Sudarsono : Pentingnya Pengembangan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Karang Rejo

Metro | Pengembangan koperasi merah putih serta penanganan masalah lalat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Karang Rejo, Metro Utara.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sudarsono, saat kegiatan reses Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Metro Utara, berlangsung di kediamannya jalan Armor sentomo, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara. Sabtu (13/12/2025).

Sudarsono menyampaikan, bahwa persoalan sampah dan pengelolaannya di TPAS Karang Rejo saat ini mulai menunjukkan perkembangan positif.

Pemerintah telah menurunkan alat berat serta menyediakan fasilitas umum untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Alhamdulillah, untuk masalah sampah sudah ada alat berat dan fasilitas pendukung. Kami juga bersama masyarakat, Bhabinkamtibmas dan Babinsa sempat meninjau langsung ke TPAS untuk melihat penanganan alat berat serta masalah lalat,” ujar Sudarsono.

Sudarsono menekankan, pentingnya pengembangan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Karang Rejo, mengingat mayoritas masyarakat setempat memiliki mata pencaharian sebagai petani sayuran.

“Di Karang Rejo, potensi sayur sangat besar. Bagaimana hasil sayuran ini bisa diarahkan menjadi produk olahan melalui koperasi. Berdasarkan survei, sejak adanya dapur MBG, ekonomi masyarakat sekitar mulai meningkat,” jelas Sudarsono.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Yerri Ehwan, menyampaikan terima kasih atas undangan dalam kegiatan reses tersebut karena dapat langsung tatap muka dengan masyarakat terkait persoalan lingkungan, khususnya TPAS Karang Rejo.

Yerri menjelaskan bahwa penanganan lalat di sekitar TPAS dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni fisik, biologis, dan kimiawi.

“Pendekatan fisik dilakukan dengan menutup area sekitar TPAS agar tidak menjadi habitat lalat dan tikus, menggunakan membran maupun tanah. Pendekatan biologis juga dilakukan, serta pendekatan kimiawi yang saat ini sedang berjalan,” ungkap Yerri.

“Pendekatan kimiawi dilakukan dengan pemasangan perangkap atau lem lalat yang sebagian telah didistribusikan kepada warga sekitar TPAS. Selain itu, penyemprotan insektisida juga dilakukan pada malam hari karena dinilai lebih efektif,” paparnya.

“Kami akui penanganan ini belum maksimal, namun sudah berjalan. Ke depan kami berharap pada tahun 2026 penanganan lalat dapat lebih dimaksimalkan,” kata Yerri.

Yerri mengungkapkan, bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama, sehingga pendistribusian perangkap lalat masih terbatas pada rumah-rumah yang berada dekat dengan TPAS.

“Tahun depan kami rencanakan pendistribusian perangkap lalat dapat diperluas hingga beberapa ratus meter dari lokasi TPAS, Warga juga menyampaikan bahwa lonjakan lalat tidak hanya terjadi di akhir tahun, tetapi juga sekitar bulan Maret saat musim hujan. Sehingga nanti bisa kita anggarkan lebih banyak daripada tahun ini,” pungkas Yerri.| (Rio).

Hadiri Begawi HUT Ke-26 IKBL, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Apresiasi Peran Bank Lampung sebagai Mitra Strategis Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM

LAMPUNG – Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menghadiri acara Begawi Hari Ulang…

Dukung Swasembada Pangan, Wagub Jihan Resmikan Rehabilitasi Irigasi Way Ngison Senilai Rp7,8 Miliar

PRINGSEWU – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat infrastruktur pertanian guna mendukung program prioritas nasional swasembada pangan.…

Pemprov Lampung Terima Donasi Rp100 Juta dari UBL untuk Korban Bencana Sumbar, Sumsel, dan Aceh

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus menerima dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam upaya membantu korban…

Senam “Payu Kidah” Meriahkan HUT KORPRI ke-54 dan Peringatan Hari Ibu ke-97 di Lapangan Korpri

LAMPUNG — Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke-54 dan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025…

Gubernur Perintahkan Gelar Rakor, Pastikan Logistik, Personel, dan Mitigasi Siap Menghadapi Puncak Musim Hujan

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul perkembangan cuaca…

Sekretaris Daerah Optimis Panorama Negeri di Atas Awan Akan Mampu Hipnotis Gubernur Lampung. 

