JAKARTA – Projo Muda menduga, peretasan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan ketegasan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam memberantas judi online.
“Program memberantas judi online ini program utama Menkominfo Budi Arie setelah dilantik oleh Presiden Jokowi pada Juli tahun lalu,” tutur Sekretaris Jenderal DPP Projo Muda, Febrio Martha Mustafa, Rabu (10/7/2024) kepada awak media.
Perang melawan judi online (judol) dilancarkan Menkominfo Budi Arie dengan gencar.
Tercatat sepanjang periode 2023-2024 Kemenkominfo bekerja sama dengan sejumlah pihak, khususnya Polri, telah memblokir sedikitnya 2,2 juta situs judol.
Puncak perang terhadap judol, catat Febrio Martha, terjadi saat rapat Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online di Kemenko Polhukam pada 19 Juni 2024 memutuskan dilakukan blokir terhadap akses internet judol ke Kamboja dan Filipina.
“Hanya dalam hitungan jam, pada dini hari 20 Juni 2024 aksi peretasan dilakukan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang pengelolaannya berada di bawah tanggungjawab Menkominfo. Jelas terlihat upaya hacking dilakukan untuk mendiskreditkan Menkominfo Budi Arie,” tuturnya.
Dia mengingatkan, PDN merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi), khususnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Dengan menyerang program unggulan Presiden, maka yang muncul adalah wacana ketidakpercayaan (distrust) masyarakat.
Sementara di sisi lain, dalam catatan Projo Muda hingga Juni 2024, survei yang dilakukan Surat Kabar Harian Kompas mendapati tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 persen.
Tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019.
Angka tersebut naik dari hasil survei yang dilakukan Kompas pada Desember 2023 yang mencapai 73,5 persen dan secara garis tren menunjukkan konsistensi meningkat sejak Oktober 2022.
“Bisa saya katakan hacking terhadap PDN yang di bawah tanggung jawab salah satu orang kepercayaan Jokowi adalah upaya mengikis ketidakpercayaan masyarakat,” tuturnya.
Projo Muda cenderung menyimpulkan upaya peretasan terhadap PDN yang secara langsung mengganggu pelayanan administrasi terhadap masyarakat didalangi oleh bandar judol yang berasal dari dalam negeri.
“Kesimpulan ini kami dapatkan bukan tanpa dasar. Pertama, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang 2023 mendapati hasil deteksi trafik anomali serangan hacking itu paling tinggi dari dan terhadap Indonesia,” tuturnya.
Kedua, lanjutnya, perubahan sikap hacker Brain Cipher yang mula-mula meminta tebusan (ransomware) untuk membuka kunci sandi data PDN, tiba-tiba membuka kunci sandi tersebut dengan alasan tindakan peretasan adalah untuk mengingatkan pemerintah agar peduli pada keamanan data.
Ini dilakukan hacker tak lama setelah Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai rapat dengan BSSN dan Menkominfo menyatakan telah mengetahui aktor pemicu awal terjadinya peretasan tersebut.
“Makin jelas ini upaya bandar judol di dalam negeri yang bisa jadi memiliki koneksi dengan aktor politik,” tandasnya. (Red)