Tag: Pemerintahan

DPRD Kota Metro Lampung Pemerintahan

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Penyampaian Raperda Tentang APBD Tahun 2026

Metro | Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Penyampaian Raperda tentang APBD Tahun 2026, dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, berlangsung di ruang sidang Paripurna setempat, Senin, (24/11/2025).
.
Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2026 tentunya berpedoman pada RKPD Kota Metro Tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

“Dalam dokumen tersebut telah disusun program kegiatan prioritas serta pendanaann yang berdasarkan Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi serta hasil evaluasi yang dilaksanakan di seluruh OPD Kota Metro. Artinya, pada tahap nota keuangan Raperda ini kita telah menyusun dan menyepakati kebaikan perancang dan penganggaran pembangunan di Kota Metro tahun 2026,” ucap Bambang.

“Prioritas pembangunan di Kota Metro tahun 2026 mengusung Tema “penguatan infrastruktur untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan”. Tema ini mencerminkan arah bangunan yang menitik beratkan pada pemerataan hasil pembangunan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan pondasi fisik dan sosial,” papar Bambang.

Terdapat 8 poin utama dalam target penganggaran Tahun 2026 antara lain: pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi serta pengendalian inflasi daerah, penataan ruang infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu, jaga harmoni cinta sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dalam, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguasaan sistem ketahanan pangan dan ketahanan bencana, pemantapan reformasi, birokrasi dan kualitas layanan publik dan Peningkatan ketertiban umum.

“Kami menyarankan sebelumnya kepada dewan yang terhormat untuk melaksanakan pendataan pengajian lebih lanjut sehingga anggaran lebih realistis, lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan seiring dengan,” jelas Bambang.

“Kami berkeyakinan pembahasan lebih lanjut nanti akan berjalan secara konstruktif penuh keterbukaan serta membasis semangat keterbukaan,” pungkas Bambang.| (Rio).

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Walikota Metro Lantik Kepala Disdikbud dan Asisten II

Metro | Optimisme baru mewarnai sektor pendidikan dan kebudayaan Kota Metro.
Pelantikan Dr. Agus Muhammad Septiana sebagai Kepala Disdikbud dan Dr. Kusbani sebagai Asisten II Sekretaris Daerah.

Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso di Aula Pemda setempat, Senin, (24/11/ 2025).

Penunjukan Agus Septiana ini bukan sekadar pergantian figur, tetapi penempatan pemimpin dengan rekam jejak solid untuk mengakselerasi program strategis daerah di sektor pendidikan dan kebudayaan.

Kemenangan Agus Septiana didasarkan pada hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dinilai paling transparan. Dari empat tahapan ketat—Administrasi, Asesmen Kompetensi, Penulisan Makalah, hingga Wawancara—Agus berhasil mencetak keunggulan poin yang signifikan.

Walikota Bambang Iman Santoso menekankan bahwa pelantikan ini merupakan bagian krusial dari mekanisme pemerintahan dan bukan sekadar upacara seremonial.

Dalam sambutannya Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, pelantikan hari ini merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan loyalitas terhadap bangsa dan Negara,” ucap Bambang.

Walikota juga menyoroti proses seleksi yang telah dilalui secara ketat dan objektif. Ia menegaskan, proses tersebut bertujuan untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar kompeten.

“Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini telah dilaksanakan setelah seluruh tahapan seleksi dilalui sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel agar menghasilkan pejabat yang benar-benar kompeten, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik,” jelas Bambang.

Bambang Iman Santoso berharap agar pejabat yang dilantik mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya.
“Bangun budaya kerja yang berlandaskan etika, integritas, dan objektivitas, serta dapat menjalankan peran dengan integritas, profesionalisme, dan keberanian moral, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berdaya saing, dan dipercaya oleh masyarakat,” tegas Bambang.

Walikota juga mengingatkan bahwa jabatan baru tersebut adalah pengakuan atas kemampuan dan rekam jejak, sekaligus amanah besar yang menuntut adaptasi cepat.

“Saya berharap Saudara dapat segera beradaptasi, menyusun langkah strategis, memperkuat koordinasi, serta mengambil peran aktif dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kota Metro,” pungkas Bambang.

Bambang juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah supaya memberikan dukungan penuh, membangun komunikasi yang baik, dan bersinergi secara positif dengan pejabat yang baru dilantik, demi kelancaran program pembangunan di sektor strategis pendidikan dan kebudayaan.| (Rio).

Hukum Kota Metro Lampung Organisasi Pemerintahan

DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Tahun 2026

Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Tahun 2026 dan Pengambilan Persetujuan Raperda Kota Metro, di aula kantor setempat, Jumat (21/11/2025).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini dihadiri Walikota dan wakil walikota Metro, Anggota DPRD, Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Ria Hartini menyampaikan, bahwa KUA-PPAS Tahun 2026 yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kota Metro telah dibahas oleh DPRD kota metro, komisi-komisi maupun badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, perangkat daerah terkait serta badan anggaran dalam rapat paripurna khusus DPRD.

Dikatakan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Metro yang disampaikan Roma Doni Yunanto memaparkan, terkait pembahasan tentang KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2026.

“Pergeseran anggaran yang telah disepakati antara Badan Anggaran, Komisi-komisi serta Fraksi- Fraksi DPRD Kota Metro dengan Organisasi Perangkat Daerah,” ucap Doni.

Lebih lanjut disampaikannya, kesepakatan hasil pembahasan tersebut meliputi:

1. Anggaran Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer sebesar Rp915.645.446.068.

2. Anggaran pos Belanja Daerah pada ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp920.645.446.068.

3. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan, pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar 5.000.000.000.

“Pembahasan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Angguran 2026 adalah hasil kerja sinergi antara Komisi-komisi DPRD Kota Metro, Badan Anggaran den Ketua-ketun Fraksi DPRD Kota Metro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro dan telah dilaksanakan secara maksimal,” jelas Dona.

Sementara, dalam Laporan Panitia Khusus l DPRD Kota Metro yang disampaikan Wasis menjelaskan, Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Metro Nomor: 100.3.2/7/DPRD/2025 tanggal 27 Agustus 2025, telah dibentuk Panitia Khusus pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro.

“Adapun kami dari Panitia Khusus I bertugas membahas Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Noor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Rapenda Kota Metro tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,” kata Wasis.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai berikut:

Dinas sosial tipe C Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, berubah menjadi Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Tipe A

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B

Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Tipe C dihapus urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi bergabung dengan Dinas Koprasi, Usaha Kecil dan menengah dan tenaga kerja.

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Tipe B

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Tipe B berubah menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah dan Ketenagakerjaan Tipe B

Dinas Kepemudaan, Olahraga, pariwisata Tipe A berubah menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A

Dinas Perdagangan Tipe C berubah menjadi: Dinas Peindustrian dan Perdagangan Tipe B.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A berubah menjadi: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, Tipe A.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Tipe B berubah menjadi: Badan Pendapatan Daerah, Tipe B.

“Terkait Raperda ini, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan tentang petunjuk teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan adalah dengan peraturan Wali Kota,” kata Wasis.

“Dengan demikian, kami merekomendasikan kiranya pengaturan mengenai administrasi kependudukan sebagaimana telah kita bahas untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Wasis.

Adapun Laporan badan pembentukan peraturan Daerah DPRD kota Metro tentang tiga rancangan peraturan daerah kota Metro yang disampaikan Hadi Kurniadi memaparkan, Setelah melalui proses pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dan yang telah diharmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. maka hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Metro sebagai berikut:

1. Raperda Kota Metro tentang kota literasi berubah menjadi: Raperda Kota Metro tentang pengembangan budaya literasi.

2. Raperda Kota Metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol: tetap

3. Raperda Kota Metro tentang pengembangan Ekonomi Kreatif: tetap

“Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) Raperda Kota Metro sebagaimana telah kami uraikan di atas, baik secara penulisan maupun substansi materi, telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan,”ucap Hadi.

“Ketiga Raperda Kota Metro tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan yang sejajar, maupun dengan putusan pengadilan,” pungkas Hadi.

Sementara itu Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, Pada hari ini, telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 dan Paripurna Pembicaraan Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tentang Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Raperda Kota Metro.

“Yang pertama, disampaikan bahwa Kita telah menyepakati asumsi makro yang melandasi penyusunan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada Tahun 2026. Kita telah menyepakati pula prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029,” kata Bambang.

Ada 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang akan kita capai di Tahun 2026, yaitu: (1) target capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,54; (2) terget Capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 14,936; (3) Target Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah 11,114; (4) Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 75,65; (5) Capaian Prevalensi Stunting Balita 11,52; (6) Indeks Implementasi Kota Cerdas sebesar 2,3; (7) Indeks Reformasi Birokrasi 78,25; (8) Indeks Pemerintah Digital sebesar 1,84; (9) Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,64; (10) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,85; (11) Indeks Daya Saing Daerah sebesar 4,22; (12) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,58; (13) Tingkat Kemiskinan 6,00-6,40; (14) Indeks Ketahanan Pangan sebesar 86,28 (15) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 65,80, (16) Indeks Pembangunan Infrastruktur sebesar 0,610, (17) Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 55,13, (18) Indeks Harmoni Indonesia (IHai) sebesar 7,1, dan (19) Indeks Pemajuan Kebudayaan sebesar 55,72.

Selain itu, Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026, proyeksi Pendapatan sebesar Rp.915.645.446.068, Untuk Belanja, kita sepakati di angka Rp.920.645.446.068, dan total defisit sebesar Rp.5.000.000.000, yang akan ditutupi oleh Pos Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp.7.000.000.000.

Walikota menjelaskan, rancangan peraturan daerah yang telah dibahas bersama-sama pada tingkat Pansus oleh DPRD Kota Metro dan emerintah Kota Metro terdiri dari 4 raperda yaitu: 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Metro dan 2 (dua) Usul Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro

2. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang pengembangan budaya literasi.

3. Rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif.

4. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam melakukan pembahasan terhadap dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Terima kasih atas sumbang pikir seluruh anggota DPRD Kota Metro untuk menyempurnakan pelaksanaan pembangunan di tahun 2026,” pumgkas Bambang. | (Rio).

Advetorial Kesehatan Kota Metro Lampung Pemerintahan

Generasi Sehat Masa Depan Hebat, Dinas Kesehatan Kota Metro Peringati Hari Kesehatan Nasional Ke-61

Metro | Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Metro menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-61 dengan mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, berlangsung di halaman Dinas Kesehatan setempat, Jum’at, (21/11/2025).

Acara ini dihadiri ratusan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan undangan lainnya, sebagai momentum refleksi dan akselerasi pembangunan kesehatan menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Dinkes Kota Metro Eko Hendro Saputra menyampaikan, bahwa akses masyarakat terhadap kesehatan pasti dan bisa tercukupi.

“Bagaimana masyarakat bisa berobat gratis, mendapatkan mutu pelayanan baik dan keselamatan pasien tercapai,” ucap Eko Hendro.

“Kita selalu meningkatkan mutu pelayanan, supaya masyarakat lebih mudah mengakses, kita punya PSC, bagi masyarakat yang kurang mampu bisa menggunakan PSC Dinas Kesehatan untuk di antara ke faskes,” ungkap Eko Hendro.

Eko Hendro juga menjelaskan, untuk tenaga kesehatan tentunya kita selalu meningkatkan motivasi mereka untuk selalu meningkatkan kompetensinya, untuk yang ingin sekolah kita berikan kemudahan dukungan itu merupakan salah satu bentuk suport kepada mereka karena kedepan tantangan lebih berat.

“Sesuai dengan enam pilar transformasi kesehatan, pilar ke tiga pilar sumber daya manusia kesehatan, disitu sudah lengkap akan meningkatkan mutu layanan melalui kompetisi dari pada tenaga kesehatan,” ujar Eko Hendro.

Sementara itu, Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, tahun 2025 menjadi sebuah tonggak penting HKN ke-61 Dengan ema yang diusung “generasi sehat masa depan hebat ” menegaskan komitmen dan alat pembangunan kesehatan kita ini adalah sebuah pesan yang jelas investasi terbesar bagi kejayaan bangsa ini adalah investasi pada kesehatan generasi mudanya.

Walikota juga menjelaskan, generasi sehat yang kita cita-citakan bukan sekedar generasi yang terbebas dari penyakit, dia adalah generasi yang tangguh secara fisik, gesit secara mental berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi.

“Mereka adalah anak-anak yang terlahir dari ibu-ibu yang sehat tumbuh dengan gizi yang optimal, terlindungi dari stunting dan mendapatkan imunisasi lengkap,” ucap Bambang.

Pada momentum HKN ke-61, WaliKota menegaskan, bahwa penguatan pondasi kesehatan sejak dini harus menjadi prioritas, dengan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan kesehatan yang komprehensif mulai dari 1.000 Hari.

Acara ini dimeriahkan dengan senam bersama, penyerahan penghargaan oleh Walikota Metro, cek kesehatan gratis, dan penyerahan penghargaan capaian kesehatan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Penghargaan khusus juga diserahkan kepada RSU Muhammadiyah Metro sebagai juara 1 video pendek kampanye Lampung Merdeka TB.

Tak ketinggalan, penyerahan tali kasih kepada pegawai purnabakti di lingkungan Dinkes Kota Metro, diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol puncak peringatan HKN Ke-61 dan pembagian hadiah doorprize.| (Rio).

Kota Metro Lampung Organisasi Pemerintahan

Bambang : Jadilah Pegawai Yang Baik, Menjadi Contoh Yang Baik dan Berakhlak Baik

Metro | Walikota Metro Bambang Iman Santoso, menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan I hingga X di lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun 2025, berlangsung di LEC Kartikatama Kota Metro, Senin (10/11/2025).

Wali Kota Bambang menyampaikan rasa syukurnya karena dapat secara langsung memberikan materi kepada para pegawai baru yang telah resmi diangkat menjadi PPPK.

“Materi yang saya berikan adalah tentang kreasi dan inovasi bagi pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Sebab, tenaga honor yang kini diangkat menjadi PPPK telah memiliki pengalaman luar biasa dalam mengabdikan diri kepada Pemerintah Kota Metro,” ujar Bambang, didampingi PLT Kepala BKSDM Suwandi.

Walikota menekankan pentingnya sikap profesional dan berintegritas bagi seluruh pegawai.

“Jadilah pegawai yang baik, menjadi contoh yang baik, dan berakhlak baik. Kreasi, inovasi, serta pelayanan publik adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Bambang.

Bambang berpesan agar para pegawai bekerja dengan penuh keikhlasan dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

“Bekerjalah dengan ikhlas, karena kekuatan kita bukan hanya berasal dari dunia, tetapi juga dari sesuatu yang lebih besar dari itu,” pungkasnya.

Sementara itu PLT Sekretaris Rama Prastawa, mewakili PLT Kepala BKSDM Suwandi, menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan tersebut kurang lebih 400 orang.

“Hari ini peserta 80 orang, terbagi dalam dua kelas, dan jumlah keseluruhan peserta kurang lebih 400 peserta,”ujar Rama. | (Rio).

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Upacara dan Tabur Bunga, Peringati Hari Pahlawan ke-80 Tahun 2025

Metro | Wakil Walikota Metro, Rafieq Adi Pradana, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Metro melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80 Tahun 2025 yang berlangsung dengan khidmat, di halaman Makam Pahlawan Kemala Nusantara Kota Metro, Senin.(10/11/2025).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan upacara tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

“Hari ini, bersama Forkopimda, seluruh OPD, dan organisasi wanita, kami berziarah ke makam pahlawan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, sekaligus mengenang jasa-jasa para pahlawan, khususnya yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kota Metro,” ungkap Rafieq Adi Pradana usai upacara.

Rafieq menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda.

“Jangan sampai masyarakat, terutama generasi muda, tidak mengetahui jasa para pahlawan kita. Masih banyak pahlawan yang belum dikenal secara nasional, namun telah berjasa besar di tingkat daerah,” ungkapnya.

Rafieq berharap, supaya ke depan Kota Metro dapat memiliki tokoh yang diakui sebagai pahlawan nasional.

“Kita berharap salah satu putra terbaik Metro, MR. Gele Harun, bisa menjadi calon pahlawan nasional dari Provinsi Lampung, seperti Ahmad Hanafiah dan Raden Intan,” pungkas Rafieq. |(Rio).

Korupsi Kota Metro Lampung Lembaga Negara Pemerintahan

Sosialisasi Anti Korupsi, KPK Gagas Program Monitoring Center for Prevention

Metro | Sebagai bentuk keseriusan mewujudkan pemerintahan yang bersih, Pemkot Metro memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui sosialisasi Anti Korupsi melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas KPK.

Langkah ini diambil sebagai respons atas masih adanya oknum di berbagai daerah yang terseret masalah korupsi, yang menjadikan upaya perlawanan terhadap praktik culas ini sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, termasuk di lingkungan Kota Metro.

Sosialisasi yang dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perwakilan masyarakat ini menghadirkan narasumber utama, tokoh antikorupsi dari Provinsi Lampung, di Aula Pemkot setempat, Kamis (06/11/2025).

Irban Investigasi dan Pencegahan Korupsi, Pujo Asmanto mewakili Inspektur Henri Dunan menjelaskan, bahwa secara lugas mengenai bahaya laten korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan, serta pentingnya menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

“Korupsi, yang definisinya mencakup kerugian negara dan tindakan negatif untuk mempengaruhi keputusan demi keuntungan pribadi adalah musuh bersama. Kita tahu, berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, upaya perbaikan terus dilakukan, namun fenomena oknum yang terseret kasus korupsi membuktikan bahwa pekerjaan rumah (PR) kita masih banyak,” ucap Pujo.

Pujo menegaskan, kunci utama untuk membasmi korupsi adalah penanaman nilai-nilai integritas. Integritas diartikan sebagai keselarasan antara hati, ucapan, dan tindakan.

“Integritas harus menjadi pondasi utama, terutama bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Kita harus berani melawan dan membasmi korupsi. Nilai-nilai ini juga wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita, karena masa depan Indonesia bebas korupsi ada di tangan generasi penerus,” tambahnya.

Pemerintah Kota Metro menyatakan bahwa sosialisasi ini adalah bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan seluruh ASN di lingkungannya benar-benar terintegrasi dan berani melawan korupsi.

Selain itu, Pemkot Metro juga terus mengimplementasikan berbagai program pencegahan korupsi yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya adalah Monitoring Center for Prevention (MCP).

Program unggulan KPK ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah. Melalui MCP, KPK memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam delapan area rawan korupsi, seperti perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen ASN. Capaian MCP menjadi tolak ukur keseriusan Pemda dalam membangun sistem yang bersih.

“Program seperti MCP dari KPK ini merupakan upaya nyata untuk memperbaiki pola tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi di setiap daerah, termasuk di Kota Metro. Kami mengajak seluruh teman-teman untuk bersama-sama melawan korupsi di Kota Metro,” tutup Pujo.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjunjung tinggi integritas, Kota Metro bertekad menjadi salah satu wilayah percontohan yang bersih dari praktik korupsi. | (Rio).

Keagamaan Kota Metro Lampung Pemerintahan

Metro Gelar Upacara Memperingati Hari Santri Nasional Tahun 1447 H/2025 M

Metro | Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 1447 H/2025 M, Pemerintah Kota Metro menggelar upacara sekaligus melepas jalan sehat, yang berlangsung di Lapangan Mulyojati, Rabu (22/10/2025).

Dikatakan Walikota Metro Bambang Iman Santoso membacakan, sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. mengajak seluruh santri di tanah air untuk bersyukur atas rahmat Allah SWT dan menjadikan momentum Hari Santri sebagai pengingat akan perjuangan para ulama serta pahlawan bangsa.

Sebelum melanjutkan sambutan, Bambang menyampaikan rasa duka cita mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

“Bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan iman,” ungkap Bambang.

Lebih lanjut, Kementerian Agama, telah turun langsung meninjau lokasi, memberikan bantuan, serta memastikan proses pemulihan berjalan baik. Langkah tersebut disebut sebagai bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap pesantren serta para santri.

Bambang menegaskan, bahwa makna historis Hari Santri Nasional yang ditetapkan pada 22 Oktober, merujuk pada Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari tahun 1945. Resolusi tersebut menjadi pemicu semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian memuncak pada peristiwa 10 November di Surabaya.

“Sekarang kita hidup dalam suasana aman dan merdeka. Di balik nikmat ini, ada darah para syuhada dan doa para ulama. Oleh karena itu, mari kita syukuri kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal baik demi kemaslahatan bangsa,” ucap Bambang.

“Tahun 2025 ini menjadi momen istimewa karena menandai 10 tahun peringatan Hari Santri Nasional sejak ditetapkan pada 2015. Dalam kurun waktu itu, pesantren dan santri dinilai semakin berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan dari pendidikan, ekonomi, hingga diplomasi internasional,” jelasnya.

Tema pada tahun ini, “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia,” menurutnya sangat relevan dengan semangat zaman. “Santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan. Santri harus menjadi pelaku sejarah dan pembawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin,” tegasnya.

Walikota Metro berpesan, kepada seluruh santri agar terus menimba ilmu, menjaga akhlak, serta mencintai tanah air.

“Jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, dunia kerja, dan kancah internasional. Dari tangan para santri, masa depan Indonesia akan ditulis,” pungkas Bambang.| (Rio).

Kota Metro Lampung Pemerintahan Sosial

Walikota Metro Tinjau Proses Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Metro | Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso meninjau langsung proses perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jalan Pepaya, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat. Sabtu (18/10/2025).

Dalam hal ini, Bambang menyampaikan, apresiasi terhadap pelaksanaan program bedah rumah yang berjalan di wilayah tersebut.

“Bantuan yang diberikan pemerintah bersifat sebagai dorongan agar masyarakat termotivasi untuk turut berpartisipasi,” ucap Bambang.

“Alhamdulillah, dari apa yang kita lihat di Metro Pusat ini, program bedah rumah bukan sekadar bantuan penuh dari pemerintah, tetapi lebih kepada pemberian dorongan. Dengan sedikit bantuan, ternyata kepedulian lingkungan sangat luar biasa,” ungkap Bambang.

Bambang menambahkan, gotong royong warga menjadi faktor penting dalam menyukseskan program tersebut. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, tapi masyarakat sekitar juga ikut membantu dengan semangat yang luar biasa.

“Alhamdulillah, kini warga yang sebelumnya menempati rumah tidak layak huni sudah bisa tinggal di rumah yang lebih layak dan sehat untuk keluarganya,” jelas Bambang

“Program perbaikan RTLH ini, telah dilaksanakan di lima kecamatan di Kota Metro. Kedepannya akan kita evaluasi dan tingkatkan lagi. Jika masih ada warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, akan kita pikirkan melalui program lanjutan bedah rumah,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan RTLH, Teguh Efendi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan dari pemerintah serta dukungan warga sekitar.

“Alhamdulillah, sekarang rumah kami sudah menjadi layak huni. Terima kasih kepada pemerintah Kota Metro dan masyarakat yang telah membantu,” pungkas Teguh.| (Rio).

Kota Metro Pemerintahan

PM-PTSP Kota Metro Gelar Sosialisasi Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu di Mal Pelayanan Publik

Metro | Dalam upaya mempermudah proses perizinan usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Metro menggelar kegiatan Sosialisasi Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu di Mal Pelayanan Publik, berlangsung aula di Kecamatan Metro Pusat, Rabu, (15/10/2025).

Dalam laporannya, Kepala Dinas PM-PTSP, Ismet, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bagi masyarakat serta memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan perizinan.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha agar secara bertahap mampu mengurus perizinan usahanya secara mandiri,”ucap Ismet.

Sementara itu, Plt. Asisten II Kota Metro Kusbani menjelaskan, bahwa pelayanan publik di Kota Metro kini semakin mudah diakses oleh pelaku usaha.

Pemerintah daerah terus berupaya menyediakan aplikasi dan sarana yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi, sekaligus mendorong ketertiban dalam pengurusan perizinan.

“Selama ini, pelayanan di PM-PTSP selalu terbuka untuk seluruh masyarakat yang ingin memulai usaha. Dalam pelaksanaannya, petugas melayani dengan ramah dan sabar, guna memberikan pelayanan terbaik bagi warga,” ujar Kusbani.

Kusbani menambahkan, penting bagi pelaku usaha untuk tidak hanya membuka usaha, tetapi juga melaksanakannya dengan tertib dan sesuai ketentuan, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan baik dan berkelanjutan.| (Rio).

Hukum Korupsi Kota Metro Lampung Pemerintahan

Bayana: Kita Tidak Ada Intervensi Masuk Dalam Urusan itu, Kita Serahkan Kepada APH

Metro | Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Robby Kurniawan Saputra berhasil memenangkan gugatan praperadilan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjeratnya.

Putusan ini praktis membatalkan penetapan status tersangkanya, meskipun proses hukum terhadap pokok perkara masih berpotensi berlanjut.

Menyikapi putusan ini, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Bayana mengatakan, pemerintah daerah menghormati penuh proses hukum yang telah berjalan.

“Berkaitan dengan kebebasan Robby, prinsipnya dari awal kami memang menyerahkan proses hukum ini sepenuhnya pada aparat penegak hukum,” ucap Bayana, Senin, (13/10/2025).

“Jadi, kita tidak ada intervensi masuk dalam urusan itu. Kita serahkan kepada APH,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Inspektorat Kota Metro, Henry Dunan menjelaskan, secara rinci mengenai status kepegawaian Robby pasca-kemenangan praperadilan.

“Sampai sekarang (status ASN red) masih. Kemarin ini bebas dalam artian gugatan praperadilan dia dimenangkan. Perlu dicatat, praperadilan itu adalah menguji kewenangan, keabsahan, penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan sebagainya. Hanya itu. Artinya, belum masuk pada pokok perkara,” jelas Henry.

Kemenangan praperadilan ini, menurut Henry, baru menyentuh aspek prosedural penetapan tersangka yang dianggap tidak sah oleh pengadilan. Untuk tindak lanjut, pihak pemerintah daerah akan mencermati langkah Kejaksaan.

“Untuk selanjutnya kita lihat langkah dari Kejaksaan seperti apa, karena bisa saja ada surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk menetapkan yang bersangkutan kembali sebagai tersangka. Kita lihat langkah berikutnya seperti apa,” ucap Henry Dunan.

