Organisasi Arsip — LAMPUNG7.COM

DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Tahun 2026

Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Tahun 2026 dan Pengambilan Persetujuan Raperda Kota Metro, di aula kantor setempat, Jumat (21/11/2025).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini dihadiri Walikota dan wakil walikota Metro, Anggota DPRD, Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Ria Hartini menyampaikan, bahwa KUA-PPAS Tahun 2026 yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kota Metro telah dibahas oleh DPRD kota metro, komisi-komisi maupun badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, perangkat daerah terkait serta badan anggaran dalam rapat paripurna khusus DPRD.

Dikatakan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Metro yang disampaikan Roma Doni Yunanto memaparkan, terkait pembahasan tentang KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2026.

“Pergeseran anggaran yang telah disepakati antara Badan Anggaran, Komisi-komisi serta Fraksi- Fraksi DPRD Kota Metro dengan Organisasi Perangkat Daerah,” ucap Doni.

Lebih lanjut disampaikannya, kesepakatan hasil pembahasan tersebut meliputi:

1. Anggaran Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer sebesar Rp915.645.446.068.

2. Anggaran pos Belanja Daerah pada ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp920.645.446.068.

3. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan, pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar 5.000.000.000.

“Pembahasan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Angguran 2026 adalah hasil kerja sinergi antara Komisi-komisi DPRD Kota Metro, Badan Anggaran den Ketua-ketun Fraksi DPRD Kota Metro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro dan telah dilaksanakan secara maksimal,” jelas Dona.

Sementara, dalam Laporan Panitia Khusus l DPRD Kota Metro yang disampaikan Wasis menjelaskan, Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Metro Nomor: 100.3.2/7/DPRD/2025 tanggal 27 Agustus 2025, telah dibentuk Panitia Khusus pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro.

“Adapun kami dari Panitia Khusus I bertugas membahas Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Noor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Rapenda Kota Metro tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,” kata Wasis.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai berikut:

Dinas sosial tipe C Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, berubah menjadi Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Tipe A

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B

Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Tipe C dihapus urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi bergabung dengan Dinas Koprasi, Usaha Kecil dan menengah dan tenaga kerja.

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Tipe B

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Tipe B berubah menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah dan Ketenagakerjaan Tipe B

Dinas Kepemudaan, Olahraga, pariwisata Tipe A berubah menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A

Dinas Perdagangan Tipe C berubah menjadi: Dinas Peindustrian dan Perdagangan Tipe B.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A berubah menjadi: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, Tipe A.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Tipe B berubah menjadi: Badan Pendapatan Daerah, Tipe B.

“Terkait Raperda ini, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan tentang petunjuk teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan adalah dengan peraturan Wali Kota,” kata Wasis.

“Dengan demikian, kami merekomendasikan kiranya pengaturan mengenai administrasi kependudukan sebagaimana telah kita bahas untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Wasis.

Adapun Laporan badan pembentukan peraturan Daerah DPRD kota Metro tentang tiga rancangan peraturan daerah kota Metro yang disampaikan Hadi Kurniadi memaparkan, Setelah melalui proses pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dan yang telah diharmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. maka hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Metro sebagai berikut:

1. Raperda Kota Metro tentang kota literasi berubah menjadi: Raperda Kota Metro tentang pengembangan budaya literasi.

2. Raperda Kota Metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol: tetap

3. Raperda Kota Metro tentang pengembangan Ekonomi Kreatif: tetap

“Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) Raperda Kota Metro sebagaimana telah kami uraikan di atas, baik secara penulisan maupun substansi materi, telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan,”ucap Hadi.

“Ketiga Raperda Kota Metro tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan yang sejajar, maupun dengan putusan pengadilan,” pungkas Hadi.

Sementara itu Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, Pada hari ini, telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 dan Paripurna Pembicaraan Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tentang Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Raperda Kota Metro.

“Yang pertama, disampaikan bahwa Kita telah menyepakati asumsi makro yang melandasi penyusunan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada Tahun 2026. Kita telah menyepakati pula prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029,” kata Bambang.

Ada 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang akan kita capai di Tahun 2026, yaitu: (1) target capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,54; (2) terget Capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 14,936; (3) Target Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah 11,114; (4) Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 75,65; (5) Capaian Prevalensi Stunting Balita 11,52; (6) Indeks Implementasi Kota Cerdas sebesar 2,3; (7) Indeks Reformasi Birokrasi 78,25; (8) Indeks Pemerintah Digital sebesar 1,84; (9) Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,64; (10) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,85; (11) Indeks Daya Saing Daerah sebesar 4,22; (12) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,58; (13) Tingkat Kemiskinan 6,00-6,40; (14) Indeks Ketahanan Pangan sebesar 86,28 (15) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 65,80, (16) Indeks Pembangunan Infrastruktur sebesar 0,610, (17) Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 55,13, (18) Indeks Harmoni Indonesia (IHai) sebesar 7,1, dan (19) Indeks Pemajuan Kebudayaan sebesar 55,72.

Selain itu, Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026, proyeksi Pendapatan sebesar Rp.915.645.446.068, Untuk Belanja, kita sepakati di angka Rp.920.645.446.068, dan total defisit sebesar Rp.5.000.000.000, yang akan ditutupi oleh Pos Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp.7.000.000.000.

Walikota menjelaskan, rancangan peraturan daerah yang telah dibahas bersama-sama pada tingkat Pansus oleh DPRD Kota Metro dan emerintah Kota Metro terdiri dari 4 raperda yaitu: 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Metro dan 2 (dua) Usul Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro

2. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang pengembangan budaya literasi.

3. Rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif.

4. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam melakukan pembahasan terhadap dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Terima kasih atas sumbang pikir seluruh anggota DPRD Kota Metro untuk menyempurnakan pelaksanaan pembangunan di tahun 2026,” pumgkas Bambang. | (Rio).

Bandar Lampung Organisasi

IWABA Lampung Gelar Pertemuan Rutin ke-5 Tahun 2025, Dorong Kreativitas dan Pelestarian Budaya Lampung

BANDAR LAMPUNG — Ikatan Wanita Bank (IWABA) Provinsi Lampung menggelar Pertemuan Rutin ke-5 Tahun 2025 dengan suasana hangat dan penuh kekompakan. Kegiatan berlangsung pada Rabu, 19 November 2025, di Aula Pertemuan Lantai IV Kantor Pusat Bank Lampung, Jalan Wolter Monginsidi No.182, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Ketua IWABA Provinsi Lampung, Ny. Sofy Bimo, menjelaskan bahwa pertemuan kali ini mengusung tema “Membumi dengan Budaya, Melangit dengan Kreativitas”. Pada agenda tersebut, Ikatan Keluarga Bank Lampung (IKBL) bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara.

“Pertemuan rutin ini diisi dengan pelatihan sulam tapis dan pembuatan suvenir berbahan tapis. Para peserta sangat antusias mengikuti setiap sesi, mulai dari mempelajari teknik dasar menyulam hingga merangkai tapis menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi,” ujar Sofy.

Kegiatan juga semakin semarak dengan penampilan alat musik tradisional cetik oleh ibu-ibu IKBL, menghadirkan nuansa budaya Lampung yang khas dan memperkaya suasana pertemuan.

Selain pelatihan, agenda rutin ini turut menjadi ajang perkenalan anggota baru serta momen perpisahan bagi anggota yang berpindah tugas.

“Semua berlangsung dalam suasana yang penuh kekeluargaan,” kata Sofy.

Pertemuan kemudian ditutup dengan arisan IWABA yang menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kekompakan antaranggota.

“Harapannya, kegiatan ini semakin memperkuat hubungan antaranggota sekaligus mendorong IWABA untuk terus berkontribusi dalam pelestarian budaya Lampung melalui karya kreatif dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua IKBL, Desiyanti Mahdi Yusuf, menyampaikan apresiasi dan harapannya agar sinergi antara IKBL dan IWABA semakin solid ke depan.

“Semoga pelatihan ini mampu menginspirasi anggota untuk terus berkarya dan menghasilkan produk kreatif berbasis budaya Lampung,” ujarnya.

Bandar Lampung Organisasi

Hakrab Jadi Ruang Kolaborasi Mahasiswa TI ITSNU Lampung

Bandar Lampung – Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Lampung sukses menggelar Hari Keakraban (Hakrab) di Wira Garden, Bandar Lampung, Sabtu 15 November 2025.

Kegiatan yang diikuti mahasiswa baru dari seluruh program studi di Fakultas Teknologi ini bertujuan memperkuat rasa kebersamaan, mengenalkan budaya akademik, serta membangun ikatan yang harmonis antarwarga kampus.

Wakil Rektor I ITSNU Lampung, Dr. Sunarto, M.Pd.I, menegaskan bahwa Hakrab merupakan sarana fundamental untuk membentuk karakter mahasiswa sejak awal.

“Hakrab ini bukan hanya kegiatan penyambutan, tetapi proses pembentukan budaya akademik yang sehat dan penuh kekeluargaan. Kami ingin mahasiswa baru merasa memiliki tempat yang tepat untuk belajar, berkembang, dan berdaya,” ujarnya.

Dekan Fakultas Teknologi ITSNU Lampung, Aan Budianto, S.Pd., MA., turut memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya kegiatan ini.

“Kegiatan ini membantu mahasiswa baru untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus. Kami ingin mereka merasa diterima dan siap menempuh perjalanan akademik dengan percaya diri, semangat, dan rasa kebersamaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kaprodi Teknologi Informasi, Maisaroh, S.Kom., M.TI, menekankan pentingnya interaksi antar-mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran di era teknologi yang dinamis.

“Hakrab menjadi pintu awal bagi mahasiswa untuk mengenal budaya Prodi Teknologi Informasi. Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami kurikulum, tetapi juga membangun kedekatan dengan dosen, kakak tingkat, serta seluruh elemen pembelajaran di prodi. Interaksi yang baik akan mendukung proses akademik mereka ke depan,” ungkapnya.

Maisaroh juga berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi belajar.

“Kami ingin mahasiswa menjadi pribadi yang aktif, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan di dunia teknologi digital,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Umum (Ketum) Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi (HIMATI), Anggi Meliyani, menyampaikan bahwa Hakrab menjadi ruang perkenalan yang sangat penting bagi mahasiswa baru Prodi Teknologi Informasi.

“Kegiatan ini kami rancang agar mahasiswa baru TI bisa saling mengenal, tidak hanya dengan teman seangkatan, tetapi juga dosen, Kaprodi, dan kakak tingkat. Ini menjadi dasar terbentuknya lingkungan belajar yang solid dan suportif,” katanya.

Anggi menegaskan bahwa kegiatan pertama HIMATI ini mendapat dukungan penuh dari kampus.

“Alhamdulillah kampus memberikan dukungan luar biasa sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Ini bentuk sambutan hangat kami kepada mahasiswa baru,” ujarnya.

Sebagai pesan penutup, Anggi mengajak seluruh mahasiswa memaksimalkan momentum ini.

“Jadikan Hakrab sebagai awal perjalanan panjang penuh prestasi. Bangun relasi, kembangkan potensi, dan jadilah bagian dari mahasiswa ITSNU Lampung yang membanggakan,” katanya.

Dengan terselenggaranya Hakrab di Wira Garden ini, Fakultas Teknologi ITSNU Lampung berharap munculnya generasi mahasiswa yang unggul, berkarakter kuat, dan mampu bekerja sama dalam menciptakan iklim akademik yang kreatif dan produktif.

Bandar Lampung Organisasi

KNPI Lampung Apresiasi Presiden Prabowo atas Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Termasuk kepada Soeharto

Bandar Lampung — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2024). Salah satu nama yang menerima gelar tersebut adalah Presiden RI ke-2, Soeharto.

Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional di bidang perjuangan dan politik.

Ketua DPD KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menilai penganugerahan gelar tersebut sangat tepat mengingat rekam jejak Soeharto dalam pembangunan nasional dan kontribusinya menjaga stabilitas negara pada masanya.

“Pak Harto dan Orde Baru identik dengan kepemimpinan yang kuat, pemerintahan yang stabil, serta inflasi yang rendah. Karena itu, sudah sepantasnya kita mengapresiasi Presiden Prabowo yang tidak melupakan sejarah. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa,” ujar Bung Iqbal usai melantik pengurus DPD KNPI Metro masa bakti 2025–2028, Kamis (13/11/2025).

Iqbal menambahkan, pemberian gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh bangsa memiliki arti penting sebagai pembelajaran sejarah, terutama bagi generasi muda. Menurutnya, meneladani perjuangan tokoh nasional dapat memperkuat identitas, nasionalisme, dan karakter generasi penerus.

Selain itu, ia mengapresiasi langkah Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, yang menggelar rapat konsolidasi seluruh DPD KNPI Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). Iqbal turut hadir dalam agenda tersebut dan menyaksikan semangat para pengurus daerah untuk menyukseskan kongres persatuan.

Ia berharap pemerintah dapat mendukung komitmen pemuda Indonesia dalam memperkuat persatuan dan mewujudkan visi Indonesia Maju serta Indonesia Emas.

Dalam rapat konsolidasi tersebut, KNPI se-Indonesia menghasilkan delapan rekomendasi strategis. Di antaranya, dukungan terhadap visi besar Asta Cita, termasuk pemberantasan kartel sumber daya alam dan program Makan Bergizi Gratis untuk memperkuat kemandirian nasional.

“KNPI berdiri bersama Presiden Prabowo dalam menjalankan visi Asta Cita menuju Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan mandiri,” tegasnya.

Iqbal menekankan bahwa delapan rekomendasi tersebut menjadi panduan penting dalam memperkuat peran strategis pemuda Indonesia, termasuk rencana memfasilitasi Dialog Nasional Pemuda Indonesia. Dialog ini diharapkan menyatukan berbagai faksi KNPI yang selama ini terbelah, dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan organisasi.

Ia juga mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga bersikap netral, independen, dan aktif menjadi jembatan dalam penyelesaian persoalan internal organisasi kepemudaan. “Pemerintah harus hadir memperkuat gerakan pemuda, bukan membiarkan perpecahan berkepanjangan yang dapat merugikan masa depan generasi muda,” ujarnya.

