Ini 3 Hakim yang Jadi Tersangka Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor CPO

Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) resmi menahan tiga hakim yang baru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Ketiganya adalah Djuyamto selaku Ketua Majelis Hakim, serta dua hakim anggota Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom. … Baca Selengkapnya

Kejagung Tetapkan 3 Hakim Jadi Tersangka Kasus Suap Ketua PN Jaksel, Total Uang Suap Diduga Capai Rp 60 Miliar

Tampak ketiga hakim saat digiring ke mobil tahanan Kejagung. Foto: Istimewa

Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Tiga hakim yang mengadili perkara tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan penetapan ini dilakukan setelah penyidik memeriksa tujuh saksi dan menemukan … Baca Selengkapnya

Puluhan Wartawan Kawal Sidang Kakon Way Nipah, Hakim PN Kota Agung Diingat ‘Tak Masuk Angin’

LAMPUNG7COM – Tanggamus | Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Agung, Tanggamus secara resmi telah menolak seluruh keberatan terdakwa Kepala Pekon Way Nipah melalui eksepsi yang dibacakan pekan lalu. Dengan demikian, persidangan kasus dugaan penganiayaan terhadap wartawan Wawai News oleh terdakwa Kakon Way Nipah Apriyal akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian di persidangan. Sidang yang dipimpin … Baca Selengkapnya

Pengadilan Tinggi Bandung Perberat Vonis Bahar Smith Jadi 7 Bulan Penjara

LAMPUNG7COM | Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Habib Bahar Bin Smith akhirnya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Vonis awal yang ditetapkan hakim yaitu 6 bulan 15 hari penjara. Karena banding dikabulkan, terdakwa Habib Bahar Bin Smith di vonis 7 bulan penjara. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 7 … Baca Selengkapnya

Mungkinkah Kisah Kasus Sengkon dan Karta akan Terjadi di Tanggamus

LAMPUNG7COM | Menarik untuk di ikuti dan dicermati perjalanan penanganan kasus pembunuhan yang terjadi pada bulan Juni 2021 terhadap Dede Saputra pemilik counter Dede Cell, yang menjadikan Syahrial Aswad sebagai tersangka hingga menjadi seorang terdakwa, agar keadilan dan kebenaran benar-benar dapat ditegakkan yang memungkinkan kasus Sengkon dan Karta terulang kembali. Dari tahap penyelidikan dan penyidikan … Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum dan Keluarga Kedua Terdakwa Kecewa Terhadap JPU

LAMPUNG7COM | Pengadilan Negeri Klas II Kota Agung, Kabupaten Tanggamus kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Dede Saputra, pemilik Counter Dede Cell yang terjadi pada bulan Juni 2021 lalu, Selasa (31/5/2022). Dimana sidang kali ini dengan agenda mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kota Agung, dan sidang kali ini adalah lanjutan … Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Pembunuhan dengan Agenda Pembacaan Tuntutan, JPU Belum Siap!

LAMPUNG7COM | Sidang kasus pembunuhan terhadap Dede Saputra pemilik Counter Dede Cell pada bulan Juni 2021 lalu kembali digelar di Pengadilan Negeri Klas II Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Rabu (25/5/2022). Adapun Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), dari Kejaksaan Negeri Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Sidang yang dipimpin Hakim … Baca Selengkapnya

Memohon Hakim Adil dan Arif, Pengacara Minta Bripda Randy Dibebaskan

LAMPUNG7COM | Tim kuasa hukum Bripda Randy Bagus Hari Sasongko memohon Ketua Majelis Hakim, Sunoto untuk adil dan membebaskan kliennya dari segala tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Selasa (19/4/2022) sore, tim kuasa hukum mengungkap banyak fakta yang menjadi alasan kuat jika kliennya tidak terlibat dalam … Baca Selengkapnya

MK Putuskan UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD 1945, Pemerintah Dilarang Buat Peraturan Turunan

LAMPUNG7COM | Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. “Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak … Baca Selengkapnya