Kategori: Lampung Selatan

LAMSEL, Sragi — Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah pesisir Lampung Selatan kembali mendapatkan dorongan besar melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Pada Rabu, 10 Desember 2025, sinergi tersebut diwujudkan dalam penanaman padi biosalin di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, sekaligus peresmian berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan komprehensif ini mencakup peresmian Koperasi Konsumen Adhyaksa Mandiri Sejahtera Lampung, penyerahan sertifikat halal dan PIRT, pemberian bantuan CSR untuk UMKM, hingga penandatanganan sejumlah akta kerja sama kelembagaan. Seluruh rangkaian tersebut menunjukkan langkah serius dalam memperkuat ketahanan pangan dan memperluas dampak ekonomi kerakyatan di wilayah pesisir.

Acara ini dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Suci Wijayanti, Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, Sekda Supriyanto, serta jajaran perangkat daerah lainnya. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kekuatan utama dalam mendorong produktivitas masyarakat pesisir.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Suci Wijayanti, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan catatan penting bagi upaya pembangunan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. Ia menyebut tantangan salinitas tinggi di wilayah pesisir dapat ditangani melalui inovasi biosalin.

“Berdirinya Koperasi Konsumen Adhyaksa Mandiri Sejahtera Lampung dan kesiapan 17 hektare tambahan untuk ditanami padi biosalin menunjukkan bahwa inovasi yang tepat mampu mengubah keterbatasan menjadi sumber kesejahteraan baru,” ujarnya.

Dukungan teknis pun diperkuat melalui penyediaan 425 kilogram benih biosalin untuk dua gapoktan, bantuan pupuk dari Kementerian Pertanian sebanyak 150 kilogram urea dan 250 kilogram NPK per hektare. Suci menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang menjawab kebutuhan petani di lapangan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama turut mengapresiasi keterlibatan penuh Kejati Lampung dalam mendampingi petani. Menurutnya, kehadiran kejaksaan bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menyoroti keberhasilan pemanfaatan lahan bekas tambak yang telah ditinggalkan selama empat tahun. Program biosalin tahap kedua ini melanjutkan tahap pertama yang mencatat hasil panen mencapai 6 ton per hektare—sebuah pencapaian signifikan bagi daerah pesisir.

Selain sektor pertanian, kegiatan ini juga memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui peresmian koperasi, penyaluran bantuan untuk UMKM, serta kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku usaha. Seluruh rangkaian ini menjadi fondasi strategis bagi penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan peningkatan daya saing UMKM di Lampung Selatan.

Lampung Selatan, Kalianda — Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa gotong royong adalah fondasi utama keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas pangan di tengah dinamika global.

Penegasan itu disampaikan saat Menko Pangan bersama Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo melakukan penanaman jagung di kawasan SMA Kebangsaan, Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (2/12/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

“Kata orang, polisi kok tanam jagung? Itulah Indonesia, gotong royong,” ujar Zulhas.

Menurutnya, ketahanan pangan tidak dapat dicapai tanpa sinergi antarlembaga. Ia mengapresiasi kontribusi semua pihak yang terlibat, termasuk Polri yang kini aktif mendukung program swasembada pangan secara langsung.

Zulhas menyampaikan bahwa produksi pangan nasional menunjukkan perkembangan signifikan. Produksi beras meningkat dari 30 juta ton menjadi 34,7 juta ton, atau naik lebih dari 13%. Harga gabah dan jagung juga membaik sehingga menguntungkan petani.

“Harga gabah sekarang minimal Rp6.500 per kilogram, jagung minimal Rp5.500 per kilogram. Stok beras di Bulog sudah mencapai 4,7 juta ton,” jelasnya.

Lebih jauh, pemerintah berencana memperkuat infrastruktur pangan melalui pembangunan gudang Bulog baru, Rice Milling Unit (RMU), pabrik padi skala besar, serta pabrik pakan dan Grand Parent Stock (GPS) unggas di Lampung sebagai pusat protein nasional.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan komitmen kepolisian mendukung agenda besar ketahanan pangan. Ia menyebut Lampung sebagai salah satu provinsi dengan daya serap pangan tertinggi di Indonesia.

“Menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi bangsa. Polri akan selalu hadir untuk itu,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan optimismenya terhadap peran Lampung dalam menopang kebutuhan pangan nasional. Dari total 3,3 juta hektare wilayah, sekitar 1,3 juta hektare merupakan lahan pertanian produktif.

“Lampung punya kekuatan besar di sektor pertanian. Singkong surplus, padi meningkat hingga 400 ribu ton—peringkat 5 nasional—dan produksi jagung mencapai 1,1 juta ton pada 2024,” paparnya. Ia menargetkan produksi jagung meningkat menjadi 1,5 juta ton pada 2025, mengingat komoditas tersebut menjadi bahan baku utama industri pakan ayam.

Menurut Mirza, semakin luas lahan jagung, semakin besar pula potensi pengembangan industri unggas di Lampung. “Semakin banyak jagung ditanam, semakin besar produksi ayam,” ujarnya.

Kegiatan penanaman jagung ini menjadi simbol kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Polri dalam memperkuat sektor pangan nasional. Dengan potensi pertanian yang terus berkembang, Lampung diproyeksikan tetap menjadi salah satu lumbung pangan strategis Indonesia.

Lampung Selatan, Penengahan — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya menjaga kelestarian kawasan Gunung Rajabasa sebagai hulu ekologis yang vital bagi masyarakat Lampung Selatan. Penegasan itu disampaikannya saat berdialog dengan 200 petani dari 10 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, Selasa (2/12/2025).

Di hadapan para petani yang selama ini bergantung pada sumber daya hutan, Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa kawasan Gunung Rajabasa merupakan hutan lindung yang tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan.

“Hutan lindung ini tidak boleh diapa-apakan. Boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dijadikan lahan pertanian sayuran,” tegasnya. Ia menambahkan, kerusakan hutan akan membuat wilayah bawah rentan banjir dan bencana ekologis lainnya.

Dialog berlangsung hangat dan interaktif, sekaligus dirangkai dengan penanaman simbolis bibit kopi dan kakao. Pada kesempatan tersebut, 3.000 bibit kopi dan kakao diserahkan kepada 10 KUPS Desa Way Kalam sebagai dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan.

Bantuan bibit tersebut berasal dari United Nations Development Programme (UNDP) sebagai bagian dari komitmen global untuk memperkuat pengelolaan perhutanan sosial secara berkelanjutan.

“Teman-teman dari UNDP ini konsen agar bumi ini dirawat dengan baik,” ujar Zulkifli Hasan, menegaskan kembali pentingnya kolaborasi internasional dalam menjaga kawasan konservasi.

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Sekretaris Daerah Supriyanto, jajaran Forkopimda, serta perwakilan negara sahabat, termasuk Duta Besar Norwegia, Belgia, Jerman, dan Belanda yang tergabung dalam Amsterdam Declarations Partnership (ADP). Kehadiran mereka menandai kuatnya dukungan internasional terhadap perlindungan Gunung Rajabasa.

Melalui bantuan bibit dan pendampingan berkelanjutan, pemerintah pusat berharap masyarakat sekitar hutan dapat meningkatkan pendapatan tanpa merusak ekosistem. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Gunung Rajabasa harus tetap menjadi kawasan hijau yang memberi manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Lampung Selatan, Penengahan — Upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan dorongan baru. Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyerahkan 7.000 bibit kopi dan kakao kepada para petani sebagai langkah percepatan penerapan Smart Agroforestry di wilayah tersebut.

Penyerahan bibit dilakukan dalam kegiatan Dialog bertema “Partisipasi Pengelolaan Smart Agroforestry dalam Mendorong Kebijakan Inovasi melalui Kolaborasi Inter-Generasi” yang berlangsung di Aula SMA Kebangsaan, Kecamatan Penengahan, Senin (2/12/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Supriyanto, akademisi, mahasiswa, dan kelompok tani. Suasana semakin istimewa dengan kehadiran perwakilan negara sahabat, termasuk Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, yang memberikan dukungan terhadap penguatan agroforestry di Lampung Selatan.

Dalam dialog utama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa bantuan bibit tersebut bukan hanya program seremonial, melainkan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan Smart Agroforestry.

“Lahan-lahan kosong akan kita dorong untuk ditanami komoditas produktif seperti kopi dan kakao. Bibit akan kita bantu agar petani bisa meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Zulkifli Hasan.

Dukungan internasional juga mengalir. Perwakilan Kedutaan Besar Norwegia, Dewi Tresya, menyampaikan apresiasi atas pengelolaan hutan serta partisipasi masyarakat dalam program agroforestry di Lampung Selatan.

“Program ini mempromosikan pertanian dan perkebunan berkelanjutan melalui pendekatan kehutanan sosial. Tujuannya memastikan masyarakat mendapatkan kehidupan lebih baik sekaligus menjaga kelestarian alam,” kata Dewi.

Ia juga membagikan pengalamannya saat mengunjungi Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, yang dinilainya berhasil mengintegrasikan konservasi hutan dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami melihat bagaimana hutan dijaga dan dikelola secara inklusif, memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan ketahanan pangan. Ini kekayaan besar untuk Indonesia,” tambahnya.

Pemerintah menilai bahwa kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, komunitas, hingga generasi muda—adalah kunci dalam mempercepat transformasi menuju model Smart Agroforestry yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif serta pembagian bibit kopi dan kakao kepada para petani sebagai langkah awal memperluas kawasan agroforestry produktif di Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda — Memasuki bulan terakhir Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan percepatan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fokus utama jelang penutupan tahun anggaran.

Pesan itu disampaikan dalam apel mingguan perdana bulan Desember yang digelar di Lapangan Korpri, Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Selatan, Senin (1/12/2025). Apel dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, yang membacakan amanat Bupati Lampung Selatan.

Di hadapan para kepala perangkat daerah, pejabat administrator, fungsional, hingga seluruh ASN—mulai dari PNS, PPPK hingga THLS—Edy menegaskan bahwa Desember merupakan fase evaluasi sekaligus penentu keberhasilan program pembangunan sepanjang tahun.

“Ini bulan terakhir di Tahun 2025. Fase memastikan seluruh target RPJMD, Renstra, dan Renja dapat kita tuntaskan tepat waktu,” ujarnya.

Ia meminta percepatan realisasi anggaran, terutama pada program prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Edy menekankan bahwa tidak boleh ada kegiatan yang mengendap menjelang penutupan tahun anggaran.

“Kita tutup tahun dengan prestasi, bukan dengan alasan,” tegasnya.

Selain aspek anggaran, Edy juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kualitas layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Ia mengingatkan pentingnya percepatan digitalisasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) demi pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Pelayanan harus mudah diakses masyarakat,” imbuhnya.

Menjelang akhir tahun, Edy juga meminta jajarannya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan angin kencang, mengingat intensitas cuaca yang meningkat. Ia menekankan pentingnya koordinasi cepat antara BPBD, kecamatan, dan desa untuk menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat.

Edy menutup amanatnya dengan menegaskan pentingnya soliditas seluruh aparatur pemerintahan sebagai fondasi pembangunan.

“Kabupaten Lampung Selatan hanya bisa maju bila pemerintahannya disiplin, bekerja cepat, dan berjiwa melayani. Mari tingkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Edy.

LAMSEL, Jati Agung — Kawasan Kota Baru berubah menjadi lautan manusia ketika ratusan ribu jemaah dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara memadati lokasi Ijtima Ulama Dunia 2025: Tabligh Akbar Indonesia Berdoa, Jumat (28/11/2025). Suasana religius yang khusyuk menyatu dengan dinamika sosial dan ekonomi warga sekitar.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama hadir bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dan Sekretaris Daerah Supriyanto, menyambut para ulama dan jemaah yang sejak pagi sudah mengalir ke pusat kegiatan. Gelaran internasional yang berlangsung selama tiga hari, 28–30 November 2025, menjadikan Kota Baru sebagai pusat doa, tausiah, dan perjumpaan umat Islam.

Menteri Agama Jadi Khatib, Pesan Ukhuwah Menggema

Rangkaian hari pertama dimulai dengan salat Jumat berjamaah. Tampak Menteri Agama RI Nasaruddin Umar berada di saf terdepan bersama Menko Pangan RI Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

Nasaruddin Umar yang menjadi khatib salat Jumat menyampaikan pesan damai dan persatuan. Dalam khutbahnya, ia mengajak umat Islam menjadikan Ijtima Ulama sebagai ruang memperkokoh ukhuwah, memperbaiki diri, dan memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa.

“Kita tidak sekadar berkumpul memenuhi agenda. Ini adalah momen memohon keselamatan negeri, saling menguatkan, dan memelihara persaudaraan,” ucapnya di hadapan jemaah yang memadati area salat hingga ke luar tenda utama.

Ia turut menekankan pentingnya memperdalam nilai keislaman di tengah dinamika sosial dan tantangan zaman modern.

Kota Baru Hidup hingga Malam, Ekonomi Warga Ikut Bangkit

Selain menjadi pusat kegiatan keagamaan, Ijtima Ulama Dunia 2025 membawa dampak ekonomi yang signifikan. Ribuan jemaah yang hadir membuat kawasan Kota Baru kembali hidup hingga malam hari. Aktivitas UMKM meningkat pesat, mulai dari pedagang makanan, penyedia transportasi, hingga penginapan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi menilai kegiatan berskala internasional ini bukan hanya mempererat persatuan umat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Kehadiran jemaah dari berbagai daerah membawa perputaran ekonomi yang luar biasa. Ini momentum yang harus dimanfaatkan warga untuk memperkuat usaha kecil mereka,” ujarnya.

Wanda (36), warga Kota Baru, merasakan langsung dampaknya. “Yang tadinya bukan pedagang jadi berdagang. Mau beli apa saja ada. Biasanya sepi, sekarang ramai sampai malam,” tuturnya.

Pemerintah daerah mencatat lonjakan aktivitas ekonomi yang terjadi spontan sejak hari pertama, termasuk sektor UMKM, transportasi lokal, hingga layanan homestay dan perhotelan. Ribuan jemaah yang berdatangan turut menggerakkan usaha kecil warga yang sebelumnya hanya berjalan pada hari-hari tertentu.

Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Review Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Penyusunan Arsitektur Data di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (28/11/2025).

Kegiatan ini digelar untuk mengevaluasi kesesuaian arsitektur SPBE dengan kondisi aktual di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus memastikan penerapan empat prinsip Satu Data Indonesia, yakni standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk.

FGD diikuti pejabat administrator Dinas Kominfo bersama perwakilan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE.

Kepala Bidang Tata Kelola SPBE Dinas Kominfo Lampung Selatan, Delfarizy, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan integrasi, perbaikan, serta rencana pengembangan sistem layanan pemerintah.

Ia menambahkan bahwa output utama kegiatan ini meliputi penyusunan dokumentasi evaluasi arsitektur SPBE dan arsitektur data terkini, rekomendasi pengembangan sistem ke depan, serta roadmap tindak lanjut yang terencana dan terstruktur.

“Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi sistem, keamanan, serta efisiensi layanan SPBE di Lampung Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Achmad Herry, menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi berjalan lambat, manual, atau terkotak-kotak. Ia menyebut SPBE sebagai blueprint penyatuan sistem pemerintahan daerah.

“SPBE bukan sekadar memasukkan data ke komputer. Ini tentang menghadirkan layanan terpadu dan kemampuan pemerintah mengambil keputusan secara real time,” tegasnya.

Achmad Herry turut menyampaikan tiga fokus utama Pemkab Lampung Selatan ke depan: integrasi total sistem data, efisiensi anggaran terutama untuk menghindari duplikasi pengadaan aplikasi, serta peningkatan indeks SPBE.

Pada 2024, indeks SPBE Lampung Selatan berada di angka 3,08 dengan predikat baik dan menempati posisi ke-7 dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi harus menjadi pemacu untuk hasil yang lebih baik. Target kita bukan hanya tetap baik, tapi menjadi yang terbaik di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Melalui FGD ini, Pemkab Lampung Selatan berharap percepatan transformasi digital dapat berlangsung semakin optimal dan terarah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

LAMSEL, Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar acara pisah sambut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di lobi kantor bupati, Kamis malam (27/11/2025). Kegiatan ini menandai berakhirnya masa tugas Dr. Seto Apriyadi, S.ST., M.H. sekaligus menyambut pejabat baru, Rizal Rasyuddin, S.SiT., M.M., QRMP.

Acara berlangsung hangat dan dihadiri Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, tokoh adat Sai Batin Lima Marga, serta perwakilan BUMD dan perbankan.

Apresiasi untuk Seto Apriyadi: Masa Tugas Singkat, Kinerja Berdampak

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi atas dedikasi Seto Apriyadi selama memimpin Kantor Pertanahan sejak Juni 2023. Ia menilai, meskipun masa pengabdiannya relatif singkat, peningkatan layanan pertanahan di Lampung Selatan terasa nyata.

“Pertanahan adalah investasi, ruang hidup masyarakat, masa depan daerah, dan kepastian hukum. Malam ini bukan hanya pergantian jabatan, tetapi perpindahan estafet amanah,” tegas Bupati Egi.

Sambut Pejabat Baru: Harapan pada Transformasi Layanan

Pada kesempatan itu, Bupati Egi menyambut kedatangan Kepala Kantor Pertanahan yang baru, Rizal Rasyuddin, yang dikenal memiliki gaya kerja tegas, detail, serta adaptif terhadap digitalisasi.

