Lambar – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang menjangkau lebih dari 80.000 desa. Program ini menjadi strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa berbasis gotong royong.
Kopdes Merah Putih diharapkan Prabowo Subianto tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi juga pusat ekonomi masyarakat yang dapat mengakomodasi berbagai sektor usaha, baik konvensional maupun berbasis teknologi digital.
Koperasi Merah Putih akan bergerak di berbagai sektor strategis, termasuk penyediaan kebutuhan dasar seperti sembako, pupuk, elpiji, serta layanan simpan pinjam. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi penyangga ekonomi desa sekaligus penghubung langsung antara produsen dan konsumen.
“Koperasi adalah wajah sejati gotong royong bangsa kita. Dengan Koperasi Merah Putih, kita ingin memastikan setiap desa dan kelurahan memiliki pusat ekonomi yang dikelola bersama untuk kesejahteraan rakyat,” kata Prabowo Subianto dalam sambutannya pada peluncuran Kopdes serentak yang dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21 Juli 2025.
Untuk menjamin perputaran ekonomi lokal, setiap Kopdes Merah Putih disarankan memiliki enam gerai usaha dasar, yakni gerai sembako, apotek desa, gerai unit usaha simpan pinjam, gerai klinik desa, gerai cold storage/cold chain, logistik, serta kantor koperasi.
“Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, serta memperluas inklusi keuangan masyarakat,” harap orang nomor satu di negera memiliki bendera Sang Dwiwarna.
Menurut pria yang merupakan Prunawirawan TNI AD itu, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi sebagai motor penggerak perekonomian lokal.
“Kehadiran Koperasi Merah Putih juga diharapkan menjadi solusi atas berbagai tantangan ekonomi desa yang selama ini belum terjawab secara optimal,” terangnya.
Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti perlu adanya pengawasan dalam operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mengingat, rekam jejak gerakan koperasi hampir selalu gagal karena korupsi yang dilakukan para pengurusnya. Tak hanya itu, gerakan pembangunan koperasi juga umumnya tidak disukai pihak tertentu yang ingin membangun hegemoni ekonomi.
“Dengan adanya peluncuran Koperasi Merah Putih ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah. Sinergi ini memastikan koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Dengan hadirnya 80. 000 Koperasi Merah Putih, Presiden RI ke-8 optimis ekonomi desa akan lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.