Meskipun status Aparatur Sipil Negara (ASN) Robby tetap dipertahankan, namun ia tidak serta-merta kembali menduduki jabatannya.

“Masalah kaitan pekerjaan dia, dia sebagai ASN masih tetap, tapi untuk sementara menunggu kelanjutan daripada proses hukum yang masih dilaksanakan, tentunya sementara dia dinonaktifkan dari jabatannya. Sekarang ada pelaksana tugasnya,” tegas Henry.

Penonaktifan ini dilakukan karena Robby masih berpotensi menghadapi proses hukum lanjutan.

“Karena dia masih menjalani proses hukum, proses hukum belum tuntas. Praperadilan itu hanya menguji proses penetapannya sebagai tersangka, baik itu pemeriksaan atau penggeledahan, penangkapan, penahanan. Hanya menguji itu, belum masuk pokok perkara,” pungkas Hendry.

Dengan demikian, Robby saat ini menyandang status ASN nonaktif sambil menanti keputusan final dari Kejaksaan terkait kelanjutan penyidikan pokok perkara dugaan korupsi yang pernah disangkakan kepadanya. Pemerintah daerah menyatakan akan terus menghargai proses hukum dan keputusan yang berlaku. | (Rio).

Hukum Kota Metro

Universitas Wira Buana Gelar Wisuda dan Pengambilan Sumpah Bidan Mahasiswi Program Studi D-lll Kebidanan

Metro | Sebanyak 50 Mahasiswi Universitas Wira Buana melaksanakan Wisuda dan Pengambilan Sumpah Bidan Mahasiswi Program Studi D-lll Kebidanan Tahun Akademik 2024/2025, berlangsung di gedung sesat Kota Metro, Sabtu, (11/10/2025).

Dikatakan dalam sambutann, Rektor Universitas Wira Buana Metro, Dr. H. Andi Warisno, M.MPd, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, yang telah berkenan hadir dan mendampingi prosesi Wisuda dan Pengambilan Sumpah Bidan pada hari ini.

“Universitas Wira Buana Metro berkomitmen mendukung Visi dan Misi Kota Metro, khususnya dalam mewujudkan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan,” tegas Andi.

Andi mengungkapkan, apresiasi kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik yang telah bekerja keras dalam mendidik dan membimbing mahasiswa hingga berhasil menyelesaikan studinya dengan baik.

“Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah bekerja keras, sehingga anak-anak kita dapat lulus dengan baik. Alhamdulillah, dari seluruh mahasiswa yang diwisuda, 60 persen meraih predikat cumlaude,” jelas Andi.

Andi menjelaskan, bahwa dari total 50 mahasiswa yang diwisuda, terdapat 36 mahasiswi yang berhasil memperoleh predikat Cumlaude.

“Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua, namun akan lebih bermakna apabila ilmu yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas,” ucap Andi.

Sementara itu, Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, apresiasi dan rasa bangga atas terselenggaranya wisuda tersebut sebagai bukti keberhasilan Universitas Wira Buana Metro dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Kami menyambut gembira dilaksanakannya acara wisuda hari ini, yang merupakan puncak dari proses pendidikan. Ini menunjukkan bahwa Universitas Wira Buana Metro telah berhasil menyelenggarakan pendidikan dan mencetak SDM yang siap membangun daerah Kota Metro ini,” ungkap Bambang.

Bambang mengapresiasi peran Universitas Wira Buana Metro yang konsisten dalam mendidik tenaga profesional di bidang kesehatan. Menurutnya, kontribusi kampus tersebut sangat penting bagi kemajuan pembangunan dan pelayanan kesehatan, baik di Kota Metro maupun di Provinsi Lampung secara umum.

Bambang mengucapkan, selamat kepada seluruh wisudawati atas keberhasilan yang diraih, sembari mengingatkan agar momentum wisuda tidak hanya dimaknai sebagai acara seremonial, melainkan sebagai ajang refleksi dan evaluasi terhadap proses pendidikan yang telah berjalan.

“Upacara wisuda hendaknya tidak dijadikan sekadar acara rutin, tetapi menjadi momen untuk melakukan koreksi terhadap proses manajerial pendidikan, mulai dari perencanaan hingga penilaian hasilnya,” tegasnya.

Bambang menambahkan, di era globalisasi yang semakin kompetitif, para lulusan dituntut untuk terus belajar dan memperluas wawasan agar mampu bersaing secara profesional.

“Prosesi wisuda bukan akhir dari perjuangan, melainkan langkah awal untuk terus meningkatkan kualitas diri. Persaingan ke depan akan semakin ketat, sehingga kita harus siap menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya.

Wali Kota menegaskan, bahwa pentingnya pembangunan di bidang kesehatan yang berkelanjutan. peningkatan mutu tenaga kesehatan menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

“Pembangunan kesehatan bertujuan agar masyarakat hidup sehat, memiliki perilaku sehat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Untuk itu dibutuhkan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas,” jelasnya.

“Kami sangat menghargai upaya Universitas Wira Buana Metro dalam mendidik tenaga kesehatan profesional yang akan memberi sumbangsih besar bagi pembangunan daerah,” pungkas Bambang.| (Rio)..

Advetorial Kesehatan Kota Metro Lampung Pemerintahan

Bonowati Ikuti Penilaian dan Verifikasi Lapangan Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Lampung

Metro | Pemerintah Kota (Pemkot) Metro optimistis dapat meraih juara tingkat nasional dalam ajang Penilaian dan Verifikasi Lapangan Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Lampung.

Dalam Kegiatan tersebut, Posyandu Bonowati, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat menjadi perwakilan Kota Metro, Kamis (09/10/2025).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Eko Hendro menegaskan, bahwa Sangat optimis dalam meraih juara di tingkat Nasional, seperti tahun 2024 mendapatkan juara bahkan kader-kader terbaik nasional.

“Posyandu ini yang terbaik di 22 kelurahan diantara 160 posyandu di kota Metro yang menitikberatkan pada siklus hidup manusia dan layak di lakukan usulan untuk verifikasi oleh provinsi Lampung,” ucap Eko.

Eko menjelaskan bahwa posyandu tidak hanya diperuntukkan bagi bayi, balita, dan ibu hamil, tetapi ke depan juga akan dikembangkan untuk remaja dan lansia.

“Pemerintah tentunya sangat mendukung agar pembinaan posyandu dapat dilakukan semaksimal mungkin di lapangan, serta pemberdayaan masyarakat terus dioptimalkan. Sebab, posyandu merupakan milik masyarakat dan menjadi bentuk usaha kesehatan berbasis sumber daya masyarakat,” ungkap Eko.

