Gedong Tataan | Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terlambat membuat beberapa Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran gerah terhadap sikap Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) setempat.
Sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa Wiyono, Suharwanto, bahwa ADD tak kunjung dicairkan, dimana hal tersebut tentunya sangat menghambat pembangunan dan pembayaran upah aparatur yang ada di desa. Padahal, kata dia, Desa Wiyono sudah menyelesaikan laporan ADD tahun 2015.
“BPMPD seharusnya berpikir dan mengambil sikap. Di mana, desa yang sudah membuat laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2015 segera dicairkan tahun ini (2016) jangan menunggu desa lain yang belum menyelesaikan realisasi ADD,” kata Suharwanto, saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya.
Dia menjelaskan, aparatur desa, khususnya di Desa Wiyono sudah resah terkait tidak jelasnya pencairan ADD. Padahal mereka sudah membuat laporan realisasi ADD pada 2015 ke tingkat Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan ke BPMPD.
“Para aparatur desa seperti Kepala Dusun dan RT sudah berkali-kali mempertanyakan soal pencairan ADD. Sebab, dari ADD ada sebagian untuk gaji para aparatur desa,” kata dia.
Kemudian, kata Suharwanto, ADD adalah program kabupaten, jadi bisa didahulukan. Berbeda dengan Dana Desa (DD) yang dari pusat. Jadi, BPMPD seharusnya utamakan itu, karena pihak aparatur desa sudah terdesak tak menerima upah.
“Kalau memang masih ada beberapa desa yang belum memberikan laporan realisasi tahun lalu (2015), harusnya yang sudah kasih laporan diusahakan duluan. Jangan menunggu desa lain, kecuali masalah DD, karena dari pusat. Ya, kita bisa tunggulah bareng-bareng, sesuai mekanismenya,” terang dia.
Senada disampaikan Kades Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin Tasman, yang mengatakan, desa yang sudah melaporkan realisasi ADD 2015 menjadi korban dari desa lain yang belum melaporkan realisasi ADD nya.
Tasman juga mengaku di mana aparatur desanya belum menerima gaji selama lima bulan, sehingga menimbulkan keresahan.
“Sudah lima bulan ini, sejak Januari sampai Mei 2016, semua aparatur desa se-Kabupaten Pesawaran belum menerima gaji.” Kata dia.
Sementara itu, Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Heri Apriyansyah mewakili Kepala BPMPD Rusli mengatakan, untuk pencairan gaji para aparatur desa, harus ada laporan tentang penggunaan anggaran dana desa tahun lalu.
“Gaji para aparatur desa pakai ADD, dan kami sudah mengajukan ke bagian keuangan. Tapi, dari desa diminta membuat laporan realisasi ADD tahun 2015,” kata Heri Apriyansyah.
Sejauh ini, masih banyak desa belum membuat laporan realisasi penggunaan ADD 2015. Jika para aparatur desa ingin menuntut gaji maka segera menyelesaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahun lalu.
| Ed. Je | Hendri L7news.
Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi | Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial | Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka | Lalu Lintas | Bola | Sport
| Berita Pilihan
Jubir PKS: Sikap Dasco Tidak Demokratis
LAMPUNG7COM | Anggota Fraksi PKS DPR RI Iskan Qolba Lubis mendapatkan perlakuan tidak demokratis saat memberikan interupsi dalam Sidang Paripurna dalam pengesahan RUU KUHP oleh Pimpinan DPR Sufmi Dasco. Iskan…
Juniardi: Menjadi Pers Profesional Tidak Sulit
Bandar Lampung – Pers yang profesional adalah pers yang mampu memenuhi akurasi, keberimbangan informasi, independen, dan menjaga Kode Etik Jurnalistik. Untuk mewujudkan profesionalisme Pers tidaklah sulit. Sebab unsur-unsur profesionalisme pers…
Kapolri Bahas Langkah Konkrit Manajemen Risiko Bencana
LAMPUNG7COM | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pentingnya untuk menguatkan manajemen risiko bencana alam di Indonesia, sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI, Polri, dan seluruh…
Di Pesawaran Ada 12 Desa Tersisa Yang Belum Mendapatkan ‘Gadis’, Namun ‘Bujang’ Telah Disiapkan
GEDONG TATAAN | Hanya tersisa 12 desa lagi yang belum mendapatkan bantuan keuangan melalui program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) selama kurun waktu 3 tahun. Jadi dari 144 desa se-Pesawaran,…