Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar High Level Meeting (HLM) untuk penyusunan peta jalan dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2026–2028, sekaligus persiapan menghadapi Championship TP2DD 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (9/4/2026).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan selaku Ketua Pelaksana Harian TP2DD Provinsi Lampung serta dihadiri Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Bank Lampung.
Marindo menegaskan bahwa penyusunan roadmap ETPD menjadi langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Menurutnya, upaya ini tidak hanya berorientasi pada modernisasi sistem, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Penyusunan peta jalan ini harus disusun secara terukur dan implementatif. Kita ingin memastikan bahwa seluruh transaksi pemerintah daerah ke depan semakin terdigitalisasi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” ujar Marindo.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, BI dan OJK serta para OPD yang tergabung dalam TP2DD dalam mendorong keberhasilan ETPD. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperluas penggunaan transaksi non-tunai di Lampung.
Pemprov turut mendorong peran Bank Lampung sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) agar optimal dalam mendukung kelancaran digitalisasi transaksi.
Marindo menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki inovasi digital untuk mendukung ETPD, yaitu aplikasi Saibara. Platform tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem digital daerah, khususnya dalam pelayanan publik dan transaksi keuangan.
Terkait Championship TP2DD 2026, Marindo menegaskan bahwa ajang tersebut harus dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja digitalisasi daerah. Ia berharap Lampung dapat menunjukkan capaian terbaik dalam implementasi ETPD di tingkat nasional.
Melalui HLM ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menyusun langkah strategis yang terarah guna mempercepat digitalisasi transaksi daerah, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik.