LAMPUNG SELATAN – Ruas Jalan Kota Dalam-Blimbing Sari yang menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan dengan Lampung Timur,…
Kategori: Lampung Selatan
Tumpukan Sampah di Perbatasan Desa Fajar Baru dan Karang Sari Jati, Agung Lampung Selatan Jadi Ancaman Banjir
Lampung Selatan – Masalah sampah yang belum teratasi terus menjadi persoalan klasik di banyak daerah, termasuk di perbatasan Desa Fajar Baru dan Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.
Tumpukan sampah yang menumpuk di sepanjang Jalan RA Basyd telah menimbulkan keresahan warga dan pengguna jalan. Bau busuk yang menyengat menjadi pemandangan sehari-hari di lokasi tersebut, dengan berbagai jenis sampah, mulai dari organik hingga anorganik, berserakan di pinggir jalan.
Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyebaran penyakit menular, pencemaran lingkungan, serta meningkatkan risiko banjir.
Parno, salah seorang warga setempat, menyampaikan kekesalannya terhadap kondisi ini.
“Sudah lama sekali sampah menumpuk di sini. Banyak warga yang sembarangan membuang sampah di tempat ini. Sekarang musim hujan, dan di beberapa daerah sudah banyak yang terendam banjir. Di dekat tumpukan sampah, air sudah mulai meluap akibat tersumbat sampah,” ujarnya, Sabtu, 22 Februari 2025.
Parno berharap agar pemerintah desa bersama dinas terkait segera mencari solusi untuk mengatasi masalah sampah ini, mengingat beberapa waktu lalu masalah ini sudah viral di berbagai media, namun belum ada tanggapan atau tindakan dari pihak pemerintah desa maupun pemkab.
Senada dengan Parno, Yus Anwar, seorang aktivis lingkungan, juga mengkritik kondisi tersebut.
Dia menyebutkan, tumpukan sampah ini merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Saya berharap pemerintah desa dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membersihkan sampah dan mencari solusi jangka panjang agar masalah sampah tidak terulang kembali,” tegasnya.
Yus Anwar juga menyarankan agar dilakukan kerja bakti secara rutin di tingkat RT untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Wakil Bupati M. Syaiful Anwar Turun Langsung Tinjau Lokasi Terdampak Banjir di Sejumlah Kecamatan
LAMSEL, Katibung – Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar meninjau langsung lokasi yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Katibung dan Natar, Sabtu (22/2/2025).
Wabup datang didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati beserta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemkab setempat.
Kunjungan tersebut merupakan bentuk upaya cepat tanggap Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam penanganan bencana. Adapun lokasi pertama yang dikunjungi Wabup dan rombongan yakni di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung.
Kondisi lokasi banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi di Kecamatan Katibung pada Jumat malam (21/2/2025), mengakibatkan meluapnya air Sungai Way Tarahan. Sehingga menyebabkan, 29 rumah terendam banjir, dan satu rumah hanyut terseret arus sungai.
Setibanya di lokasi, Wabup Syaiful dan rombongan langsung menyambangi rumah warga di Dusun Sukai Cai, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, yang hanyut diterjang banjir.
Dalam kesempatan itu, Wabup Syaiful meminta BPBD, Dinas Sosial dan dinas instansi terkait melaksanakan tanggap darurat bencana dengan segera.
Selain melakukan peninjauan ke lokasi banjir, Wabup Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar juga membawa bantuan tanggap darurat untuk warga yang rumahnya hanyut diterjang banjir.
Wabup berharap, bantuan yang diberikan bisa sedikit meringankan beban keluarga korban yang dilanda musibah. “Semoga bermanfaat,” kata Wabup, M. Syaiful Anwar.
Setelah menjelasakan upaya dalam penanganan banjir di Kecamatan Katibung, Wabup Syaiful dan rombongan melanjutkan meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Natar.
Pemprov Lampung Jelaskan Alasan Penertiban Lahan Eks PTP
Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akhirnya mengungkapkan alasan di balik penertiban 43 rumah warga yang berdiri di atas lahan seluas 218,73 hektar di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Penertiban yang dilakukan pada 12 Februari 2025 ini telah memicu perhatian besar dari masyarakat setempat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Meydiandra Eka Putra, menjelaskan bahwa sebelum penertiban dilakukan, Pemprov Lampung telah mengambil berbagai langkah mitigasi. Menurut Meydi, lahan yang menjadi sengketa tersebut telah sah menjadi aset milik negara sejak tahun 1991, setelah pelepasan lahan oleh PT Perkebunan (ex PTP).
“Alasan utama Pemprov Lampung memiliki tanah ini adalah adanya dokumen pelepasan resmi dari PTP pada tahun 1991. Kami juga telah mengonfirmasi hal ini kepada PT Perkebunan Nusantara 7 (PTPN 7), dan berdasarkan surat klarifikasi yang mereka keluarkan pada 2021, mereka memastikan bahwa lahan tersebut tidak pernah diserahkan kepada masyarakat,” ungkap Meydi di ruang kerjanya pada Jumat, 21 Februari 2025.
Klarifikasi yang dikeluarkan oleh PTPN 7, dalam surat nomor ASB/D/25/2021, memuat dua poin penting. Pertama, PT Perkebunan X pada tahun 1991 menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada negara, dengan status dikuasai langsung oleh negara dan tanpa ada transaksi pemindahtanganan ke masyarakat. Kedua, meskipun tanah ini tidak dapat lagi digunakan untuk budidaya karet, perusahaan mengambil langkah untuk menjaga aset tersebut tetap terkelola, salah satunya melalui pengelolaan oleh koperasi karyawan yang terdaftar di Perkebunan Karet Kedaton.
Setelah pelepasan lahan tersebut, Pemprov Lampung kemudian menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meydi menegaskan bahwa jika ada pihak yang meragukan kepemilikan Pemprov Lampung atas tanah tersebut, mereka dapat memverifikasi sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN.
Meydi juga menjelaskan mengenai Surat Keterangan Tanah (SKT) yang digunakan sebagian warga sebagai dasar untuk bertahan di atas lahan tersebut. SKT ini, katanya, diberikan oleh PTP pada masa lalu sebagai langkah pengamanan aset, mengingat lahan tersebut awalnya berupa rawa yang tidak cocok untuk budidaya karet. PTP memberikan hak garap atas sebagian lahan kepada karyawan dengan sejumlah ketentuan, seperti kewajiban untuk mengembalikan lahan dalam keadaan kosong jika diperlukan, serta larangan untuk memindah tangankan lahan kepada pihak lain.
Sejak 2012, Pemprov Lampung sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada warga yang menempati lahan tersebut, yang pada awalnya hanya berjumlah enam rumah. Saat itu, pemerintah juga menawarkan solusi melalui konvensi untuk memberikan perhatian kepada warga. Namun, meski telah diberikan kesempatan, jumlah rumah justru semakin bertambah hingga akhirnya penertiban harus dilakukan pada 2025.
“Saya ingin mengingatkan bahwa penertiban ini bukan tanpa alasan. Kami sudah melakukan berbagai langkah sebelumnya, namun masyarakat tetap bertahan. Penertiban ini adalah langkah terakhir setelah berbagai upaya mitigasi yang tidak membuahkan hasil,” tutup Meydi.
Sementara itu, warga yang rumahnya digusur terus menggugat hak mereka atas properti yang kini telah rata dengan tanah, termasuk kekhawatiran mereka akan masa depan kehidupan mereka setelah penertiban tersebut.
DPRD Lamsel, Fraksi Demokrat: Tatib Untuk Mendorong Produktifitas dan Kinerja Dalam Melayani Masyarakat
LAMPUNG SELATAN – Tata Tertib (Tatib) DPRD adalah aturan yang mengatur mekanisme kerja, hak dan kewajiban…
Fraksi PKS Mendukung Penambahan Hari Kerja Bagi Anggota Dewan
LAMPUNG SELATAN – Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten…
Usai Dilatik, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Ikuti Proses Sertijab Kepala Daerah di Provinsi Lampung
Jakarta – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dan Wakil Bupati, M. Syaiful Anwar, menghadiri acara serah terima jabatan (Sertijab) kepala daerah di Provinsi Lampung, yang baru dilantik pada Kamis (20/2/2025).
Prosesi Sertijab dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, serta ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Acara berlangsung di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Niena Kirana Ario Bimo Nandito, serta jajaran Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Lampung. Selain itu, hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Lampung, Samsudin, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, para Ketua DPRD kabupaten se-Provinsi Lampung, sekretaris daerah, serta jajaran pejabat utama dari berbagai pemerintahan di wilayah Lampung.
Gubernur Lampung: Sertijab Adalah Awal Perjuangan
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa pelantikan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal perjuangan dalam membangun daerah.
“Ini adalah titik awal dalam menghadapi berbagai tantangan demi kemajuan Provinsi Lampung,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa selain menjalankan pemerintahan daerah, peran gubernur juga mewakili pemerintah pusat di Lampung. Ia menekankan pentingnya lima target besar yang menjadi fokus pemerintah pusat, yakni:
- Peningkatan pendapatan per kapita
- Pengentasan kemiskinan
- Penguatan peran Indonesia di kancah global
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan berkelanjutan
“Program pemerintah pusat akan dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Lampung. Setiap tantangan di daerah harus diselesaikan melalui kerja sama antara pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat,” tambahnya.
Bupati Lampung Selatan Siap Bersinergi untuk Kemajuan Daerah
Menanggapi arahan gubernur, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengatasi berbagai permasalahan daerah.
“Saya yakin, dengan sinergi yang kuat, kita dapat mengatasi berbagai tantangan demi kemajuan Provinsi Lampung secara umum, dan Kabupaten Lampung Selatan secara khusus,” tegas Radityo Egi Pratama.
Acara Sertijab ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama antar daerah guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Lampung.
APDeSI Kabupaten Lampung Selatan Ucapkan Selamat atas Pelantikan H. Radityo Egi Pratama sebagai Bupati Lampung Selatan dan M. Syaiful Anwar sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan
Lampung Selatan – Keluarga Besar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDeSI) Kabupaten Lampung Selatan mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan H. Radityo Egi Pratama, S.T., BBA., sebagai Bupati Lampung Selatan dan M. Syaiful Anwar, S.T., M.Pd., sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan untuk masa jabatan 2025-2030.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menjadi momen bersejarah, di mana sebanyak 961 kepala daerah hasil Pilkada 2024 resmi dilantik, termasuk pemimpin baru Kabupaten Lampung Selatan.
Ketua APDeSI Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Yani, menyampaikan harapan besar kepada kepemimpinan baru agar dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Selamat dan sukses atas pelantikan Bapak H. Radityo Egi Pratama, S.T., BBA., sebagai Bupati Lampung Selatan dan Bapak M. Syaiful Anwar, S.T., M.Pd., sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan. Kami yakin di bawah kepemimpinan mereka, Kabupaten Lampung Selatan akan semakin berkembang dan maju,” ujar M. Yani, Kamis (20/2/2025).
Lebih lanjut, Muhammad Yani menegaskan bahwa seluruh jajaran APDeSI Kabupaten Lampung Selatan siap mendukung penuh program dan kebijakan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa dapat terjalin dengan baik untuk menciptakan Lampung Selatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Muhammad Yani juga mendoakan agar Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan diberikan kesehatan, kekuatan, serta kebijaksanaan dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat.
“Selamat bertugas, semoga sukses selalu dalam membangun Lampung Selatan ke arah yang lebih baik.” Tutupnya.
Radityo Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar Resmi Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2025-2030 oleh Presiden Prabowo
Jakarta – H. Radityo Egi Pratama, S.T., MBA, dan M. Syaiful Anwar, S.T., M.Pd., resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan untuk periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).
Prosesi pelantikan ini dilakukan serentak bersama dengan 481 kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia, melibatkan total 961 pejabat yang terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
Pelantikan Bersejarah di Istana Negara
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelantikan serentak ini menjadi momen bersejarah dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
“Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bangsa kita, sebanyak 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik secara bersamaan. Kita berharap sinergi yang terbangun dari pusat hingga daerah semakin kuat demi kemajuan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Prosesi dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan 2025-2030, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) mengenai pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Presiden kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh kepala daerah, menegaskan komitmen mereka dalam menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan
Usai dilantik, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah aspirasi rakyat Lampung Selatan yang harus kami jalankan dengan kerja nyata. Kami berkomitmen untuk membawa kemajuan bagi daerah ini dengan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Radityo Egi Pratama.
Senada dengan itu, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun Lampung Selatan.
“Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kami siap bekerja keras untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan pro-rakyat,” ujarnya.
Kegiatan Pasca Pelantikan
Sebagai bagian dari rangkaian pasca pelantikan, para kepala daerah yang baru dilantik dijadwalkan mengikuti program retreat kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan strategi pemerintahan yang efektif dalam menjalankan tugas di daerah masing-masing.