Lambar – Dijadwalkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal akan mengunjungi Kabupaten Lampung Barat pada minggu ketiga…

Bupati Lampung Barat Tandatangani MoU Restorative Justice Bersama Pemprov dan Aparat Penegak Hukum

Lampung Barat – Upaya memperkuat penerapan restorative justice di Provinsi Lampung semakin dimatangkan melalui penandatanganan Nota…

“Relawan Lampung untuk Sumatera Bangkit” Diberangkatkan, Wujud Solidaritas Kemanusiaan

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menunjukkan solidaritas kemanusiaan dengan mengirimkan tim relawan gabungan untuk membantu…

Gubernur Lampung Perintahkan Penanganan Cepat Jembatan Kali Nughik yang Putus

LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal pada Rabu, 10 Desember 2025, langsung memerintahkan Dinas Bina…

Dari Batu Brak untuk Lampung: Pekon Balak Menjadi Simbol Kebangkitan Ekonomi dan Warisan Budaya

Lampung Barat – Pekon Balak di Kecamatan Batu Brak resmi ditetapkan sebagai salah satu Desa Wisata…

Pemprov Lampung Terima Kunjungan PII, Bahas Penerapan Indeks Keinsinyuran sebagai Standar Mutu Pembangunan Daerah

LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima kunjungan kerja Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di…

Pemkab Lamsel dan Kejati Lampung Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Padi Biosalin di Sragi

LAMSEL, Sragi — Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah pesisir Lampung Selatan kembali mendapatkan dorongan besar melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Pada Rabu, 10 Desember 2025, sinergi tersebut diwujudkan dalam penanaman padi biosalin di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, sekaligus peresmian berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan komprehensif ini mencakup peresmian Koperasi Konsumen Adhyaksa Mandiri Sejahtera Lampung, penyerahan sertifikat halal dan PIRT, pemberian bantuan CSR untuk UMKM, hingga penandatanganan sejumlah akta kerja sama kelembagaan. Seluruh rangkaian tersebut menunjukkan langkah serius dalam memperkuat ketahanan pangan dan memperluas dampak ekonomi kerakyatan di wilayah pesisir.

Pemkab Lamsel dan Kejati Lampung Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Padi Biosalin di Sragi

Acara ini dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Suci Wijayanti, Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, Sekda Supriyanto, serta jajaran perangkat daerah lainnya. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kekuatan utama dalam mendorong produktivitas masyarakat pesisir.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Suci Wijayanti, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan catatan penting bagi upaya pembangunan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. Ia menyebut tantangan salinitas tinggi di wilayah pesisir dapat ditangani melalui inovasi biosalin.

“Berdirinya Koperasi Konsumen Adhyaksa Mandiri Sejahtera Lampung dan kesiapan 17 hektare tambahan untuk ditanami padi biosalin menunjukkan bahwa inovasi yang tepat mampu mengubah keterbatasan menjadi sumber kesejahteraan baru,” ujarnya.

Dukungan teknis pun diperkuat melalui penyediaan 425 kilogram benih biosalin untuk dua gapoktan, bantuan pupuk dari Kementerian Pertanian sebanyak 150 kilogram urea dan 250 kilogram NPK per hektare. Suci menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang menjawab kebutuhan petani di lapangan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama turut mengapresiasi keterlibatan penuh Kejati Lampung dalam mendampingi petani. Menurutnya, kehadiran kejaksaan bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menyoroti keberhasilan pemanfaatan lahan bekas tambak yang telah ditinggalkan selama empat tahun. Program biosalin tahap kedua ini melanjutkan tahap pertama yang mencatat hasil panen mencapai 6 ton per hektare—sebuah pencapaian signifikan bagi daerah pesisir.

Selain sektor pertanian, kegiatan ini juga memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui peresmian koperasi, penyaluran bantuan untuk UMKM, serta kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku usaha. Seluruh rangkaian ini menjadi fondasi strategis bagi penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan peningkatan daya saing UMKM di Lampung Selatan.

13 Truk Bantuan Dikirim: Pemkot Bandar Lampung Bantu Padang, Agam, dan Pariaman

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu daerah terdampak bencana. Sejak Selasa, Pemkot terus menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Sumatera Barat setelah musibah yang terjadi di beberapa wilayah provinsi tersebut. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas antar daerah serta dukungan nyata untuk meringankan penderitaan warga yang terdampak.

Penyaluran bantuan dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eka Afriana, S.Pd, yang mewakili Wali Kota Bandar Lampung. Ia didampingi Kadis DPMPTSP Febriana, S.STP., M.IP, Kadis PPPA Dra. Maryamah, M.M, Kepala Bapenda Desti Mega Putri, S.P., M.T, serta tim yang turut berpartisipasi langsung dalam proses penyerahan bantuan kepada pemerintah daerah di tiga titik terdampak: Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Dua truk bantuan untuk Kota Padang

13 Truk Bantuan Dikirim: Pemkot Bandar Lampung Bantu Padang, Agam, dan Pariaman

Pada 9 Desember 2025, bantuan didistribusikan secara proporsional sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. Kota Padang menerima dua truk bantuan berisi 214 paket pakaian layak pakai, 90 kasur, serta dana tunai Rp200 juta. Untuk Kabupaten Padang Pariaman, satu truk membawa 111 paket pakaian, 21 kasur, dan bantuan Rp150 juta. Sementara Kabupaten Agam mendapatkan satu truk berisi 183 paket pakaian, 15 kasur, serta bantuan dana Rp300 juta.

