Lampung Timur – Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kerja sama investasi hijau dengan perusahaan global Amazon, khususnya di sektor perdagangan karbon (carbon trading).
Peluang strategis ini terungkap dalam kunjungan lapangan investasi hijau sektor kehutanan di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Selasa (10/2/2026).
Langkah ini memperkuat posisi Lampung sebagai daerah potensial dalam pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan kontribusi terhadap target penurunan emisi nasional.
Wakil Gubernur: Lampung Punya Potensi Besar Carbon Sink
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan pemerintah daerah menyambut baik ketertarikan investor global terhadap potensi karbon di Lampung.
Menurutnya, kawasan hutan dan perhutanan sosial di Lampung sangat relevan dengan agenda global pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Lampung memiliki kawasan hutan dan perhutanan sosial yang potensial untuk dikembangkan sebagai bagian dari perdagangan karbon. Ini peluang strategis, tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” ujar Jihan.
Pemprov menegaskan investasi hijau harus berbasis keberlanjutan dan memberi manfaat ekonomi jangka panjang.
Lampung Masuk Radar Carbon Trading Global
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, menjelaskan calon investor yang hadir berminat melakukan carbon trading dengan Indonesia, dan Lampung menjadi salah satu lokasi prioritas.
“Mereka berencana melakukan transaksi karbon, dan Lampung diharapkan dapat menjadi bagian dari skema tersebut,” jelasnya.
Lampung memiliki potensi besar terutama pada:
-
Skema perhutanan sosial
-
Penanaman pohon penyerap karbon (carbon sink)
-
Kawasan konservasi strategis seperti TNWK
Selain TN Way Kambas, potensi perhutanan sosial di Pesawaran juga diperkenalkan kepada investor sebagai bagian dari ekosistem karbon daerah.
Difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Kehutanan
Kunjungan investasi ini difasilitasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kehutanan guna mempercepat pembentukan ekosistem perdagangan karbon daerah.
Lampung sendiri telah ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial, ditandai dengan MoU antara OJK dan Kementerian Kehutanan.
Penunjukan ini memperkuat kontribusi Indonesia terhadap komitmen Paris Agreement dalam penurunan emisi gas rumah kaca.