PESAWARAN – Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, Polres Pesawaran bersama…
Kategori: Pesawaran
Dinding Luar Gedung DPRD Pesawaran yang Dibangun Tahun 2013 Berjatuhan
Pesawaran – Cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Pesawaran berdampak pada rusaknya salah satu fasilitas vital milik pemerintah daerah. Dinding bagian depan samping Gedung DPRD Kabupaten Pesawaran yang dibangun pada 2013 dilaporkan ambrol pada Jumat (23/5/2025) siang, memicu kekhawatiran akan keselamatan pengguna dan masyarakat di sekitar gedung.
Sekretaris DPRD Kabupaten Pesawaran, Toto Sumedi, langsung mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati area gedung demi menghindari risiko kemungkinan longsoran susulan atau kerusakan lainnya.
“Biar pihak teknis lebih dulu yang mempelajari dan menanganinya,” ujar Toto.
“Kami langsung berkoordinasi dengan pihak teknis agar segera meninjau kondisi bangunan dan memastikan tidak ada risiko lanjutan,” lanjutnya.
Meskipun insiden ini sempat menimbulkan kekhawatiran, aktivitas anggota DPRD tetap berjalan dengan kehati-hatian dan pemantauan ketat terhadap kondisi bangunan.
Dugaan awal menyebutkan bahwa dinding tidak mampu menahan terpaan angin kencang yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah mengeluarkan peringatan mengenai potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang di wilayah Kabupaten Pesawaran pada hari ini.
Sejumlah wilayah yang disebut berpotensi terdampak cuaca ekstrem antara lain Gedong Tataan, Negerikaton, Tegineneng, Waylima, Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Marga Punduh, Waykhilau, Telukpandan, hingga Wayratai.
“Kami juga terus memantau informasi dari BMKG sebagai langkah antisipatif ke depan. Keselamatan pegawai dan masyarakat menjadi prioritas kami,” tambah Toto Sumedi.
Pemerintah daerah pun turut bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap infrastruktur lain guna memastikan tidak ada kerusakan yang membahayakan masyarakat di tengah potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Sebagai bentuk kewaspadaan, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat dan angin kencang, serta menghindari bangunan atau pohon besar yang rawan tumbang.
Desa Bogorejo Kecamatan Gedung Tataan Gelar Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Pesawaran – Desa Bogorejo, Kecamatan Gedung Tataan, mengadakan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan ini berlangsung bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait. Selasa, (20/5/25)
Dalam sambutannya, Kepala Desa Bogorejo, Bapak Hermansyah, menjelaskan bahwa musyawarah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk pengurus koperasi yang akan mengelola Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Koperasi Republik Indonesia, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025.
Bapak Hermansyah menambahkan, proses pemilihan pengurus koperasi akan dilakukan melalui Rapat Anggota, di mana pengurus yang terpilih diharapkan dapat mengelola organisasi dan menjalankan kegiatan usaha koperasi dengan profesionalisme dan amanah. “Pengurus yang terpilih harus memiliki pengetahuan tentang koperasi, jujur, loyal, serta mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha yang baik,” tegas Hermansyah.
Kepala Desa juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam memilih pengurus, yaitu dengan memastikan bahwa tidak ada hubungan keluarga langsung antara pengurus koperasi dan perangkat desa lainnya, termasuk Kepala Desa. Selain itu, pengurus koperasi juga harus memiliki kompetensi yang jelas dan bebas dari konflik kepentingan.
Terkait dengan susunan pengurus Koperasi Desa Merah Putih, Kepala Desa menyampaikan bahwa struktur organisasi koperasi harus terdiri dari lima orang yang mewakili bidang usaha, keanggotaan, sekretaris, dan bendahara. “Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan juga menjadi hal penting untuk mendorong kesetaraan gender dalam koperasi,” tambahnya.
Musyawarah desa ini juga dihadiri oleh seluruh aparatur desa, lembaga BPD, jajaran BUMDes, Ketua TP-PKK, kader wanita desa, serta perwakilan dari masyarakat. Tidak ketinggalan, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari kecamatan, Bapak Sunaryo, Kasi PMD, beserta pendamping desa, serta unsur-unsur TNI-Polri dan lembaga desa lainnya.
Bapak Sunaryo, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa seluruh jajaran pengurus dan anggota koperasi harus bekerja secara profesional dan amanah sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini penting agar koperasi dapat berfungsi dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Di akhir sambutannya, Kepala Desa Hermansyah berharap bahwa dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih, perekonomian UMKM di Desa Bogorejo akan mengalami kemajuan yang signifikan, yang tentunya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(Hendra F.)
BPS Pesawaran Gelar Pembinaan Statistik Sektoral untuk Perkuat Kualitas Data Pembangunan
Gedong Tataan — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesawaran menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral tahap pertama dengan mengangkat…
BPS Pesawaran Dorong Literasi Statistik Melalui Program Desa Cantik di Karang Anyar
Pesawaran — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesawaran menggelar kegiatan pembinaan Program Desa Cantik (Cinta Statistik) di…
KPU Pesawaran Intensifkan Sosialisasi Jelang Pemungutan Suara Ulang
Pesawaran – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran terus memperkuat upaya sosialisasi kepada masyarakat menjelang pelaksanaan…
Halal Bihalal Pramuka Lampung, Perkuat Persaudaraan, Satukan Semangat Generasi Muda
PESAWARAN – Semangat persaudaraan dan kebersamaan mewarnai acara Halal Bihalal Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung yang…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan Tinjau TPA Gedong Tataan, Dorong Tata Kelola Sampah Sesuai Regulasi dan Ramah Lingkungan
Pesawaran – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada Selasa (11/3/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI dalam memastikan pengelolaan sampah yang sesuai regulasi dan ramah lingkungan.
Dalam kunjungan tersebut, Putri Zulkifli Hasan diterima langsung oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Marzuki Kepala Dinas Pertahanan dan Lingkungan Hidup Linda Sari, Kepala Dinas Kominfotiksan Jayadi Yasa, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam lawatannya tersebut, Putri Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir dengan Kementerian Lingkungan Hidup, penggunaan metode pengolahan sampah dengan area pendamping sudah tidak diperbolehkan. Larangan ini berlaku tidak hanya di Kabupaten Pesawaran, tetapi juga di 343 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Maka dari itu, penerapan waste to energy dalam pengelolaan sampah saat ini saat ini harus terus digaungakan. Beberapa yang bisa diterapkan diantaranya dengan tersedianya mesin pencacah dan pemilahan sampah yang berfungsi untuk mengkonversi sampah organik menjadi pupuk serta gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
“Tentu ini memerlukan kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak. Saya siap membantu dalam hal-hal yang diperlukan. Kami juga telah berdiskusi, dan ada harapan agar area di belakang TPA dapat diperluas untuk pengolahan sampah,” ujar Putri Zulkifli Hasan.
Untuk diketahui, TPA Taman Sari merupakan tempat pembuangan akhir terbesar di Kabupaten Pesawaran dengan kapasitas tampung mencapai 1,3 ton sampah per hari. TPA ini dibangun pada tahun 2011, TPA ini berdiri di atas lahan seluas 1,7 hektare.
Merespon hal tersebut, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sebagai bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pengelolaan sampah di daerah.
Bupati berharap dukungan ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan sistem pengolahan sampah agar lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Tentu masih banyak yang harus dibenahi, maka kehadiran beliau ini menjadi salah satu solusi agar ke depannya pengolahan sampah di Kabupaten Pesawaran semakin baik dan tidak merugikan lingkungan serta ada nilai tambah untuk masyarakat,” ungkap Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Putri Zulkifli Hasan dan Bupati Pesawaran juga menyempatkan waktu untuk melakukan dialog dengan warga setempat yang terdampak oleh keberadaan TPA.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menginventarisasi berbagai kekurangan serta melakukan pembenahan yang diperlukan guna meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Termasuk menghadirkan penerapan teknologi mutakhir yang mampu meminimalisir bau dan penyebaran lalat yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
Rakor Pemkab Pesawaran dan Pemkot Bandar Lampung Hasilkan Sejumlah Program Perencanaan Penanggulangan Banjir
Pesawaran – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pengendalian Banjir yang terus terjadi di kedua wilayah selama beberapa waktu terakhir.
