Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid Hadiri Rapat Paripurna

Kaur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menerima Nota…

Kunker Ke Kabupaten Kaur, Ketua DPD RI Siap Dukung Program Bupati

Kaur – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, melakukan kunjungan Kerja ke Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, pada Selasa (29/7/2025). Kunjungan yang bertajuk silaturamhi tersebut disambut hangat oleh Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos, MAP beserta Jajaran dan Forkopimda, di aula Lantai II Setda

Bupati Kaur menyampaikan apresiasi atas Kunjungan Ketua DPD RI ke bumi sease seijean ini. Ia menegaskan bahwa wilayahnya membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dasar dan pengembangan potensi wisata bahari.

“Kami sangat berharap melalui kunjungan ini, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat bisa semakin kuat dalam mendorong kemajuan Kabupaten Kaur,” ujar Bupati

Bupati juga mengutarakan beberapa usulan program yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, diantaranya Program Bus Sekolah gratis yang saat ini sudah berjalan menggunakan armada terbatas dan saat ini sedang berproses pengusulan bantuan ke Kemenhub, kemudian Pelabuhan linau yang digadang-gadang menjadi pelabuhan penyangga di Provinsi Bengkulu, selain itu Penuntasan Gardu Induk 150 KV hingga pengembangan Sektor Wisata

“kami menaruh harapan besar kepada Ketua DPD RI yang memiliki hubungan emosional dengan Kabupaten Kaur ini dapat membantu program-program yang ada di kabupaten kaur” Tegasnya

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan bahwa kunjungan Ketua DPD RI sebuah penghormatan yang tidak terhingga bagi Kabupaten Kaur. Dengan kunjungan ini, diharapkan menjadi bagian titik awal untuk kemajuan Kabupaten Kaur.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin menyatakan, selaku putra daerah Bengkulu, memiliki kewajiban moral dan kewajinab konstitusional untuk mendorong kabupaten yang berada paling ujung Provinsi Bengkulu ini untuk semakin maju

“Kabupaten Kaur ini memilki berbagai potensi yang luar biasa, selaku putra daerah saya siap memperjuangkan untuk kemajuan Kabupaten Kaur sesuai apa yang dibutuhkan serta siap menjadi jembatan penghubung demi kemajuan Kabupaten Kaur” Ungkapnya

Terkait beberapa Program yang sudah disampikan oleh Bupati Kaur, Ketua DPD RI ini pun mengaku akan menindaklajuti dan menyampiakn kepada kementerian terkait agar mendapat perhatian.

Pembebasan 83 Tapak Tower SUTT 150 kV Rampung, Pemkab Kaur Optimis Gardu Induk Beroperasi Oktober 2025

KAUR — Pemerintah Kabupaten Kaur memastikan proses pembebasan lahan untuk 83 titik tapak tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) telah tuntas. Keberhasilan ini menjadi capaian penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah tersebut.

Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, M.AP menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan proses pembebasan lahan—baik masyarakat, pemerintah desa, perangkat daerah, hingga pihak PLN. Ia menyatakan optimistis bahwa Gardu Induk (GI) Kaur akan mulai beroperasi pada Oktober 2025, sesuai target.

“Alhamdulillah, pembebasan 83 tapak tower telah selesai. Ini adalah hasil sinergi dan kerja sama semua pihak. Dengan selesainya tahapan ini, kami optimis Gardu Induk Kaur dapat mulai beroperasi Oktober mendatang. Kehadiran gardu ini akan meningkatkan keandalan listrik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Bupati, Senin (28/7/2025), usai penuntasan ganti rugi untuk satu tapak terakhir di lahan milik warga Desa Tanjung Iman, Kecamatan Tanjung Kemuning.

Bupati menambahkan, pembangunan GI dan jaringan SUTT 150 kV merupakan proyek strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kestabilan pasokan listrik, tidak hanya di Kaur, tetapi juga wilayah sekitarnya. Dengan beroperasinya gardu tersebut, Kaur tak lagi bergantung penuh pada pasokan listrik dari luar, sehingga potensi pemadaman dapat ditekan secara signifikan.

Progres Fisik dan Target Operasional

Asisten Manajer Perizinan dan Umum UPP Sumbagsel II, Gesang Widodo Santoso, menjelaskan bahwa pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 kV Manna–Bintuhan mencakup 203 tapak tower, terdiri dari 83 di Kabupaten Kaur dan 120 di Kabupaten Bengkulu Selatan.

“Hari ini, kami bersama Bapak Bupati telah menyelesaikan pembebasan tapak terakhir di Kaur. Selanjutnya, kami akan segera memulai konstruksi. Mudah-mudahan sesuai target, pada Oktober 2025 transmisi bisa berfungsi,” jelas Gesang.

Gesang juga memastikan bahwa proses pembebasan lahan untuk tapak tower di Bengkulu Selatan tersisa empat titik, dan ditargetkan tuntas dalam dua minggu. Komunikasi dengan Bupati Bengkulu Selatan juga telah dilakukan dan mendapatkan dukungan penuh.

“Bupati Bengkulu Selatan berkomitmen menyukseskan proyek ini. Beliau memastikan proses ganti rugi dan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.

Data Terbaru Progres Pembangunan

  • Total tapak tower: 203 unit

  • Tapak tower selesai konstruksi: 194 unit

  • Tower yang telah berdiri: 191 unit

  • Penarikan konduktor: 126 gawai (masih berjalan)

Pemerintah daerah bersama PLN terus mengawal proyek ini agar berjalan sesuai rencana, mengingat dampaknya yang sangat vital terhadap kebutuhan energi masyarakat dan pembangunan daerah.

47 Pejabat Dilantik, Ini Daftar Lengkap Mutasi di Pemkab Kaur

KAUR – Pemerintah Kabupaten Kaur resmi melakukan rotasi dan promosi jabatan bagi 47 pejabat di lingkungan pemerintahan daerah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, M.AP di Gedung Serbaguna Padang Kempas, Senin (28/7/2024).

Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 40 pejabat administrator (eselon III) dan 7 pejabat pengawas (eselon IV). Mutasi ini dilakukan dalam rangka penataan organisasi, pengisian jabatan kosong, serta pengembangan karier ASN yang profesional dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja birokrasi demi optimalisasi pelayanan publik.

“Mutasi bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari strategi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu bekerja dengan dedikasi tinggi dan rasa tanggung jawab,” ujar Bupati.

Bupati juga mengingatkan pentingnya loyalitas dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja baru, serta segera membangun koordinasi dengan seluruh unsur perangkat daerah.

Daftar Pejabat yang Dilantik

Eselon III

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru
1 Fery Ardiyansyah, SP Penyuluh Pertanian Sekretaris Dinas Pertanian
2 Elfi Sofyan, S.Sos, MAP Sekretaris Bapperida Sekretaris Dinas Sosial
3 Juli Sarti, SKM Penelaah Teknis Kebijakan BPKAD Sekretaris Bappreida
4 Dilisman, SH Kepala UPT LPK Dinas Nakertrans Sekretaris Dinas Nakertrans
5 Yusi Nofrianti, SE Penelaah Teknis Kantor Camat KS Sekretaris BKPSDM
6 Helda Salman, SE Sekretaris BKPSDM Sekretaris DLH
7 dr. Ahmad Mufti Herdiawansyah Doker Ahli Madia PKM Kaur Utara Direktur RSUD
8 Rendra Agung, SSTP, MPSSP Camat Kaur Selatan Kabag Kesra
9 Jupidiansah,SE Staf Camat Kaur Utara Kabag Adm Pembangunan
10  Asri Dawati, SKM Staf Puskesmas Luas Sekretaris Disperpusip
11 Depi Putrawansyah, S.Sos Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Umum Setda Kaur Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan
12 Jasman Suardi, SE Analis Keuangan bagian Umum Setda Kaur Sekertaris BPKAD
13 Noprianto, S.Pd Staf Sekwan Kabid Mutasi

 

14  Zulaini, S.Sos Staf BPKAD Kabid Pembudayaan Olahraga
15 Indra Gunawan, S.Kom Kasi Peningkatan Damkar Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM
16 Siprian Hadi, S.Pd.I, MPd Guru Ahli Madya SMPN 14 Kabid Pembinaan Ketenagaan Dispenbud
17 Helva Yunita, S.Sos Staf Dinsos Kabid Pengarustamaan Gender DP2KBP3A
18 Hertawansyah, S.Sos Kabid Perlindungan Dinsos Kabid Kebudayaan Dispenbud
19 Khairul Sahidi, S.Sos Kasubag Umum Perpusip Kabid Perlindungan dan Jamsos Dinsos
20 Deki Sepramadi, S.Sos Kabid KB  DP2KBP3A Kabid Tata Lingkungan DLH
21 Septi Helen, S.ST Bidan UPT PKM Kelam Tengah Kabid KB  DP2KBP3A
22 Apni Oktavia, S.Kep Perawat UPT PKM Padang Guci Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakaan Lingkungan DLH
23 Darol Jalal, SE Kasi Perintahan Kantor Camat Pagulir Sekcam Pagulir
24 Popi Dahlia, SE Kasubag Umum dan Kepegawaian Camat Pagulu Sekcam Tanjung Kemuning
25 Liliana Maya, SE Staf Dispora Kabid Pengendalian Penduduk
26 Litartanto, S.IP Kasi Kesos Camat Pagulu Kabid Penyelengraane-Goverment
27 Merlianto, S.Sos Staf Kantor Camat Kabid Bina Pemdes dan Kelurahan DPMD
28 Firman Hayadi, S.Pd, MPd Staf DPMD Kabid Pelayanan Kepemudaan Dispora
29 Evti Zauyah, SE Kasubag TU BPBD Kabid Perdagangan Diskop UKM dan Perindag.
30 Reko Sastrawan, S.Pt Staf DKP . Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dispetan
31 Sepri Haryanto, S.Hut Kepala UPTD Pembenihan Kabid Perkebunan Dispertan
32 Widyawati, S.Sos Kasi Pemerintahan Camat Nasal Sekcam Nasal
33 Zahwan, SE, M.Si Sekcam Nasal Sekcam Maje
34 Jhondri Wetson, S.Pt Penyuluh Pertanian Kabid Penyuluhan Dispertan
35 Hermen, SH Kasi Pemerintahan Camat Semidang Gumai Sekcam Semidang Gumay
36 Pinal Pianda, SE Staf DPMD Kabid Pembangunan dan Pembedayaan PMD
37 Evana Toursyahdia, SIP Penelaah Dinsos Kabid Perawatan RSUD
38 Rensi Fitra Utari, SIP Kabid Perawatan RSUD Kabag TU RSUD
39 Ferawati, S.Kep Perawat Ahli Madya RUSD Kabid Pelayanan RSUD
40 Gusmidiansyah, SKM Perawat Terampil UPT PKM Naga Rantai Kabid Perekonomian SDA Bapperida
   
Eselon IV    
No Nama    
1 dr. Nur Jannatun Na’imah Dokter Ahli Madya UPT PKM Padang Guci Kasubbid Pelayanan RSUD
2  Ahmad Suandi, SKM Administrator Kesehatan Kasubbid SDM dan Diklat RSUD
3 Deksi Kusmiati, S.IP Kasubag Umum Camat Seming Gumay Kasubbid Rekam Medik RSUD
4 Novian, SE Penelaah teknis DPRD Kaur Kasubag Umum dan kepegawaian DPRD
5 Feri Aryanto, S.PT Staf Camat Semidang Gumay Kepala UPT Puskeswan Distan.
6 Yeti Yuniar Cayani, MAP Penelaah Teknis Dispenbud Kasi Kurikulum dan Penilaian Dikdas
7  Martina, SKM Administrator Kesehatan Ahli Pratama Kasubbid Asuhan Keperawatan RSUD

Bupati Kaur Sidak, Hasilnya Seluruh ASN Tak Ada Ngantor

Kaur – Senin (24/3/2025) pagi Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, M.AP melakukan sidak di kantor Camat…

Bupati Kaur Temukan Camat Padang Guci Ilir Tidak Hadir, Minta Penjelasan

Kaur – Bupati Kabupaten Kaur, Gusril Pausi, S.Sos, M.Ap, melakukan sidak ke Kantor Camat Padang Guci Ilir pada pagi hari ini. Saat tiba di kantor sekitar pukul 08.45 WIB, Bupati mendapati bahwa Camat Padang Guci Ilir tidak berada di tempat.

Bupati segera meminta penjelasan kepada staf yang bertugas. Menurut keterangan staf, tidak ada informasi mengenai keberadaan Camat. “Kami tidak tahu ke mana Camat pergi, dan tidak ada kabar tentang keberadaannya,” ujar salah satu staf.

Dalam keterangannya, Bupati Kaur menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, Camat harus selalu berada di tempat dan siap melayani masyarakat. “Camat harus menjadi contoh bagi masyarakat dan selalu siap untuk melayani,” tegas Bupati Gusril.

Bupati juga meminta agar Camat Padang Guci Ilir segera kembali ke kantor dan memberikan penjelasan atas ketidakhadirannya. Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat dan pemberitaan media yang sebelumnya menyoroti kurangnya kehadiran dan kinerja Camat di wilayah tersebut.

Pihak kepala desa di Kecamatan Padang Guci Ilir pun mengonfirmasi bahwa mereka mengalami kesulitan berkoordinasi karena minimnya kehadiran Camat di kantor. Bupati mengimbau seluruh pejabat di Kabupaten Kaur untuk selalu berada di tempat dan siap melayani masyarakat, sebagai contoh nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bersama-sama kita harus bekerja untuk meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga Kabupaten Kaur dapat menjadi lebih baik dan maju ke depannya,” pungkas Bupati Gusril.

THR PNS Kaur Cair, TPP Masih Ditunda Hingga Persetujuan Kemenkeu RI

BINTUHAN – Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kaur telah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tanpa ada potongan, sesuai dengan ketentuan masing-masing golongan. Penyaluran THR ini dimulai sejak 17 Maret 2025, berdasarkan persetujuan Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos, M.AP. Langkah ini diambil agar PNS dapat memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Kabid Perbendaharaan, Leo Tornado, SH, menyatakan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Kaur telah mengajukan pencairan THR, sehingga distribusinya pun telah rampung. “Pencairan THR telah dilaksanakan sesuai dengan besaran gaji tanpa dipotong, sehingga PNS mendapatkan haknya dengan tepat,” ujarnya pada Minggu, 23 Maret 2025.

Sementara itu, tambahan penghasilan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PNS masih menunggu kepastian. Proses pengajuan TPP, yang mencakup periode Januari hingga Maret 2025, masih dalam proses persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jika disetujui, TPP akan dicairkan setelah libur panjang Lebaran, yang dijadwalkan mulai 28 Maret 2025.

Leo Tornado menekankan, “Walaupun THR telah cair, kami mengimbau agar seluruh PNS tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan optimal sebelum masa libur panjang tiba. Kami juga berharap, bagi PNS yang belum menerima TPP, proses persetujuannya segera rampung sehingga tidak mengganggu kesejahteraan pegawai.”

Selain itu, anggaran THR untuk PNS dan PPPK di Kabupaten Kaur mencapai lebih dari Rp 18 miliar, yang merupakan dana penting untuk membantu PNS dalam menghadapi beban kebutuhan di masa Lebaran.

Dengan demikian, meskipun THR telah memberikan bantuan langsung kepada PNS, Pihak pemerintah daerah masih mengantisipasi kepastian pencairan TPP guna mendukung kesejahteraan pegawai secara menyeluruh.

52 Desa di Kabupaten Kaur Terima Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap Pertama

BINTUHAN – Sebanyak 52 desa di Kabupaten Kaur telah mendapatkan rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama. Sementara itu, 140 desa lainnya masih menunggu proses penyelesaian persyaratan sebelum dapat mencairkan dana tersebut.

Kabid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Sislan, SE, menjelaskan bahwa pencairan Dana Desa tahun 2025 dilakukan dalam dua tahap, yakni 60 persen pada tahap pertama dan 40 persen pada tahap kedua.

“Saat ini, desa-desa sudah bisa mengajukan pencairan Dana Desa karena Peraturan Bupati (Perbup) dan besaran DD sudah ditetapkan. Namun, baru 52 desa yang memenuhi syarat dan diberikan rekomendasi pencairan,” ujar Sislan, Jumat (21/3/2025).

Desa Diminta Segera Ajukan Pencairan Sebelum Libur Lebaran

Pemerintah daerah mengimbau agar desa yang belum mengajukan pencairan DD segera melengkapi persyaratan sebelum libur Lebaran pada 28 Maret 2025. Jika pengajuan belum dilakukan sebelum libur, maka pencairan baru bisa dilakukan setelah Idul Fitri 1446 H.

