Pemerintahan Arsip | LAMPUNG7.COM

Agus M Septiana : Dinas Pendidikan itu Tidak Mungkin Bisa Bekerja Sendiri dan Harus Berkolaborasi Dengan Berbagai Pihak

Metro | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro, Agus Muhammad Septiana, menegaskan komitmennya untuk berkerja sama dan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam membangkitkan kembali kejayaan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

Ucapan tersebut disampaikan pada acara Serah Terima Jabatan Kepala Disdikbud Kota Metro dari: Pelaksanaan Tugas (Plt) Dedy Hasmara Kepada Agus Muhammad Septiana. Sertijab yang berlangsung di Aula GSG Ki Hadjar Dewantara, Jum’at (28/11/2025).

Sebelumnya, pada Senin (24/11/2025). Agus resmi dilantik sebagai Kepala Disdikbud Kota Metro oleh Walikota Metro Bambang Iman Santoso, di Aula Pemkot Metro.

Kepala Disdikbud Kota Metro Agus Muhammad Septiana mengungkapkan, Dinas Pendidikan itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri dan harus berkolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kita harus kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti dewan pendidikan, tokoh adat, pihak keamanan baik dari Polsek, Polres, Koramil maupun kodim serta dari sekolah-sekolah. Intinya, semua pihak kita ajak berkolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan atau mutu lulusan dari sekolah-sekolah di Kota Metro,” ungkap Agus .

Agus menegaskan komitmennya untuk membangkitkan kembali semangat Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

“Saya yakin, bahwa dengan komitmen dan kerja bersama, kejayaan Kota Metro dapat diraih kembali, melalui peningkatan IPM serta pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro,”ucap Agus.

Agus menambahkan, terkait program dari Dinas pendidikan pihaknya akan mendiskusikan dulu.

“Disdikbud tidak memiliki visi dan misi, karena yang ada visi dan misi milik Walikota dan Wakil Walikota Metro, yaitu “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius. Kita ingin mengembalikan Kota Metro pada puncak kejayaannya sebagai Kota Pendidikan di Provinsi Lampung,” pungkas Agus.

Sementara itu, Asisten lII Kota Metro Suwandi, sekaligus menjabat sebagai Plt. BKPSDM menyampaikan, dengan dilantiknya Agus Septiana diharapkan dinas pendidikan bisa lebih baik lagi.

“Tentunya tidak bisa sendiri harus berkolaborasi, bekerja sama, timnya di perkuat sehingga apa yang menjadi visi misi Wali Kota bisa mudah tercapai melalui Dinas Pendidikan,” ucap Suwandi. | (Rio).

Bandar Lampung Pemerintahan

Wujudkan Layanan Kesehatan Gratis, Pemkot Bandar Lampung Pastikan Pembayaran P2KM Berjalan Lancar

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Melalui Dinas Kesehatan, seluruh tunggakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) tahun 2024 telah disalurkan sepenuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menegaskan bahwa proses pembayaran tersebut sudah dirampungkan jauh sebelum munculnya isu yang beredar belakangan ini.
“Pembayaran tahun 2024 sudah dilakukan sejak lama dan seluruhnya telah lunas,” tegasnya.

Pembayaran Tahun 2025 Ditegaskan Bukan Tunggakan

Muhtadi menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan pembayaran klaim kesehatan di tahun berjalan secara bertahap sesuai prosedur anggaran.
“Untuk tahun 2025, itu bukan tunggakan karena tahun anggaran masih berjalan. Pemkot terus melakukan pembayaran secara berkala,” ujarnya.

Bantahan atas Isu Tidak Dibayarkannya Pengobatan Gratis

Belakangan tersebar isu bahwa Pemkot tidak mengalokasikan pembayaran untuk pengobatan gratis. Menanggapi hal tersebut, Muhtadi menegaskan bahwa informasi itu tidak benar.
“Beberapa rumah sakit sudah dibayarkan hingga September. Untuk Oktober dan November sebagian sudah dibayarkan, sisanya sedang diproses di BPKAD,” jelasnya.

Pemkot Teguh Menjamin Pelayanan Kesehatan Gratis

Muhtadi menambahkan bahwa Pemkot Bandar Lampung tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan kesehatan gratis untuk seluruh warga.
“Semua klaim biaya kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas telah dibayar. Ini bukti bahwa komitmen layanan gratis tetap berjalan,” tegasnya lagi.

Konfirmasi dari RSUD A. Dadi Tjokrodipo

Direktur RSUD A. Dadi Tjokrodipo, Teti Herawati, turut memperkuat pernyataan tersebut dengan memastikan bahwa pihak rumah sakit telah menerima pembayaran klaim yang diajukan.
“Kami sudah menerima pembayaran P2KM dari Pemkot Bandar Lampung. Bahkan pada awal November 2025, pembayaran kembali diterima,” kata Teti.

Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tetap Normal

Ia menjelaskan bahwa pencairan dilakukan berdasarkan usulan masing-masing rumah sakit dan puskesmas.
“Tidak ada kendala dalam pelayanan. Baik puskesmas maupun rumah sakit tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tutupnya.

Lampung Selatan Pemerintahan

Pemkab Lampung Selatan Mantapkan Integrasi SPBE untuk Percepatan Transformasi Digital

Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Review Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Penyusunan Arsitektur Data di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (28/11/2025).

Kegiatan ini digelar untuk mengevaluasi kesesuaian arsitektur SPBE dengan kondisi aktual di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus memastikan penerapan empat prinsip Satu Data Indonesia, yakni standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk.

FGD diikuti pejabat administrator Dinas Kominfo bersama perwakilan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE.

Kepala Bidang Tata Kelola SPBE Dinas Kominfo Lampung Selatan, Delfarizy, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan integrasi, perbaikan, serta rencana pengembangan sistem layanan pemerintah.

Ia menambahkan bahwa output utama kegiatan ini meliputi penyusunan dokumentasi evaluasi arsitektur SPBE dan arsitektur data terkini, rekomendasi pengembangan sistem ke depan, serta roadmap tindak lanjut yang terencana dan terstruktur.

“Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi sistem, keamanan, serta efisiensi layanan SPBE di Lampung Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Achmad Herry, menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi berjalan lambat, manual, atau terkotak-kotak. Ia menyebut SPBE sebagai blueprint penyatuan sistem pemerintahan daerah.

“SPBE bukan sekadar memasukkan data ke komputer. Ini tentang menghadirkan layanan terpadu dan kemampuan pemerintah mengambil keputusan secara real time,” tegasnya.

Achmad Herry turut menyampaikan tiga fokus utama Pemkab Lampung Selatan ke depan: integrasi total sistem data, efisiensi anggaran terutama untuk menghindari duplikasi pengadaan aplikasi, serta peningkatan indeks SPBE.

Pada 2024, indeks SPBE Lampung Selatan berada di angka 3,08 dengan predikat baik dan menempati posisi ke-7 dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi harus menjadi pemacu untuk hasil yang lebih baik. Target kita bukan hanya tetap baik, tapi menjadi yang terbaik di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Melalui FGD ini, Pemkab Lampung Selatan berharap percepatan transformasi digital dapat berlangsung semakin optimal dan terarah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

Pemerintahan Pesawaran

Bupati Pesawaran Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Periode Oktober–November 2025

Pesawaran — Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hendra Sulistianto, S.P., M.M., melakukan monitoring penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah (BPP) untuk periode Oktober–November 2025. Kegiatan berlangsung di tiga titik distribusi, yakni Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pedada, Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh, serta Desa Dantar Kecamatan Padang Cermin, Kamis (27/11/2025).

Pada penyaluran kali ini, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Total penerima BPP di Kabupaten Pesawaran mencapai 43.020 orang.

