Sukadana | Dewan perwakilan rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna tentang Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Timur Tahun anggaran 2015.
Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Timur Ali johan Arif. Turut hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan Zaeful Bukharu, Wakil Ketua DPRD Lampung Timur, 47 anggota DPRD dari 53 anggota, para asisten, Kepala Dinas, Staf Ahli, dan para Staf Pemerintah Daerah Lampung Timur.
Acara rapat di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan membacakan surat-surat masukan, yang di bacakan oleh Sekretaris DPRD Yusmar Siria.
Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim.
Dalam laporannya, Chusnunia Chalim mengatakan, penyampaian LKPJ Kepala Daerah merupakan implementasi dari pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2015 ini sebagai masukan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan untuk pembinaan lebih lanjut, sehingga secara filosofis juga akan menekankan pada aspek akuntabilitas.
Untuk mengetahui capaian kinerja pembangunan daerah, menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lampung Timur, IPM Lampung Timur sampai dengan 2014 mencapai 66,42 persen, meningkat 1,32 poin jika di bandingkan dengan Tahun 2012 sebesar 65,10 persen.
Beliau menambahkan, realisasi pendapatan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1,673 Trilyun atau mencapai 92,27 persen dari target yang di anggarkan sebesar Rp. 1,813 Trilyun, yang terdiri dari:
- Pendapatan Daerah (PAD) sebesar Rp. 84,496 Milyar atau mencapai 93,48 persen dari target Rp. 90,391 Milyar.
- Pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah, dan dana perimbangan sebesar Rp. 1,524 Trilyun atau mencapai 94,85 persen dari target yang di anggarkan sebesar Rp. 1,607 Trilyun.
- Pendapatan Daerah yang sah, seperti dana hibah dan bagi hasil sebesar Rp. 63,813 Milyar atau hanya mencapai 55,31 persen dari target yang di anggarkan Rp. 115,376 Milyar.
Sedangkan untuk realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1,733 Trilyun atau mencapai 90,72 persen dari alokasi dana yang di anggarkan sebesar Rp. 1,911 Trilyun. Yang terdiri dari:
- Belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 1,477 Trilyun atau mencapai 90,21 persen dari alokasi dana sebesar Rp. 1,638 Trilyun.
- Belanja modal, yang meliputi belanja modal tanah, modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, belanja aset dengan realisasi sebesar Rp. 255,907 Milyar atau mencapai 93,74 persen dari alokasi dana sebesar Rp. 273,005 Milyar.
Kemudian Tahun anggaran 2015 pembiayaan di anggarkan sebesar Rp. 99,620 Milyar, terealisasi sebesar Rp. 99,620 Milyar, yang terdiri dari realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 98,609 Milyar dan realisasi penerimaan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1,010 Milyar. Berdasarkan defisit anggaran sebesar Rp. 60,466 Milyar dan pembiayaan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2015 maka terdapat sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 37,132 Milyar.
Ia mengatakan melalui penyampaian Laporan LKPJ Tahun 2015 kepada DPRD Lampung Timur ini,
“Kami akan berusaha memaksimalkan untuk menyajikan kondisi pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2015, hal ini juga sebagai langkah implementasi prinsip-prinsip ‘good governance’,” jelasnya.
Bupati berharap kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dapat membantu tercapainya pembangunan di Lampung Timur ini.
| Baca Juga
Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi
Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial
Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka
Lalu Lintas | Bola | Sport
| Berita Pilihan
Efril Hadi : Program BPJS gratis tetap berjalan dan Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran
Metro | Program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Metro dipastikan tetap berjalan pada tahun 2026 dan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro tidak akan memengaruhi keberlangsungan…
Basuki : Penyampaian Pokok Pikiran Ialah Menaikkan Insentif Tenaga Relawan BPBD Diupayakan Menjadi Skala Prioritas
Metro | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Basuki dari fraksi partai PDI perjuangan menekankan dalam penanganan banjir, infrastruktur serta kenaikan insentif untuk tenaga relawan Badan Penanggulangan Bencana…
Roma Doni : Serap Aspirasi Masyarakat Persoalan Banjir, Perbaikan Jalan dan Penerangan Lampu Jalan
Metro | Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Daerah Pemilihan (Dapil) 1 menitikberatkan aspirasi masyarakat pada persoalan banjir, perbaikan jalan, dan penerangan lampu jalan. Ketiga poin tersebut…
Komisi III DPR Gelar RDPU Bahas RUU Penyesuaian Pidana, ICJR Soroti Tumpang Tindih Aturan
Jakarta — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana, sebagai tindak lanjut diberlakukannya…
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Penyampaian Raperda Tentang APBD Tahun 2026
Metro | Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Penyampaian Raperda tentang APBD Tahun 2026, dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, berlangsung di ruang sidang Paripurna setempat,…