untuk memperkuat kegiatan pendidikan di Lampung.

“Harapan kami, seluruh Teacher Preneur Nusantara di Lampung dapat terus bersinergi dalam berbagai kegiatan nasional ke depan. Kami berharap Lampung dapat menjadi salah satu daerah yang paling aktif,” lanjutnya.

Ketua KNPI Lampung: Sinergi Ini Akan Lahirkan Gerakan Pendidikan yang Lebih Besar

Ketua KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah, S.Si., MM., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar yang dinilai sangat penting bagi peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik di era modern.

“KNPI Provinsi Lampung sangat mendukung kegiatan ini. Seminar nasional seperti ini menjadi langkah awal yang sangat penting untuk membangun silaturahmi dan kerja sama antara KNPI dengan Teacher Preneur Nusantara,” ujarnya.

Iqbal menegaskan bahwa KNPI siap terus menjadi bagian dari kolaborasi dalam berbagai program yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM di Lampung.

“Kami berharap seminar ini dapat menginspirasi para guru di Lampung dalam meningkatkan kapasitas diri serta memahami kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan saat ini,” tambahnya.

Ribuan Peserta Ikuti Seminar, Dorong Penguatan SDM Pendidik

Seminar nasional ini diikuti ribuan peserta, mulai dari guru, tenaga pendidik, aktivis pendidikan, hingga mahasiswa dari berbagai daerah di Lampung. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada peningkatan kompetensi, karakter kepemimpinan, dan strategi menjadi pendidik yang berpengaruh serta berdaya saing.

Kolaborasi antara KNPI Lampung dan Teacher Preneur Nusantara dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat gerakan edukasi di daerah, terutama melalui peran pemuda dalam mendorong terciptanya sumber daya manusia yang adaptif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Dengan diterimanya penghargaan ini, KNPI Lampung berharap dapat terus memperluas kerja sama, baik di tingkat regional maupun nasional, demi mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih komprehensif.

Organisasi

Ombudsman Lampung Tagih Komitmen Kepala Daerah Perbaiki Tata Kelola Pelayanan Infrastruktur

Bandar Lampung — Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Lampung Tengah baru-baru ini kembali menyoroti persoalan tata kelola proyek infrastruktur di Provinsi Lampung. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung menilai kondisi tersebut sejalan dengan temuan mereka bahwa pelayanan infrastruktur di daerah masih belum optimal dan berpotensi menimbulkan maladministrasi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rangkaian pemeriksaan mulai dari permintaan keterangan, penelusuran dokumen, verifikasi lapangan, hingga klarifikasi kepada pihak terkait.

“Hasil kajian pelayanan infrastruktur akan kami serahkan kepada sembilan Kepala Daerah—Gubernur Lampung, Walikota Metro, dan para bupati yang menjadi lokus kajian—pada Kamis, 11 Desember 2025 pukul 13.30 WIB di Hotel Emersia,” ujarnya.
Selain penyerahan hasil kajian, Ombudsman juga meminta para kepala daerah menandatangani lembar komitmen untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan infrastruktur bebas dari maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Nur Rakhman menambahkan bahwa meski undangan telah dikirimkan secara resmi, baru beberapa kepala daerah yang mengonfirmasi kehadiran, di antaranya Bupati Mesuji dan Bupati Pringsewu.

“Kami menyayangkan apabila ada kepala daerah yang tidak hadir, karena forum ini merupakan momentum penting untuk menunjukkan komitmen mereka kepada masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pelayanan infrastruktur,” tegasnya.

Temuan Utama Ombudsman: Transparansi Rendah, SOP Minim, Hingga Kualitas Jalan Tidak Terjamin

1. Transparansi dan Akuntabilitas Belum Berjalan

Ombudsman menemukan bahwa aspek transparansi penyelenggaraan infrastruktur masih sangat lemah. Sesuai Permen PUPR No. 13/2011, rencana pemeliharaan jalan harus dipublikasikan secara terbuka melalui media atau situs resmi paling lambat Januari tiap tahun.
Namun dari hasil peninjauan pada 9 dinas—di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—tidak satu pun yang memublikasikan rencana tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui ruas mana yang akan diperbaiki dan kehilangan kesempatan untuk melakukan fungsi pengawasan.

Selain itu, 7 dari 9 dinas belum memiliki SOP Pemeliharaan Jalan, sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaannya dikhawatirkan sangat rendah.

2. Uji Laik Fungsi Jalan Tidak Pernah Dilakukan

Aspek kualitas jalan juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan Permen PUPR No. 4/2023, pemerintah daerah wajib melakukan uji laik fungsi jalan sebelum dioperasikan dan menerbitkan sertifikat laik fungsi.

“Seluruh dinas belum melaksanakan uji laik fungsi akibat keterbatasan anggaran. Artinya, seluruh jalan yang beroperasi saat ini belum memiliki sertifikat laik fungsi,” jelas Nur.

Hal ini berpotensi menimbulkan masalah keselamatan, mengingat kelayakan perkerasan, marka, dan rambu lalu lintas tidak pernah diuji secara formal.

3. Pengelolaan Pengaduan Publik Tidak Memadai

Ombudsman juga menyoroti lemahnya pengelolaan pengaduan masyarakat. Padahal, UU No. 25/2009 mewajibkan setiap penyelenggara layanan publik menyediakan kanal pengaduan, menugaskan petugas kompeten, serta menyusun mekanisme penanganan pengaduan.

“Kesembilan dinas yang kami periksa belum memiliki SOP pengelolaan pengaduan. Pengaduan yang masuk berpotensi tidak tercatat, tidak ditindaklanjuti, atau tidak terselesaikan dengan baik,” ungkap Nur.

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa dinas-dinas terkait juga memberikan berbagai layanan publik lain, sehingga standar pelayanan seharusnya telah disusun secara jelas.

Ombudsman: Butuh Kepatutan Bertindak dan Kebenaran Prosedural

Belajar dari kasus OTT Lampung Tengah, Ombudsman menegaskan pentingnya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepatutan bertindak dan penegakan kebenaran prosedural harus menjadi pondasi dalam setiap layanan publik, terutama layanan infrastruktur yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.

Bandar Lampung Organisasi

APKLINDO Lampung Sukses Gelar Musprov I, Pelantikan Pengurus, dan Seminar Bisnis 2025

Bandar Lampung – Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (DPP APKLINDO) Lampung sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) I, Pelantikan Pengurus, serta Seminar Bisnis yang berlangsung selama dua hari, 24–25 November 2025, di Azana Boutique Hotel Bandar Lampung.

Musprov I Berjalan Lancar, Ketua Terpilih Kembali Secara Aklamasi

Ketua DPP APKLINDO Lampung terpilih periode 2025–2030, Ahmad Apriliandi Passa, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini mengusung tagline “Bersama Lebih Kuat, Maju, dan Bersinergi.” Musprov dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr. Agus Nompitu, dan dihadiri oleh jajaran Dewan Pengurus Nasional APKLINDO.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut:

Ketua Umum APKLINDO, Kus Junianto
Bendahara Umum, Sheena Rizkntia
Ketua OKK, Boyle Edison Sianipar
Perwakilan APKLINDO dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat
Kadin Lampung
Abujapi Lampung
IHKA Lampung
SC 234 Lampung
Serta 27 perusahaan anggota DPP APKLINDO Lampung pemegang hak suara

Berdasarkan pantauan Lampung 7, agenda Musprov berjalan tertib dan menghasilkan sejumlah keputusan penting. Salah satu poin utama adalah terpilihnya kembali Ahmad Apriliandi Passa sebagai Ketua APKLINDO Lampung Periode 2025–2030 secara aklamasi. Selain itu, Musprov juga memutuskan evaluasi dan rekomendasi strategis untuk penataan organisasi lima tahun ke depan.

Pelantikan Pengurus Dihadiri Unsur Pemerintah dan Forkopimda

Pada hari kedua, digelar pelantikan Pengurus DPP APKLINDO Lampung Periode 2025–2030 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum APKLINDO. Acara tersebut turut dihadiri Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung, Muhammad Yuliardi, S.STP., M.Si., yang mewakili Gubernur Lampung.

Kegiatan pelantikan juga dihadiri perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung, 20 dinas/OPD di lingkungan Pemprov Lampung, tamu undangan, serta sejumlah media massa yang meliput jalannya acara.

Seminar Bisnis Tutup Rangkaian Acara

Sebagai penutup kegiatan, APKLINDO Lampung menyelenggarakan Seminar Bisnis dengan tema Pengelolaan Bisnis Laundry dan Cleaning Service Secara Efisien dan Efektif. Seminar menghadirkan narasumber dari berbagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa kebersihan dan pendukung usaha.

Narasumber yang tampil di antaranya:

PT Triglobal Mandiri Indonesia, pabrikan besar mesin laundry industri
PT Gemilang Mulia Sarana, perusahaan lokal penyedia jasa kebersihan di Lampung
Duluin Gajian, layanan penyedia fasilitas kebebasan finansial untuk karyawan dan perusahaan

Seminar tersebut memberikan wawasan strategis tentang pengembangan bisnis jasa kebersihan yang semakin kompetitif, sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha di bawah naungan APKLINDO Lampung.

Dengan terselenggaranya seluruh agenda secara lancar, APKLINDO Lampung berharap dapat terus memperkuat kerja sama, meningkatkan profesionalisme, serta memperkokoh kontribusi industri cleaning service di Provinsi Lampung selama lima tahun ke depan.

Hukum Kota Metro Lampung Organisasi Pemerintahan

DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Tahun 2026

Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Tahun 2026 dan Pengambilan Persetujuan Raperda Kota Metro, di aula kantor setempat, Jumat (21/11/2025).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini dihadiri Walikota dan wakil walikota Metro, Anggota DPRD, Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Ria Hartini menyampaikan, bahwa KUA-PPAS Tahun 2026 yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kota Metro telah dibahas oleh DPRD kota metro, komisi-komisi maupun badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, perangkat daerah terkait serta badan anggaran dalam rapat paripurna khusus DPRD.

Dikatakan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Metro yang disampaikan Roma Doni Yunanto memaparkan, terkait pembahasan tentang KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2026.

“Pergeseran anggaran yang telah disepakati antara Badan Anggaran, Komisi-komisi serta Fraksi- Fraksi DPRD Kota Metro dengan Organisasi Perangkat Daerah,” ucap Doni.

Lebih lanjut disampaikannya, kesepakatan hasil pembahasan tersebut meliputi:

1. Anggaran Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer sebesar Rp915.645.446.068.

2. Anggaran pos Belanja Daerah pada ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp920.645.446.068.

3. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan, pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar 5.000.000.000.

“Pembahasan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Angguran 2026 adalah hasil kerja sinergi antara Komisi-komisi DPRD Kota Metro, Badan Anggaran den Ketua-ketun Fraksi DPRD Kota Metro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro dan telah dilaksanakan secara maksimal,” jelas Dona.

Sementara, dalam Laporan Panitia Khusus l DPRD Kota Metro yang disampaikan Wasis menjelaskan, Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Metro Nomor: 100.3.2/7/DPRD/2025 tanggal 27 Agustus 2025, telah dibentuk Panitia Khusus pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro.

“Adapun kami dari Panitia Khusus I bertugas membahas Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Noor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Rapenda Kota Metro tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,” kata Wasis.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai berikut:

Dinas sosial tipe C Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, berubah menjadi Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Tipe A

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B

Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Tipe C dihapus urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi bergabung dengan Dinas Koprasi, Usaha Kecil dan menengah dan tenaga kerja.

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Tipe B

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Tipe B berubah menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah dan Ketenagakerjaan Tipe B

Dinas Kepemudaan, Olahraga, pariwisata Tipe A berubah menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A

Dinas Perdagangan Tipe C berubah menjadi: Dinas Peindustrian dan Perdagangan Tipe B.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A berubah menjadi: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, Tipe A.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Tipe B berubah menjadi: Badan Pendapatan Daerah, Tipe B.

