JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawalan serius terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) agar dapat berjalan efektif dalam menjaga hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri penandatanganan PKB ke-XXIV periode 2026–2028 antara PT Freeport Indonesia dan tiga serikat pekerja di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Menurut Yassierli, tantangan terbesar dalam pelaksanaan PKB bukan pada proses perundingan, melainkan pada implementasi di lapangan yang kerap menimbulkan perbedaan penafsiran.
“Ketika PKB sudah ditandatangani, tantangan berikutnya adalah pelaksanaan. Sering terjadi perbedaan pendapat karena isi perjanjian tidak sepenuhnya terwujud di lapangan,” ujarnya.
Peran Kemnaker Kawal Proses hingga Implementasi
Yassierli menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memiliki perhatian besar terhadap proses PKB, mulai dari perumusan hingga penandatanganan.
Kemnaker juga menyiapkan mediator hubungan industrial yang siap turun tangan apabila terjadi kendala dalam proses perundingan maupun pelaksanaan.
PKB yang telah disepakati, lanjutnya, menjadi dasar hukum yang sah dalam hubungan kerja selama tiga tahun ke depan, sekaligus acuan dalam penyelesaian perselisihan.
Apresiasi Proses Cepat dan Kondusif
Menaker mengapresiasi proses perundingan antara manajemen PT Freeport Indonesia dan serikat pekerja yang berlangsung konstruktif dan penuh semangat kekeluargaan.
Kesepakatan bahkan berhasil dicapai dalam waktu relatif singkat, yakni 18 hari.
Ia juga menyoroti bahwa PKB Freeport yang kini memasuki periode ke-24 selama 48 tahun mencerminkan komitmen jangka panjang dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.
Namun demikian, ia mengakui masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum memiliki PKB.
“Kita masih punya pekerjaan rumah untuk mendorong lebih banyak perusahaan memiliki PKB, serta menjaga hubungan industrial tetap kondusif,” tegasnya.
Tantangan Hubungan Industrial Semakin Kompleks
Yassierli menambahkan, ke depan tantangan hubungan industrial akan semakin kompleks, sehingga diperlukan kolaborasi erat antara serikat pekerja dan manajemen.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan hubungan kerja yang adaptif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi dinamika ekonomi global.
Freeport Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan bahwa kesepakatan PKB mencerminkan kepentingan bersama antara perusahaan dan pekerja.
Dalam perjanjian tersebut disepakati sejumlah peningkatan kesejahteraan, antara lain:
- Kenaikan pendapatan 3% pada tahun pertama dan 4% pada tahun kedua
- Tunjangan pendidikan naik 15%
- Tunjangan akomodasi meningkat 15%
- Kontribusi tabungan hari tua menjadi Rp2 juta per bulan
- Tunjangan pekerja tambang bawah tanah meningkat
- Kompensasi kecelakaan kerja fatal naik dari USD 50.000 menjadi USD 75.000
“Kami bersyukur proses perundingan berjalan secara kekeluargaan dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak,” ujar Tony. (*)