Tuntutan 17+8 Diserahkan ke DPR, Pemerintah dan Parpol Beri Respons

Beberapa poin penting jangka pendek antara lain:

  • Bentuk tim investigasi independen kasus kekerasan aparat terhadap demonstran, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.

  • Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.

  • Bebaskan demonstran yang ditahan dan hentikan kriminalisasi.

  • Adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.

  • Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR, buka transparansi anggaran.

  • Selidiki harta anggota DPR bermasalah oleh KPK.

  • Pastikan upah layak dan lindungi buruh dari PHK massal.

Sedangkan tuntutan jangka panjang meliputi reformasi DPR, penguatan KPK, reformasi partai politik, hingga kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil.

Respons Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Foto: Dok. Kemenko Kumham Imipas RI
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Foto: Dok. Kemenko Kumham Imipas RI

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah merespons positif aspirasi tersebut.

“Sebagai tuntutan rakyat, mustahil pemerintah mengabaikan. Presiden Prabowo telah mengarahkan agar hukum ditegakkan secara adil dan HAM dijunjung tinggi,” ujarnya.

Tulis Komentar Anda