Dengan pelantikan ini, Lampung Selatan kini memasuki babak baru dalam kepemimpinan daerah, dengan harapan besar akan terwujudnya pembangunan yang lebih maju dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
DPRD Lamsel Gelar Paripurna Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak 2020
LAMSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kabupaten Lampung Selatan, kembali menggelar Rapat Paripurna…
Sekretariat DPRD Lamsel Ucapkan Selamat atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
LAMPUNG SELATAN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, dengan penuh rasa syukur dan…
Kasmani: IPWK Sangat Penting Untuk Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Radikalisme
LAMPUNG SELATAN – Guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Pemerintah terus memperkuat pembinaan Ideologi Pancasila dan…
DPRD Lamsel Lakukan Kunjungan Konsultasi Ke Pemprov Lampung
LAMSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, melakukan kunjungan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Lampung,…
DPRD Lamsel Lakukan Kunjungan ke BPKAD Provinsi, Bahas Pengelolaan Keuangan Daerah
LAMPUNG SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola…
DPRD Lamsel, Dari Fraksi PDI-Perjuangan Dukung Inpres No. 1 Tahun 2025, Tekankan Efisiensi Anggaran
LAMPUNG SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan dari Fraksi PDI-Perjuangan, menyambut baik terbitnya…
Fitri Purwanti: IPWK, Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
LAMPUNG SELATAN — Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Tanpa…
DPRD Kabupaten Lampung Selatan Kembali Gelar Rapat Paripurna Pengumuman Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lamsel
LAMSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kabupaten Lampung Selatan, kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020.
Rapat yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, S.E., M.M. di dampingi oleh Wakil Ketua I Merik Havit, S.H., M.H. Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, S.H. dan Wakil Ketua III Bella Jayanti, S.I.Kom., M.B.A.
Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli menjelaskan bahwa usulan pemberhentian ini merupakan langkah normatif sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan.
“Usulan ini diajukan sebagai bagian dari prosedur menjelang akhir Masa Jabatan Kepala Daerah. Selanjutnya usulan ini akan dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk proses lebih lanjut,” Ujar Beliau.
Dengan usulan ini, DPRD memastikan bahwa transisi Pemerintahan dapat berjalan lancar dan sesuai aturan.
Yudi Suprayoga DPRD Lamsel Gelar Pembinaan IPWK di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang
LAMSEL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Yudi Suprayoga, mengadakan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di Dusun Sri Basuki, Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, pada Senin (17/2/2025).
Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) III, Yudi menyatakan bahwa acara tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta memberikan wawasan mengenai Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
Menurutnya, Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan bangsa, yang bersumber dari lima sila yang terkandung dalam Pancasila.
“Ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam kelima sila, yang mengatur moralitas kita. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilandasi oleh keyakinan dan kesadaran dari setiap individu. Jika aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka sanksi moral dan sosial pun harus diterima,” ujar Yudi Suprayoga.
Yudi juga menjelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah mengalami berbagai perkembangan sepanjang sejarah, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.
“Para ahli sepakat bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang dijadikan patokan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” terang Yudi.
Dia berharap, materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat diserap dengan baik oleh masyarakat, sehingga mereka dapat lebih menjunjung tinggi Ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya berharap pertemuan hari ini memberikan pemahaman terkait kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk bersama-sama menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yudi menambahkan, “Semoga kegiatan ini dapat memperkuat jiwa nasionalisme dan karakter kebangsaan, serta mewujudkan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari.”
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Narasumber Hargito, Sekretariat DPRD Lamsel, Kepala Desa Ruguk yang diwakili oleh Kadus setempat, Dedi Roby, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, peserta sosialisasi IPWK, serta tamu undangan lainnya.
(Red)
Gelar IPWK, Legislatif Lamsel Yudi Suprayoga: NKRI Harga Mati
LAMSEL – Program Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) bertujuan untuk memperkenalkan konsep berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Sesuai dengan Permendagri No. 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pasal 1 Ayat 1, Wawasan Kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungan, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, dengan dasar Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu yang turut serta dalam kegiatan ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, Yudi Suprayoga, yang berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dapil III yang mencakup Kecamatan Penengahan, Bakauheni, Ketapang, dan Sragi.
Acara IPWK kali ini diadakan di Dusun 3, Desa Tridarmayoga, Kecamatan Ketapang, pada Senin (10/2/2025), dengan menghadirkan narasumber Hargito, Kepala Desa yang diwakili oleh Kadus Kadek Damanto, serta masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Yudi Suprayoga menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota legislatif Lampung Selatan.
“Kegiatan IPWK ini diadakan untuk membantu masyarakat memahami dan mengerti ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan, agar mereka tetap berpegang pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yudi menambahkan bahwa Desa Tridarmayoga adalah tanah kelahirannya, dan menegaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia, masyarakat harus selalu menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan prinsip “NKRI Harga Mati.”
(Red)
Derri Kesuma: Pancasila Adalah Fondasi Utama yang Harus Dipegang Teguh di Tengah Tantangan Globalisasi
LAMPUNG SELATAN – Di tengah dinamika global dan tantangan nasional yang semakin kompleks, penguatan ideologi Pancasila…