Metro | Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Tondi Nasution, kurang sepakat dan tidak setuju dengan adanya wacana Penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar di Kota Metro. Ini terkait terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 tahun 2016 yang menghapuskan sertifikasi bagi sekolah yang memiliki kurang dari 120 siswa.
Hal tersebut di sampaikan Tondi Nasutian menyikapi kecemasan puluhan guru SD di Metro Selatan yang bakal tidak menerima sertifikasi tetapi belum menemukan solusi dimana Dewan Pendidikan Kota Metro beberapa waktu yang lalu menggagas solusi jalan keluar yang dilontarkan agar dilakukan penggabungan (regrouping) sekolah.
Menurut Tondi, mengenai penggabungan 6 sekolah yang siswanya kurang dari 120 murid, itu bukan merupakan solusi jalan yang tepat, justru akan menimbulkan persoalan baru.
“Kenapa kami sampaikan menimbulkan persoalan baru? Karena apabila penggabungan sekolah itu dilakukan, bagaimana dengan asset-asset yang ditinggalkan, kemudian gimana dengan status Kota Metro sebagai Kota Pendidikan, kok justru sekolah dikurangi. Kalau menurut saya penggabungan itu tidak dilakukan, tetapi dilakukan pembinaan di sekolah dulu, bagaimana agar mampu meningkatkan kualitas sekolah tersebut,” ucap Tondi pada Lampung7News diruang kerjanya, jum’at (12/8/2016)
Lebih lanjut dijelaskan Politisi dari Partai Golkar ini, Disdikbudpora harus melakukan pendalaman dengan mencari solusi lain guna menghindari pembatalan sertifikasi tersebut. Seperti pemerataan guru, sehingga guru yang belum mencukupi kuota murid untuk memperoleh sertifikasi bisa terpenuhi kuotanya.
“Untuk mendapatkan solusi atas persoalan ini, mungkin bisa dilakukan dengan pemerataan guru atau bisa dilakukan dengan pemerataan murid, walaupun mungkin ada kendala, karena biasanya wali murid akan memilih sekolah-sekolah yang favorit. Kemudian untuk menyikapi Permen tersebut kita juga harus melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah tersebut, termasuk peningkatan kualitas SDM guru-guru tersebut, tidak buru-buru harus dilakukan penggabungan sekolah,” imbuh Tondi.
Kemudian terkait persoalan tersebut, rencananya Komisi II DPRD Kota Metro akan melakukan Hearing bersama dengan Disdikbudpora.
“Kami akan undang Disdikbudpora untuk bersama-sama mencari solusi jalan keluar yang terbaik guna kebaikan murid dan guru-guru tersebut, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan guru di Kota Metro yang berjuluk Kota Pendidikan,” pungkas Tondi.
Arif | L7News
Sekdaprov Lampung Tegaskan: Tak Ada Larangan Beli BBM bagi Kendaraan Belum Bayar Pajak
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang melarang kendaraan membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU meskipun belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Klarifikasi ini disampaikan…
Bernas Yuniarta Teguhkan Semangat Pancasila dan Nasionalisme di Bandar Lampung
BANDAR LAMPUNG – Di tengah derasnya arus globalisasi dan tantangan terhadap nilai-nilai kebangsaan, Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, H. Bernas Yuniarta, S.E., menunjukkan komitmennya untuk memperkuat karakter bangsa melalui kegiatan…
Aklamasi, Ali Imron Muslim Kembali Pimpin SMSI Metro
Metro | Musyawarah Kota (Muskot) II SMSI Kota Metro kembali menetapkan Ali Imron Muslim sebagai ketua untuk periode 2025–2030 melalui aklamasi, Senin, (29/09/2025). Setelah kembali dipercaya memimpin, Ali Imron Muslim…
Pemred Club Desak Istana Hormati UU Pers dan Pulihkan Akses Wartawan CNN Indonesia
LAMPUNG – Polemik pencabutan akses peliputan jurnalis CNN Indonesia di lingkungan Istana mendapat sorotan tajam dari Pemred Club. Organisasi para pemimpin redaksi itu meminta Istana Kepresidenan segera memulihkan hak liputan…
Wagub Lampung Jihan Nurlela Tinjau Korban Gempa Tanggamus: Pemprov Siap Jemput Bantuan Pusat
TANGGAMUS – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela turun langsung meninjau lokasi terdampak gempa bumi di Pekon Sidodadi, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Senin (29/9/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyerahkan bantuan…
Mendag Akui Pemanfaatan Perjanjian Dagang Belum Maksimal, Baru Capai 70 Persen
JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui bahwa pemanfaatan perjanjian dagang internasional Indonesia masih belum optimal. Padahal, Indonesia telah memiliki puluhan kerja sama perdagangan dengan berbagai negara di dunia.…