Eko menambahkan, tim dari Provinsi Lampung yang terdiri dari Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa turut hadir untuk melakukan verifikasi lapangan.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan, bahwa terdapat enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi fokus dalam kegiatan posyandu, meliputi pendaftaran, penimbangan, pengukuran, pencatatan, penyuluhan, dan konsultasi. Setiap meja memiliki fungsi dan indikator penilaian tersendiri untuk memastikan pelayanan berjalan optimal.

Senada itu, Asisten I Pemerintah Kota Metro, Rosita, mengungkapkan bahwa pada hari ini Kota Metro menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan Lomba Posyandu tingkat Provinsi Lampung.

“Seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) di posyandu ini menjadi objek penilaian, termasuk peran dari tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tim juga menilai sejauh mana peran serta masyarakat serta pelaksanaan kegiatan posyandu berjalan dengan baik,” jelas Rosita.

Rosita berharap, agar Kota Metro dapat meraih juara di tingkat nasional sebagai perwakilan Provinsi Lampung. Pencapaian di tingkat nasional nantinya tidak hanya menjadi gelar juara semata, tetapi juga menjadi penghargaan bagi seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam kegiatan ini.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tetapi juga bagi para kader posyandu, masyarakat sekitar, serta OPD pendukung yang telah bekerja keras dan berkomitmen dalam pembinaan posyandu,” ucap Rosita.

Rosita menambahkan, jerih payah dan partisipasi semua pihak dalam membina serta mengikuti berbagai kegiatan akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan.

Sementara itu, Ketua Tim Penilaian dan Verifikasi Lapangan Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Lampung, Yulianto, menyampaikan bahwa pembinaan posyandu melalui penilaian di Kota Metro saat ini telah berhasil masuk tiga besar mewakili Provinsi Lampung.

Kegiatan verifikasi lapangan yang dilaksanakan hari ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luar biasa, tidak hanya bagi pembinaan Posyandu 6 SPM, tetapi juga bagi masyarakat Kota Metro secara keseluruhan.

Yulianto berharap, agar seluruh pihak, terutama Tim Pembina Posyandu 6 SPM, dapat terus meningkatkan kerja sama dan sinergi.

Yulianto menegaskan, hal itu penting tidak hanya saat proses penilaian berlangsung, tetapi juga dalam upaya berkelanjutan untuk memajukan posyandu di Kota Metro agar semakin unggul dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. | (Rio).

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Upaya Penanganan Banjir, Warga RW 4 Apresiasi Realisasi Proyek Peningkatan Drainase Pemkot Metro

Metro | Masyarakat Komplek Pemda RW 04, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat mengapresiasi realisasi proyek peningkatan drainase Pemkot Metro dalam upaya penanganan banjir.

Hal itu diungkapkan oleh Talman, Ketua Rukun Warga (RW) 04, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, saat ditemui awak media, Rabu (08/10/2025).

“Atas nama masyarakat komplek Pemda dan nama saya pribadi mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Metro yang mana sudah terealisasi pekerjaan drainase di wilayah kami. Karena drainase ini sudah di usulkan semenjak jaman pak moses, dan sampai hari ini baru bisa terealisasi,” ungkap Talman, mewakili Warga Komplek Pemda Hadimulyo Barat.

“Dengan adanya pembangunan ini, kami sangat mensuport. Supaya mengentaskan dari banjir di Komplek Pemda,” tambahnya.

Dia meminta, agar pemerintah dan masyarakat sekitar dapat mengawal proses peningkatan drainase tersebut.

“Harapan saya kepada pemerintah daerah untuk dikawal dan di lihat. Begitu pula masyarakat sekitar untuk mengawal pekerjaan ini, supaya pekerjaan ini bisa semaksimal mungkin dan memberi dampak kepada masyarakat ketika sudah selesai,”ucap Talman.

“Di Komplek Pemda ini fokus yang terkena titik banjir yaitu pertama di RT 19, kemudian RT 18 dan RT 16. Ada sekitar kurang lebih 3 sampai 4 rumah yang terkena banjir hingga 1 meter, sampai masuk di dalam rumah. Kejadian itu dari jaman pak moses,” imbuhnya.

Kemudian, dia berharap kepada rekanan (pihak ketiga) yang mengerjakan pekerjaan tersebut agar mengerjakannya dengan maksimal. Sehingga hasilnya dapat memuaskan.

“Saya berharap kepada siapapun rekanan yang megang ini, pengerjaan nya semaksimal mungkin. Sehingga selesai pengerjaan ini, siapapun itu kontraktornya, selesai dengan baik dan manfaatnya yang di rasakan oleh masyarakat sekitar, kemudian tidak mengalami banjir seperti yang terdahulu,” pungkas Talman. | (Rio).

Kota Metro

Jose: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dilakukan Secara Bertahap, Dengan Cara Mencicil

Metro | Sejumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dipanggil Inspektorat Kota Metro terkait temuan kelebihan pembayaran dan akan melakukan mengembalikan secara bertahap selama 24 bulan.

Kepala Satpol PP Kota Metro, Jose Sarmento mengatakan, pemanggilan anggota dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat.

“Kemarin kita sudah dipanggil melalui Inspektorat selaku APIP, kami sudah dikumpulkan semua kawan-kawan yang kelebihan pembayaran untuk di ketentraman dan ketertiban umum,” ungkap Jose, Selasa. (07/10/2025)

Jose menambahkan, sebelum pemanggilan tersebut, secara perorangan anggota sudah berinisiatif menindaklanjuti temuan sejak bulan Juni hingga September 2025.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Satpol PP membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak di atas materai, yang menegaskan kesanggupan masing-masing individu untuk mengembalikan dana.

“Kami buat surat pernyataan ya, surat pernyataan bertanggung jawab mutlak. Jadi untuk kesanggupan masing-masing individu mau berapapun juga itu mau per bulan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi selama 24 bulan dia harus mengembalikan,” jelas Jose.

Jose menjelaskan, nantinya pengembalian dilakukan secara bertahap dengan cara mencicil, disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing personel.

“Ada yang mungkin mampunya sebulan Rp100.000, Rp200.000, ya monggo. Atau misalnya dia ada penghasilan luar daripada itu gaji, yang monggo. Jadi kita kembalikan kepada masing-masing,” kata Jose.

Jose menegaskan, bahwa semua personel yang menjadi temuan telah menindaklanjuti dan mulai mengembalikan dana, dan pihaknya selaku pimpinan terus melakukan pembinaan.

Lebih lanjut Jose menjelaskan bahwa urusan temuan yang tidak diselesaikan dapat berkonsekuensi panjang.

“Kalau misalkan kawan-kawan tidak mengembalikan urusannya pasti panjang, mungkin menghambat ketika dia mengurus kenaikan pangkat atau yang lain-lain. Kalau misalnya tidak ada itikad baik pasti ada sanksi-sanksi yang mungkin menyulitkan personel,” tegas Jose Sarmento.

