Metro | Keterbatasan anggaran akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Metro.
Meski demikian, Pemkot Metro menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui kreativitas serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Wakil Walikota Metro Rafieq Adi Pradana mengungkapkan, bahwa pemerintah tidak boleh kalah kreatif meski anggaran terbatas.
“Oleh karena itu, Pemkot Metro akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah pusat, baik di dalam maupun di luar Kota Metro, agar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan,” ungkap Rafieq, saat Musrenbang di Aula Kecamatan Metro Selatan, Selasa (27/01/2026).
Selain itu, Rafieq menjelaskan, bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pemerintah tetap memprioritaskan sejumlah titik pembangunan yang telah direncanakan.
Namun, berbagai masukan tambahan dari masyarakat tetap akan ditampung dan diupayakan realisasinya pada tahun anggaran 2027.
Rafieq menambahkan, Pemkot Metro juga terus mendorong pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Saat ini, beberapa titik pembangunan telah ditetapkan oleh kementerian terkait.
“Pemerintah menargetkan pembangunan KDMP dapat terwujud di seluruh 22 kelurahan di Kota Metro Supaya bisa mendorong kebutuhan perekonomian masyarakat,” jelas Rafieq.
Rafieq menjelaskan, bahwa di Kelurahan Rejomulyo pembangunan belum dimulai, namun lahan telah dipastikan siap.
Sementara, pembangunan di Kelurahan Purwoasri sudah memasuki tahap pembangunan pondasi, sedangkan di Kelurahan Yosomulyo masih dalam tahap pengecekan lanjutan.
Rafieq menegaskan, bahwa pembangunan KDMP menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan. Untuk kelurahan lainnya, pemerintah masih mencari lahan seluas 1.000 meter persegi yang menjadi syarat pembangunan, namun upaya pencarian terus dilakukan agar seluruh target dapat tercapai.
Di tempat yang sama, anggota DPRD Kota Metro, Hadi Kurniadi menyampaikan, bahwa persoalan fiskal saat ini tidak hanya dialami Kota Metro, tetapi juga hampir seluruh kabupaten/kota dan provinsi akibat pemotongan dana transfer pusat.
Hadi Kurniadi menilai, bahwa pemerintah daerah harus aktif dan kreatif dalam mengakses berbagai program dari pemerintah pusat.
Menurut Hadi, DPRD Kota Metro melalui fraksi-fraksi yang memiliki perwakilan di DPR RI dapat mendorong pengusulan program-program kementerian yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Langkah tersebut dinilai cukup konkret dan realistis untuk dilakukan dalam waktu dekat, mengingat mekanisme penganggaran yang ada.
“Pemerintah pusat pada prinsipnya cukup responsif terhadap proposal dan usulan daerah, seperti halnya akses Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh melalui jejaring di tingkat pusat,”ucap Hadi.| (Rio).