Selain itu, KNPI mengajukan uji materi Undang-Undang Kepemudaan ke Mahkamah Konstitusi agar lebih adaptif menghadapi tantangan generasi digital. KNPI juga mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dari Kementerian Olahraga untuk memastikan kebijakan kepemudaan lebih fokus dan berkelanjutan.

“Semua rekomendasi ini adalah bentuk tanggung jawab moral pemuda dalam mengawal arah kepemimpinan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Iqbal.

Kota Metro Lampung Organisasi

Pengurus KNPI Metro 2025–2028 Dilantik, Wali Kota Minta Pemuda Tak Hanya Sibuk Seremoni

Metro | Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Metro periode 2025–2028 resmi dilantik dan menjadi momentum refleksi bagi arah gerakan kepemudaan di daerah.

Dengan mengusung tema “Meneguhkan peran KNPI Kota Metro sebagai rumah pemuda dalam bingkai persatuan dan kesatuan,” kegiatan tersebut tak sekadar seremonial, tetapi juga penegasan komitmen terhadap peran strategis pemuda dalam pembangunan kota.

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para pengurus baru KNPI yang telah dilantik, dirinya menekankan pentingnya dedikasi dan komitmen untuk membawa semangat kolaboratif dalam setiap langkah organisasi kepemudaan.

“Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada Ketua dan seluruh jajaran pengurus KNPI yang baru. Amanah ini harus dijalankan dengan tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen untuk memajukan pemuda serta berkontribusi nyata bagi pembangunan,” ujar Bambang, di Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai, Kamis, (13/11/2025).

Menurut Bambang, KNPI memiliki sejarah panjang sebagai wadah pemersatu pemuda yang berperan penting dalam perjalanan bangsa.

Dalam konteks kekinian, kata dia, organisasi tersebut harus mampu menjadi jembatan antara generasi muda dan pemerintah di tengah derasnya tantangan global, terutama dalam bidang teknologi, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya manusia.

Ia juga menegaskan perlunya sinergi antara KNPI dan Pemerintah Kota Metro dalam mendorong berbagai program pembangunan.

“Saya mengajak pengurus KNPI agar tidak berhenti di kegiatan seremonial. Segera susun program nyata, terukur, dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Bambang.

Senada dengan itu, Ketua KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah, menilai bahwa tema pelantikan harus dimaknai lebih dalam sebagai semangat yang membumi, bukan sekadar jargon.

“Saya harap tema ini bukan sekadar euforia pelantikan, tapi benar-benar membumi. KNPI harus melahirkan generasi yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan tanah air,” ujar Iqbal.

Iqbal juga mendorong pengurus KNPI Kota Metro untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar setiap program kepemudaan memiliki dampak konkret bagi masyarakat.

Sementara, Ketua DPD KNPI Kota Metro, Saka Zulinta, dalam pernyataannya menegaskan kesiapan kepengurusan baru untuk menghadirkan KNPI yang lebih inklusif dan produktif. Ia menyebut bahwa semangat kolaborasi lintas latar belakang menjadi kunci bagi gerakan pemuda di era modern.

“Kami siap menjadikan KNPI Metro sebagai rumah besar pemuda, tempat ide-ide progresif lahir dan diwujudkan. Pemuda Metro tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi pelaku perubahan yang berintegritas dan berjiwa nasionalis,” tegas Saka. | (Rio).

Bandar Lampung Organisasi

Audiensi ke BEI Lampung, HIPMI Syari’ah Lampung Siap Kolaborasi Tentang Edukasi Saham Syariah

Lampung – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Provinsi Lampung pada Rabu (12/11/2025) siang. Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam memperkuat edukasi dan literasi pasar modal syariah di kalangan pengusaha muda dan masyarakat di Lampung.

Ketua HIPMI Syariah Lampung, Ahmad Muqhis, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk di sektor pasar modal.

“Kolaborasi menjadi kunci, kita tidak bisa hidup sendiri. Karena untuk mencapai tujuan bersama, kita perlu bekerja sama dan saling menguatkan,” ujar Ahmad Muqhis.

Sementara itu, Kepala BEI Perwakilan Lampung, Hendi Prayogi menjelaskan bahwa peran BEI di daerah saat ini berfokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk mengenai produk-produk pasar modal berbasis syariah.

“Untuk di Lampung, peran kami masih sebatas edukasi. Tapi potensi pengembangan pasar modal syariah di daerah ini cukup besar,” kata Hendi.

Ia juga menuturkan bahwa BEI menyediakan berbagai instrumen investasi berbasis syariah yang dapat diakses masyarakat luas.

“Di pasar modal itu lengkap, ada pasar modal syariah, saham syariah, obligasi, reksadana syariah, dan juga sukuk,” jelasnya.

Hendi menambahkan, jumlah investor di Provinsi Lampung terus menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan.

“Saat ini sudah ada sekitar 390 ribu investor di Lampung, dari total sekitar 9 juta penduduk. Setelah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, Lampung berada di urutan ketiga terbanyak di Sumatera,” ungkapnya.

BEI Perwakilan Lampung menyatakan siap berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi dan seminar edukatif tentang saham.

“Sosialisasi dan seminar di Lampung, kami siap mendukung,” tambah Hendi.

Audiensi ini menjadi langkah konkret HIPMI Syariah Lampung dalam menjembatani pelaku usaha muda untuk lebih memahami potensi investasi berbasis syariah, serta membangun sinergi dengan BEI guna memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah di Provinsi Lampung. (*)

Kota Metro Lampung Organisasi Politik

DPD II Golkar Kota Metro Gelar Doa Tasyakuran Atas Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada HM. Soeharto

Metro | DPD II Partai Golkar Kota Metro mengadakan doa dan tasyakuran atas penganugrahan gelar Pahlawan Nasional kepada HM Suharto oleh Presiden Prabowo Subianto, di Sekretariat DPD setempat, Rabu, (12/11/2025).

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Metro Subhan, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukurnya atas keputusan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada HM Suharto.

“Kami memanjatkan puji syukur dan memanjatkan doa kepada Allah SWT dimana Bapak Presiden Prabowo Subianto membuat keputusan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Bapak HM. Soeharto,” ucap Subhan.

Subhan juga menyampaikan bahwa HM Suharto juga kebanggaan Partai Golkar, dimana Partai Golkar memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan kepemimpinannya.

“Mari kita kita doakan almarhum HM Suharto atas apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya, semoga Allah menerima segala amal ibadahnya dan mengampuni segala dosanya serta dikenang sepanjang masa oleh bangsa Indonesia,” pungkas Subhan.

Acara Tasyakuran dihadiri fraksi partai Golkar, jajaran pengurus DPD, ketua PK dan ketua PL se-Kota Metro, diakhiri dengan ceramah dan doa yang disampaikan Ustadz Drs. H. Mukhlis, MM. | (Arif).

Kota Metro Lampung Organisasi Politik

DPD II Golkar Kota Metro Dukung dan Apresiasi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada HM. Soeharto

Metro | Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pahlawan Nasional kepada 10 tokoh dari berbagai daerah, pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025, di Istana Negara.

Penganugrahan gelar pahlawan nasional tersebut salah satunya diberikan kepada almarhum HM. Soeharto.

Dikatakan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Metro Subhan, menyampaikan rasa syukurnya dan apresiasi kepada pemerintah atas keputusan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi dan ucapkan rasa syukur kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas keputusan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Bapak HM. Soeharto,” ucap Subhan, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya penganugerahan Pahlawan Nasional tersebut sangatlah tepat, dimana peran (Alm) HM. Soeharto, Pahlawan militer (masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan) Penumpas komunisme (masa transisi) serta Arsitek pembangunan nasionalSoeharto dalam menjaga stabilitas nasional.

HM. Soeharto telah memimpin Indonesia 32 tahun, dengan membangun fondasi ekonomi, dan meletakkan dasar pembangunan jangka panjang.

HM Suharto juga menekankan kontribusi dalam menciptakan swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan pembangunan hingga ke daerah.

Lebih lanjut HM Suharto juga kebanggaan Partai Golkar, dimana Partai Golkar memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan kepemimpinannya.

Oleh sebab itu, Subhan menyatakan bahwa kader Golkar harus bangga atas pengakuan negara terhadap kiprah tokoh yang menjadi bagian penting dalam perjalanan partai dan bangsa.

Subhan juga mengajak seluruh kader Golkar Kota Metro untuk meneladani semangat pengabdian, kedisiplinan, dan komitmen HM. Soeharto terhadap pembangunan nasional.

“Mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh almarhum HM Suharto, dengan penganugerahan Pahlawan Nasional ini semakin meneguhkan komitmen dan menegaskan bahwa DPD II Partai Golkar Kota Metro siap melanjutkan semangat pembangunan dan pengabdian yang diwariskan beliau,” ujar Subhan.

Tak lupa Ketua DPD II Partai Golkar Kota Metro ini juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan pemerintah atas penghargaan tersebut.

“Kami sampaikan terimakasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberikan penghargaan tersebut, dan kami rencananya akan menggelar doa bersama guna mengenang jasa dan pengabdian almarhum HM. Soeharto, agar menjadi amal ibadah dan dikenang sepanjang masa oleh bangsa Indonesia,”pungkas Subhan. | (Arif).

Kota Metro Lampung Organisasi Pemerintahan

Bambang : Jadilah Pegawai Yang Baik, Menjadi Contoh Yang Baik dan Berakhlak Baik

Metro | Walikota Metro Bambang Iman Santoso, menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan I hingga X di lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun 2025, berlangsung di LEC Kartikatama Kota Metro, Senin (10/11/2025).

Wali Kota Bambang menyampaikan rasa syukurnya karena dapat secara langsung memberikan materi kepada para pegawai baru yang telah resmi diangkat menjadi PPPK.

“Materi yang saya berikan adalah tentang kreasi dan inovasi bagi pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Sebab, tenaga honor yang kini diangkat menjadi PPPK telah memiliki pengalaman luar biasa dalam mengabdikan diri kepada Pemerintah Kota Metro,” ujar Bambang, didampingi PLT Kepala BKSDM Suwandi.

Walikota menekankan pentingnya sikap profesional dan berintegritas bagi seluruh pegawai.

“Jadilah pegawai yang baik, menjadi contoh yang baik, dan berakhlak baik. Kreasi, inovasi, serta pelayanan publik adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Bambang.

Bambang berpesan agar para pegawai bekerja dengan penuh keikhlasan dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

“Bekerjalah dengan ikhlas, karena kekuatan kita bukan hanya berasal dari dunia, tetapi juga dari sesuatu yang lebih besar dari itu,” pungkasnya.

Sementara itu PLT Sekretaris Rama Prastawa, mewakili PLT Kepala BKSDM Suwandi, menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan tersebut kurang lebih 400 orang.

“Hari ini peserta 80 orang, terbagi dalam dua kelas, dan jumlah keseluruhan peserta kurang lebih 400 peserta,”ujar Rama. | (Rio).

Bandar Lampung Organisasi

HIPMI Syariah Lampung Audiensi ke Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Bahas Sinergi dengan KDEKS Daerah

Bandar Lampung — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah Provinsi Lampung melakukan audiensi ke Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Senin (10/11/2025) siang. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara HIPMI Syariah dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Lampung untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di daerah.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Kerjasama dan Eksternal BPP HIPMI Syariah, Wulan, menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya merupakan tindak lanjut dari arahan pengurus pusat HIPMI Syariah.

“Kedatangan kami merupakan follow up dari pusat. Arahan dari HIPMI Syariah nasional agar setiap daerah bisa berkolaborasi dengan KDEKS daerah,” ujar Wulan.

Ia menambahkan bahwa HIPMI Syariah memiliki fokus pada keuangan syariah, pendidikan, dan ekonomi pesantren. Karena itu, pihaknya berharap dapat terlibat secara langsung dalam struktur kelembagaan KDEKS Provinsi Lampung.

“Harapan kami, HIPMI Syariah bisa masuk ke dalam struktur KDEKS Lampung, agar sinergi dan kolaborasi bisa lebih maksimal,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Rinvayanti, menyampaikan apresiasi atas inisiatif HIPMI Syariah Lampung untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah.

“Informasi secara umum, KDEKS dibentuk pada 2023 dan program kegiatan kami terus aktif. Kami membuka ruang untuk berkolaborasi dan berperan bersama HIPMI Syariah,” jelas Rinvayanti.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut positif hadirnya HIPMI Syariah sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekonomi syariah di Lampung.

“Kami menyambut baik dengan adanya HIPMI Syariah. Mudah-mudahan melalui kolaborasi ini, kita bisa semakin kuat dalam mengembangkan ekonomi syariah di daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua HIPMI Syariah Lampung, Ahmad Muqhis, mengatakan bahwa pihaknya ingin menjalin sinergi dengan KDEKS dalam berbagai sektor strategis, termasuk industri halal, wisata halal, dan pemberdayaan ekonomi pesantren.

“Setiap daerah memiliki indikator pembangunan masing-masing. Salah satunya melalui peningkatan industri syariah. Ke depan, kami ingin berkontribusi di bidang wisata halal, ekonomi syariah, sekaligus bersilaturahmi untuk mengetahui perencanaan KDEKS Lampung,” jelas Ahmad Muqhis.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi konkret antara HIPMI Syariah dan Biro Perekonomian Provinsi Lampung, dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan dan memperluas peran pelaku usaha muda syariah di ekosistem ekonomi Lampung. (*)

Bandar Lampung Organisasi

Audiensi dengan Bank Indonesia, HIPMI Syari’ah Lampung Siap Kolaborasi Dorong Ekonomi Syariah

Bandar Lampung — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung pada Senin (10/11/2025) pagi. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pelaku usaha muda berbasis syariah dengan lembaga keuangan negara dan mendorong literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat Lampung.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan komitmen BI dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Lampung, termasuk sektor pesantren yang memiliki potensi besar dalam kegiatan ekonomi produktif.

