Sukadana | Berbagai macam pertanyaan dari kalangan masyarakat Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) terkait sikap lembaga DPRD yang masih maIn kucing-kucingan dalam pembahasan anggaran dengan Instansi yang katanya dilaksanakan secara tertutup, Selasa (28/4).
Seperti dikatakan Aktivis Lamtim Fauzi Ahmad, Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 4 ayat (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) setiap orang berhak (a) Melihat dan mengetahui informasi publik. (b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi.
“Mesti Lembaga Dewan itu juga mendukung koleganya selaku pembuat Undang-Undang, bukannya menutup-nutupi, sehingga wajar jika kami selaku masyarakat mempertanyakan ada apakah dengan lembaga yang terhormat itu, rapat pembahasan terkait realisasi anggaran bersama instansi pemerintah, kok tertutup untuk umum, bahkan memerintahkan anggota Pol. PP berjaga-jaga di pintu, untuk menahan siapapun yang hendak masuk,” ketus Fauzi.
Taufik Gani Anggota Pansus LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) membantah jika rapat tersebut tertutup, menurutnya rapat terbuka untuk umum.
“Gak ada tertutup, kita buka kok, silahkan hadir dan ikuti,” bantah Politisi Partai Demokrat ini.
Bukan hanya Anggota Pansus yang membantah, bantahan tersebut juga disampaikan Ketua Pansus LKPj Gunawan, yang mengatakan rapat pembahasan tersebut di buka untuk umum.
“Kenapa ‘gak lapor sama Ketua, masuk saja rekan-rekan wartawan dan LSM, ini kan juga nantinya akan kita Paripurnakan,” ujar politisi PDIP usai rapat pembahasan siang kemarin.
Terkait : Gani: BPK Harus Benar-Benar Audit Dana Bantuan Pemerintah
| Baca Juga
Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi
Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial
Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka
Lalu Lintas | Bola | Sport
| Berita Pilihan
Belanja Advertorial DPRD Tanggamus 2025 Dipastikan Gagal Cair
TANGGAMUS — Belanja advertorial (ADV) media di DPRD Tanggamus pada tahun anggaran 2025 senilai Rp5,5 miliar dari total Rp6,7 miliar dipastikan tidak akan dicairkan. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Forum Bersama…
Sudarsono : Pentingnya Pengembangan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Karang Rejo
Metro | Pengembangan koperasi merah putih serta penanganan masalah lalat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Karang Rejo, Metro Utara. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…
Efril Hadi : Program BPJS gratis tetap berjalan dan Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran
Metro | Program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Metro dipastikan tetap berjalan pada tahun 2026 dan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro tidak akan memengaruhi keberlangsungan…
Basuki : Penyampaian Pokok Pikiran Ialah Menaikkan Insentif Tenaga Relawan BPBD Diupayakan Menjadi Skala Prioritas
Metro | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Basuki dari fraksi partai PDI perjuangan menekankan dalam penanganan banjir, infrastruktur serta kenaikan insentif untuk tenaga relawan Badan Penanggulangan Bencana…
Roma Doni : Serap Aspirasi Masyarakat Persoalan Banjir, Perbaikan Jalan dan Penerangan Lampu Jalan
Metro | Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Daerah Pemilihan (Dapil) 1 menitikberatkan aspirasi masyarakat pada persoalan banjir, perbaikan jalan, dan penerangan lampu jalan. Ketiga poin tersebut…