Pemkab Kaur Fokus Tekan Stunting: Wabup Ingatkan Aksi Nyata, Bukan Hanya Rapat
BINTUHAN – Pemerintah Kabupaten Kaur menggelar rembuk stunting guna membahas strategi percepatan penurunan angka stunting di daerah tersebut, Rabu (19/3/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.Pd.I., didampingi Asisten II, Lianto, SP, serta Kepala Bapperida, Dr. Ir. Hifthario Syahputra, ST, M.Si, IPM, ASEAN Eng. Acara ini juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Abdul Hamid menegaskan bahwa penanganan stunting tidak boleh hanya berhenti pada rapat dan diskusi, tetapi harus disertai aksi nyata di lapangan.
“Jangan hanya rembuk dan rapat, tapi harus ada langkah konkret. OPD yang terlibat harus benar-benar menjalankan tugasnya agar target penurunan angka stunting bisa tercapai sesuai harapan,” ujar Wabup.
Strategi dan Target Penurunan Stunting
Berdasarkan data tahun 2023, angka stunting di Kabupaten Kaur tercatat sebesar 14,3%. Pemerintah menargetkan penurunan sebesar 2-4% pada tahun 2025, dengan harapan mencapai angka 12,5% sesuai target Provinsi Bengkulu.
Saat ini, jumlah masyarakat Kaur yang terdampak stunting mencapai 114 orang, tersebar di 192 desa dan 3 kelurahan. Oleh karena itu, lokus penanganan stunting akan lebih difokuskan, terutama pada daerah dengan angka kejadian tinggi.
Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan mencakup:
- Intervensi langsung kepada keluarga terdampak
- Peningkatan akses gizi dan pelayanan kesehatan
- Pemberdayaan petugas lapangan seperti tenaga kesehatan dan sosial
- Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan
Wabup menegaskan bahwa upaya ini harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar agenda seremonial.
“Apa yang diberikan kepada masyarakat terdampak stunting harus benar-benar sampai ke mereka dan berdampak nyata. Tanpa tindakan nyata, target kita sulit tercapai,” tegasnya.
Dengan strategi yang matang dan aksi nyata di lapangan, Pemkab Kaur optimis dapat mencapai target penurunan stunting tahun 2025 demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
Bekerja Tanpa Padam Tim PDKB UP3 METRO Pastikan ibadah Ramadhan nyaman dan tenang
Metro – Dalam rangka memastikan keandalan suplai listrik selama bulan suci Ramadhan 1446 H, Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PLN UP3 Metro terus melakukan pengamanan pasokan listrik yaitu pemeliharaan tanpa padam di berbagai lokasi.
Hingga saat ini tercatatat, tim telah berhasil melakukan pemeliharaan tanpa padam pada lebih dari 169 titik lokasi yang tersebar di wilayah Kota Metro, Sukadana, Sribhawono, Rumbia, Bandar Jaya, dan Kalirejo. Langkah ini merupakan bukti dari komitmen PLN untuk memastikan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah, terutama saat sahur dan berbuka puasa.
Pengamanan pasokan listrik dilakukan dengan metode khusus, Tim PDKB terdiri dari tenaga ahli terlatih, bekerja dengan standar keselamatan tinggi guna memastikan distribusi listrik tetap stabil. Pemeliharaan ini mencakup inspeksi jaringan, perbaikan potensi gangguan, serta peningkatan kualitas sistem kelistrikan di wilayah prioritas dengan total penyelamatan sebanyak 431.899 kWh.
Manager PLN UP3 Metro M. Burhanuddin Hasan menyampaikan bahwa upaya ini dilakukan PLN guna memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.
“Kami terus berupaya memastikan suplai listrik tetap andal, terutama di bulan Ramadhan 1446 H yang membutuhkan pasokan listrik stabil. Hingga 19 Maret 2025, tim PDKB telah mengamankan pasokan listrik tanpa padam pada 169 titik, dan kami akan terus melanjutkan pekerjaan ini demi kenyamanan masyarakat dalam beribadah,” ujarnya.
Pihaknya juga menambahkan selain melakukan pemeliharaan tanpa padam dengan PDKB, ia mengaku siap menjaga keandalan listrik selama Ramadhan dan jelang Idul Fitri 1446H dengan menerjunkan sebanyak 295 personil Pelayanan Teknik, dan berbagai pengamanan berlapis.
“Jelang idul fitri kami siagakan ratusan petugas pelayanan teknik, 58 unit kendaraan serta pengamanan kelistrikan berupa 2 unit Uniterruptible Power Supply (UPS) dengan kapasitas 100 Va, dan tentunya 9 Stasiun Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) siap sedia menjaga kenyamanan masyarakat saat menikmati listrik untuk beribadah di bulan suci dan jelang idul fitri ini” pungkasnya
Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada akan bahaya kelistrikan saat cuaca ekstrim yang mungkin terjadi sebagaimana prediksi BMKG, dan agar dapat melaporkan potensi gangguan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan ini, PLN berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir akan gangguan listrik.
THR ASN Lampung Selatan Cair Hari Ini, Mulai Bulan Depan ASN Gajian Tiap Tanggal 1 Meski Tanggal Merah
LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Secara simbolis, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi) menyerahkan THR kepada perwakilan ASN dalam acara yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada Rabu (19/3/2024).
Bupati Egi menyampaikan bahwa Pemkab Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38.107.212.780 dari APBD Tahun 2025 untuk pembayaran THR ini.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi sekitar 6.698 penerima THR, dengan rincian:
- 2 Pejabat Negara,
- 50 Anggota DPRD,
- 6.017 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
- 629 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Ini adalah bentuk apresiasi bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, serta PPPK melalui APBD Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025,” ujar Bupati Egi.
TPP ASN Dinaikkan 25 Persen
Selain THR, PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Lampung Selatan juga akan menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan kenaikan 25 persen dari tahun sebelumnya, yang sebelumnya hanya diberikan sebesar 50 persen.
“Tahun ini, jumlahnya saya naikkan 25 persen. Doakan, insyaAllah tahun depan bisa mencapai 100 persen. Saya tingkatkan hak bapak dan ibu semua, tapi tentu saya juga menuntut peningkatan kinerja dari bapak dan ibu,” tegasnya di hadapan ratusan ASN yang hadir.
Ia juga berharap pencairan THR ini bisa menjadi momen membahagiakan bagi para ASN menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Saya berharap THR ini menjadi penyemangat bagi ASN dalam meningkatkan kinerja. Tetap solid, jaga kolaborasi dan kekompakan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung Selatan,” pesannya.
Gaji ASN Mulai Dicairkan Setiap Tanggal 1
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Lampung Selatan, Wahidin Amin, mengumumkan kebijakan baru terkait pencairan gaji ASN.
Mulai 1 April 2025, gaji ASN akan dicairkan setiap tanggal 1 setiap bulan, termasuk jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau tanggal merah.
“Ini merupakan terobosan dan inovasi dari Bapak Bupati Lampung Selatan. Dengan kebijakan ini, PNS dan PPPK tetap bisa menerima gaji tepat waktu, tanpa terpengaruh hari libur,” jelas Wahidin Amin.
Dengan adanya kebijakan ini, Pemkab Lampung Selatan berharap kesejahteraan ASN semakin meningkat, serta mampu memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di daerah tersebut.
(*)
TPID dan TPAKD Lampung Timur Sinergi Jaga Stabilitas Harga dan Akses Keuangan
Lampung Timur – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengendalian inflasi dan mempercepat akses keuangan. Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kantor Bupati Lampung Timur pada Selasa (19/3).
“Stabilisasi pasokan dan harga pangan menjadi prioritas utama, termasuk melalui operasi pasar di bulan Ramadan dan Idulfitri, serta Gerakan Pangan Murah yang digelar hari ini,” ujar Ela Siti Nuryamah.
Lampung Timur Catat Deflasi 0,38% di Februari 2025
Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, mengungkapkan bahwa pada Februari 2025, Provinsi Lampung mengalami deflasi sebesar 0,02% (yoy). Dari empat kabupaten/kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi, Lampung Timur menjadi satu-satunya kabupaten yang mencatat deflasi sebesar 0,38% (yoy).
Kondisi ini didorong oleh penurunan harga pada kelompok Administered Price (AP) dan Volatile Food (VF), seperti diskon tarif listrik serta turunnya harga beras dan aneka cabai. Namun, TPID tetap diminta waspada terhadap kenaikan harga komoditas menjelang Idulfitri 1446 H, seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
“TPID memiliki peran krusial dalam stabilisasi harga pangan, sehingga sinergi dan koordinasi yang optimal sangat dibutuhkan,” tegas Junanto.
Strategi Percepatan Akses Keuangan
Dalam upaya percepatan akses keuangan di Lampung Timur, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, merekomendasikan beberapa program TPAKD 2025, seperti:
- Literasi dan Inklusi Keuangan
- EPIKS (Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah)
- Desa PERKASA (Perekonomian Kuat Masyarakat Sejahtera)
Sementara itu, Junanto juga menekankan pentingnya strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Ia juga menyarankan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam membangun Toko Inflasi sebagai langkah jangka panjang untuk stabilisasi harga bahan pokok serta peningkatan akses keuangan masyarakat.
OJK Optimis Buyback Saham Dapat Respons Positif dari Pasar
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis bahwa inisiatif buyback saham akan mendapat sambutan positif dari…
Pemkot Bandar Lampung Gelar Operasi Pasar Murah Tahap III di 20 Kecamatan
Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali menggelar Operasi Pasar Murah Tahap III yang dilaksanakan secara serentak di 20 kecamatan. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari ratusan warga yang hadir untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat selama bulan suci Ramadhan. Pemkot telah menyelenggarakan pasar murah dalam tiga tahap guna memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.
“Hari ini adalah operasi pasar murah yang ketiga selama Ramadhan. Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat luar biasa,” ujar Eva Dwiana pada Rabu, 19 Maret 2025.
Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah fluktuasi harga sembako. Dengan adanya pasar murah ini, masyarakat dapat berbelanja dengan harga yang lebih bersahabat dibandingkan di pasaran.
“Operasi pasar murah Ramadhan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mereka bisa mendapatkan sembako dengan harga terjangkau, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Salah satu warga yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, Rosmiati, warga Kelurahan Bumiwaras, Kecamatan Bumiwaras, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini.
“Terima kasih kepada Bunda Eva yang telah menggelar pasar murah. Dengan adanya program ini, kami bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan di pasar biasa,” ungkap Rosmiati.
Pemkot Bandar Lampung terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dokumentasi kegiatan ini dapat dilihat melalui akun Instagram resmi Kominfo Bandar Lampung.
Berikut Daftar Nama Pejabat Eselon II dan III Pemda Kaur yang Diberhentikan Sementara, Juga daftar PLT-nya
BINTUHAN – Sebanyak 17 pejabat eselon II dan III di jajaran Pemerintah Daerah Kaur diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mengisi kekosongan jabatan, telah ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).
“Benar bahwa ada 17 pejabat eselon II dan III yang diberhentikan sementara dari jabatannya pada Rabu, 19 Maret 2025. Langkah ini diambil semata-mata untuk kepentingan organisasi,” ujar Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Yusi Nofriyanti, SE, Rabu, 19 Maret 2025.
Menurutnya, surat keputusan (SK) pemberhentian sementara telah disampaikan kepada pejabat terkait sejak Selasa, 18 Maret 2025, dan sebagian lagi diberikan pada Rabu, 19 Maret 2025.
Untuk memastikan kelancaran operasional pemerintahan, telah ditunjuk pejabat Plt guna mengisi kekosongan jabatan. Hal ini bertujuan agar seluruh program dan kegiatan pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Daftar Nama Pejabat Pelaksana Tugas (Plt):
- Dr. Nasrur Rahman, S.Hut., M.Si. – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Asman Suhadi, S.P., M.P. – Kepala Dinas Perhubungan
- Usadi Dinata, S.Pd. – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Junaidi, S.T., M.M. – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Hendris, S.E., M.M. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Three Marnope, S.Pd., M.TPd. – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Robi Antomi, S.PI., M.Ling. – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
- Sastriana, SSTP., M.Si. – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Sipta Miarip, S.E. – Kepala Dinas Kesehatan
- Apen Ardiansyah, S.P. – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
- Lisarmawan, M.A.P. – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Ifrianto, S.E. – Kepala Dinas Perikanan
- Dodi Haryono, S.TP. – Kepala Dinas Pertanian
- M. Adhar Cilas, S.Pd., M.Si. – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- Refuan, S.Sos. – Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Depi Putrawansyah, S.Sos. – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Sepriawan, S.E. – Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Indra Gunawan, S.Kom. – Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
- Sepri Haryanto, S.Hut. – Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian
- Reko Sastrawan, S.Pt. – Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Kaur ke depan.
Bupati Egi Serahkan THR Secara Simbolis untuk PNS, PPPK, dan DPRD
LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pemberian THR ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi, kepada perwakilan ASN di Aula Rajabasa, Kantor Bupati setempat, pada Rabu (19/3/2024).
Bupati Egi mengungkapkan bahwa pencairan THR ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Lebaran. “THR untuk PNS, PPPK, dan anggota DPRD telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kami pastikan pencairannya tepat waktu agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Lebaran,” ujar Egi.
Pemkab Lampung Selatan menganggarkan sebesar Rp38.107.212.780 dalam APBD 2025 untuk pembayaran THR, yang diperuntukkan bagi sekitar 6.698 penerima, yang terdiri dari pejabat negara (2 orang), anggota DPRD (50 orang), PNS (6.017 orang), dan PPPK (629 orang).
“Bantuan ini sebagai bentuk perhatian dan penghargaan bagi pejabat negara, anggota DPRD, PNS, dan PPPK melalui APBD Lampung Selatan 2025,” tambah Bupati Egi.
Selain THR, Bupati Egi juga mengumumkan bahwa PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Lampung Selatan akan menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang meningkat menjadi 75 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 50 persen. “Tahun ini saya tingkatkan 25 persen, semoga tahun depan bisa mencapai 100 persen. Saya tingkatkan hak bapak ibu, tetapi juga menuntut kinerja yang lebih baik,” tegasnya di hadapan ratusan perwakilan ASN.
Bupati juga memastikan bahwa pencairan THR untuk PNS dan PPPK akan dimulai pada hari itu juga dan berharap bantuan tersebut menjadi kado yang membahagiakan bagi keluarga ASN.
“Saya berharap pemberian THR ini dapat meningkatkan semangat ASN dalam bekerja. Mari selalu solid dan bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lampung Selatan,” pesan Bupati Egi.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Lampung Selatan, Wahidin Amin, juga menambahkan bahwa mulai 1 April 2025, pencairan gaji ASN akan dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya, meskipun pada hari libur atau tanggal merah. “Ini adalah inovasi dari Bapak Bupati untuk memastikan ASN dan PPPK tetap menerima gaji tepat waktu,” kata Wahidin Amin.
Sejumlah PNS dan PPPK menyampaikan rasa syukur atas pencairan THR ini, berharap kebijakan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka menjelang Lebaran. Pemerintah juga mengimbau agar THR yang diterima digunakan dengan bijak, terutama untuk kebutuhan hari raya dan tabungan masa depan.
17 Pejabat Eselon II dan III Diberhentikan Sementara dalam Rangka Penataan Organisasi
BINTUHAN – Sebanyak 17 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan sebagai bagian dari kebutuhan organisasi dan dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, pemerintah akan menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).
“Benar, terdapat 17 pejabat eselon II dan III yang pada hari ini, Rabu, 19 Maret 2025, diberhentikan sementara dari jabatannya. Langkah ini semata-mata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi,” ujar Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Yusi Nofriyanti, SE, pada Rabu, 19 Maret 2025.
Menurutnya, surat keputusan (SK) pemberhentian sementara bagi para pejabat tersebut telah diberikan sejak Selasa, 18 Maret 2025, dan sebagian lainnya diserahkan pada Rabu, 19 Maret 2025. Untuk memastikan kelancaran administrasi pemerintahan, pengisian jabatan yang kosong akan segera dilakukan melalui penunjukan Plt agar seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Yusi menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta mendukung pembangunan Kabupaten Kaur yang lebih maju dan dinamis. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan keseriusan Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos., M.AP., dan Wakil Bupati Abdul Hamid, S.Pd.I., dalam menata birokrasi agar lebih profesional dan sesuai dengan visi serta program yang telah dirancang.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan kinerja pemerintahan dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung tercapainya pembangunan daerah yang lebih baik.
Perbaiki Ruas Tajab-Adi Jaya Way Kanan, Gubernur Mirza Minta Pelaku Usaha Ikut Jaga Jalan Tetap Mulus
LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) bergerak cepat menangani perbaikan ruas jalan Tajab-Adi Jaya,…