Suasana acara sempat mencair saat Bupati Egi melontarkan seloroh yang disambut tawa para tamu.
“Kalau mengurus berkas tanah, tolong lengkapkan syaratnya dulu. Jangan hanya lengkap doanya saja,” ucapnya berseloroh.

Soroti Tantangan Pertanahan: PTSL, Aset Daerah, hingga Sengketa

Lebih dari sekadar seremoni pergantian jabatan, momentum ini menjadi ruang penegasan komitmen Pemkab Lampung Selatan untuk memperkuat kebijakan agraria. Tantangan yang menjadi fokus meliputi percepatan PTSL, penertiban dan kepastian aset daerah, percepatan digitalisasi layanan, hingga penyelesaian konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Penyerahan Cendera Mata dan Harapan Baru

Acara ditutup dengan penyerahan cendera mata dari jajaran Pemkab, Forkopimda, dan instansi terkait kepada Dr. Seto Apriyadi yang akan menjalankan tugas baru di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Pemkab Lampung Selatan berharap pergantian kepemimpinan ini menjadi titik awal peningkatan layanan pertanahan yang lebih akuntabel, modern, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kalianda – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menegaskan komitmen penuh dalam mendukung Program Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi di ruang kerja bupati pada Kamis (20/11/2025), yang secara khusus membahas percepatan pembangunan gerai dan gudang KDMP. Fasilitas tersebut ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026 sebagai bagian dari persiapan peluncuran nasional program pada 31 Januari 2026.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati M. Syaiful Anwar serta unsur Forkopimda: Dandim 0421/LS Letkol Kav M. Nuril Ambiyah, Kapolres AKBP Toni Kasmiri, Kajari Suci Wijayanti, dan Ketua DPRD Erma Yusneli.

Percepatan Pembangunan 119 Titik Gerai dan Pergudangan

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0421/LS Letkol Kav M. Nuril Ambiyah memaparkan perkembangan pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDMP yang saat ini telah memasuki tahap signifikan. Ia menyebutkan bahwa anggaran pembangunan telah sepenuhnya diterima melalui rekening kesatuan.

Kodim 0421/LS, lanjutnya, melakukan pendampingan ketat agar pelaksanaan berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

“Di Lampung Selatan dan Pesawaran terdapat 119 titik pembangunan. Dua titik sudah mulai berjalan sejak akhir Oktober, dan seluruh pekerjaan ditargetkan selesai sebelum peluncuran nasional,” ungkap Letkol Kav Nuril Ambiyah.

Tantangan Lahan dan Percepatan Penetapan Lokasi

Meski progres berjalan baik, Dandim mengakui bahwa beberapa desa masih menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan. Karena itu, percepatan penetapan lokasi pada titik-titik tertentu harus segera dilakukan guna mengejar target waktu.

“Pekerjaan ini kami lakukan secara transparan. Aturannya jelas, pendampingannya ada, dan desa menjadi ujung tombak pelaksanaan,” tegasnya.

Bupati Egi Apresiasi Progres dan Minta Percepatan Penyelesaian Aset Lahan

Merespons laporan tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi tinggi atas progres cepat yang ditunjukkan Kodim 0421/LS.

Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah dapat segera mempercepat penyelesaian aset lahan, khususnya titik yang belum masuk dalam zona portal.

“Terima kasih Pak Dandim, progresnya sangat baik dalam waktu singkat. Saya minta BPKAD dan Dinas PMD segera berkoordinasi dengan para camat untuk mempercepat penetapan lahan. Semua harus bergerak bersama,” tegasnya.

Pemkab Pastikan Dukungan Penuh untuk Kesuksesan Program KDMP

Bupati Egi memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan siap memberikan dukungan penuh bagi kelancaran pembangunan sarana KDMP, mengingat program ini memiliki dampak strategis bagi penguatan ekonomi desa dan peningkatan kemandirian masyarakat.

“Kita prioritaskan agar program ini berjalan sukses. Target 31 Januari 2026 harus siap, dan Pemkab Lampung Selatan siap membantu sepenuhnya,” ujar Bupati Egi.

Harapan Penyelesaian Tepat Waktu

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Kodim, dan unsur Forkopimda lainnya, percepatan pembangunan fasilitas KDMP di Lampung Selatan diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa di seluruh wilayah.