“Terkait Raperda ini, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan tentang petunjuk teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan adalah dengan peraturan Wali Kota,” kata Wasis.

“Dengan demikian, kami merekomendasikan kiranya pengaturan mengenai administrasi kependudukan sebagaimana telah kita bahas untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Wasis.

Adapun Laporan badan pembentukan peraturan Daerah DPRD kota Metro tentang tiga rancangan peraturan daerah kota Metro yang disampaikan Hadi Kurniadi memaparkan, Setelah melalui proses pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dan yang telah diharmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. maka hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Metro sebagai berikut:

1. Raperda Kota Metro tentang kota literasi berubah menjadi: Raperda Kota Metro tentang pengembangan budaya literasi.

2. Raperda Kota Metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol: tetap

3. Raperda Kota Metro tentang pengembangan Ekonomi Kreatif: tetap

“Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) Raperda Kota Metro sebagaimana telah kami uraikan di atas, baik secara penulisan maupun substansi materi, telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan,”ucap Hadi.

“Ketiga Raperda Kota Metro tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan yang sejajar, maupun dengan putusan pengadilan,” pungkas Hadi.

Sementara itu Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, Pada hari ini, telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 dan Paripurna Pembicaraan Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tentang Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Raperda Kota Metro.

“Yang pertama, disampaikan bahwa Kita telah menyepakati asumsi makro yang melandasi penyusunan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada Tahun 2026. Kita telah menyepakati pula prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029,” kata Bambang.

Ada 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang akan kita capai di Tahun 2026, yaitu: (1) target capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,54; (2) terget Capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 14,936; (3) Target Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah 11,114; (4) Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 75,65; (5) Capaian Prevalensi Stunting Balita 11,52; (6) Indeks Implementasi Kota Cerdas sebesar 2,3; (7) Indeks Reformasi Birokrasi 78,25; (8) Indeks Pemerintah Digital sebesar 1,84; (9) Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,64; (10) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,85; (11) Indeks Daya Saing Daerah sebesar 4,22; (12) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,58; (13) Tingkat Kemiskinan 6,00-6,40; (14) Indeks Ketahanan Pangan sebesar 86,28 (15) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 65,80, (16) Indeks Pembangunan Infrastruktur sebesar 0,610, (17) Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 55,13, (18) Indeks Harmoni Indonesia (IHai) sebesar 7,1, dan (19) Indeks Pemajuan Kebudayaan sebesar 55,72.

Selain itu, Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026, proyeksi Pendapatan sebesar Rp.915.645.446.068, Untuk Belanja, kita sepakati di angka Rp.920.645.446.068, dan total defisit sebesar Rp.5.000.000.000, yang akan ditutupi oleh Pos Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp.7.000.000.000.

Walikota menjelaskan, rancangan peraturan daerah yang telah dibahas bersama-sama pada tingkat Pansus oleh DPRD Kota Metro dan emerintah Kota Metro terdiri dari 4 raperda yaitu: 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Metro dan 2 (dua) Usul Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro

2. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang pengembangan budaya literasi.

3. Rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif.

4. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam melakukan pembahasan terhadap dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Terima kasih atas sumbang pikir seluruh anggota DPRD Kota Metro untuk menyempurnakan pelaksanaan pembangunan di tahun 2026,” pumgkas Bambang. | (Rio).

Bandar Lampung Organisasi

IWABA Lampung Gelar Pertemuan Rutin ke-5 Tahun 2025, Dorong Kreativitas dan Pelestarian Budaya Lampung

BANDAR LAMPUNG — Ikatan Wanita Bank (IWABA) Provinsi Lampung menggelar Pertemuan Rutin ke-5 Tahun 2025 dengan suasana hangat dan penuh kekompakan. Kegiatan berlangsung pada Rabu, 19 November 2025, di Aula Pertemuan Lantai IV Kantor Pusat Bank Lampung, Jalan Wolter Monginsidi No.182, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Ketua IWABA Provinsi Lampung, Ny. Sofy Bimo, menjelaskan bahwa pertemuan kali ini mengusung tema “Membumi dengan Budaya, Melangit dengan Kreativitas”. Pada agenda tersebut, Ikatan Keluarga Bank Lampung (IKBL) bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara.

“Pertemuan rutin ini diisi dengan pelatihan sulam tapis dan pembuatan suvenir berbahan tapis. Para peserta sangat antusias mengikuti setiap sesi, mulai dari mempelajari teknik dasar menyulam hingga merangkai tapis menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi,” ujar Sofy.

Kegiatan juga semakin semarak dengan penampilan alat musik tradisional cetik oleh ibu-ibu IKBL, menghadirkan nuansa budaya Lampung yang khas dan memperkaya suasana pertemuan.

Selain pelatihan, agenda rutin ini turut menjadi ajang perkenalan anggota baru serta momen perpisahan bagi anggota yang berpindah tugas.

“Semua berlangsung dalam suasana yang penuh kekeluargaan,” kata Sofy.

Pertemuan kemudian ditutup dengan arisan IWABA yang menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kekompakan antaranggota.

“Harapannya, kegiatan ini semakin memperkuat hubungan antaranggota sekaligus mendorong IWABA untuk terus berkontribusi dalam pelestarian budaya Lampung melalui karya kreatif dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua IKBL, Desiyanti Mahdi Yusuf, menyampaikan apresiasi dan harapannya agar sinergi antara IKBL dan IWABA semakin solid ke depan.

“Semoga pelatihan ini mampu menginspirasi anggota untuk terus berkarya dan menghasilkan produk kreatif berbasis budaya Lampung,” ujarnya.

Bandar Lampung Organisasi

Hakrab Jadi Ruang Kolaborasi Mahasiswa TI ITSNU Lampung

Bandar Lampung – Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Lampung sukses menggelar Hari Keakraban (Hakrab) di Wira Garden, Bandar Lampung, Sabtu 15 November 2025.

Kegiatan yang diikuti mahasiswa baru dari seluruh program studi di Fakultas Teknologi ini bertujuan memperkuat rasa kebersamaan, mengenalkan budaya akademik, serta membangun ikatan yang harmonis antarwarga kampus.

Wakil Rektor I ITSNU Lampung, Dr. Sunarto, M.Pd.I, menegaskan bahwa Hakrab merupakan sarana fundamental untuk membentuk karakter mahasiswa sejak awal.

“Hakrab ini bukan hanya kegiatan penyambutan, tetapi proses pembentukan budaya akademik yang sehat dan penuh kekeluargaan. Kami ingin mahasiswa baru merasa memiliki tempat yang tepat untuk belajar, berkembang, dan berdaya,” ujarnya.

Dekan Fakultas Teknologi ITSNU Lampung, Aan Budianto, S.Pd., MA., turut memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya kegiatan ini.

“Kegiatan ini membantu mahasiswa baru untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus. Kami ingin mereka merasa diterima dan siap menempuh perjalanan akademik dengan percaya diri, semangat, dan rasa kebersamaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kaprodi Teknologi Informasi, Maisaroh, S.Kom., M.TI, menekankan pentingnya interaksi antar-mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran di era teknologi yang dinamis.

“Hakrab menjadi pintu awal bagi mahasiswa untuk mengenal budaya Prodi Teknologi Informasi. Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami kurikulum, tetapi juga membangun kedekatan dengan dosen, kakak tingkat, serta seluruh elemen pembelajaran di prodi. Interaksi yang baik akan mendukung proses akademik mereka ke depan,” ungkapnya.

Maisaroh juga berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi belajar.

“Kami ingin mahasiswa menjadi pribadi yang aktif, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan di dunia teknologi digital,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Umum (Ketum) Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi (HIMATI), Anggi Meliyani, menyampaikan bahwa Hakrab menjadi ruang perkenalan yang sangat penting bagi mahasiswa baru Prodi Teknologi Informasi.

“Kegiatan ini kami rancang agar mahasiswa baru TI bisa saling mengenal, tidak hanya dengan teman seangkatan, tetapi juga dosen, Kaprodi, dan kakak tingkat. Ini menjadi dasar terbentuknya lingkungan belajar yang solid dan suportif,” katanya.

Anggi menegaskan bahwa kegiatan pertama HIMATI ini mendapat dukungan penuh dari kampus.

“Alhamdulillah kampus memberikan dukungan luar biasa sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Ini bentuk sambutan hangat kami kepada mahasiswa baru,” ujarnya.

Sebagai pesan penutup, Anggi mengajak seluruh mahasiswa memaksimalkan momentum ini.

“Jadikan Hakrab sebagai awal perjalanan panjang penuh prestasi. Bangun relasi, kembangkan potensi, dan jadilah bagian dari mahasiswa ITSNU Lampung yang membanggakan,” katanya.

Dengan terselenggaranya Hakrab di Wira Garden ini, Fakultas Teknologi ITSNU Lampung berharap munculnya generasi mahasiswa yang unggul, berkarakter kuat, dan mampu bekerja sama dalam menciptakan iklim akademik yang kreatif dan produktif.

Bandar Lampung Organisasi

KNPI Lampung Apresiasi Presiden Prabowo atas Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Termasuk kepada Soeharto

Bandar Lampung — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2024). Salah satu nama yang menerima gelar tersebut adalah Presiden RI ke-2, Soeharto.

Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional di bidang perjuangan dan politik.

Ketua DPD KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menilai penganugerahan gelar tersebut sangat tepat mengingat rekam jejak Soeharto dalam pembangunan nasional dan kontribusinya menjaga stabilitas negara pada masanya.

“Pak Harto dan Orde Baru identik dengan kepemimpinan yang kuat, pemerintahan yang stabil, serta inflasi yang rendah. Karena itu, sudah sepantasnya kita mengapresiasi Presiden Prabowo yang tidak melupakan sejarah. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa,” ujar Bung Iqbal usai melantik pengurus DPD KNPI Metro masa bakti 2025–2028, Kamis (13/11/2025).

Iqbal menambahkan, pemberian gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh bangsa memiliki arti penting sebagai pembelajaran sejarah, terutama bagi generasi muda. Menurutnya, meneladani perjuangan tokoh nasional dapat memperkuat identitas, nasionalisme, dan karakter generasi penerus.

Selain itu, ia mengapresiasi langkah Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, yang menggelar rapat konsolidasi seluruh DPD KNPI Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). Iqbal turut hadir dalam agenda tersebut dan menyaksikan semangat para pengurus daerah untuk menyukseskan kongres persatuan.

Ia berharap pemerintah dapat mendukung komitmen pemuda Indonesia dalam memperkuat persatuan dan mewujudkan visi Indonesia Maju serta Indonesia Emas.

Dalam rapat konsolidasi tersebut, KNPI se-Indonesia menghasilkan delapan rekomendasi strategis. Di antaranya, dukungan terhadap visi besar Asta Cita, termasuk pemberantasan kartel sumber daya alam dan program Makan Bergizi Gratis untuk memperkuat kemandirian nasional.

“KNPI berdiri bersama Presiden Prabowo dalam menjalankan visi Asta Cita menuju Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan mandiri,” tegasnya.

Iqbal menekankan bahwa delapan rekomendasi tersebut menjadi panduan penting dalam memperkuat peran strategis pemuda Indonesia, termasuk rencana memfasilitasi Dialog Nasional Pemuda Indonesia. Dialog ini diharapkan menyatukan berbagai faksi KNPI yang selama ini terbelah, dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan organisasi.

Ia juga mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga bersikap netral, independen, dan aktif menjadi jembatan dalam penyelesaian persoalan internal organisasi kepemudaan. “Pemerintah harus hadir memperkuat gerakan pemuda, bukan membiarkan perpecahan berkepanjangan yang dapat merugikan masa depan generasi muda,” ujarnya.

Selain itu, KNPI mengajukan uji materi Undang-Undang Kepemudaan ke Mahkamah Konstitusi agar lebih adaptif menghadapi tantangan generasi digital. KNPI juga mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dari Kementerian Olahraga untuk memastikan kebijakan kepemudaan lebih fokus dan berkelanjutan.

