Tag: hmi bandar lampung

BANDAR LAMPUNG — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung mendesak Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN untuk tidak berhenti pada pengukuran ulang lahan PT Sugar Group Companies (SGC), melainkan memperluas langkah tersebut ke seluruh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) besar di Provinsi Lampung.

Desakan ini disampaikan menyusul keputusan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 15–16 Juli 2025 yang menginstruksikan pengukuran ulang lahan HGU milik SGC. Langkah itu diambil lantaran ditemukannya ketimpangan data luasan lahan, yang bervariasi antara 75.600 hingga 141.000 hektare dari berbagai lembaga negara.

Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Tohir Bahnan, menegaskan bahwa konflik agraria di Lampung bukan hanya melibatkan SGC, melainkan juga perusahaan besar lain seperti PT Bumi Waras, PT BNIL, PT AKG, PTPN I Regional 7, hingga grup raksasa seperti Sinarmas, Gajah Tunggal, Wilmar, dan Great Giant Pineapple (GGP).

“Langkah pengukuran ulang terhadap SGC jangan hanya menjadi simbol politik atau respons sesaat terhadap tekanan publik. Restrukturisasi tata kelola agraria harus menyeluruh,” tegas Tohir.

Konflik Lahan Meluas

HMI mencatat, banyak perusahaan lain yang belum tersentuh audit dan pengukuran, padahal memiliki jejak konflik lahan yang kompleks. Misalnya:

• PTPN I Regional 7 Unit Way Berulu: Terdapat selisih penguasaan lahan 178 hektare antara data HGU dan hasil verifikasi.

• PT Bumi Madu Mandiri (BMM) di Way Kanan: Diduga menguasai lebih dari 4.600 hektare lahan eks-PTPN tanpa kejelasan hukum.

• Kawasan Register 42, 44, dan 46: Terjadi konflik berkepanjangan dengan masyarakat adat akibat ketidakjelasan batas wilayah dan status hukum.

Beberapa kawasan Register seperti Register 42 di Way Kanan yang dikelola PT Inhutani V dan mitranya PT Paramitra Mulia Langgeng, serta Register 44 dan 46 yang terlibat dengan PT Budi Lampung Sejahtera dan PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI), turut menjadi perhatian.

Tuntutan Transparansi dan Audit Total

HMI menilai sistem pertanahan nasional masih menyimpan celah penyimpangan struktural yang berpotensi merugikan rakyat kecil. Oleh sebab itu, mereka menuntut:

• Pengukuran ulang seluruh lahan HGU korporasi besar secara adil dan merata.

• Keterbukaan data HGU: pemegang hak, batas wilayah, masa berlaku, dan kontribusi ekonomi.

• Audit sosial dan lingkungan terhadap korporasi yang memiliki konflik dengan masyarakat.

• Peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung penataan agraria yang adil.

Komitmen HMI Kawal Isu Agraria

HMI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu agraria bersama masyarakat adat, organisasi petani, dan kelompok sipil lainnya melalui peta advokasi partisipatif.

“Keadilan agraria bukan sekadar persoalan angka, tapi soal hidup dan ruang rakyat. Jangan hanya ukur yang ramai, lalu diam pada yang sunyi. Negara harus berdiri di tengah, bukan di bawah bayang-bayang korporasi,” pungkas Tohir Bahnan.

Bandar Lampung – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung memberikan apresiasi terhadap kinerja Kapolresta Bandar Lampung atas upayanya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Tohir Bahnan Al-Fatih, menyampaikan bahwa selama enam bulan terakhir, jajaran Polresta telah menunjukkan kinerja yang terstruktur, berdampak, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Tohir, keberhasilan Polresta tidak hanya terlihat dari angka kriminalitas yang menurun, tetapi juga dari pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas.

“Kami mencermati adanya pendekatan yang lebih humanis dan responsif dari pihak kepolisian. Ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” ungkapnya.

Data menunjukkan bahwa sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025, terjadi penurunan angka kejahatan sebesar 23 persen di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dibandingkan periode sebelumnya. Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), misalnya, menurun dari 217 kasus menjadi 164. Di sisi lain, pengungkapan kasus narkoba juga mengalami peningkatan, dengan total 43 kasus berhasil diungkap, termasuk penyitaan 5,6 kilogram sabu, 2.000 butir ekstasi, dan ratusan gram ganja.

Tak hanya fokus pada penindakan, Polresta juga aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui program-program seperti Polisi Sahabat Pelajar dan Jumat Curhat. Inisiatif ini berhasil menjangkau lebih dari 1.200 pelajar dan warga dalam kegiatan edukasi hukum dan sosial. Selain itu, kecepatan respons terhadap laporan masyarakat mengalami peningkatan signifikan, dengan efisiensi waktu layanan darurat 112 yang tercatat meningkat hingga 35 persen.

Tohir menambahkan bahwa apresiasi ini adalah bentuk dukungan moral dari mahasiswa kepada institusi kepolisian agar terus menjaga profesionalitas dan integritas dalam memberikan pelayanan yang adil dan transparan.

“Ini adalah bentuk dukungan sekaligus pengingat agar Polresta terus hadir sebagai pelindung masyarakat dengan orientasi pada kepentingan rakyat. Kami di HMI siap menjadi mitra kritis yang konstruktif,” ujarnya.

HMI Cabang Bandar Lampung juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, untuk memperkuat sinergi dengan aparat kepolisian demi menciptakan Bandar Lampung yang aman, tertib, dan bermartabat.