Gedong Tataan | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Pesawaran dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik.
Kunker tim komisi II DPR RI yang di Ketuai Al Muzzammil Yusuf, diterima langsung Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, beserta jajarannya di yang digelar diaula pemkab setempat, Rabu (12/10/2016).
“Kita sengaja datang ke sini ingin menyerap aspirasi masyarakat tentang pelayan public. Selain itu, kita juga akan melakukan kunkerja ke Provinsi dan Pemkot Bandar Lampung,” ujar Al Muzzammil Yusuf dalam sambutannya.
Zulkifli Anwar anggota Komisi II DPR RI lainnya, menambahkan, mereka akan mengakomodir apa yang menjadi kendala dan kebutuhan Kabupaten Pesawaran, khususnya dalam pelayanan publik. Diharapkan dengan kedatangan Komisi II di Pesawaran, dapat menampung aspirasi masyarakat setempat dan Pesawaran menjadi daerah yang maju dan berkembang.
Selain Muzzammil Yusuf dan Zulkifli Anwar, rombongan Komisi II DPR RI yang hadir, yakni Sirmadji, Budiman Sujatmiko, KRH. Henry Yosodiningrat, H.M, Idham Samawi, H. Dadang S. Muchtar, Fandi Utomo, Ammy Amalia Fatma Surya, Haerudin, Irmawan, Hadi Mulyadi, Baidowi, Tamanuri dan Rufinus Hotmaulana Hutauruk. Dengan didampingi jajarannya dan didampingi oleh Asisten I Pemerintah provinsi Lampung.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, dalam kesempatan itu menjelaskan secara detail dan rinci, kondisi kabupaten Pesawaran saat ini. Salah satunya seperti pelayanan publik administrasi kependudukan (Adminduk). Diakui banyak kendala yang masih menjadi perhatian untuk menjadikan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.
“Kita mempunyai program untuk kepengurusan Adminduk ini, dengan sistem jemput bola, tetapi masih terkendala dengan sarana dan prasarananya untuk menjalankan program tersebut, Contohnya, dimana kurangnya alat perekaman KTP Elektronik dan tentunya hal ini perlu perhatian dari Komisi II DPR RI,” ujar Dendi.
Selain itu, ditambahkan Dendi masalah bidang kesehatan, banyaknya permintaan dari para bidan PTT yang ingin meningkatkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Karena memang sudah sesuai dengan masa kerja dan tugas para tenaga kesehatan di desa-desa ini, yang memang sudah patut atau layak dijadikan pegawai negri sipil, namun sampai sekarang belum ada kejelasan.
Terkait kondisi perkantoran, baru 13 kantor yang bisa melayani masyarakat, sedangkan 17 lagi masih menyewa rumah warga untuk memberi pelayanan.
“Kondisi minimnya perkantoran menyebabkan pelayanan publik menjadi kendala, jadi saya mohon agar Komisi II DPR RI dapat memberikan masukan kepada patner kerja di pusat,” pungkas Dendi.
Hendri | L7News
Berita lainnya :
Dosen PTS di Semarang Ditemukan Tewas Tanpa Busana di Hotel, Polisi Lakukan Penyelidikan
Semarang — Seorang dosen perempuan perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, berinisial Dwinanda Linchia Levi (35), ditemukan tewas tanpa busana di sebuah hotel kawasan Gajahmungkur, Semarang, pada Senin (17/11). Saat…
Pemkab Lampung Barat Usulkan Pembangunan 168 Rusun ASN ke Kementerian Perumahan
LAMPUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat resmi mengusulkan pembangunan 168 unit rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Usulan tersebut disampaikan…
Rektor Hadiri Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik oleh KIP
Lampung – Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., hadir dalam kegiatan Uji Publik sebagai bagian dari tahapan penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan…
Wakapolri Soroti Kinerja Ditreskrim, Kapolres, dan Kapolsek: Banyak yang Dinilai Underperform
Jakarta — Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memaparkan sejumlah persoalan internal Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang membahas program kerja serta evaluasi kinerja kepolisian. Salah satu isu…
Kanwil Apresiasi Petugas Lapas Sintang Gagalkan Penyelundupan Sabu Lewat Makanan
Pontianak — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Kalimantan Barat, Jayanta, memberikan apresiasi tinggi kepada petugas Lapas Sintang atas keberhasilan menggagalkan upaya penyelundupan narkoba pada Senin, 17…
Tegaskan Perang terhadap Narkotika, Pemprov Lampung Bersama BNNP Lampung Musnahkan Barang Bukti Narkotika
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama BNNP Lampung melakukan pemusnahkan barang bukti narkotika sebanyak 11.324,99 gram sabu, 870 gram ganja, serta 14 butir ekstasi hasil sitaan BNNP Lampung, kegiatan dilaksanakan…
Gugatan Bu Siti atas Rumah Jaminan BRI Masuki Tahap Mediasi di PN Tanjung Karang
Bandar Lampung – Upaya hukum Siti Rupigah (Bu Siti), warga Dusun Kebon Bibit, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, untuk mempertahankan rumah yang menjadi jaminan kredit almarhum suaminya di Bank…
Pengurus Baru PMI 8 Kabupaten Dilantik
LAMPUNG – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza melantik Kepengurusan 8 PMI Kabupaten masa bakti 2025–2030, di Mahan Agung, Senin (17/11/2025). Delapan kepengurusan PMI kabupaten…
Pemprov Lampung Perkuat Implementasi Program Kelas Migran Vokasi Jepang untuk Membuka Akses Kerja Luar Negeri
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat implementasi Program Kelas Migran Vokasi Jepang sebagai langkah strategis membuka akses kerja luar negeri bagi pelajar SMA/SMK di Provinsi Lampung. Dalam rangka memastikan…
Pemkot Bandar Lampung Hadiri Diskusi Publik “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus AI”
Bandar Lampung — Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dr. Veni Devialiesti, S.P., M.M, menghadiri Diskusi Publik bertema “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus Kecerdasan…
Polres Tanggamus Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Krakatau 2025
Tanggamus – Polres Tanggamus menggelar Apel Pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2025, Senin (17/11/2025), di halaman Mapolres Tanggamus. Apel dipimpin Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H. Tahun…
Resmi, Bupati Lambar ditetapkan menjadi Pelindung, Ketua DPRD sebagai Ketua PMI Lampung Barat
Lambar – Parosil Mabsus ditetapkan sebagai pelindung PMI Kabupaten Lampung Barat. Jabatan itu tertera pada struktur kepengurusan PMI periode 2025-2030. Untuk diketahui, Edi Novial yang juga merupakan ketua DPRD setempat,…
Pemkot Bandar Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 yang Digelar Kemendagri
Bandar Lampung — Pemerintah Kota Bandar Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Rutin Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual. Kegiatan ini dipusatkan di Ruang…
Gubernur Lampung Buka Pekan Pendidikan Wartawan, Tekankan Pentingnya Integritas di Era AI
LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Pekan Pendidikan Wartawan Lampung yang digelar di Aula Lantai 3 Balai Wartawan H. Solfian Akhmad, Kantor PWI Lampung, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini…
Pelantikan Pengurus PMI Lampung, Wagub Jihan Serukan Aksi Nyata dan Ketulusan Melayani
LAMPUNG – Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan kembali peran krusial PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur…