pers Arsip — Laman 2 dari 11

Pengukuhan dan Pelantikan DPD dan DPC PWRI Se-Provinsi Lampung Periode 2024-2027

BANDAR LAMPUNG – Ketua Umum DPP PWRI Persatuan Wartawan Republik Indonesia Dr. Suriyanto PD,SH. MH. Mkn melantik dan mengukuhkan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dan selanjutnya Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Se-Provinsi Lampung Periode 2024-2027 oleh ketua DPD PWRI Lampung yang di adakan di Hotel Sheraton Bandar Lampung,Hari Kamis ( 26/09/24).

Dalam sambutannya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP PWRI Dr.Suriyanto PD,SH.MH.Mkn menyampaikan PWRI adalah organisasi profesi wartawan yang mengacu kepada Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Untuk itu Suryianto meminta pengurus DPD dan DPC PWRI yang telah di lantik dan dikukuhkan agar bisa menjaga Marwah organisasi dan bisa menjadi wadah wartawan yang profesional sebagai insan Pers yang dapat menjunjung tinggi nama baik organisasi PWRI.

Hal itu juga di sampaikan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ahmad Syaifulloh SH, mewakili PJ Gubernur Lampung Mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan DPD PWRI Lampung dan pelantikan DPC PWRI kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dan kedepan saling bersinergi dengan pemerintah dalam rangka kemajuan Provinsi Lampung dalam menyampaikan informasi dan edukasi ke masyarakat.

Dalam sambutannya setelah pengukuhan dan Pelantikan DPC Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung,Ketua DPD PWRI Lampung Darmawan SH.MH menghimbau agar seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi PWRI Lampung dapat saling bekerjasama agar memperkuat solidaritas antar anggota PWRI Lampung dalam menghadapi tantangan dunia jurnalis yang semakin dinamis.
Sesuai Slogan PWRI ‘Lintas Suku, Lintas Agama, NKRI Satu’.

Pelantikan ini di hadiri oleh pejabat Forkopimda Provinsi Lampung dan daerah, Pimpinan Organisasi Pers,Tokoh agama,serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainya.

Dalam sambutannya pembina DPD PWRI Lampung Rahmat Mirzani Djausal ST. MM., berharap organisasi PWRI Kedepannya dapat lebih maju lagi dan terus bersinergi dengan berbagai Pihak untuk provinsi Lampung lebih maju dalam rangka menyongsong indonesia Emas.

Pelantikan dan pengukuhan berjalan dengan khidmat dan lancar di akhiri dengan Do’a di lanjutkan dengan ramah tamah sambil menikmati hidangan makan siang bersama.*

Organisasi

Ketua Harian SMSI Lampung Minta Semua Komponen Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024

BANDAR LAMPUNG – Ketua harian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung Fajar Arifin meminta kepada seluruh komponen anak bangsa di provinsi Lampung untuk mengawal pelaksanaan Pilkada yang bakal dihelat pada 27 November 2024 mendatang dan memastikan proses demokrasi betjalan secara jujur dan adil.

Ini dikatakannya saat mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 di provinsi lampung yang berlangsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung (18/7/2024) bersama KPU se – Provinsi Lampung.

“Di Pilpres dan Pileg Februari lalu, kami membentuk SMSI pantau pemilu guna megawasi gelaran pemilu berjalan dengan baik. Begitu pula untuk di Pilkada nanti, kami akan aktifkan seluruh SMSI kabupaten dan kota se-Lampung untuk mengawal proses pilkada berjalan secara jujur dan adil,” ujar pria berjuluk Pengacara Siaga itu.

Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat di Lampung untuk berperan aktif mengawal proses demokrasi ini.

Menurutnya, diperlukan sinergitas lintas sektoral agar pilkada 27 November nanti berakhir dengan lahirnya pemimpin yang pro rakyat dan berkualitas.

Dilanjutkannya, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pilkada nanti tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa pengawalan dari seluruh stakeholder.

“Kami (SMSI) akan membuka posko-posko pengaduan kecurangan pilkada. Upaya ini dilakukan untuk menekan potensi terjadinya kecurangan. Baik potensi kecurangan yang dilakukan oleh paslon maupun oleh oknum-oknum tertentu. Misalnya, di Negara Konoha sana, pengawas justru “bermain-main” dengan tim sukses biar tidak ditangkap dan diproses sebagaimana mestinya. Nah, apa yang terjadi di Negara Konoha itu, jangan sampai terjadi di Pilkada Lampung nanti, ” ucapnya.

Untuk diketahui, rakor dan sosialisasi tahapan pilkada 2024 di Lampung diinisiasi oleh KPU Provinsi Lampung yang diikuti komisioner KPU se – Lampung, Komisioner Bawaslu Lampung, Polda Lampung, Partai Politik juga sejumlah organisasi masyarakat, tokoh masyarakat juga akadamisi dari sejumlah universitas yang ada di bumi ruwa jurai.*

Organisasi

Dadan Hutari: Tak Ada Hak Imunitas Hukum Bagi Oknum yang Lakukan Fitnah

Kalianda – Ramai pemberitaan terkait adanya dugaan temuan Rp2 milliar Belanja Koran pada Dinas Kominfo Lampung Selatan dan dugaan pungli penebusan sertifikat PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang terkesan tendensius dan mengarah ke fitnah.

Menanggapi pemberitaan yang tayang di sejumlah media online itu, Dadan Hutari, S.E., yang dikenal sebagai aktivis senior di Kabupaten Lampung Selatan bersuara.

“Kalau melihat beritanya, terlalu tendensius dan seakan mengarah kepada penggiringan opini publik yang dapat menyesatkan. Saya sarankan jangan ada lagi pemberitaan yang demikian,” ujar pria yang akrab disapa Dadan ini dalam keterangnnya, Rabu (10/7/2024).

Dadan mengatakan, suatu berita wajib mengandung unsur 5W + 1 H, tidak menghakimi serta menggiring opini sesuai kehendak penulisnya. Selain itu tambahnya, yang lebih fatal tak jarang penulis menyerang individu hingga pembunuhan karakter pejabat.

“Jika kita sepakat Pers (Media) merupakan mitra pemerintah. Jangan sampai membabi buta, itu berbahaya dan tidak mencerminkan seorang jurnalis yang profesional dan taat Undang-Undang Pers dan Kode Etik jurnalistik,” kata mantan Aktivis KNPI ini.

Untuk itu, Dadan mengimbau kepada seluruh media media mainstream baik online maupun cetak dan elektronik, untuk selalu menjunjung tinggi kode etik profesi jurnalis, serta penyajian suatu berita tidak bersifat tendensius.

“Saya mengingatkan teman-teman jurnalis jangan menulis berita yang mengarah pada fitnah, dan hanya bermodal kata ‘diduga’. Karna tidak ada hak imunitas hukum bagi siapapun yang melakukan fitnah,” tegas Dadan Hutari.

Terpisah, Ketua LPKSM-GML Lampung Selatan, Husni Piliang atau yang akrab disapa Bung Husni ketika diminta tanggapannya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Dadan.

Husni juga mengimbau kepada para jurnalis agar mentaati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebelum merilis sebuah berita.

“Menulis sebuah kritik pejabat sah-sah saja dan itu salah satu tugas wartawan. Namun jangan sampai menjudge membangun narasi yang cenderung menyudutkan seseorang, apalalagi mengarah ke fitnah. Ini tidak baik dalam membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional.” Ucap Husni. (*)