Adapun rincian penerima bantuan pangan pada tiga kecamatan yang dikunjungi Bupati ialah:

Kecamatan Punduh Pedada — 2.699 PBP

Desa Sukarame: 176 penerima
Desa Kota Jawa: 146 penerima
Desa Rusaba: 78 penerima

Kecamatan Marga Punduh — 1.931 PBP

Desa Kampung Baru: 271 penerima
Desa Pekon Ampai: 116 penerima
Desa Sukajaya Punduh: 174 penerima

Kecamatan Padang Cermin — 2.699 PBP

Desa Gayau: 153 penerima
Desa Sanggi: 261 penerima
Desa Dantar: 259 penerima

Bupati Nanda Indira menyampaikan bahwa program BPP merupakan bentuk intervensi pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, serta memastikan ketahanan pangan masyarakat. Penyaluran dilakukan berdasarkan data by Name by Address (BNBA) yang diteruskan dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog kepada pemerintah desa.

Selama proses distribusi, tidak ditemukan hambatan berarti. Meski begitu, beberapa desa menghadapi kendala teknis terkait jaringan telekomunikasi, sehingga petugas melakukan dokumentasi secara offline dan mengirimkan data setelah memasuki area dengan sinyal yang memadai.

Bupati berharap kegiatan monitoring ini dapat memastikan penyaluran bantuan berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bantuan ini diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami akan terus memantau pelaksanaannya agar tepat sasaran dan berjalan tanpa kendala,” ujarnya.

Pemerintahan

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Buka Muswil Ke-4 FOKAL IMM, Tegaskan Peran Kader dalam Pembangunan Daerah

27 November 2025

Redaksi

LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 Forum Keluarga…

Lampung Selatan Pemerintahan

Kades Way Huwi Kecam Keputusan Kemenkeu Soal Dana Desa Tahap II, Siap Geruduk Jakarta Sampaikan Aspirasi

Lampung Selatan — Kepala Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Yani, angkat suara terkait keputusan Kementerian Keuangan RI yang menetapkan Dana Desa tahap II tahun 2025 tidak akan disalurkan. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025, khususnya Pasal 29B ayat (2) dan ayat (4), yang menegaskan bahwa Dana Desa tahap II untuk kategori tertentu tidak direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

PMK ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Pada Pasal 29B ayat (4) dinyatakan secara tegas bahwa “Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak disalurkan.”

Menanggapi aturan tersebut, Muhammad Yani menilai keputusan tersebut sangat merugikan masyarakat desa dan dianggap sebagai tindakan sepihak oleh pemerintah pusat.

“Ini keputusan sepihak yang tidak mementingkan kepentingan orang banyak dan perbuatan zhalim. Kami para kepala desa siap turun ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke Kementerian Keuangan RI,” tegas Yani yang juga Ketua APDESI Kabupaten Lampung Selatan ini, Rabu (26/11/25).

Kades Way Huwi Kecam Keputusan Kemenkeu Soal Dana Desa Tahap II, Siap Geruduk Jakarta Sampaikan Aspirasi

Ia menjelaskan bahwa aturan ini pada dasarnya menyatakan apabila pengajuan Dana Desa tahap II dilakukan setelah 17 September 2025, maka dana tersebut tidak bisa ditransfer atau direalisasikan. Menurutnya, kebijakan ini tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat desa yang sangat bergantung pada Dana Desa.

“Di dalam Dana Desa itu ada hak kader Posyandu, hak kader TB, hak RT, hak guru ngaji, hak Bapak Kaum, hak penjaga makam, dan berbagai hak lainnya. Menghentikan penyaluran Dana Desa berarti mematikan hak-hak mereka,” ujarnya.

Yani bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai kebijakan berwatak kapitalistik yang lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat luas.

“Apa dasarnya membuat aturan sepihak dengan menghentikan Dana Desa atau tidak merealisasikan dana di tahun berjalan? Negara ini juga sedang tidak dalam situasi genting yang memaksa,” kritiknya.

Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah pusat terkait aturan tersebut.

“Keputusan itu tidak ada sosialisasi sebelumnya, terkecuali aturan itu dibuat empat atau lima bulan sebelum tanggal yang ditentukan,” sambungnya.

Atas dasar itu, Muhammad Yani menyatakan dirinya bersama para kepala desa di Lampung siap mengambil langkah tegas. Ia meminta Ketua APDESI RI untuk menginstruksikan seluruh kepala desa se-Indonesia turun ke Jakarta menyampaikan aspirasi agar Dana Desa tahap II tetap direalisasikan demi kepentingan orang banyak.

“Oleh karena kezhaliman yang tersistem ini, kami para kepala desa meminta Ketua APDESI RI menginstruksikan kami untuk turun ke Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Menteri Keuangan, agar Dana Desa tahap II direalisasikan. Ini demi hak masyarakat desa,” tutup M. Yani.

[Je]

Kota Metro Lampung Pemerintahan Pendidikan

Peringati Hari Guru Nasional Tahun 2025, K3SD Gelar Festival Guru dan Murid

Metro | Wakil Walikota Metro Rafieq Adi Pradana, resmi membuka Festival Guru dan Murid dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan K3SD dengan tema “Guru Hebat Indonesia Kuat”, di Lapangan Samber Metro, Rabu (26/11/2025).

Festival ini menampilkan berbagai karya kerajinan tangan, pertunjukan seni dan budaya, serta kreasi peserta didik Sekolah Dasar se-Kota Metro.

Para guru SD juga turut memamerkan karya ilmiah hasil penelitian dan pengembangan pendidikan yang dilakukan di Metro Pusat.

Dalam kesempatan ini, Wakil WaliKota menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru ke depan.

Rafieq berharap, pemerintah dapat terus memberikan dukungan terbaik bagi para pendidik, baik dari sisi ekonomi, peningkatan kompetensi, maupun lingkungan kerja yang memadai.

“Sesuai arahan Mendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD, pendidikan tetap mendapatkan alokasi dua puluh persen (20%) dari APBD,” ujar Rafieq .

Rafieq menambahkan, bahwa anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara optimal demi peningkatan kualitas guru.

“Produk utama pendidikan adalah para gurunya, sehingga mereka harus mendapat kesejahteraan yang layak. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi, lingkungan kerja yang mendukung, serta sarana dan prasarana yang memadai. Dengan begitu, guru dapat memberikan pendidikan terbaik bagi generasi masa depan Kota Metro,” jelas Rafieq.

Sementara itu, Ketua K3SD, Sumarni menyampaikan, bahwa profesi guru bukan hanya pekerjaan, tetapi peran penting dalam kehidupan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara.

“Di tengah berbagai keterbatasan, kami tetap berusaha hadir menunjukkan wajah pendidikan di Kota Metro yang sebenarnya. Inilah kami, meski hanya dalam kapasitas kecamatan, berupaya memberikan yang terbaik. Guru yang bahagia akan melahirkan murid yang cerdas, berprestasi, dan berkarakter,” jelas Sumarni.

Sumarni menegaskan, bahwa pengabdian guru sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus teladan bagi generasi penerus bangsa adalah tanggung jawab mulia yang harus terus dijaga.| (Rio).

Pemerintahan

Wagub Jihan Nurlela Ajak Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Jadi Garda Terdepan di Masyarakat

26 November 2025

Redaksi

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengajak seluruh pengurus Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi serta…

Pemerintahan

Dorong Hilirisasi, Pemprov Lampung Fokus Perbaikan Infrastruktur dan Iklim Usaha Kondusif

26 November 2025

Redaksi

LAMPUNG – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan Lampung sebagai Pusat…

Lampung Selatan Pemerintahan

Wagub Lampung Tinjau Potensi Ekonomi Karbon di Perhutanan Sosial Way Kalam

25 November 2025

Redaksi

LAMSEL – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengunjungi Studi Kelayakan Kunjungan Lapangan (Site Visit Feasibility Study)…

Lampung Barat Pemerintahan

Wakil Bupati Lampung Barat Hadiri Penganugerahan IKK 2025 di Surabaya

25 November 2025

Redaksi

LAMPUNG BARAT — Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menghadiri acara Penganugerahan Pengukuran Indeks Kualitas…

Kesehatan Kota Metro Lampung Pemerintahan

Dinas Kesehatan Kota Metro Kampanye Gerakan Posyandu Aktif

Metro | Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menegaskan komitmennya terhadap peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan gerakan Posyandu aktif yang digelar Dinas Kesehatan. Acara berlangsung di Halaman Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Metro Utara, Selasa (25/11/2025).

Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Metro, Eko Hendro Saputra, bahwa Posyandu merupakan garda terdepan daripada pembangunan di bidang kesehatan.

