Pemerintah Pusat Beri Apresiasi Lampung Peringkat Pertama Mencapai 100 Persen Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia

LAMPUNG – Pemerintah Pusat mengapresiasi langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melalui keputusannya yang cepat, menindaklanjuti…

Wagub Jihan Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Dorong Birokrasi Responsif dan Berintegritas

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama…

Wagub Lampung Jihan Nurlela Ajak PMII Jadi Penjaga Peradaban dan Pengawal Perubahan

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Pengurus Koordinator Cabang…

Wagub Jihan Nurlela Hadiri Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP Tahun 2025 oleh Ketua KPK-RI Setyo Budiyanto

LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual melalui Zoom yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur di Bandarlampung, Rabu (5/3/2025).

Acara ini juga dihadiri oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Elvira Umihani, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Slamet Riadi.

Peluncuran Indikator IPKD MCP 2025 ini dipimpin langsung oleh Ketua KPK-RI, Setyo Budiyanto, dan diisi dengan sejumlah pemaparan dari narasumber yang membahas topik terkait pencegahan korupsi.

MCP diselenggarakan oleh KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang merupakan hasil kolaborasi antara KPK, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah agar semakin baik dan mendukung terwujudnya ekosistem pencegahan korupsi di seluruh Indonesia.

Indikator IPKD ini digunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas langkah-langkah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa kegiatan yang mendukung MCP KPK 2025 antara lain penetapan proyek strategis daerah, pemenuhan indikator di area pencegahan korupsi, pendataan rencana aksi di setiap area, dan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah daerah diharapkan menjadikan MCP sebagai alat utama untuk mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan.

Dengan penerapan MCP secara optimal, diharapkan daerah dapat meraih manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat pengawasan internal.

Wagub Jihan Pantau Harga dan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok di Pasar Kangkung

LAMPUNG – Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah, Wakil Gubernur (Wagub) Jihan Nurlela memantau harga dan…

Wagub Jihan Nurlela Tinjau Posko Kesehatan dan Operasional Alat Berat di Lokasi Banjir

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meninjau posko kesehatan di lokasi banjir serta operasional alat…

Wakil Gubernur Lampung Tinjau RSUD Abdul Moeloek, Tekankan Peningkatan Layanan Kesehatan

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)…

Wakil Gubernur Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bertempat…

Apel Perdana Wagub Lampung: Tingkatkan Komitmen ASN Wujudkan Lampung Maju

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjadi Pembina Apel Mingguan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,…