Pengumuman Hasil Seleksi Anggota Komisaris dan Direksi PDPM Perseroda BUMD Terpilih

Pengumuman Hasil Seleksi Anggota Komisaris dan Direksi PDPM Perseroda BUMD Terpilih

Lampung Barat – Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Menetapkan Kelulusan Sebagai Direksi dan Komisaris BUMD Pesagi Mandiri Perseroda Kabupaten Lampung Barat tahun 2024, berikut lampiran pdf yang dapat di download Lampiran Komisaris Terpilih.pdf Lampiran Direktur Terpilih.pdf Pengumuman Hasil Seleksi Ini Bersifat Resmi, Mutlak dan Tidak Dapat Diganggu Gugat.

Pengumuman Pembukaan Seleksi Calon Anggota Komisaris dan Direksi BUMD Kabupaten Lampung Barat 2024

Pengumuman Pembukaan Seleksi Calon Anggota Komisaris dan Direksi BUMD Kabupaten Lampung Barat 2024

Berdasarkan Surat Penjaringan Calon Anggota Komisaris BUMD Kabupaten Lampung Barat nomor : 500/ 140 / 04 / 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membuka kesempatan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang berminat dan memenuhi syarat menjadi Direksi Perusahaan Pesagi Mandiri Perseroda dan Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung … Baca Selengkapnya

Perkuat BUMD, Kemendagri Berikan Penghargaan BUMD Awards Tahun 2023

LAMPUNG7COM – JAKARTA | Guna memperkuat dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menciptakan iklim kompetitif, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Kemderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) menyelenggarakan kegiatan Penganugerahaan BUMD Awards dan Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023). Kegiatan dilaksanakan secara langsung … Baca Selengkapnya

Kapolda Hadiri Penandatanganan Program E-Samdes Tahap III

IMG 20221116 WA0098 scaled

LAMPUNG7COM | Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus menghadiri penanda tanganan kerjasama program E-Samdes (Elektronik Samsat Desa) Tahap III di Balai Keratun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Kapolda mengatakan, pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) menggunakan Aplikasi E-Samdes (Elektronik Samsat Desa) III dan L-Smart ini merupakan pengembangan dari aplikasi E-Salam ( Elektronik … Baca Selengkapnya

Tim Kemendagri Turun Ke Sulteng Monev dan Asistensi Serapan Anggaran, Pengendalian Inflasi dan Penguatan BUMD

IMG 20221022 WA0120 scaled

LAMPUNG7COM | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke Sulawesi Tengah melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi, dan peningkatan kapasitas untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Selain itu, Tim Kemendagri ke Sulawesi Tengah untuk mendorong pengendalian dan penanganan inflasi, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kegiatan ini sekaligus … Baca Selengkapnya

KPK dan Kemendagri Kumpulkan Kepala Daerah, Komisaris dan Direksi BUMD Perkuat PPP BUMD

LAMPUNG7COM | Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni mengatakan, untuk memastikan BUMD sehat, selain melayani masyarakat juga harus bisa menguntungkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sisi regulasi, pihaknya bakal terus memerkuat posisi BUMD. “Dari dasar hukum, bisa dikatakan bahwa sudah cukup kuat untuk berjalannya BUMD,” katanya. Pesan itu disampaikan Fatoni … Baca Selengkapnya

18 Persen BUMD Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

LAMPUNG7COM | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2020 terdapat total 1.094 BUMD. Dari data tersebut, KPK mencatat 202 atau sekitar 18,46 persen BUMD yang telah terdaftar LHKPN, Minggu (7/11/2021). Dari 202 … Baca Selengkapnya

Terima 841 Keluhan Mafia Tanah, KPK Lakukan Kajian

LAMPUNG7COM | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sekitar 841 keluhan terkait dengan pertanahan sepanjang 2017 hingga 2021. Keluhan itu termasuk sengketa lahan dan kasus mafia tanah. Berangkat dari keluhan tersebut, KPK bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat melakukan pencegahan korupsi melalui kajian. Yakni kajian sistem pengelolaan administrasi penerbitan sertifikat tanah dan … Baca Selengkapnya