“Semua rekomendasi ini adalah bentuk tanggung jawab moral pemuda dalam mengawal arah kepemimpinan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Iqbal.

Kota Metro Lampung Organisasi

Pengurus KNPI Metro 2025–2028 Dilantik, Wali Kota Minta Pemuda Tak Hanya Sibuk Seremoni

Metro | Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Metro periode 2025–2028 resmi dilantik dan menjadi momentum refleksi bagi arah gerakan kepemudaan di daerah.

Dengan mengusung tema “Meneguhkan peran KNPI Kota Metro sebagai rumah pemuda dalam bingkai persatuan dan kesatuan,” kegiatan tersebut tak sekadar seremonial, tetapi juga penegasan komitmen terhadap peran strategis pemuda dalam pembangunan kota.

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para pengurus baru KNPI yang telah dilantik, dirinya menekankan pentingnya dedikasi dan komitmen untuk membawa semangat kolaboratif dalam setiap langkah organisasi kepemudaan.

“Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada Ketua dan seluruh jajaran pengurus KNPI yang baru. Amanah ini harus dijalankan dengan tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen untuk memajukan pemuda serta berkontribusi nyata bagi pembangunan,” ujar Bambang, di Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai, Kamis, (13/11/2025).

Menurut Bambang, KNPI memiliki sejarah panjang sebagai wadah pemersatu pemuda yang berperan penting dalam perjalanan bangsa.

Dalam konteks kekinian, kata dia, organisasi tersebut harus mampu menjadi jembatan antara generasi muda dan pemerintah di tengah derasnya tantangan global, terutama dalam bidang teknologi, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya manusia.

Ia juga menegaskan perlunya sinergi antara KNPI dan Pemerintah Kota Metro dalam mendorong berbagai program pembangunan.

“Saya mengajak pengurus KNPI agar tidak berhenti di kegiatan seremonial. Segera susun program nyata, terukur, dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Bambang.

Senada dengan itu, Ketua KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah, menilai bahwa tema pelantikan harus dimaknai lebih dalam sebagai semangat yang membumi, bukan sekadar jargon.

“Saya harap tema ini bukan sekadar euforia pelantikan, tapi benar-benar membumi. KNPI harus melahirkan generasi yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan tanah air,” ujar Iqbal.

Iqbal juga mendorong pengurus KNPI Kota Metro untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar setiap program kepemudaan memiliki dampak konkret bagi masyarakat.

Sementara, Ketua DPD KNPI Kota Metro, Saka Zulinta, dalam pernyataannya menegaskan kesiapan kepengurusan baru untuk menghadirkan KNPI yang lebih inklusif dan produktif. Ia menyebut bahwa semangat kolaborasi lintas latar belakang menjadi kunci bagi gerakan pemuda di era modern.

“Kami siap menjadikan KNPI Metro sebagai rumah besar pemuda, tempat ide-ide progresif lahir dan diwujudkan. Pemuda Metro tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi pelaku perubahan yang berintegritas dan berjiwa nasionalis,” tegas Saka. | (Rio).

Bandar Lampung Organisasi

Audiensi ke BEI Lampung, HIPMI Syari’ah Lampung Siap Kolaborasi Tentang Edukasi Saham Syariah

Lampung – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Provinsi Lampung pada Rabu (12/11/2025) siang. Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam memperkuat edukasi dan literasi pasar modal syariah di kalangan pengusaha muda dan masyarakat di Lampung.

Ketua HIPMI Syariah Lampung, Ahmad Muqhis, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk di sektor pasar modal.

“Kolaborasi menjadi kunci, kita tidak bisa hidup sendiri. Karena untuk mencapai tujuan bersama, kita perlu bekerja sama dan saling menguatkan,” ujar Ahmad Muqhis.

Sementara itu, Kepala BEI Perwakilan Lampung, Hendi Prayogi menjelaskan bahwa peran BEI di daerah saat ini berfokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk mengenai produk-produk pasar modal berbasis syariah.

“Untuk di Lampung, peran kami masih sebatas edukasi. Tapi potensi pengembangan pasar modal syariah di daerah ini cukup besar,” kata Hendi.

Ia juga menuturkan bahwa BEI menyediakan berbagai instrumen investasi berbasis syariah yang dapat diakses masyarakat luas.

“Di pasar modal itu lengkap, ada pasar modal syariah, saham syariah, obligasi, reksadana syariah, dan juga sukuk,” jelasnya.

Hendi menambahkan, jumlah investor di Provinsi Lampung terus menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan.

“Saat ini sudah ada sekitar 390 ribu investor di Lampung, dari total sekitar 9 juta penduduk. Setelah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, Lampung berada di urutan ketiga terbanyak di Sumatera,” ungkapnya.

BEI Perwakilan Lampung menyatakan siap berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi dan seminar edukatif tentang saham.

“Sosialisasi dan seminar di Lampung, kami siap mendukung,” tambah Hendi.

Audiensi ini menjadi langkah konkret HIPMI Syariah Lampung dalam menjembatani pelaku usaha muda untuk lebih memahami potensi investasi berbasis syariah, serta membangun sinergi dengan BEI guna memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah di Provinsi Lampung. (*)

Kota Metro Lampung Organisasi Politik

DPD II Golkar Kota Metro Gelar Doa Tasyakuran Atas Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada HM. Soeharto

Metro | DPD II Partai Golkar Kota Metro mengadakan doa dan tasyakuran atas penganugrahan gelar Pahlawan Nasional kepada HM Suharto oleh Presiden Prabowo Subianto, di Sekretariat DPD setempat, Rabu, (12/11/2025).

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Metro Subhan, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukurnya atas keputusan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada HM Suharto.

“Kami memanjatkan puji syukur dan memanjatkan doa kepada Allah SWT dimana Bapak Presiden Prabowo Subianto membuat keputusan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Bapak HM. Soeharto,” ucap Subhan.

Subhan juga menyampaikan bahwa HM Suharto juga kebanggaan Partai Golkar, dimana Partai Golkar memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan kepemimpinannya.

“Mari kita kita doakan almarhum HM Suharto atas apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya, semoga Allah menerima segala amal ibadahnya dan mengampuni segala dosanya serta dikenang sepanjang masa oleh bangsa Indonesia,” pungkas Subhan.

Acara Tasyakuran dihadiri fraksi partai Golkar, jajaran pengurus DPD, ketua PK dan ketua PL se-Kota Metro, diakhiri dengan ceramah dan doa yang disampaikan Ustadz Drs. H. Mukhlis, MM. | (Arif).

Kota Metro Lampung Organisasi Politik

DPD II Golkar Kota Metro Dukung dan Apresiasi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada HM. Soeharto

Metro | Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pahlawan Nasional kepada 10 tokoh dari berbagai daerah, pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025, di Istana Negara.

Penganugrahan gelar pahlawan nasional tersebut salah satunya diberikan kepada almarhum HM. Soeharto.

Dikatakan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Metro Subhan, menyampaikan rasa syukurnya dan apresiasi kepada pemerintah atas keputusan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi dan ucapkan rasa syukur kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas keputusan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Bapak HM. Soeharto,” ucap Subhan, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya penganugerahan Pahlawan Nasional tersebut sangatlah tepat, dimana peran (Alm) HM. Soeharto, Pahlawan militer (masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan) Penumpas komunisme (masa transisi) serta Arsitek pembangunan nasionalSoeharto dalam menjaga stabilitas nasional.

HM. Soeharto telah memimpin Indonesia 32 tahun, dengan membangun fondasi ekonomi, dan meletakkan dasar pembangunan jangka panjang.

HM Suharto juga menekankan kontribusi dalam menciptakan swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan pembangunan hingga ke daerah.

Lebih lanjut HM Suharto juga kebanggaan Partai Golkar, dimana Partai Golkar memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan kepemimpinannya.

Oleh sebab itu, Subhan menyatakan bahwa kader Golkar harus bangga atas pengakuan negara terhadap kiprah tokoh yang menjadi bagian penting dalam perjalanan partai dan bangsa.

Subhan juga mengajak seluruh kader Golkar Kota Metro untuk meneladani semangat pengabdian, kedisiplinan, dan komitmen HM. Soeharto terhadap pembangunan nasional.

“Mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh almarhum HM Suharto, dengan penganugerahan Pahlawan Nasional ini semakin meneguhkan komitmen dan menegaskan bahwa DPD II Partai Golkar Kota Metro siap melanjutkan semangat pembangunan dan pengabdian yang diwariskan beliau,” ujar Subhan.

Tak lupa Ketua DPD II Partai Golkar Kota Metro ini juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan pemerintah atas penghargaan tersebut.

“Kami sampaikan terimakasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberikan penghargaan tersebut, dan kami rencananya akan menggelar doa bersama guna mengenang jasa dan pengabdian almarhum HM. Soeharto, agar menjadi amal ibadah dan dikenang sepanjang masa oleh bangsa Indonesia,”pungkas Subhan. | (Arif).

Kota Metro Lampung Organisasi Pemerintahan

Bambang : Jadilah Pegawai Yang Baik, Menjadi Contoh Yang Baik dan Berakhlak Baik

Metro | Walikota Metro Bambang Iman Santoso, menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan I hingga X di lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun 2025, berlangsung di LEC Kartikatama Kota Metro, Senin (10/11/2025).

Wali Kota Bambang menyampaikan rasa syukurnya karena dapat secara langsung memberikan materi kepada para pegawai baru yang telah resmi diangkat menjadi PPPK.

“Materi yang saya berikan adalah tentang kreasi dan inovasi bagi pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Sebab, tenaga honor yang kini diangkat menjadi PPPK telah memiliki pengalaman luar biasa dalam mengabdikan diri kepada Pemerintah Kota Metro,” ujar Bambang, didampingi PLT Kepala BKSDM Suwandi.

Walikota menekankan pentingnya sikap profesional dan berintegritas bagi seluruh pegawai.

“Jadilah pegawai yang baik, menjadi contoh yang baik, dan berakhlak baik. Kreasi, inovasi, serta pelayanan publik adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Bambang.

Bambang berpesan agar para pegawai bekerja dengan penuh keikhlasan dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

“Bekerjalah dengan ikhlas, karena kekuatan kita bukan hanya berasal dari dunia, tetapi juga dari sesuatu yang lebih besar dari itu,” pungkasnya.

Sementara itu PLT Sekretaris Rama Prastawa, mewakili PLT Kepala BKSDM Suwandi, menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan tersebut kurang lebih 400 orang.

“Hari ini peserta 80 orang, terbagi dalam dua kelas, dan jumlah keseluruhan peserta kurang lebih 400 peserta,”ujar Rama. | (Rio).

Bandar Lampung Organisasi

HIPMI Syariah Lampung Audiensi ke Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Bahas Sinergi dengan KDEKS Daerah

Bandar Lampung — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah Provinsi Lampung melakukan audiensi ke Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Senin (10/11/2025) siang. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara HIPMI Syariah dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Lampung untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di daerah.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Kerjasama dan Eksternal BPP HIPMI Syariah, Wulan, menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya merupakan tindak lanjut dari arahan pengurus pusat HIPMI Syariah.

“Kedatangan kami merupakan follow up dari pusat. Arahan dari HIPMI Syariah nasional agar setiap daerah bisa berkolaborasi dengan KDEKS daerah,” ujar Wulan.

Ia menambahkan bahwa HIPMI Syariah memiliki fokus pada keuangan syariah, pendidikan, dan ekonomi pesantren. Karena itu, pihaknya berharap dapat terlibat secara langsung dalam struktur kelembagaan KDEKS Provinsi Lampung.

“Harapan kami, HIPMI Syariah bisa masuk ke dalam struktur KDEKS Lampung, agar sinergi dan kolaborasi bisa lebih maksimal,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Rinvayanti, menyampaikan apresiasi atas inisiatif HIPMI Syariah Lampung untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah.

