Jakarta – Gelombang demonstrasi yang melanda Jakarta dan sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu mendapat sorotan tajam dari lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings. Aksi yang berawal dari penolakan rencana kenaikan tunjangan DPR hingga berujung bentrokan dan menewaskan seorang sopir pengiriman barang, dinilai berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah serta mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi nasional.
Director Sovereigns Fitch Ratings, George Xu, menegaskan ketegangan sosial yang berujung kekerasan bisa berdampak langsung terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.
“Protes yang diwarnai kekerasan ini dapat berdampak negatif terhadap profil kredit pemerintah jika menghambat prospek pertumbuhan jangka menengah. Atau jika pemerintah berupaya mengurangi ketegangan sosial dengan meningkatkan pengeluaran secara signifikan, yang menambah risiko penyimpangan fiskal di sekitar target anggaran,” kata Xu dalam laman resmi Fitch Ratings, dikutip Minggu (7/9).
Meskipun pemerintah kemudian mencabut rencana kenaikan tunjangan DPR, Fitch menilai akar masalah belum terselesaikan. Xu menyebut ketidakpuasan publik terkait tingginya biaya hidup dan lemahnya kondisi ekonomi masih akan menjadi tantangan politik, meski pemerintah memiliki mayoritas parlemen.
Selain itu, belanja besar-besaran untuk program prioritas seperti makanan gratis dinilai dapat memperburuk ketegangan sosial. Fitch menilai kebijakan kontroversial bukan kali ini saja memicu gejolak. Sebelumnya, amandemen undang-undang pada Maret 2025 yang mengurangi pembatasan peran militer dalam politik juga menyulut protes berskala besar.
Kerusuhan yang berulang dikhawatirkan akan mengikis kepercayaan investor, melemahkan sentimen bisnis, serta menghambat arus masuk investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia. Jika aliran FDI melemah, Indonesia berisiko semakin bergantung pada arus portofolio yang volatil untuk menutup defisit transaksi berjalan. Fitch memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia akan mencapai 1,3 persen PDB pada 2025 dan naik menjadi 1,7 persen pada 2026.
Meski demikian, Fitch menilai cadangan devisa Indonesia yang cukup besar masih menjadi penyangga dalam menghadapi risiko eksternal. Pada Maret 2025, lembaga tersebut telah menegaskan peringkat kredit Indonesia di level ‘BBB’ dengan outlook stabil.
Namun, Fitch kembali mengingatkan bahwa indikator tata kelola Indonesia relatif lemah dibandingkan negara lain di kategori yang sama, terutama dalam aspek stabilitas politik. Xu menekankan, kelemahan tersebut selaras dengan potensi kerusuhan sosial yang muncul secara berkala.
“Terdapat risiko bahwa ketegangan sosial yang berkepanjangan juga dapat membebani area lain di mana Indonesia mendapat skor lebih baik daripada negara-negara tetangganya yang berada di peringkat ‘BBB’, seperti efektivitas pemerintahan, misalnya jika pembuatan kebijakan ekonomi terpengaruh secara negatif,” ujarnya.