“Bagi desa yang sudah mencairkan DD, dana tersebut harus digunakan sesuai peruntukannya. Sementara bagi desa yang belum mengajukan, kami harap segera melengkapi dokumen sebelum cuti Lebaran dimulai,” tambahnya.

Anggaran Dana Desa 2025 Mengalami Penurunan

Tahun 2025, total Dana Desa yang dialokasikan untuk Kabupaten Kaur mencapai Rp 138,55 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Desa dengan alokasi DD terbesar tahun ini adalah Desa Cinta Makmur, Kecamatan Muara Sahung, yang mendapatkan Rp 1,2 miliar, disusul oleh Desa Muara Dua, Kecamatan Nasal, dengan lebih dari Rp 1 miliar. Sementara itu, Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, menerima alokasi terkecil, yakni Rp 560 juta.

Secara umum, sebagian besar desa menerima alokasi sekitar Rp 900 juta, yang disesuaikan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta faktor lainnya.

Sislan menegaskan bahwa proses pengajuan pencairan Dana Desa tidak akan dipersulit, selama desa memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami pastikan proses pencairan berjalan lancar bagi desa yang melengkapi persyaratan administrasi. Kami harap seluruh desa segera mengajukan agar program pembangunan desa bisa segera berjalan,” tutupnya.

PLN dan Polres Kaur Bersinergi Antisipasi Gangguan Listrik dan Pemadaman

KAUR, BENGKULU – PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bintuhan terus memperkuat koordinasi dengan Polres Kaur untuk mengatasi gangguan listrik yang sering dikeluhkan masyarakat. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kasat Intelkam Polres Kaur, AKP Ahmad Khairuman, Kamis (20/3/2025), Manager PLN ULP Bintuhan, Tiar Harris Yudhistira, menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga keamanan jaringan listrik di Kabupaten Kaur.

Tiar Harris menyampaikan apresiasi atas dukungan Polres Kaur dalam menjaga kelancaran pasokan listrik. “Kami sangat berterima kasih atas sinergi ini. Keamanan jaringan listrik sangat penting agar masyarakat dapat menikmati listrik yang stabil dan andal,” ujarnya.

Selain pengamanan, PLN juga mengimbau masyarakat untuk mengizinkan pemangkasan atau penebangan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik guna menghindari risiko bahaya dan pemadaman. “Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kelancaran distribusi listrik demi keselamatan bersama,” tambah Tiar Harris.

Salah satu penyebab utama pemadaman di wilayah Kaur adalah gangguan dari hewan yang naik ke kabel listrik. PLN berkomitmen melakukan upaya preventif guna meminimalkan gangguan tersebut.

Menanggapi hal ini, AKP Ahmad Khairuman mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan potensi gangguan listrik kepada PLN atau kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. “Jika ada hal mencurigakan atau potensi gangguan, segera laporkan agar dapat segera diatasi,” imbaunya.

Diharapkan, sinergi antara PLN ULP Bintuhan dan Polres Kaur semakin erat, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang lebih aman dan stabil tanpa gangguan.

Musrenbangkab Kaur 2025: Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan 2026

BINTUHAN – Pemerintah Kabupaten Kaur akan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) 2025 pada Kamis, 20 Maret 2025. Forum ini merupakan kelanjutan dari Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam) yang telah berlangsung pada 17-21 Februari 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan tahun 2026.

Kepala Bapperida Kaur, Dr. Ir. Hifthario Syahputra, ST, M.Si, IPM, ASEAN Eng, melalui Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), Yulizar, ST, mengungkapkan bahwa hasil Musrenbangcam menunjukkan mayoritas usulan dari desa melalui kecamatan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.

“Usulan yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan 2026. Semua akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur,” ujar Yulizar, Rabu (19/3/2025).

Prioritas Pembangunan 2026: Sinkronisasi dengan Program Nasional

Musrenbangkab ini menjadi langkah awal dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Kaur tahun 2026. Setelah disepakati, usulan prioritas akan diajukan dan diselaraskan dengan program pembangunan nasional, guna memastikan seluruh rencana pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan pusat.

“Dengan adanya Musrenbangkab, kita bisa menyusun rencana pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semua program akan dipastikan berjalan tanpa hambatan dan sinkron dengan kebijakan nasional,” tegas Yulizar.

Hasil dari Musrenbangkab ini nantinya akan menjadi acuan bagi Bapperida Kaur dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih konkret, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.