“Informasi secara umum, KDEKS dibentuk pada 2023 dan program kegiatan kami terus aktif. Kami membuka ruang untuk berkolaborasi dan berperan bersama HIPMI Syariah,” jelas Rinvayanti.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut positif hadirnya HIPMI Syariah sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekonomi syariah di Lampung.

“Kami menyambut baik dengan adanya HIPMI Syariah. Mudah-mudahan melalui kolaborasi ini, kita bisa semakin kuat dalam mengembangkan ekonomi syariah di daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua HIPMI Syariah Lampung, Ahmad Muqhis, mengatakan bahwa pihaknya ingin menjalin sinergi dengan KDEKS dalam berbagai sektor strategis, termasuk industri halal, wisata halal, dan pemberdayaan ekonomi pesantren.

“Setiap daerah memiliki indikator pembangunan masing-masing. Salah satunya melalui peningkatan industri syariah. Ke depan, kami ingin berkontribusi di bidang wisata halal, ekonomi syariah, sekaligus bersilaturahmi untuk mengetahui perencanaan KDEKS Lampung,” jelas Ahmad Muqhis.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi konkret antara HIPMI Syariah dan Biro Perekonomian Provinsi Lampung, dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan dan memperluas peran pelaku usaha muda syariah di ekosistem ekonomi Lampung. (*)

Bandar Lampung Organisasi

Audiensi dengan Bank Indonesia, HIPMI Syari’ah Lampung Siap Kolaborasi Dorong Ekonomi Syariah

Bandar Lampung — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung pada Senin (10/11/2025) pagi. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pelaku usaha muda berbasis syariah dengan lembaga keuangan negara dan mendorong literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat Lampung.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan komitmen BI dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Lampung, termasuk sektor pesantren yang memiliki potensi besar dalam kegiatan ekonomi produktif.

“Bank Indonesia support pesantren dalam mengembangkan unit bisnis. Kami mendukung agar aset-aset tersebut bisa terus berkembang. Pendampingan dari BI juga mencakup pencatatan keuangan agar lebih transparan, mulai dari pendapatan hingga pengeluaran,” jelas Bimo.

Selain itu, Bimo juga menyoroti program Rumah Potong Hewan (RPH) bersertifikat halal, yang diharapkan dapat dikelola secara mandiri oleh pesantren dengan melibatkan Juleha (Juru Sembelih Halal), agar proses produksi dan distribusi benar-benar sesuai prinsip syariah.

“Syariah dan konvensional sama-sama kami dukung, tapi syariah menjadi warna tersendiri. Tiga pilar ini selalu menjadi pendekatan utama dalam mendorong ekonomi syariah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua HIPMI Syariah Lampung, Ahmad Muqhis, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Ia menegaskan bahwa HIPMI Syariah siap berkolaborasi dengan BI untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat di Lampung.

“Sudah ada HIPMI Syariah di Lampung dan kami siap berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk menggerakkan potensi ekonomi syariah daerah secara lebih terstruktur dan profesional,” ujar Ahmad Muqhis.
.
.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi nyata antara HIPMI Syariah dan BI Lampung dalam memperkuat basis usaha syariah, pemberdayaan pesantren, hingga peningkatan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha muda. (*)

Bandar Lampung Organisasi

DPP Apklindo Lampung Gelar Rapat Kerja dan Sidang Pleno Pra-Musprov I 2025

Bandar Lampung — Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (DPP Apklindo) Lampung menggelar Rapat Kerja dan Sidang Pleno Pra Musyawarah Provinsi (Musprov) I Tahun 2025, pada Sabtu, 8 November 2025, bertempat di Alodia Hotel, Bandar Lampung.

Kegiatan ini merupakan agenda penting dalam rangka memantapkan struktur organisasi serta mempersiapkan pelaksanaan Musprov I Apklindo Lampung yang akan digelar pada November 2025.

Ketua DPP Apklindo Lampung Periode 2020–2025, Ahmad Apriliandi Passa, dalam pemaparannya menyampaikan perkembangan organisasi sejak Apklindo Lampung terbentuk pada tahun 2020 hingga saat ini. Ia menegaskan bahwa Apklindo Lampung terus mengalami perkembangan positif, baik dari sisi keanggotaan maupun kontribusi terhadap industri jasa kebersihan di Lampung.

“Rapat kerja dan sidang pleno ini merupakan momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus memantapkan langkah menuju Musprov I yang akan menjadi tonggak baru perkembangan Apklindo Lampung,” ujar Ahmad.

Sejumlah keputusan strategis berhasil ditetapkan dalam kegiatan tersebut, antara lain:

Tersosialisasinya refleksi dan perkembangan organisasi sejak tahun 2020 hingga 2025 yang dipaparkan oleh Ketua DPP.
Penetapan dan pemberian SK kepada DPK Apklindo Bandar Lampung, dengan M. Ridho Robbani sebagai ketua.
Pemberian SK kepada panitia Musprov I DPP Apklindo Lampung, yaitu kepada Syahrun Karunia sebagai Ketua OC dan Genta Eranda sebagai Ketua SC untuk kelancaran teknis pelaksanaan Musprov.
Penetapan daftar sementara anggota aktif pemilik hak suara pada Musprov, dengan jumlah 28 perusahaan anggota.
Penetapan Tata Tertib Musprov I DPP Apklindo Lampung.
Penyusunan Agenda dan Tahapan Musprov I, yaitu:
- Pengumuman persyaratan calon Ketua DPP Apklindo Lampung: 8–12 November 2025
- Pendaftaran calon: 15 November 2025
- Penetapan calon dan agenda sidang: 22 November 2025
- Pelaksanaan Musprov dan pelantikan pengurus: 25 November 2025

Selain rapat pleno, kegiatan juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antaranggota dan mempertegas komitmen organisasi dalam meningkatkan profesionalitas sektor jasa klining servis di Lampung.