“Terkait dengan pemenuhan gizi, apabila anak-anak di timbang di Posyandu gizi nya kurang, maka akan langsung di bawa ke Puskesmas untuk diberikan terapi dan nutrisi,” ucap Eko Hendro.

Eko Hendro menjelaskan, Gizi merupakan bagian dari salah satu pelayanan di kesehatan, apabila ditimbang di posyandu gizi nya kurang, langsung di bawa ke Puskesmas untuk diberikan terapi dan nutrisi.

“Apalagi sekarang ada MBG (Makan Bergizi Gratis), kemudian ada pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) lokal, kontribusi ke situ. Artinya ini merupakan bentuk komitmen daripada pemerintah. Karena gizi adalah nomer satu (1), supaya generasi muda cerdas dan cemerlang,” ujar Eko Hendro.

Lebih lanjut dijelaskannya, fungsi Posyandu tidak hanya pelayanan, tapi juga pemberdayaan masyarakat.

“Di sinilah Dinas Kesehatan sangat terbantu oleh para kader. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah sepuluh (10) Posyandu, yang diwakili dari setiap Puskesmas di Kota Metro.

“Untuk jumlah keseluruhan kader Posyandu di Kota Metro berjumlah 1.245 kader dari 160 Posyandu. Namun pada kegiatan ini, kita tidak mengundang semua, hanya perwakilan 10 Posyandu dari setiap Puskesmas (Pusat Kesehatan masyarakat) di Kota Metro. Yang jelas, momen pada hari untuk memberikan semangat dan motivasi supaya Posyandu tetap aktif,” pungkas Eko Hendro.|(Rio).

Pemerintahan

Wagub Jihan Tegaskan Penguatan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Kunjungan Komisi IX DPR RI ke Lampung

25 November 2025

Redaksi

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan pengawasan ketenagakerjaan…

Pemerintahan

Momentum Hari Guru Nasional, Pemerintah Finalisasi Sentralisasi Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan

25 November 2025

Redaksi

LAMTENG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persatuan…

Pemerintahan

Pemprov Lampung Dorong Penguatan Kerja Sama Strategis di Bidang Pendidikan bersama Universitas Terbuka

25 November 2025

Redaksi

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kerja sama strategis di bidang pendidikan bersama Universitas Terbuka…

Ekonomi Kota Metro Lampung Pemerintahan

Disporapar Gelar Penyelenggaraan Workshop Wirausaha Muda Pemula 2025

Metro | Puluhan Pelajar dari lima belas sekolah di Kota Metro mengikuti Pelatihan Workshop Wirausaha Muda Pemula yang diselenggarakan Disporapar Kota Metro.

Melalui penyelenggaraan Workshop Wirausaha Muda Pemula 2025, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi kreatif di kalangan generasi muda, di aula kantor Disporapar setempat, Senin. (24/11/2025).

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata (Disporapar) Kota Metro Redho Akbar menyampaikan, Penyelenggaraan ini untuk memberikan ruang pembelajaran, pendampingan, dan penguatan kapasitas bagi para pemuda yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.

“Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dasar kewirausahaan, keterampilan praktis, serta wawasan mengenai peluang bisnis di era digital,” ujar Ridho.

Lebih lanjut, melalui workshop ini, pemerintah atau penyelenggara ingin mendorong munculnya wirausahawan muda yang mandiri, kreatif, dan inovatif sehingga mampu menciptakan usaha produktif yang berkelanjutan serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Redho Akbar menambahkan, pelatihan ini untuk Merubah mindset anak-anak muda bahwa usaha itu tidak harus modal besar, dan biaya yang mahal.

“Solusinya adalah dengan cara memanfaatkan secara optimal potensi teknologi digital dan menanamkan jiwa interpreneur sejak dini,” pungkas Ridho. |(Rio).