Rapat Koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin, (3/3/2025) dan dipimpin langsung oleh Walikota Bandar Lampung dan Bupati Pesawaran bersama dengan para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta jajaran terkait.
Tujuan digelarnya pertemuan tersebut yakni dalam rangka menjalin kerja sama serta menyusun langkah stretegis dalam upaya mengurangi resiko banjir jangka panjang di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Adhytia Hidayat mengatakan, sebagai langkah awal Pemkot Bandar Lampung dan Pemkab Pesawaran berencana akan memetakan beberapa aliran sungai yang berhulu di Kawasan Hutan Register/ Taman Hutan Rakyat (Tahura). Dimana aliran sungai tersebut menurutnya melintasi wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung, sehingga ketika kondisi hujan dengan debit air yang sangat tinggi akan berpotensi mengakibatkan banjir sehingga perlu upaya pengendalian.
Selain itu, dalam Rakor tersebut juga disepakati, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran akan berkolaborasi dalam membangun beberapa embung atau penampungan air dan infrastruktur penunjang di beberapa aliran sungai tersebut. Hal ini sebagai upaya pengendalian air sehingga aliran air dapat dikontrol melalui pintu-pintu air sesuai dengan kondisi ketinggian dan debit air.
Adapun infrastruktur pendukung, perencanaan teknis serta survey penentuan titik lokasi pembangunan embung tersebut ditargetkan akan segera rampung dalam waktu dekat.
Tak hanya itu, kedua belah pihak juga berencana akan lebih meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan stakeholder terkait dan pihak swasta untuk memaksimalkan normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur dalam pengendalian banjir yang terintegrasi di kedua wilayah tersebut.
Salah satunya yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon dan tanaman khusus yang memiliki daya serap air tinggi di kawasan hutan register dengan pola agroforestry.
“Yaitu mengkombinasikan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan sehingga selain dapat menahan air juga dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujar Adhytia.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana berharap agar rencana baik ini bisa mendapat dukungan dari Gubernur Lampung untuk turut serta dalam pembahasan guna memastikan kelancaran program.
“Penanganan banjir ini memerlukan kerja sama dari semua pihak. Jika kita bisa menyelesaikan ini bersama, dampaknya akan sangat baik bagi masyarakat di masa depan,” ujar Eva Dwiana.
Pemkot Bandar Lampung dan Pemkab Pesawaran Bahas Pembangunan Embung untuk Atasi Banjir
Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menerima audiensi dari Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Walikota, Senin (3/3/2025). Audiensi ini disambut langsung oleh Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, yang turut didampingi oleh Plt. Asisten I, II, III, serta sejumlah kepala OPD, camat, dan lurah.
Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama strategis antara Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Pesawaran, dan Pemkab Lampung Selatan dalam pembangunan embung sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir.
“Pemkot Bandar Lampung berencana membangun embung di wilayah kami. Namun, koordinasi lebih lanjut dengan Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan sangat diperlukan agar rencana ini dapat disusun secara lebih komprehensif,” ujar Walikota Eva Dwiana.
Harapkan Dukungan Gubernur Lampung
Walikota yang akrab disapa Bunda Eva itu juga berharap Gubernur Lampung turut serta dalam mendukung dan membahas proyek pembangunan embung ini guna memastikan kelancaran implementasi di lapangan.
“Penanganan banjir memerlukan kerja sama dari semua pihak. Jika kita bisa menyelesaikan ini bersama, dampaknya akan sangat baik bagi masyarakat di masa depan,” tegas Bunda Eva.
Pembangunan embung ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi di Kota Bandar Lampung, tetapi juga dapat memberi manfaat bagi wilayah sekitar seperti Pesawaran dan Lampung Selatan yang juga terdampak sistem aliran air dari kawasan hulu.
Dengan sinergi lintas wilayah ini, Pemkot Bandar Lampung menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi banjir melalui langkah kolaboratif dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih aman bagi seluruh masyarakat.