Wali Kota Hj. Eva Dwiana menjelaskan bahwa total 13 truk bantuan diberangkatkan menuju tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setiap provinsi memperoleh empat truk logistik berisi pakaian untuk pria, wanita, dan anak-anak, selain bantuan dana bagi wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Kerja sama antara relawan

13 Truk Bantuan Dikirim: Pemkot Bandar Lampung Bantu Padang, Agam, dan Pariaman

Proses pendistribusian di lapangan dilakukan dengan kerja sama antara relawan BPBD, Satpol PP, TNI, Polri, dan OPD terkait. Mereka menghadapi medan berat dan jarak distribusi yang berjauhan, namun tetap bekerja bahu membahu demi memastikan bantuan tiba tepat sasaran.

Melalui aksi kemanusiaan berskala besar ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat di tengah bencana, serta memperkuat jalinan solidaritas antar daerah.

Pelantikan Pengurus PERWOSI Lampung Barat 2025-2029 Meriah, Dirangkai Peringatan Hari Ibu dan Lomba Senam Payu Kidah

Lambar – Suasana penuh semangat dan kekompakan mewarnai pelantikan Pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI)…

Pemprov Lampung dan Pertamina Patra Niaga Sampaikan Penjelasan Resmi Terkait Distribusi BBM dan LPG Jelang Nataru 2025/2026

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memberi penjelasan resmi mengenai kondisi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan…

MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-52 Tahun 2025 Resmi Dibuka, Dorong Keseimbangan Pembangunan Fisik, Moral dan Spiritual

LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, resmi membuka…

Peluncuran Aplikasi Fingerprint Online di Tanggamus: Upaya Penguatan Disiplin ASN di Era Digital

TANGGAMUS — Pemerintah Kabupaten Tanggamus resmi meluncurkan Aplikasi Absensi Fingerprint Online Terintegrasi pada Senin, 8 Desember 2025. Sistem berbasis biometrik ini menjadi bagian dari agenda Transformasi Digital pemerintah daerah dalam meningkatkan kedisiplinan serta pengawasan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peluncuran aplikasi tersebut menegaskan bahwa aspek kehadiran masih menjadi perhatian penting dalam manajemen ASN. Pemerintah daerah memandang sistem absensi digital sebagai solusi untuk memastikan disiplin waktu serta memperkuat akuntabilitas aparatur di berbagai satuan kerja.

Disiplin sebagai Fokus Utama

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus menjelaskan bahwa sistem absensi real-time ini memungkinkan monitoring kinerja secara langsung melalui Dashboard Eksekutif yang dapat diakses oleh Bupati. Dengan demikian, evaluasi kedisiplinan aparatur dapat dilakukan secara lebih terukur.

Bupati Tanggamus, Drs. Hi. Moh. Saleh Asnawi, MA., MH., dalam sambutannya menegaskan bahwa disiplin merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan waktu sebagai fondasi dalam membangun budaya kerja yang lebih profesional dan konsisten.

Selain itu, Bupati mengajak seluruh ASN untuk memperkuat komitmen terhadap Budaya Kerja Jalan Lurus, sebuah prinsip yang diharapkan dapat mendorong transparansi, etika, dan integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Implementasi Bertahap di Tingkat Kecamatan

Meski aplikasi fingerprint telah diterapkan secara penuh di tingkat kabupaten, pemerintah mengakui bahwa integrasi perangkat dan jaringan di kecamatan masih dalam tahap penyelesaian. Oleh karena itu, sebagian aparatur di tingkat kecamatan sementara tetap memakai metode absensi konvensional sembari menunggu kesiapan infrastruktur.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas data kinerja secara keseluruhan, mengingat belum seluruh wilayah terhubung dalam sistem digital yang sama. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menegaskan bahwa implementasi akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi.

Indeks SPBE Meningkat, Kualitas Layanan Tetap Disorot

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Suhartono melaporkan peningkatan signifikan pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tanggamus. Dari kategori “Kurang” pada 2021 menjadi “Sangat Baik” pada 2025—ditambah penghargaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) atas keberhasilan Transformasi Digital di tingkat provinsi.

Namun, peningkatan indeks tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan: apakah capaian digital ini sudah dirasakan langsung dalam peningkatan kualitas layanan publik di masyarakat, ataukah baru sebatas keberhasilan pembangunan infrastruktur dan sistem internal pemerintahan?

Teknologi sebagai Penguat, Bukan Pengganti Integritas

Pengembangan aplikasi absensi fingerprint merupakan hasil kerja sama Bidang E-Government Dinas Kominfo dan BKPSDM. Meski diapresiasi sebagai langkah maju, sistem ini tetap dipandang sebagai instrumen pendukung—bukan solusi utama terhadap persoalan mentalitas kerja.

Disiplin aparatur, integritas, dan etos pelayanan publik tetap memerlukan penguatan melalui pembinaan, kepemimpinan yang konsisten, serta komitmen individual. Teknologi dapat membantu, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab moral yang melekat pada setiap profesional.

Kota Metro Gelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro

Metro | Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Riza Darmanik Oh.D., IPU menegaskan tidak boleh ada agunan tambahan untuk pinjaman di bawah 100 juta bagi pelaku usaha mikro.

Hal tersebut disampaikan Riza Darmanik dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro, yang berlangsung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro, Senin (08/12/2025).

“Berdasarkan ketentuan, Pinjaman Kredit Usaha Rakyat dari satu hingga seratus juta rupiah tidak boleh diminta agunan tambahan. Agunannya adalah usaha itu sendiri,” ucap Riza Darmanik.

Riza menjelaskan, bahwa bank penyalur harus memastikan aturan tersebut diterapkan. Jika ditemukan masih adanya permintaan agunan tambahan, masyarakat diminta untuk melapor.

“Silakan laporkan kepada kami jika masih ada yang meminta agunan tambahan. Hal itu tidak diperbolehkan, dan sanksinya berupa subsidi nya tidak dibayarkan,” ucap Riza.

Riza menambahkan, selama satu tahun terakhir, pendampingan dan pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung, khususnya Kota Metro, dinilai sangat baik.

“Di Provinsi Lampung, mulai Januari hingga 2 Desember 2025 telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat sebesar 9,5 triliun rupiah kepada 178.454 UMKM. Untuk Kota Metro sendiri, tersalurkan 127 miliar rupiah kepada 1.734 pelaku UMKM,” ungkap Riza.

“Capaian tersebut menunjukkan daya saing UMKM di Kota Metro cukup baik. Dalam kegiatan ini, tidak kurang dari 1.500 pelaku UMKM mendapatkan fasilitas seperti NIB, sertifikasi halal, P-IRT, asuransi mikro, Kredit Usaha Rakyat, layanan BPJS, dan pendampingan usaha,” paparnya.

Di tempat yang sama Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, mengungkapkan bahwa festival ini memiliki tujuan untuk membantu para pelaku UMKM, mulai dari memberikan legalitas, pendampingan, hingga meningkatkan daya saing, diharapkan UMKM dapat tumbuh sejak awal dengan legalitas yang kuat, lengkap, berdaya saing, berkembang, dan naik kelas.

“Seperti yang kita lihat, UMKM di Kota Metro sangat antusias. Meski Kota Metro relatif kecil di Provinsi Lampung, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Sebagai kota yang memiliki latar belakang pendidikan yang maju, kami berharap festival ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dan wilayah sekitar Metro,” ujar Rycko.

Menurut Rycko, UMKM di Kota Metro yang paling menonjol adalah sektor makanan. Salah satunya ialah produk-produk yang mendapat bantuan seperti kopi dan susu kambing etawa.

Sementara itu, Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, tidak hanya sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat tetapi tidak menjadi penyemangat bagi seluruh pelaku usaha mikro di Kota Metro yang sedang berupaya memperkuat legalitas kualitas produk dan daya saing usaha dapat mendorong percepatan transformasi UMKM di Kota Metro Provinsi lampung.

“Pelaku usaha mikro merupakan momentum ekonomi daerah di Kota Metro kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sangat signifikan,” ucap Bambang.

“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam membangun ekosistem usaha mikro melalui fasilitas, legalitas, sertifikasi, perlindungan usaha, akses pembiayaan serta peningkatan kapasitas UMKM. Berbagai layanan seperti pembuatan NIB, sertifikat halal, SNI, pendampingan, perizinan, konsultasi usaha, hingga permasalahan digital tersedia disini untuk mempermudah masyarakat dan memperkembangkan usahanya,”imbuh Bambang.

Bambang berharap, melalui kegiatan ini seluruh peserta yang hadir dapat memberi manfaat konkrit mulai dari pembiayaan yang lebih terbuka hingga peningkatan kualitas produk dan daya saing.| (Rio).

Bupati Lampung Barat Ajak Warga Dukung dan Kawal Program Makan Bergizi Gratis

Lambar – Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh masyarakat…