Ia menambahkan, bagi anggota yang akan memasuki masa pensiun, penyelesaian temuan adalah hal wajib karena akan menyulitkan pengurusan persyaratan pensiun seperti pengurusan Taspen.

“Kebetulan Pol PP memang tidak ada yang memasuki masa pensiun. Jadi ini gampang untuk kami melakukan pembinaan, apalagi ini sudah di atas materai pasti tetap ditagih oleh Inspektorat,” pungkas Jose.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kota Metro, Henry Dunan, menyoroti pentingnya komitmen anggota untuk melunasi temuan tersebut.

“Selanjutnya nanti mungkin pengawasan dan pembinaan oleh Inspektorat. Jadi bagi siapa-siapa yang tidak menindaklanjuti pasti nanti akan dipanggil secara bertahap,” kata Henry Dunan.

Dia menambahkan, batas waktu pengembalian maksimal adalah 2 tahun (24 bulan), namun anggota Satpol PP diharapkan dapat melunasi lebih cepat.| (Rio).

Lampung Olahraga

Terima Bendera Pataka, Bandarlampung Tuan Rumah Porprov 2026

Bandarlampung | Kota Bandarlampung ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung tahun 2026, setelah pada Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Lampung, di Hotel Emersia Bandarlampung, Sabtu (4/10/2025).

Penetapan Kota Bandarlampung sebagai tuan rumah Porprov, ditetapkan oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung Taufik Hidayat, pada Rakerprov tahun 2025 yang didukung oleh seluruh peserta Raker baik KONI Kabupaten/Kota, Cabang Olahraga maupun Olahraga Fungsional.

Penetapan tuan rumah Porprov 2026, juga ditandai penyerahan pataka kepada utusan Kota Bandarlampung Asisten I Pemerintahan Wilson Faisol, oleh Ketua Umum KONI Lampung.

Dengan diserahkannya pataka Porprov tersebut, makan calon tuan rumah Porprov 2026 yang semula adalah 3 Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji, kini resmi pindah ke Kota Bandarlampung.

Dalam sambutannya Wilson yang mewakili Walikota menyatakan, Bandarlampung siap menerima amanah tersebut yang tentunya setelah pulang dari Rakerprov ini, pihaknya akan membahas kembali dengan seluruh pihak terkait.

Mengingat even ini sangat besar dan membutuhkan perhatian serta pekerjaan yang fokus, agar apa yang diamanahkan kepada mereka bisa berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang menjadi tujuan Porprov itu sendiri.

“Mengingat waktu yang tinggal 1 tahun. Kita akan Sinergi untuk Prestasi. Insa Allah Bandarlampung siap. Kami akan Berkoordinasi dengan KONI dan Masyarakat Bandarlampung. Targetnya satu yaitu sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan,” kata assisten I bidang Pemerintahan tersebut. | (Red).

Hukum Kota Metro Lampung Pemerintahan

Pengembalian Temuan BPK Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Masih Jauh Dari Harapan

Metro | Inspektorat Kota Metro mengungkapkan bahwa pengembalian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, baru sebagian kecil dari total potensi kerugian negara yang berhasil dipulangkan.

Kepala Inspektorat Kota Metro, Hendri Dunan menjelaskan, data yang masuk ke Inspektorat menunjukkan pengembalian baru mencapai 1,38 persen.

“Sampai dengan saat ini data yang masuk di Inspektorat yang telah dilaporkan 1,38 persen atau sekitar Rp3.400.000 dari total Rp 242.000.000,” ungkap Hendri Dunan, Kamis, (2/10/2025).

Dia menambahkan, dengan kondisi seperti itu, Inspektorat berencana untuk segera mengambil langkah konkret.

“Dalam waktu dekat kami ada rencana untuk segera memanggil atau mengumpulkan untuk percepatan. Perlu kita buat SK TJM,” tegas Hendri Dunan.

Dia menjelaskan, untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang dan memastikan OPD tidak lagi terjerumus dalam masalah temuan BPK, Inspektorat Kota Metro telah menyiapkan program ke depan.

“Ke depan memang sudah ada program nanti ada rencana akan kerjasama dengan APH (Aparat Penegak Hukum). Mudah-mudahan dengan bekerja sama kita dengan APH, jangan sampai pindah ruang ke Pidsus (Pidana Khusus). Cukup Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) selesai,” jelas Hendri.

Kerja sama ini, lanjutnya, diharapkan dapat mengoptimalkan pengembalian potensi kerugian negara.

“Jadi potensi kerugian negara yang ditemukan BPK itu masuk ke APBD kita, jadi bisa digunakan untuk pembangunan daerah,” tambah Hendri.

Meskipun limit awal pengembalian sesuai BPK adalah 60 hari, Hendri Dunan mengakui bahwa saat ini tidak ada aturan yang mengatur secara pasti batas waktu pengembalian.

“Kalau awal untuk pengembalian sesuai limit BPK 60 hari, cuman sampai hari ini aturan yang mengatur hari berapa lama itu tidak ada. Kalau kita tentu mengupayakan secepatnya,” kata Hendri.

Ia juga menyatakan bahwa inovasi akan terus ditempuh agar pengembalian bisa berdampak positif.

“Makanya itu langkah-langkah inovasi yang mau ditempuh akan kita coba, mudah-mudahan itu bisa berdampak bagus,” harapnya.

Sementara itu, terkait sanksi, Inspektorat akan melakukan upaya penagihan terlebih dahulu.

“Kalau sanksi artinya kita mengeluarkan sesuatu, tidak seperti yang tadi kita upayakan. Kalau misalkan masih bisa ditagih, kita bantu melalui Datun, Alhamdulillah,” jelas Hendri.

Namun, jika tidak ada itikad baik dari pihak terkait, Inspektorat tidak akan segan untuk melimpahkan kasus ke jalur hukum.

“Kalau kita nilai sudah tidak ada itikad baik, mungkin kita limpahkan dalam proses hukum melalui Pidsus yang artinya bisa menjadi cambuk yang bandel, artinya tidak punya itikad baik sama sekali. Sudah ditagih oleh Kejaksaan melalui Datun pun tidak ada respon, apa boleh buat ini menyelamatkan keuangan negara,” tegas Hendri Dunan.|(Rio).

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Bambang: Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Partisipatif, Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Metro | Walikota Metro Bambang Iman Santoso, melaksanakan monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan Metro Pusat, berlangsung di Aula Kelurahan Hadimulyo Barat, Kamis (02/10/2025).

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. monitoring ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat harus dimulai dari level yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kecamatan dan kelurahan,” ungkap Bambang.

Bambang menegaskan, bahwa kecamatan dan kelurahan bukan hanya perpanjangan tangan pemerintah kota, tetapi juga merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik.

