Metro | Komisi II DPRD Kota Metro menerima kedatangan Warga dari RT. 09 -11, RW. 03, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, yang mengadu karena belum mendapatkan bantuan program pemerintah bagi warga miskin, Kamis (19/5/2016).
Adapun bantuan yang belum diterima warga miskin itu diantaranya meliputi beras miskin (Raskin), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), BLSM, dan lainnya.
“Ada sekitar 15 warga miskin yang tidak memperoleh hak atau bantuan dari pemerintah. Saya sudah ajukan usulan ke Kelurahan namun tidak ada penyelesaian dengan alasan datanya sudah dari pusat,” ujar Mustafa salah satu warga.
Sama halnya Eka Jasitalia warga RT. 11 RW. 3 Yosorejo menyampaikan, dulu ia pernah diminta kelengkapan administrasi seperti KK dan KTP namun juga tidak ada realisasi hingga sekarang.
“Dari sejak tahun 2005 kami tidak memperoleh hak kami sebagai warga miskin dari pemerintah. Kami sudah laporkan ke pamong kelurahan namun tidak ada tindak lanjut,” papar Eka.
Beda lagi yang disampaikan Mustafa Kamal warga RT. 9, RW. 03 ini menuturkan, ada warga yang seharusnya tidak wajib memperoleh hak warga miskin seperti raskin justru hingga kini mereka tetap bisa menikmati. Padahal mereka adalah warga yang berprofesi sebagai PNS, pensiunan PNS dan pensiunan TNI.
“Saya pernah dapat raskin periode tahun 2009 – 2011 (2 tahun) namun setelahnya data nama saya dihilangkan sehingga tidak lagi dapat raskin. Saya sudah menghadap Lurah, namun dia bilang ini pakai data lama. Tapi kenapa kok nama saya bisa hilang,” ujar Mustafa.
Ia lantas berharap, keluhan ini bisa ditanggapi dan ada hasil karena ia dan warga lainnya sangat butuh program bantuan pemerintah itu.
“Jangan sampai justru warga yang baru pindah atau warga mampu yang terima bantuan,” harapnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Metro Alizar akan segera memanggil dinas dan instansi terkait laporan warga tersebut.
“Saya akan sampaikan kepada Ketua agar segera diproses. Sehingga dilakukan pendataan kembali. Selanjutnya, setelah ini kami segera jadwalkan untuk panggil dinas terkait. Untuk langkah awal akan kami usahakan mereka memperoleh KIS,” pungkas Alizar.
Sementara itu, Risfania Lurah Yosorejo ketika dikonfirmasi Lampung7news via telpon seluler terkait perihal ini, ponsel Ibu Lurah ini sedang tidak aktif.
| Ed. Je | Arif L7news.
Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi | Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial | Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka | Lalu Lintas | Bola | Sport
| Berita Pilihan
Bupati Jumatan di Desa Cilimus, Sekaligus Melayat
Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona K, ST di dampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Ir. Yosya Rizal datang melayat atas meninggalnya ibunda Indinah Sulastri binti Ahmad Mustari orang tua…
DPRD Lamsel, Fraksi PKS: Penurunan PAD dan Belanja Modal Harus Jadi Perhatian Khusus dalam Perencanaan dan Realisasi
LAMPUNG SELATAN — Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan dari turunnya proyeksi target pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 19.509.555.543 atau turun 8,73 %. Selain itu penurunan proyeksi target PAD…
Danrem 064/MY Sambut Kedatangan Wapres di Tanara
LAMPUNG7COM | Danrem 064/MY Brigjen TNI Tatang Subarna menyambut kedatangan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin di Ponpes An Nawawi Tanara. Kabupaten Serang. Rabu ( 5/10/2022 ) Brigjen TNI Tatang Subarna menjelaskan…
BBHAR PDI-P Lamsel Antarkan Warga Ke Rumah Kediamannya
LAMPUNG7COM | Tak kenal lelah dan tak henti-hentinya, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan terus berbuat membantu masyarakat tanpa pamrih. Hal tersebut terpantau awak…