Kategori: Pemerintahan

LAMSEL, Kalianda — Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) TK IT Al Mumtaza Kalianda selangkah lebih dekat meraih Anugerah Peringkat RBRA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia setelah memperoleh skor 556 dalam penilaian standardisasi nasional.

Capaian tersebut merupakan hasil audit lapangan yang dilaksanakan selama tiga hari, sejak 15 hingga 17 Desember 2025. Hasil penilaian disampaikan dalam Exit Meeting Penilaian Standardisasi RBRA yang digelar di Aula Krakatau, Kantor Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (17/12/2025).

Lead Auditor Tim Audit Lapangan RBRA Kementerian PPPA RI, Hamid Patilima, menyampaikan bahwa RBRA TK IT Al Mumtaza Kalianda memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sekaligus direplikasi sebagai model ruang bermain ramah anak di daerah lain.

“Dalam proses penilaian, terdapat tiga aspek utama yang kami catat, yakni temuan positif, rekomendasi perbaikan, serta temuan ketidaksesuaian yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Hamid.

Ia menegaskan, seluruh rekomendasi perbaikan wajib dipenuhi paling lambat 31 Januari 2026. Apabila tenggat waktu tersebut tidak dipenuhi, maka status “Ramah” tidak dapat diberikan kepada RBRA TK IT Al Mumtaza Kalianda.

“Temuan ketidaksesuaian ini menjadi perhatian serius. Jika tidak diselesaikan sesuai batas waktu, maka Anugerah Peringkat RBRA tidak bisa ditetapkan,” jelasnya.

Salah satu poin positif yang menjadi sorotan tim auditor adalah tingginya komitmen Bupati Lampung Selatan dalam mendukung pemenuhan standar RBRA, termasuk menjadikan pengembangan ruang bermain ramah anak sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.

Tim auditor juga berharap, dengan terpenuhinya seluruh rekomendasi, nilai RBRA TK IT Al Mumtaza Kalianda dapat meningkat hingga 595. Hal tersebut sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang konsisten mewujudkan lingkungan ramah anak.

Sementara itu, mewakili Bupati Lampung Selatan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Anton Carmana, menyampaikan apresiasi kepada Tim Auditor Kementerian PPPA RI atas pelaksanaan penilaian yang dinilai komprehensif dan objektif.

“Penilaian ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ruang bermain yang disediakan benar-benar memenuhi standar keamanan, kenyamanan, serta nilai edukatif bagi tumbuh kembang anak,” kata Anton.

Ia menjelaskan, hasil penilaian juga mencatat sejumlah poin positif, di antaranya ketersediaan sarana kebersihan yang memadai, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta keterlibatan aktif perangkat daerah terkait. Hal ini mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung Selatan.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh tim auditor.

“Seluruh rekomendasi akan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. Kami berkomitmen menjadikan RBRA TK IT Al Mumtaza sebagai model ruang bermain yang aman, ramah anak, dan berkelanjutan,” tegas Anton.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan menyusun rencana aksi jangka pendek dan jangka menengah secara terukur, serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala kepada Kementerian PPPA RI.

LAMSEL, Sragi — Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah pesisir Lampung Selatan kembali mendapatkan dorongan besar melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Pada Rabu, 10 Desember 2025, sinergi tersebut diwujudkan dalam penanaman padi biosalin di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, sekaligus peresmian berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan komprehensif ini mencakup peresmian Koperasi Konsumen Adhyaksa Mandiri Sejahtera Lampung, penyerahan sertifikat halal dan PIRT, pemberian bantuan CSR untuk UMKM, hingga penandatanganan sejumlah akta kerja sama kelembagaan. Seluruh rangkaian tersebut menunjukkan langkah serius dalam memperkuat ketahanan pangan dan memperluas dampak ekonomi kerakyatan di wilayah pesisir.

Acara ini dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Suci Wijayanti, Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, Sekda Supriyanto, serta jajaran perangkat daerah lainnya. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kekuatan utama dalam mendorong produktivitas masyarakat pesisir.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Suci Wijayanti, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan catatan penting bagi upaya pembangunan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. Ia menyebut tantangan salinitas tinggi di wilayah pesisir dapat ditangani melalui inovasi biosalin.

“Berdirinya Koperasi Konsumen Adhyaksa Mandiri Sejahtera Lampung dan kesiapan 17 hektare tambahan untuk ditanami padi biosalin menunjukkan bahwa inovasi yang tepat mampu mengubah keterbatasan menjadi sumber kesejahteraan baru,” ujarnya.

Dukungan teknis pun diperkuat melalui penyediaan 425 kilogram benih biosalin untuk dua gapoktan, bantuan pupuk dari Kementerian Pertanian sebanyak 150 kilogram urea dan 250 kilogram NPK per hektare. Suci menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang menjawab kebutuhan petani di lapangan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama turut mengapresiasi keterlibatan penuh Kejati Lampung dalam mendampingi petani. Menurutnya, kehadiran kejaksaan bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menyoroti keberhasilan pemanfaatan lahan bekas tambak yang telah ditinggalkan selama empat tahun. Program biosalin tahap kedua ini melanjutkan tahap pertama yang mencatat hasil panen mencapai 6 ton per hektare—sebuah pencapaian signifikan bagi daerah pesisir.

Selain sektor pertanian, kegiatan ini juga memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui peresmian koperasi, penyaluran bantuan untuk UMKM, serta kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku usaha. Seluruh rangkaian ini menjadi fondasi strategis bagi penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan peningkatan daya saing UMKM di Lampung Selatan.