Dengan kualitas pelayanan di tingkat bawah sangat menentukan keberhasilan pembangunan Kota Metro secara keseluruhan.

“Melalui kegiatan monitoring ini, program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, administrasi pemerintahan tertata baik, serta layanan kepada masyarakat dilakukan cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan publik,” jelas Bambang.

Selain itu, koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan juga diharapkan semakin efektif.

Bambang menambahkan, kepada seluruh aparatur untuk memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan.

Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta inovasi tata kelola pemerintahan.

“Monitoring ini dapat menjadi sarana refleksi, pembelajaran, sekaligus pemacu semangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, demi terwujudnya Visi Kota Metro menjadi Kota “Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius,” pungkas Bambang.| (Rio).

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Sertijab Lurah Yosodadi Dari Fitri Winarni Kepada Darojat Miko

Metro | Serah terima jabatan (Sertijab) Lurah Yosodadi Kecamatan Metro Timur dari Fitri Winarni kepada Darojat Miko, sekaligus pelantikan Ketua TP PKK dari Asih Karyati kepada Dina Livia, berlangsung di aula kelurahan setempat. Rabu (01/10/2025).

Asisten Pemerintahan dan Kesra Rosita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lurah Yosodadi sebelumnya atas dedikasi serta pengabdiannya selama ini. Semoga segala pengabdian tersebut menjadi amal ibadah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kepada lurah yang baru dilantik, selamat menjalankan amanah. Semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik,” ungkap Rosita mewakili Walikota Metro Bambang Iman Santoso.

Rosita menegaskan, pergantian jabatan merupakan hal wajar dalam pemerintahan. Menurutnya, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi, sekaligus upaya penyegaran, pengembangan karier, serta peningkatan kinerja aparatur.

“Tugas seorang lurah tentu tidak ringan. Lurah bukan hanya administrator pemerintahan, tetapi juga harus menjadi pemimpin yang dekat dengan masyarakat, sigap menyerap aspirasi, serta mampu menghadapi berbagai persoalan di wilayahnya,” jelas Rosita.

Rosita menambahkan, dengan semangat kebersamaan, integritas, dan kerja keras, seluruh pihak diyakini mampu mewujudkan visi dan misi Kota Metro.

“Mari kita terus bekerja bersama, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Metro yang kita cintai,” pungkas Rosita.

Lurah Yosodadi yang baru, Darojat Miko, meminta doa dan dukungan dari seluruh pihak agar dapat menjalankan amanah dengan baik.

“Kami akan berupaya mempertahankan kualitas pelayanan bagi pamong maupun masyarakat Yosodadi, serta melanjutkan capaian yang telah diraih lurah sebelumnya,” ujar Darojat.

Darojat Miko berharap, bahwa seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi membangun Yosodadi agar semakin maju dan berkembang.

Sementara itu, mantan Lurah Yosodadi Fitri Winarni menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro atas kepercayaan yang telah diberikan selama masa jabatannya.

“Selama delapan tahun saya bertugas, suka dan duka telah dilalui bersama masyarakat Yosodadi hingga membawa kemajuan, bahkan hingga tingkat nasional pada 2024. Semua itu berkat kerja sama yang baik,” ungkap Fitri.

Fitri menambahkan, meski dirinya harus melanjutkan tugas di tempat baru, silaturahmi diharapkan tetap terjaga.

“Perpisahan ini bukanlah akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menjalankan tugas ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan,” pungkas Fitri.| (Rio).

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Metro Gelar Apel besar Hari Pramuka ke-64

Metro | Apel besar Hari Pramuka ke-64 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Metro digelar dengan mengusung tema “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa”, berlangsung di Lapangan Iring Mulyo Kota Metro. Rabu (24/09/2025).

Walikota Metro Bambang Iman Santoso dalam pidatonya menyampaikan, ucapan selamat Hari Pramuka ke-64 Tahun 2025, dimana tema yang diangkat bukan sekadar slogan, melainkan tekad bersama untuk memperkuat jati diri Pramuka sebagai insan Pancasila yang siap menjadi garda terdepan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Diharapkan setiap Pramuka senantiasa memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai harga mati,” ungkap Bambang.

Menurut Bambang, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks, mulai dari arus digitalisasi global, disrupsi teknologi, hingga berbagai ancaman sosial seperti judi online, bullying, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, pornografi, hingga masuknya budaya asing yang mengikis semangat gotong royong.

Untuk itu, Gerakan Pramuka diharapkan mampu hadir sebagai solusi strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan.

Bambang menegaskan, sebagai organisasi pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membantu pemerintah membina generasi muda melalui pendidikan karakter, life skill, soft skill, hard skill, serta penguatan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik (SESOSIF).

Walikota juga mengajak, seluruh anggota Gerakan Pramuka untuk terus aktif dalam pengabdian masyarakat, penanggulangan bencana, bakti sosial, hingga pelestarian lingkungan hidup.

“Anggota Pramuka perlu konsisten hadir di tengah masyarakat, baik melalui aksi kemanusiaan, kegiatan sosial, maupun upaya menjaga kelestarian lingkungan,”ucap Bambang.

Selain itu, di era digitalisasi, Gerakan Pramuka juga didorong untuk adaptif melalui peningkatan keterampilan teknologi informasi, penyebaran konten positif, serta penangkalan hoaks dan disinformasi.

“Sesuai dengan Asta Cita pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Gerakan Pramuka dari tingkat Gugus Depan hingga Kwartir Daerah untuk ikut serta dalam program swasembada dan ketahanan pangan nasional,” ucap Bambang.

“Semua langkah ini adalah kontribusi nyata Gerakan Pramuka dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. SDM unggul hanya bisa dibentuk melalui pendidikan karakter yang kuat, dan Pramuka hadir untuk mencetak kader pemimpin bangsa yang tangguh, disiplin, dan berjiwa Pancasila,” pungkas Bambang.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Hari Pramuka Joni Widodo menjelaskan, bahwa apel besar peringatan Hari Pramuka ke-64 tahun 2025 telah dirangkai sejak sehari sebelumnya. Rangkaian kegiatan dimulai dengan janji gerakan Pramuka dan malamnya dilanjutkan dengan ulang janji.

“Tujuan kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa membangun kolaborasi sesuai dengan tema ‘Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa’. Mudah-mudahan peringatan Hari Pramuka kali ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat sinergi, sehingga bangsa ini tetap utuh, karena prinsipnya NKRI harga mati,” ungkap Joni.

Joni Widodo menambahkan, peserta apel besar berasal dari seluruh tingkatan peserta didik, mulai dari Siaga, Penggalang, Penegak, hingga Pandega. Khususnya dari wilayah Metro Timur dan undangan perwakilan dari berbagai ranting di seluruh Kota Metro.| (Rio).