Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pemerintah akan menambah pasokan gas bumi dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri. Penambahan tersebut, kata Agus, sudah mendapat jaminan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Saya sudah mendapatkan jaminan dari Kementerian ESDM bahwa dalam waktu dekat ini Indonesia akan memiliki tambahan suplai gas yang bisa digunakan untuk industri,” ujar Agus dalam konferensi pers Capaian Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, di Gedung Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (20/10).
Agus menjelaskan, saat ini terdapat 225 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai penerima HGBT dengan total kuota mencapai 693.307 BBTUD. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari tujuh sektor industri, yaitu pupuk, baja, keramik, petrokimia, oleochemical, sarung tangan karet, dan kaca. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76K/2025.
Namun, kuota tersebut tercatat turun sekitar 22 persen dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya.
Menperin menambahkan, meski masih ada sejumlah tantangan dalam hal realisasi dan distribusi pasokan gas, pemerintah terus berupaya memastikan keberlanjutan kebijakan HGBT agar industri nasional tetap kompetitif.
“Walau masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti distribusi energi dan fluktuasi harga, pemerintah berkomitmen menyempurnakan kebijakan ini agar industri dalam negeri dapat terus menikmati insentif harga gas murah. Tujuannya untuk memperkuat daya saing produk nasional,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Akhmad Ma’ruf Maulana, menyebut kebijakan HGBT telah terbukti membantu perusahaan industri menjaga stabilitas biaya produksi, memperluas usaha, dan mempertahankan lapangan kerja di tengah ketidakpastian harga energi global.
“Ketersediaan energi dengan harga terjangkau adalah kunci agar industri bisa tumbuh berkelanjutan. HGBT bukan hanya insentif, melainkan fondasi penting untuk menarik investasi baru dan memperkuat basis manufaktur nasional,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya, Jumat (15/8).