New York – Krisis Gaza dan pengakuan negara Palestina menjadi sorotan utama dalam Sidang Umum ke-80 PBB di Markas Besar New York, Amerika Serikat. Pertemuan para pemimpin dunia itu fokus membahas upaya menghentikan serangan Israel ke Gaza sekaligus menguatnya dukungan internasional terhadap Palestina.
Menjelang sidang, sepuluh negara menambah daftar pengakuan resmi terhadap Palestina, yakni Kanada, Australia, Inggris, Portugal, Prancis, Malta, Belgia, Luksemburg, Andorra, dan Monako. Kini tinggal 34 negara anggota PBB yang belum mengakui Palestina, termasuk Amerika Serikat.
Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyindir Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, Trump tidak layak bicara soal Nobel Perdamaian jika tak menghentikan konflik Gaza. “Penghargaan Nobel Perdamaian baru bisa didapat jika Anda menghentikan perang. Dan hanya ada satu orang yang bisa melakukannya: Presiden AS,” tegas Macron. Ia menambahkan, Amerika adalah penyuplai utama senjata yang membuat perang terus terjadi.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menyerukan tindakan nyata. Dalam pidatonya, ia menyebut tragedi Gaza sebagai bencana kemanusiaan yang mengerikan. “Jutaan orang menghadapi bahaya, trauma, dan kelaparan. Apakah kita bisa tetap diam? Kita harus bertindak sekarang,” ujarnya. Prabowo menegaskan perlunya memperkuat tatanan multilateral agar perdamaian dan keadilan bisa dirasakan semua bangsa.
Sementara itu, Trump memanfaatkan momentum sidang dengan menggelar Multilateral Meeting on the Middle East bersama sejumlah pemimpin dunia, termasuk Emir Qatar, Raja Yordania, Presiden Turkiye, dan Perdana Menteri Mesir. Trump menilai pertemuan ini sebagai agenda terpentingnya di PBB, dengan janji untuk mengakhiri perang Gaza.
Di sisi lain, 20 negara Barat mendesak Israel membuka koridor medis dari Gaza ke Tepi Barat. Desakan itu disampaikan melalui pernyataan bersama yang dipimpin Kanada. Mereka juga meminta pembatasan pasokan obat dan peralatan medis ke Gaza segera dicabut.
Sidang Umum PBB tahun ini semakin menegaskan betapa isu Gaza dan status Palestina menjadi ujian serius bagi solidaritas internasional dan kredibilitas para pemimpin dunia dalam mewujudkan perdamaian.