JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan keterlibatan Polri dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional, khususnya melalui sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
Upaya tersebut diwujudkan antara lain melalui pembangunan Sekolah Garuda SMA Kemala Taruna Bhayangkara serta penyaluran ribuan buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) ke dunia kerja.
Hal itu disampaikan Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
“Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM sesuai program Bapak Presiden, Polri membentuk dan mendorong berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan,” ujar Sigit.
Ia menjelaskan, Polri saat ini mengelola ratusan lembaga pendidikan yang berada di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari.
“Kita memiliki 706 sekolah dengan jumlah murid sekitar 47.975 orang, didukung 4.207 guru dan 700 karyawan,” katanya.
Selain itu, Polri juga mendukung program Sekolah Garuda atau sekolah unggulan melalui pendirian SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Menurut Sigit, minat masyarakat terhadap sekolah tersebut terus meningkat signifikan.
“Saat ini kami telah merekrut tahap kedua dengan jumlah pendaftar 17.921 orang atau meningkat 52,32 persen. Kuota penerimaan sebanyak 180 siswa, meningkat dari sebelumnya 120 siswa, dengan rata-rata IQ di atas 130,” ujarnya.
Tak hanya di sektor pendidikan, Polri juga berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), khususnya terkait persoalan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Sigit menyampaikan, Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan sebagai sarana penanganan sengketa industrial sekaligus perlindungan bagi buruh.
“Selain menjaga Harkamtibmas, Polri juga melakukan upaya penegakan hukum dan langkah preventif melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan,” katanya.
Melalui desk tersebut, Polri turut membantu buruh terdampak PHK agar kembali mendapatkan pekerjaan. Hingga saat ini, Polri telah menyalurkan ribuan tenaga kerja dalam beberapa tahap.
“Pada tahap pertama, sebanyak 700 buruh disalurkan ke Jawa Tengah. Selanjutnya 1.575 buruh dan 1.500 tenaga kerja juga ditempatkan di wilayah yang sama. Dalam waktu dekat, kami akan menyalurkan tenaga kerja ke Jawa Barat,” jelas Sigit.
Menurutnya, penanganan persoalan ketenagakerjaan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi gangguan keamanan.
“Penanganan sengketa buruh ini bertujuan agar aspirasi dapat tersalurkan dengan baik tanpa harus turun ke jalan dalam jumlah besar,” ujarnya.
Atas upaya tersebut, Polri mendapat apresiasi internasional, salah satunya dari International Trade Union Confederation (ITUC) Asia Pasifik.
“Polri mendapatkan penghargaan dari ITUC Asia Pasifik sebagai salah satu institusi pertama di dunia yang memberikan ruang demokrasi bagi perjuangan buruh serta aktif dalam penyaluran tenaga kerja terdampak PHK,” ungkap Sigit.
Ia juga menyebut Polri menerima kunjungan Sekretaris Jenderal ITUC serta keluarga Marsinah untuk melihat langsung kinerja Desk Ketenagakerjaan.
Selain itu, Polri turut menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan memfasilitasi berbagai kegiatan buruh, termasuk pengembalian korban TPPO dari luar negeri.
“Seluruh langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas nasional dan memastikan Harkamtibmas tetap kondusif,” pungkas Sigit.