Musprov I Akan Digelar 25 November 2025

DPP Apklindo Lampung menjadwalkan Musprov I pada 25 November 2025 di Azana Hotel, Bandar Lampung. Acara tersebut juga akan dirangkaikan dengan seminar nasional bertema:

“Laundry Service yang Efisien dan Efektif dengan Kualitas Baik serta Manajemen Perusahaan Klining Servis Berdaya Saing.”

Tak hanya itu, Apklindo Lampung juga akan mengadakan bakti sosial serta tour wisata Lampung sebagai upaya memperkenalkan potensi daerah sekaligus mempererat kebersamaan antaranggota.

Dengan terlaksananya rangkaian kegiatan ini, DPP Apklindo Lampung berharap Musprov I 2025 dapat menjadi ajang konsolidasi organisasi dan membawa Apklindo semakin berperan dalam mendorong peningkatan kualitas layanan kebersihan dan jasa pendukung di Provinsi Lampung.

Organisasi Pemerintahan

Gubernur Mirza Dukung Penguatan Kemitraan Pemerintah dan Media di Lampung

7 November 2025

Redaksi

LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi…

Organisasi

SAI Lampung dan IIB Darmajaya Jalin Sinergi, Cetak Advokat Muda Profesional dan Berintegritas

BANDAR LAMPUNG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Suara Advokat Indonesia (SAI) Lampung resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Senin (3/11/2025).
Penandatanganan yang berlangsung di Kampus IIB Darmajaya, Jalan ZA Pagar Alam, Gedong Meneng, dan di Kantor DPC PERADI SAI Lampung ini menjadi langkah konkret dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan profesi hukum.

Suasana acara berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kedua lembaga menegaskan komitmen bersama untuk mencetak advokat muda yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi.

Dari pihak kampus, hadir Dekan Fakultas Desain, Hukum, Pariwisata, dan Pangan IIB Darmajaya, Dr. Handoyo Widhi Nugroho, S.Kom., M.T.I., didampingi Direktur Humas, Kerja Sama, dan Pemasaran Dian Eka Darma Wahyuni, S.E., M.M., serta Ketua Prodi Hukum Bisnis Mashuril Anwar, S.H., M.H. Turut hadir pula jajaran dosen, di antaranya Ketut Artaye, S.Kom., M.T.I., Besti Lilyana, S.H., M.M., dan Aji Sakti.

Sementara dari DPC PERADI SAI Lampung hadir Ketua Mas Ariona, S.H. (Kanjeng Ayoe), bersama Wakil Ketua Jonny Anwar D.H., Kabid UPA I Made Dwipayana, S.H., Kabid PKPA Indri Wuriandari, S.H., M.H., dan Bendahara Berly Yudiansyah, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Kanjeng Ayoe menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan antara pendidikan hukum dan praktik profesional di lapangan.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi pijakan awal dalam membekali mahasiswa hukum agar siap menjadi advokat yang kompeten, berintegritas, dan peka terhadap nilai-nilai keadilan sosial,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya generasi advokat muda yang tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memiliki kemampuan praktis serta kepekaan etika dalam menerapkan hukum di tengah masyarakat.

Sementara itu, Dr. Handoyo Widhi Nugroho menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif PERADI SAI Lampung yang aktif membangun kolaborasi dengan dunia pendidikan.

“Ini bentuk nyata sinergi antara dunia akademik dan profesi hukum. Melalui kerja sama ini, mutu pendidikan hukum di kampus akan semakin kuat, dan lulusan kami akan lebih siap bersaing serta mengabdi dengan profesionalisme tinggi,” ujarnya.

Melalui PKS tersebut, kedua pihak sepakat mengembangkan berbagai program bersama, seperti kuliah umum, pelatihan hukum praktis, hingga program magang profesi advokat bagi mahasiswa hukum.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi pondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia hukum yang tangguh, berkarakter, dan beretika profesional, sekaligus memperkuat peran Lampung sebagai salah satu daerah penghasil advokat muda berkualitas di Indonesia.

Bandar Lampung Organisasi

HIPMI Syariah Lampung Jalin Sinergi dengan OJK untuk Perkuat Ekonomi Syariah di Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG — Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah Lampung mendapat sambutan hangat saat melakukan audiensi ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Selasa (4/11/2025).

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menjalin sinergi strategis antara pelaku usaha muda syariah dan lembaga pengawas keuangan guna memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Bumi Ruwa Jurai.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengapresiasi langkah HIPMI Syariah yang hadir dengan semangat baru dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

“Kami menyambut baik adanya HIPMI Syariah Lampung. Ini langkah positif untuk memperkuat peran pengusaha muda di sektor ekonomi syariah,” ujar Otto.

Otto menambahkan, salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah, terutama saham syariah.

“Edukasi tentang produk saham syariah sangat penting. Sebaiknya dimulai dari lingkungan internal HIPMI Syariah terlebih dahulu agar pemahaman dan penerapan prinsipnya lebih kuat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua HIPMI Syariah Lampung, Ahmad Muqhis, menyampaikan terima kasih atas penerimaan dan dukungan dari OJK Lampung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur OJK Lampung yang telah menerima audiensi ini. Ke depan, kami berharap HIPMI Syariah dapat terus bersinergi dengan OJK dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan pengusaha muda,” ujar Ahmad.

Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan program edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam bisnis mereka.

“Kami ingin menjadi bagian dari gerakan besar untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama di Lampung, bukan sekadar alternatif,” tambahnya.

Ketua BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, turut mendukung penuh langkah HIPMI Syariah dalam memperkuat sinergi dengan OJK.

“Kami dari BPD HIPMI Lampung sangat mendukung inisiatif HIPMI Syariah. Semoga kolaborasi ini membawa dampak nyata bagi kemajuan ekonomi syariah di Lampung,” ucapnya.

Audiensi tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat peran HIPMI Syariah sebagai wadah pengusaha muda berbasis nilai Islam serta mendukung peran OJK dalam mendorong literasi dan penguatan industri keuangan syariah di daerah.

Dengan pertemuan ini, HIPMI Syariah Lampung menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penggerak ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, modern, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (*)