LAMPUNG – Kabar baik datang dari sektor sosial ekonomi. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan Lampung pada September 2025 turun menjadi 9,66 persen, menurun 0,34 poin dibanding Maret 2025 yang masih 10,00 persen.
Capaian ini disampaikan Kepala BPS Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam konferensi pers di Aula BPS Lampung, Kamis (5/2/2026).
Dengan angka tersebut, Lampung resmi memasuki era kemiskinan satu digit—tonggak sejarah baru pembangunan sosial ekonomi daerah.
“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Ahmad Riswan.
Data Lengkap Kemiskinan Lampung September 2025
-
Tingkat kemiskinan: 9,66%
-
Jumlah penduduk miskin: 860,13 ribu orang
-
Kemiskinan perdesaan: 10,88%
-
Kemiskinan perkotaan: 7,37%
Penurunan paling signifikan terjadi di wilayah perdesaan, yang selama ini menjadi kantong utama kemiskinan.
Faktor Pendorong Turunnya Kemiskinan
Inflasi Terkendali
Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung pada September 2025 tercatat 108,51. Stabilitas harga membantu menjaga daya beli rumah tangga berpendapatan rendah.
Ekonomi Tumbuh 5,04%
Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 mencapai 5,04 persen, berdampak pada:
-
Peningkatan nilai tambah ekonomi
-
Bertambahnya peluang kerja
-
Kenaikan pendapatan masyarakat
Konsumsi Rumah Tangga Naik 4,89%
Aktivitas ekonomi masyarakat semakin menggeliat.
Nilai Tukar Petani (NTP) 127,62
Tingginya NTP menjadi indikator kesejahteraan petani tetap terjaga, meski produksi padi sempat menurun.
Kualitas Kemiskinan Ikut Membaik
Tak hanya angka persentase, kualitas kemiskinan juga menunjukkan perbaikan signifikan:
-
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): turun dari 1,539 → 1,228
-
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): turun dari 0,344 → 0,242
-
Gini Ratio: turun dari 0,292 → 0,287
Penurunan ini menandakan:
-
Pengeluaran warga miskin makin mendekati garis kemiskinan
-
Ketimpangan antarpenduduk menyempit
-
Efektivitas bantuan sosial meningkat
Struktur pengeluaran juga semakin merata, terlihat dari turunnya porsi konsumsi 20% kelompok tertinggi.
Fondasi Menuju Pembangunan Inklusif
BPS menegaskan seluruh indikator ini menjadi dasar penting penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Penurunan kemiskinan, membaiknya kualitas hidup penduduk miskin, serta menyempitnya ketimpangan menjadi fondasi menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sejalan visi Indonesia Emas 2045.