“Bank Indonesia support pesantren dalam mengembangkan unit bisnis. Kami mendukung agar aset-aset tersebut bisa terus berkembang. Pendampingan dari BI juga mencakup pencatatan keuangan agar lebih transparan, mulai dari pendapatan hingga pengeluaran,” jelas Bimo.

Selain itu, Bimo juga menyoroti program Rumah Potong Hewan (RPH) bersertifikat halal, yang diharapkan dapat dikelola secara mandiri oleh pesantren dengan melibatkan Juleha (Juru Sembelih Halal), agar proses produksi dan distribusi benar-benar sesuai prinsip syariah.

“Syariah dan konvensional sama-sama kami dukung, tapi syariah menjadi warna tersendiri. Tiga pilar ini selalu menjadi pendekatan utama dalam mendorong ekonomi syariah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua HIPMI Syariah Lampung, Ahmad Muqhis, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Ia menegaskan bahwa HIPMI Syariah siap berkolaborasi dengan BI untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat di Lampung.

“Sudah ada HIPMI Syariah di Lampung dan kami siap berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk menggerakkan potensi ekonomi syariah daerah secara lebih terstruktur dan profesional,” ujar Ahmad Muqhis.
.
.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi nyata antara HIPMI Syariah dan BI Lampung dalam memperkuat basis usaha syariah, pemberdayaan pesantren, hingga peningkatan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha muda. (*)

Bandar Lampung Organisasi

DPP Apklindo Lampung Gelar Rapat Kerja dan Sidang Pleno Pra-Musprov I 2025

Bandar Lampung — Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (DPP Apklindo) Lampung menggelar Rapat Kerja dan Sidang Pleno Pra Musyawarah Provinsi (Musprov) I Tahun 2025, pada Sabtu, 8 November 2025, bertempat di Alodia Hotel, Bandar Lampung.

Kegiatan ini merupakan agenda penting dalam rangka memantapkan struktur organisasi serta mempersiapkan pelaksanaan Musprov I Apklindo Lampung yang akan digelar pada November 2025.

Ketua DPP Apklindo Lampung Periode 2020–2025, Ahmad Apriliandi Passa, dalam pemaparannya menyampaikan perkembangan organisasi sejak Apklindo Lampung terbentuk pada tahun 2020 hingga saat ini. Ia menegaskan bahwa Apklindo Lampung terus mengalami perkembangan positif, baik dari sisi keanggotaan maupun kontribusi terhadap industri jasa kebersihan di Lampung.

“Rapat kerja dan sidang pleno ini merupakan momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus memantapkan langkah menuju Musprov I yang akan menjadi tonggak baru perkembangan Apklindo Lampung,” ujar Ahmad.

Sejumlah keputusan strategis berhasil ditetapkan dalam kegiatan tersebut, antara lain:

Tersosialisasinya refleksi dan perkembangan organisasi sejak tahun 2020 hingga 2025 yang dipaparkan oleh Ketua DPP.
Penetapan dan pemberian SK kepada DPK Apklindo Bandar Lampung, dengan M. Ridho Robbani sebagai ketua.
Pemberian SK kepada panitia Musprov I DPP Apklindo Lampung, yaitu kepada Syahrun Karunia sebagai Ketua OC dan Genta Eranda sebagai Ketua SC untuk kelancaran teknis pelaksanaan Musprov.
Penetapan daftar sementara anggota aktif pemilik hak suara pada Musprov, dengan jumlah 28 perusahaan anggota.
Penetapan Tata Tertib Musprov I DPP Apklindo Lampung.
Penyusunan Agenda dan Tahapan Musprov I, yaitu:
- Pengumuman persyaratan calon Ketua DPP Apklindo Lampung: 8–12 November 2025
- Pendaftaran calon: 15 November 2025
- Penetapan calon dan agenda sidang: 22 November 2025
- Pelaksanaan Musprov dan pelantikan pengurus: 25 November 2025

Selain rapat pleno, kegiatan juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antaranggota dan mempertegas komitmen organisasi dalam meningkatkan profesionalitas sektor jasa klining servis di Lampung.

Musprov I Akan Digelar 25 November 2025

DPP Apklindo Lampung menjadwalkan Musprov I pada 25 November 2025 di Azana Hotel, Bandar Lampung. Acara tersebut juga akan dirangkaikan dengan seminar nasional bertema:

“Laundry Service yang Efisien dan Efektif dengan Kualitas Baik serta Manajemen Perusahaan Klining Servis Berdaya Saing.”

Tak hanya itu, Apklindo Lampung juga akan mengadakan bakti sosial serta tour wisata Lampung sebagai upaya memperkenalkan potensi daerah sekaligus mempererat kebersamaan antaranggota.

Dengan terlaksananya rangkaian kegiatan ini, DPP Apklindo Lampung berharap Musprov I 2025 dapat menjadi ajang konsolidasi organisasi dan membawa Apklindo semakin berperan dalam mendorong peningkatan kualitas layanan kebersihan dan jasa pendukung di Provinsi Lampung.

Organisasi Pemerintahan

Gubernur Mirza Dukung Penguatan Kemitraan Pemerintah dan Media di Lampung

7 November 2025

Redaksi

LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi…

Organisasi

SAI Lampung dan IIB Darmajaya Jalin Sinergi, Cetak Advokat Muda Profesional dan Berintegritas

BANDAR LAMPUNG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Suara Advokat Indonesia (SAI) Lampung resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Senin (3/11/2025).
Penandatanganan yang berlangsung di Kampus IIB Darmajaya, Jalan ZA Pagar Alam, Gedong Meneng, dan di Kantor DPC PERADI SAI Lampung ini menjadi langkah konkret dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan profesi hukum.

Suasana acara berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kedua lembaga menegaskan komitmen bersama untuk mencetak advokat muda yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi.

Dari pihak kampus, hadir Dekan Fakultas Desain, Hukum, Pariwisata, dan Pangan IIB Darmajaya, Dr. Handoyo Widhi Nugroho, S.Kom., M.T.I., didampingi Direktur Humas, Kerja Sama, dan Pemasaran Dian Eka Darma Wahyuni, S.E., M.M., serta Ketua Prodi Hukum Bisnis Mashuril Anwar, S.H., M.H. Turut hadir pula jajaran dosen, di antaranya Ketut Artaye, S.Kom., M.T.I., Besti Lilyana, S.H., M.M., dan Aji Sakti.

Sementara dari DPC PERADI SAI Lampung hadir Ketua Mas Ariona, S.H. (Kanjeng Ayoe), bersama Wakil Ketua Jonny Anwar D.H., Kabid UPA I Made Dwipayana, S.H., Kabid PKPA Indri Wuriandari, S.H., M.H., dan Bendahara Berly Yudiansyah, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Kanjeng Ayoe menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan antara pendidikan hukum dan praktik profesional di lapangan.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi pijakan awal dalam membekali mahasiswa hukum agar siap menjadi advokat yang kompeten, berintegritas, dan peka terhadap nilai-nilai keadilan sosial,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya generasi advokat muda yang tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memiliki kemampuan praktis serta kepekaan etika dalam menerapkan hukum di tengah masyarakat.

Sementara itu, Dr. Handoyo Widhi Nugroho menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif PERADI SAI Lampung yang aktif membangun kolaborasi dengan dunia pendidikan.

“Ini bentuk nyata sinergi antara dunia akademik dan profesi hukum. Melalui kerja sama ini, mutu pendidikan hukum di kampus akan semakin kuat, dan lulusan kami akan lebih siap bersaing serta mengabdi dengan profesionalisme tinggi,” ujarnya.

Melalui PKS tersebut, kedua pihak sepakat mengembangkan berbagai program bersama, seperti kuliah umum, pelatihan hukum praktis, hingga program magang profesi advokat bagi mahasiswa hukum.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi pondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia hukum yang tangguh, berkarakter, dan beretika profesional, sekaligus memperkuat peran Lampung sebagai salah satu daerah penghasil advokat muda berkualitas di Indonesia.

Bandar Lampung Organisasi

HIPMI Syariah Lampung Jalin Sinergi dengan OJK untuk Perkuat Ekonomi Syariah di Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG — Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah Lampung mendapat sambutan hangat saat melakukan audiensi ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Selasa (4/11/2025).

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menjalin sinergi strategis antara pelaku usaha muda syariah dan lembaga pengawas keuangan guna memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Bumi Ruwa Jurai.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengapresiasi langkah HIPMI Syariah yang hadir dengan semangat baru dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

“Kami menyambut baik adanya HIPMI Syariah Lampung. Ini langkah positif untuk memperkuat peran pengusaha muda di sektor ekonomi syariah,” ujar Otto.

Otto menambahkan, salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah, terutama saham syariah.

“Edukasi tentang produk saham syariah sangat penting. Sebaiknya dimulai dari lingkungan internal HIPMI Syariah terlebih dahulu agar pemahaman dan penerapan prinsipnya lebih kuat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua HIPMI Syariah Lampung, Ahmad Muqhis, menyampaikan terima kasih atas penerimaan dan dukungan dari OJK Lampung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur OJK Lampung yang telah menerima audiensi ini. Ke depan, kami berharap HIPMI Syariah dapat terus bersinergi dengan OJK dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan pengusaha muda,” ujar Ahmad.

Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan program edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam bisnis mereka.

“Kami ingin menjadi bagian dari gerakan besar untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama di Lampung, bukan sekadar alternatif,” tambahnya.

Ketua BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, turut mendukung penuh langkah HIPMI Syariah dalam memperkuat sinergi dengan OJK.

“Kami dari BPD HIPMI Lampung sangat mendukung inisiatif HIPMI Syariah. Semoga kolaborasi ini membawa dampak nyata bagi kemajuan ekonomi syariah di Lampung,” ucapnya.

Audiensi tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat peran HIPMI Syariah sebagai wadah pengusaha muda berbasis nilai Islam serta mendukung peran OJK dalam mendorong literasi dan penguatan industri keuangan syariah di daerah.

Dengan pertemuan ini, HIPMI Syariah Lampung menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penggerak ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, modern, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (*)

Kota Metro Lampung Organisasi

Bantu Pengentasan Stunting, IKWI dan GOW Metro Berikan Bantuan di Posyandu Nusa Indah

Metro | Guna membantu pengentasan stunting sesuai dengan program pemerintah Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kota Metro dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Metro berkunjung serta berikan bantuan di Posyandu Nusa Indah, jalan Kamboja Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, Selasa (04/11/2025)
Pada kesempatan tersebut Eni Idayati Ketua IKWI Kota Metro menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu program agenda rutin yang bertujuan untuk menurunkan stunting yang ada di kota Metro, dengan memberikan bantuan makanan kesehatan berupa telur, susu dan buah kepada 87 balita

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengurangi stunting di posyandu Nusa indah, dan juga dalam rangka melaksanakan salah satu program yang telah diagendakan dari GOW dan IKWI Kota Metro, serta untuk membantu pengentasan stunting sesuai dengan program pemerintah,” ucap Eni.

Iya juga mengatakan bahwa dalam kunjungan ke posyandu dibagikan makanan kesehatan kepada 87 balita.

“Dalam kegiatan juga terdapat bantuan yang diberikan untuk posyandu nusa indah, ini ada 87 bingkisan makanan kesehatan berupa telur, susu dan buah,”paparnya.

Dalam kesempatan itu Eni Idayati , SP M. M, berharap dengan adanya kegiatan ini tidak ada lagi stunting yang ada di posyandu Nusa indah ini.

Sementara itu Dr. Apt. Mengasari,SE.M.M Megasari, Apt. ketua 1 bidang Organisasi dan Keanggotaan mewakilkan ketua GOW Kota Metro Nidia Irena Sari, S.Pd. S. ST menyampaikan apresiasi untuk IKWI yang telah yang telah melaksanakan program GOW dengan target penurunan stunting.

“Terima kasih terhadap IKWI yang hari ini sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan penjadwalannya dan telah bekerja sama dengan baik sesuai dengan target adanya penurunan sebesar 50%. Itu luar biasa, apresiasi untuk IKWI dan GOW,”ungkap Megasari.

Ia juga berharap GOW dan IKWI Kota Metro dapat menjadi ujung tombak penurunan stunting di Kota Metro.

“Dalam 22 kelurahan yang ada di Kota Metro, kita dari seluruh organisasi wanita yang tergabung dalam gow sudah terjadwal dalam bulan ini untuk segera mengimplementasikan dan meneruskan kembali program GOW dari periode-periode yang lalu,”ucap Megasari

“Alhamdulillah di posyandu Nusa indah kelurahan Tejosari hari ini ketua IKWI dan kader posyandu mendapatkan informasi bahwa adanya penurunan stunting sampai dengan 50%, dari yang sebelumnya 8 menjadi 4,” pungkas Megasari. | (Red).

Organisasi

IPR Ingatkan Janji Presiden Rp13 Triliun Untuk Renovasi 8.000 Sekolah: Jangan Abaikan Siswa di Sekolah Negeri

JAKARTA – Indonesia Policy Review (IPR) mengingatkan janji Presiden Prabowo untuk renovasi 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Terutama sekolah-sekolah di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Hal ini disampaikan Founder Indonesia Policy Review (IPR), Alіza Gunado, ST kepada pers di Jakarta, Senin (3/11).

“Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat sudah on the track. Jangan lupa memperbaiki 8.000 sekolah di daerah (3 T) yang jauh dari pembangunan, yang secara geografis terletak di bagian terdepan atau terluar Indonesia, dan seringkali mengalami keterbatasan akses karena kondisi geografis yang sulit,” ujarnya.

Aliza mengingatkan bahwa 8.000 ribuan sekolah itu membutuhkan perbaikan dan penambahan ruang kelas dan bangku belajar agar bisa lebih banyak menampung siswa.

“Masih banyak keluhan para siswa ditolak bersekolah karena sekolah sudah penuh tidak ada ruang kelas dan bangku belajar. Hari gini alasan itu sangat absurd,” ujarnya.

Alasan itu yang bertahun-tahun menurutnya melahirkan percaloan bangku sekolah, sehingga yang punya uanglah yang mendominasi di sekolah negeri.

“Padahal sekolah negeri adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan semua anak usia sekolah bisa bersekolah secara gratis. Sedangkan anak dari keluarga mampu sebenarnya bisa memilih bersekolah di sekolah swasta,” ujarnya.

Ia menegaskan, perbedaan sekolah negeri yang berfungsi memastikan semua anak bisa bersekolah terutama yang miskin dan tidak mampu. Sedangkan sekolah swasta pasti bisnis dan komersial yang hanya bisa dijangkau oleh keluarga yang mampu.

“Saat ini, karena kekurangan kelas dan bangku, anak dari keluarga miskin dan tidak mampu di arahkan untuk masuk sekolah swasta berdasarkan subsidi pemerintah. Artinya, sekolah swasta dibayar oleh pemerintah.

“Padahal kalau anggaran pemerintah dipakai untuk memperbanyak ruang kelas dan bangku belajar, pemerintah tidak perlu mengalokasikan subsidi untuk sekolah swasta, karena mereka bisnis pendidikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai uang sebesar Rp13 triliun bisa digunakan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, seperti renovasi 8.000 sekolah.

Hal itu dikatakan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10) lalu.

“Rp13 triliun ini kita (pakai) untuk memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih,” tegas Presiden.

Aliza Gunado mengingatkan agar Presiden Prabowo memastikan agar alokasi dana Rp 13 triliun itu untuk perbaikan dan penambahan kelas dan bangku di 8.000 sekolah-sekolah negeri, bukan ke sekolah swasta yang berbisnis pendidikan.

“Agar tidak ada alasan lagi sekolah negeri untukemolak siswa. Dan tidak ada alasan lagi untuk mensubsidi sekolah swasta yang komersial,” tegasnya.

*Korupsi Di Sekolah*

IPR juga menyoroti Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 tentang
korupsi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di sekolah-sekolah yang hingga saat ini terus terjadi dan tidak terkendali menyebabkan turunnya kualitas pendidikan.

https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/temuan-spi-pendidikan-2024-12-dana-bos-tak-sesuai-peruntukan

“Sudah terlalu sering kita mendapatkan laporan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) disunat bukan untuk kepentingan sekolah sehingga kembali memberatkan orang tua murid dengan berbagai pungutan,” ujarnya.

Dari survey yang dilakukan KPK menurutnya sangat jelas modus korupsi di sekolah. Namun tidak ada perbaikan yang signifikan dilakukan pemerintah dari tingkatan Kementerian sampai ke dinas-dinas pendidikan.

“Seperti ada pembiaran pembobolan Dana BOS di sekolah-sekolah tanpa peduli dampak dari korupsi terhadap pendidikan siswa,” ujarnya.

Padahal menurutnya besaran Dana BOS per siswa per tahun (minimal) Taman Kanak-kanak (TK) dan PAUD Rp600.000; Sekolah Dasar (SD) Rp900.000; Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp1.100.000; Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp1.500.000; Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Rp1.600.000 dan Sekolah Luar Biasa (SLB): Rp3.600.000.

“Setiap pemerintah daerah juga menambahkan Dana BOS sesuai dengan kemampuan daerah, namun masih saja ditemukan sekolah-sekolah yang menyandera ijazah siswa dengan alasan belum membayar uang sekolah. Memang, sangat ajaib dunia pendidikan kita,” ujarnya.

KPK menurutnya sudah mengungkapkan BOS bukanlah satu-satunya masalah. Sekitar 17% sekolah masih melakukan pungutan liar, 40% terindikasi melakukan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dan 47% diduga melakukan penggelembungan biaya. Bahkan, pelanggaran seperti laporan fiktif dan manipulasi dokumen masih ditemukan di 42% sekolah,” ujar Aliza.

IPR berharap Presiden Prabowo Subianto memasukan agenda perang melawan korupsi dari kementerian, dinas-dinas sampai sekolah, mengingat pentingnya peningkatan kualitas SDM masa depan.

“Jangan harap kita mampu bersaing dengan negara lain dengan kualitas SDM rendah. Bangsa kita hanya tetap sebagai buruh bahkan budak negara lain kalau kita kalah lama memerangi korupsi dalam dunia pendidikan,” tegas Aliza.

*Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat*

Dalam kesempatan yang sama IPR juga menyoroti program Sekolah Garuda yang akan menampung siswa cerdas dan berbakat dalam pendidikan khusus.

Aliza mengutip situs Kemenditisaintek tentang Sekolah Garuda dan mengutip pernyataan Menteri Sosial tentang sekolah rakyat. Disebutkan, sampai tahun 2029, akan dibangun 20 Sekolah Garuda Baru. Pada tahun 2025, empat sekolah akan dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026/2027. Kemudian, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.

https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/pemerintah-memperkenalkan-sekolah-garuda-langkah-strategis-untuk-keseimbangan-akses-dan-akselerasi-talenta-berprestasi/

“Ini sekolah elit lah. Bagus aja. Mudahan berhasil,” ujarnya.

Disamping itu juga Presiden memastikan semua anak dari keluarga ekstrim miskin agar bisa bersekolah di Sekolah Rakyat.

Jumlah murid di program Sekolah Rakyat saat ini lebih dari 15.000 siswa di 165 Sekolah Rakyat.

“Sampai hari ini sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi, dan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, 63 titik beroperasi pada bulan Juli. Tahap kedua, 37 titik pada bulan Agustus. Tahap ketiga, 65 titik pada bulan September,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Sekolah Rakyat Kota Serang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Ditargetkan Sekolah Rakyat akan mencapai 40.000 murid pada tahun 2026 dan 100.000 murid pada tahun 2027.

https://news.detik.com/berita/d-8162174/mensos-sebut-65-sekolah-rakyat-beroperasi-bulan-ini-kini-total-ada-165-titik

“Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat adalah strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi carut-marut dunia pendidikan saat ini agar ada konsentrasi pendidikan pada siswa cerdas bertalenta dan pada anak-anak terlantar tak bersekolah,” ujar Aliza.

Namun demikian, Aliza Gunado mengingatkan agar selain pada Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo juga bisa memberikan perhatian yang sama pada puluhan juta siswa yang sedang belajar di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia.

Indonesia Policy Review (IPR) dibentuk untuk memonitor dan mengawal setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. (*)

Organisasi

Blazer Indonesia Club Tetapkan Program Kerja 2025–2028 di Sirkuit Sentul

Sentul, Bogor — Pengurus Pusat Blazer Indonesia Club (BIC) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Sirkuit Sentul, Bogor, sebagai langkah awal penyusunan dan penetapan arah program kerja organisasi untuk periode 2025–2028.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus pusat serta perwakilan pengurus rayon dari berbagai wilayah di Indonesia. Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat visi dan misi BIC sebagai wadah resmi para pecinta Chevrolet Blazer di Tanah Air.

Ketua Umum Blazer Indonesia Club, Rasim Rusdianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa periode kepengurusan baru ini akan difokuskan pada penguatan solidaritas antaranggota, pengembangan kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta peningkatan eksistensi komunitas di dunia otomotif nasional.

