Tag: lamsel

LAMSEL, Bakauheni – Udara sejuk di perbukitan Dusun Kayu Tabu, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, menjadi saksi pengalaman berkesan bagi Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, yang menjajal wisata paralayang di Batu Alif Paragliding Site, Selasa (9/9/2025).

Dengan penuh semangat, Zita terbang dari ketinggian 320 meter di atas permukaan laut bersama instruktur sekaligus pilot berlisensi, Deon. Dari udara, ia disuguhi panorama spektakuler hingga ke Tanjung Tua, ujung Pulau Sumatera.

“Pemandangannya indah sekali, luar biasa. Terima kasih kepada komunitas paralayang yang sudah mendampingi,” ujar Zita usai mendarat dengan selamat.

Selain menjajal paralayang, Zita juga menyempatkan diri mengunjungi Pantai Minang Rua dan kawasan Lummay, yang masuk dalam paket wisata sekitar Batu Alif.

Tantangan Infrastruktur

Menurut Zita, Batu Alif Paragliding Site memiliki potensi besar sebagai magnet wisata baru di Lampung Selatan. Namun, pengelola dari Komunitas Paralayang Lampung Club (PLC) mengungkapkan masih ada sejumlah kendala, terutama akses jalan, ketersediaan air, dan listrik.

“Kami pernah menggali sumur hingga 60 meter, tapi belum berhasil mengalir ke atas. Infrastruktur sangat membutuhkan dukungan, dan kami berharap Pemkab Lampung Selatan bisa memberi perhatian,” ungkap perwakilan PLC.

Dari Nol Hingga Jadi Ikon Baru

Komunitas PLC menuturkan, perjalanan menemukan lokasi ini tidak mudah. Dibutuhkan waktu mencari titik terbaik, berkoordinasi dengan warga, hingga akhirnya Batu Alif resmi dibuka sebagai spot paralayang terbuka pertama untuk umum di Lampung.

Saat ini, sudah ada 12 pilot aktif, termasuk tiga perempuan, serta dua warga Kayu Tabu yang sedang dilatih. Komunitas juga membuka kursus paralayang berlisensi dengan biaya sekitar Rp12 juta per orang untuk program intensif 2–3 minggu.

“Kami ingin olahraga paralayang ini lebih dikenal, bukan hanya sebagai olahraga, tapi juga wisata. Harapannya Batu Alif bisa menjadi ikon baru, dan Pemkab turut mendukung agar Lampung Selatan semakin maju,” tambah pengurus PLC.

Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, Batu Alif Paragliding Site diyakini akan menjadi wajah baru pariwisata Lampung Selatan, menggabungkan keindahan alam, olahraga ekstrem, dan peluang ekonomi lokal.

LAMSEL, Bakauheni – Suasana upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Merpati, Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Minggu (17/8/2025), sempat diliputi kepanikan. Tali pengait Sang Saka Merah Putih tiba-tiba putus saat pasukan pengibar bendera hendak menjalankan tugas.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya terus berkumandang, namun bendera kebanggaan itu tertahan di dasar tiang dan gagal berkibar.

Di tengah momen genting itu, seorang bocah berseragam sekolah dasar maju tanpa ragu. Dialah Raihan Diaz Rinawai, siswa SDN 1 Way Muli. Dengan keberanian luar biasa, Raihan memanjat tiang bendera setinggi 12 meter untuk memperbaiki tali yang putus.

Aksi heroik tersebut sontak membuat ratusan peserta upacara tertegun, sebelum akhirnya memberikan tepuk tangan meriah. Berkat Raihan, Sang Merah Putih kembali bisa berkibar gagah di langit Way Muli, disambut rasa bangga dan haru yang mendalam.

Keberanian bocah kecil itu bukan hanya menyelamatkan prosesi sakral, tetapi juga menarik perhatian Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Usai prosesi penurunan bendera di Menara Siger pada sore harinya, Bupati Egi secara khusus menghadirkan Raihan bersama keluarganya.

“Saya apresiasi Raihan, keren, hebat, berani,” ujar Bupati Egi sambil menyalami sang bocah dengan penuh kebanggaan.

Sebagai bentuk penghargaan, Bupati Egi menjanjikan beasiswa penuh di SMA Kebangsaan untuk Raihan, serta tabungan pendidikan yang juga akan diberikan untuk adiknya.

“Saya terima kasih ya Bu sudah mendidik ananda sehingga tumbuh menjadi anak yang berani dan membanggakan,” tutur Egi kepada Yunita Sari, ibu Raihan.

Tak kuasa menahan haru, Yunita hanya bisa menitikkan air mata. “Terima kasih banyak Pak Bupati,” ucapnya lirih.

Aksi heroik Raihan kini menjadi simbol bahwa semangat kemerdekaan dapat lahir dari siapa saja—bahkan dari keberanian seorang anak yang tulus mencintai Merah Putih.

LAMSEL, Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar Sarasehan Hukum bertajuk “Penguatan Pemahaman Hukum bagi Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Selatan”, Jumat (8/8/2025), di Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala desa dan lurah dari seluruh wilayah Lampung Selatan. Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, didampingi Kajari Lampung Selatan, Suci Wijayanti.

Sarasehan ini menjadi ruang edukatif sekaligus preventif agar para kepala desa semakin memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada pengelolaan anggaran desa.

Bupati Egi: Kepala Desa Harus Pegang Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kajati Lampung, dan menilai kegiatan ini sebagai bentuk pendekatan hukum yang lebih mendidik dan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran.

“Anggaran desa nilainya besar dan penuh risiko. Saya tidak ingin ada kepala desa yang terjerat hukum hanya karena kurang paham aturan,” ujar Bupati Egi.

Ia menekankan bahwa kepala desa dan lurah adalah aktor penting dalam pembangunan tingkat desa. Oleh karena itu, integritas dan transparansi harus menjadi prinsip dasar dalam menjalankan tugas.

“Manfaatkan forum ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita jadikan desa sebagai zona bebas korupsi. Bukan hanya semboyan, tapi komitmen nyata,” tegasnya.

Kajati Lampung: Dana Desa Bukan untuk Diri Sendiri

Dalam sesi pemaparan materi, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo mengingatkan bahwa jabatan kepala desa adalah amanah yang disorot banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum.

“Kami ini jaksa, seperti dokter. Kalau muncul gejala korupsi, kami punya banyak cara penanganannya. Tapi jangan sampai kami harus menggunakan Pasal 2, 3, atau 4 (UU Tipikor),” ujar Danang, disambut tawa peserta.

Ia menekankan bahwa dana desa bukan untuk kepentingan pribadi. Semua pengelolaan harus berbasis data dan perencanaan yang matang.

“Banyak yang tergelincir karena salah perencanaan. Ada program ganda, atau program tanpa kajian. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi soal tanggung jawab hukum,” tambahnya.

Menuju Pemerintahan Desa yang Bersih dan Transparan

Sarasehan ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan kapasitas kepala desa dan lurah se-Lampung Selatan. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.