DPRD Kota Metro Lampung Pemerintahan

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Penyampaian Raperda Tentang APBD Tahun 2026

Metro | Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Penyampaian Raperda tentang APBD Tahun 2026, dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, berlangsung di ruang sidang Paripurna setempat, Senin, (24/11/2025).
.
Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2026 tentunya berpedoman pada RKPD Kota Metro Tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

“Dalam dokumen tersebut telah disusun program kegiatan prioritas serta pendanaann yang berdasarkan Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi serta hasil evaluasi yang dilaksanakan di seluruh OPD Kota Metro. Artinya, pada tahap nota keuangan Raperda ini kita telah menyusun dan menyepakati kebaikan perancang dan penganggaran pembangunan di Kota Metro tahun 2026,” ucap Bambang.

“Prioritas pembangunan di Kota Metro tahun 2026 mengusung Tema “penguatan infrastruktur untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan”. Tema ini mencerminkan arah bangunan yang menitik beratkan pada pemerataan hasil pembangunan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan pondasi fisik dan sosial,” papar Bambang.

Terdapat 8 poin utama dalam target penganggaran Tahun 2026 antara lain: pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi serta pengendalian inflasi daerah, penataan ruang infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu, jaga harmoni cinta sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dalam, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguasaan sistem ketahanan pangan dan ketahanan bencana, pemantapan reformasi, birokrasi dan kualitas layanan publik dan Peningkatan ketertiban umum.

“Kami menyarankan sebelumnya kepada dewan yang terhormat untuk melaksanakan pendataan pengajian lebih lanjut sehingga anggaran lebih realistis, lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan seiring dengan,” jelas Bambang.

“Kami berkeyakinan pembahasan lebih lanjut nanti akan berjalan secara konstruktif penuh keterbukaan serta membasis semangat keterbukaan,” pungkas Bambang.| (Rio).

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Walikota Metro Lantik Kepala Disdikbud dan Asisten II

Metro | Optimisme baru mewarnai sektor pendidikan dan kebudayaan Kota Metro.
Pelantikan Dr. Agus Muhammad Septiana sebagai Kepala Disdikbud dan Dr. Kusbani sebagai Asisten II Sekretaris Daerah.

Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso di Aula Pemda setempat, Senin, (24/11/ 2025).

Penunjukan Agus Septiana ini bukan sekadar pergantian figur, tetapi penempatan pemimpin dengan rekam jejak solid untuk mengakselerasi program strategis daerah di sektor pendidikan dan kebudayaan.

Kemenangan Agus Septiana didasarkan pada hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dinilai paling transparan. Dari empat tahapan ketat—Administrasi, Asesmen Kompetensi, Penulisan Makalah, hingga Wawancara—Agus berhasil mencetak keunggulan poin yang signifikan.

Walikota Bambang Iman Santoso menekankan bahwa pelantikan ini merupakan bagian krusial dari mekanisme pemerintahan dan bukan sekadar upacara seremonial.

Dalam sambutannya Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, pelantikan hari ini merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan loyalitas terhadap bangsa dan Negara,” ucap Bambang.

Walikota juga menyoroti proses seleksi yang telah dilalui secara ketat dan objektif. Ia menegaskan, proses tersebut bertujuan untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar kompeten.

“Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini telah dilaksanakan setelah seluruh tahapan seleksi dilalui sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel agar menghasilkan pejabat yang benar-benar kompeten, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik,” jelas Bambang.

Bambang Iman Santoso berharap agar pejabat yang dilantik mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya.
“Bangun budaya kerja yang berlandaskan etika, integritas, dan objektivitas, serta dapat menjalankan peran dengan integritas, profesionalisme, dan keberanian moral, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berdaya saing, dan dipercaya oleh masyarakat,” tegas Bambang.

Walikota juga mengingatkan bahwa jabatan baru tersebut adalah pengakuan atas kemampuan dan rekam jejak, sekaligus amanah besar yang menuntut adaptasi cepat.

“Saya berharap Saudara dapat segera beradaptasi, menyusun langkah strategis, memperkuat koordinasi, serta mengambil peran aktif dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kota Metro,” pungkas Bambang.

Bambang juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah supaya memberikan dukungan penuh, membangun komunikasi yang baik, dan bersinergi secara positif dengan pejabat yang baru dilantik, demi kelancaran program pembangunan di sektor strategis pendidikan dan kebudayaan.| (Rio).

Pemerintahan Teknologi