“Kami ingin BIC tidak hanya menjadi komunitas otomotif, tetapi juga wadah silaturahmi dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Program kerja 2025–2028 akan menekankan kolaborasi, digitalisasi komunitas, dan kegiatan sosial yang berkelanjutan,” ujar Rasim Rusdianto.

Adapun hasil rapat menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya:

1. Penguatan struktur organisasi dan sistem keanggotaan digital.

2. Program touring nasional dan regional bertema kebersamaan dan keselamatan berkendara.

3. Kegiatan sosial dan lingkungan di setiap rayon.

4. Pelatihan teknis serta edukasi otomotif bagi anggota.

5. Peningkatan kerja sama dengan komunitas dan stakeholder otomotif nasional.

Salah satu pengurus DPP BIC, Adi Kurniawan Saputra, turut menyampaikan dukungan terhadap arah baru kepengurusan ini.

“Saya sangat mendukung kegiatan Blazer Indonesia Club. Harapan saya sebagai pengurus DPP dan pengguna Blazer, semoga di bawah kepemimpinan baru yang memiliki visi dan misi jelas serta semangat pembaruan, BIC dapat kembali aktif, dan kini saatnya BIC tampil lebih terbarukan,” ujarnya.

Rapat kerja ditutup dengan sesi foto bersama dan konvoi simbolis di area Sirkuit Sentul, sebagai tanda semangat baru dalam menyongsong periode kepengurusan 2025–2028.

Keagamaan Organisasi

PCNU Gelar Halaqoh Kyai Pesantren se-Kota Bandar Lampung Bahas Peran Keagamaan dan Kebangsaan Pesantren

Bandar Lampung – Para kyai dan pimpinan pondok pesantren se-Kota Bandar Lampung menggelar Halaqoh bertajuk “Meneguhkan Peran Keagamaan dan Kebangsaan Pondok Pesantren” di Pondok Pesantren Hikmatul Mubtadi-aat, Kota Bandar Lampung.

Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan tokoh penting di lingkungan pesantren dan pemerintahan, di antaranya Ketua PCNU Kota Bandar Lampung Ichwan Adji Wibowo, Wakil Rais Syuriah PWNU Lampung sekaligus Akademisi UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. Abdul Syukur, M.A, Wakil Rais Syuriah PWNU Lampung Drs. K.H. Basyaruddin Maisir, Kepala BP2MI Lampung Ahmad Fauzi, Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung Drs. H. Muhammad Makmur, Rais Syuriah PCNU Kota Bandar Lampung KH. Izzuddin Abdussalam, Mustasyar PCNU Kota Bandar Lampung K.H. Abah Badruzzaman, serta tuan rumah pengasuh pondok pesantren Hikmatul Mubtadi-aat Ahmad Nasoha. Sekitar 50 pimpinan pesantren turut hadir dalam Halaqoh.

Rais Syuriah PCNU Kota Bandar Lampung KH. Izzuddin Abdussalam menekankan pentingnya ukhuwah dan sinergi antar-pesantren. “Kita harus kohel, saling dekat dan mendukung satu sama lain. Dengan kebersamaan dan koordinasi yang baik, pesantren di Bandar Lampung akan berkembang sejajar bahkan lebih unggul dibanding daerah lain,” ujarnya.

Dalam Kesempatan tersebut, Ketua PCNU Kota Bandar Lampung Ichwan Adji Wibowo menyampaikan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membangun moral dan peradaban bangsa. Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. “Ini bukti perhatian nyata terhadap dunia pesantren yang perlu kita dukung demi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan,” ungkapnya.

Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung Drs. H. Muhammad Makmur menegaskan bahwa pesantren adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. “Tanpa kiai, santri, dan pesantren, perjalanan Indonesia tidak akan sampai pada titik ini. Pesantren adalah owner bangsa, penjaga dan pemilik negeri ini,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahaya munculnya ideologi transnasional dan “ustadz instan” yang dapat mengikis nilai kebangsaan. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila sejatinya bersumber dari ajaran Islam: tauhid, akhlak, ukhuwah, musyawarah, dan keadilan sosial.

Sementara itu, Prof. Dr. Abdul Syukur, M.A menyoroti pentingnya integrasi nilai keislaman dan kebangsaan dalam pendidikan pesantren. “Pesantren harus menjadi pusat pendidikan kewarganegaraan berbasis religiusitas. Hubbul wathan minal iman (cinta tanah air bagian dari iman) harus ditanamkan dalam seluruh proses pendidikan pesantren,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pesantren berpotensi besar menjadi pusat rekonsiliasi sosial dan moral bangsa, terutama di tengah fragmentasi sosial yang makin kompleks.

Halaqoh kyai pesantren se Bandar Lampung, memiliki pandangan, pendirian dan menyampaikan hal hal sebagai berikut:

Meminta kepada semua pihak, baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat untuk berkomitmen menjaga dan mendukung eksistensi pesantren, karena menjaga pesantren sama saja menjaga hubungan agama dengan negara.
Mengapresiasi dan menghormati komitmen pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan implementasi undang undang pesantren, terbukti dengan pembentukan dirjen pesantren pada kementerian agama dan bukti perhatian lainnya.
⁠Mengapresiasi Pemerintah Kota Bandar Lampung dibawah kepemimpinan bunda Eva Dwiana yang istikomah memberikan perhatian, mensuport serta mendorong kemajuan kehidupan pesantren dan keagamaan di Kota Bandar Lampung melalui berbagai skema program pemerintah kota dalam bidang keagamaan dan kepesantrenan.
⁠Para kyai Pesantren berpandangan bahwa pemerintahan di semua level adalah representasi Ulil Amri atau pemegang amanah rakyat maka para kyai merasa wajib membangun relasi positif dengan pemerintah, dalam rangka memastikan agar kepemimpinannya sesuai dengan kaidah Tasharruf al-Imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah (berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya).
⁠Para kyai siap menjadi bagian dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba dan terorisme. Dalam hal terorisme, siap mengembangkan dialog islam sebagai agama rahmatan lil’alamin serta siap ikut melakukan deradikalisasi terhadap faham-faham dan gerakan yang ada.
⁠Para kyai siap menjadi komunikator yang menyambungkan kebijakan dan program kepada seluruh masyarakat. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan hubungan komunikasi pemerintah dengan rakyat.
Para kyai mendukung upaya semua pihak dalam mencegah terjadinya perundungan (bullying) dan pelecehan seksual yang terjadi di manapun baik di lembaga pendidikan formal maupun di lingkungan pesantren.
Para kyai mengharap dan meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kota segera melanjutkan proses peraturan hukum turunan dari Undang undang pesantren seperti pergub, perda kota hingga perwali.
⁠Para kyai meminta kepada semua pihak untuk peduli dan menjaga kelestarian lingkungan, dengan mengembangkan sikap ketauladanan demi menjaga amanah dari generasi sesudah kita.

Organisasi Pesawaran

Ini Pesan Bupati Nanda Indira di Muskab l SMSI Kabupaten Pesawaran

30 Oktober 2025

Redaksi

PESAWARAN – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Pesawaran menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) I dengan tema…