LAMPUNG7COM – Serang | Polda Banten menghadiri musyawarah daerah (Musda) 2 Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) Banten yang bertempat di Hotel Horison Ratu Serang pada Jumat (24/02) sekitar pukul 08.30 Wib.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Sofwan Hermanto, Wakil Ketua umum BPP Abujabi Pusat Bapak Cecep Darmaji, Ketua umum BPP Abujapi Banten Bapak Ir. H. Djasman Sheno bersama Ketua umum BPP Abujapi dari sejumlah daerah, Ketua Dewan Pertimbangan BPP Abujapi Banten Brigjen Pol (Purn.) Hj. Rumiah Kartoredjo beserta para tamu undangan.
Adapun tema yang diangkat pada acara ini adalah : Sinergitas BUJP Menuju BUJP Jaya, Satpam Sejahtera.
Dalam kesempatan ini Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Sofwan Hermanto menyampaikan amanat Kapolda Banten terkait kegiatan tersebut. “Sebagaimana kita ketahui Abujapi sebagai salah satu wadah tempat berkumpulnya pelaku usaha jasa keamanan Indonesia, yang senantiasa diharapkan mampu menampilkan aktivitas yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan para anggotanya, terutama dibidang keamanan,” kata Sofwan.
Kemudian Sofwan menjelaskan bahwa Abujapi sebagai mitra pemerintah dan Polri dalam menetapkan kualitas perusahaan bidang pengamanan serta pengawasan standar mutu. “Pelaku Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) harus dapat mensinergikan kepentingan usaha, tangguh, profesional, serta mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib,” ucap Sofwan.
Sofwan juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil supervisi dan asistensi Ditbinmas Polda Banten dilapangan masih banyak ditemukan ketidak patuhan BUJP terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Beberpa hal yang harus dibenahi yakni BUJP wilayah operasionalnya tidak sesuai dengan SOP, gaji Satpam belum sesuai UMR/UMK, dan penggunaan seragam serta atribut yang belum sesuai dengan ketentuan.
Diakhir Sofwan berharap perlu adanya kepedulian bersama untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUJP maupun Satpam. “Melalui pelaksanaan Musda 2 Abujapi ini diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, khususnya dalam memilih kepengurusan baru yang sesuai dengan peraturan yang ada,” tutup Sofwan. (Bidhumas)