Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembangunan jembatan Kali Pasir di Sungai Batanghari, yang menghubungkan Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.
Pembangunan jembatan tersebut menjadi solusi penting bagi akses pendidikan, mengingat puluhan anak sekolah di wilayah tersebut selama ini masih harus menyeberangi sungai menggunakan rakit untuk berangkat dan pulang sekolah.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan pembangunan jembatan darurat dilakukan melalui koordinasi dengan Panglima Kodam II/Sriwijaya sebagai bagian dari langkah penanganan cepat.
Menurutnya, keterlibatan TNI sangat dibutuhkan mengingat kondisi medan yang berisiko tinggi serta perlunya penanganan lapangan yang cepat dan terukur.
“Alhamdulillah, saat ini sudah diprioritaskan melalui pembangunan jembatan Merah Putih. Pak Gubernur langsung yang meminta dukungan kepada Pangdam,” ujar Taufiqullah.
Ia menjelaskan, pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut memerlukan anggaran yang cukup besar dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp70 miliar agar jembatan memenuhi standar keselamatan dan kelayakan teknis.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kata Taufiqullah, sebenarnya telah menghitung kebutuhan anggaran tersebut. Namun keterbatasan fiskal daerah membuat pembangunan jembatan tidak dapat ditangani secara mandiri.
“Anggaran sekitar Rp70 miliar itu dibutuhkan untuk menyambung akses pendidikan bagi kurang lebih 90 pelajar di wilayah tersebut,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Taufiqullah, menggugah perhatian Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk mengambil alih koordinasi penanganan serta melibatkan pemerintah pusat.
Sejak awal masa jabatannya, Pemprov Lampung telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar pembangunan jembatan Kali Pasir mendapatkan dukungan. Menindaklanjuti hal tersebut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) kemudian melakukan survei teknis di lokasi.
“Hasil survei BPJN menyimpulkan bahwa jembatan tidak memungkinkan untuk diperbaiki sebagian. Risiko longsor dan faktor keselamatan membuat rehabilitasi dinilai tidak layak, sehingga solusi yang direkomendasikan adalah pembangunan ulang dari awal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Gubernur Lampung sejak menjabat hingga akhirnya pembangunan jembatan Merah Putih dipastikan menjadi solusi sementara yang aman.
“Insyaallah pembangunan ini ditargetkan selesai pada semester pertama tahun 2026,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Taufiqullah meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses pembangunan yang tengah berjalan.
“Ini sudah menjadi prioritas utama. Kami mohon masyarakat bersabar karena ada tahapan dan proses birokrasi yang harus dilalui,” pungkasnya.